Beranda blog Halaman 41

Gubernur NTB Terima Audiensi PT. TAISYO Jepang dan Peserta Magang

0

Gubernur NTB Terima Audiensi PT. TAISYO Jepang dan Peserta Magang

Pesan Gubernur NTB ke Peserta Magang, Miliki Komitmen Belajar Jangka Panjang Pada Perusahaan Tempat Bekerja

Warta.in
Mataram — Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima audiensi dari PT. TAISYO Jepang dan peserta Magang di Ruang Kerja Kantor Gubernur NTB. Senin, (14/9/26)

Dalam kesempatan ini, Gubernur NTB Lalu Iqbal menyampaikan bahwa budaya kerja yang baik harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, karena orang yang bekerja itu, bukan cerdas yang lebih utama, tapi karakternya.

“Harus memiliki komitmen jangka panjang, tanamkan niat tulus untuk berkontribusi dan belajar pada perusahaan tempat anda bekerja,”

Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB juga menyarankan agar pendapatan selama bekerja diinvestasikan dalam bentuk Tanah, Rumah atau Roku agar ketika pulang ke Tanah air nanti sudah ada aset

“Selamat ya, semoga sehat selalu untuk kalian semua, dan terakhir, kalau kalian disayangi sama orang, kamu harus sayang sama dia dua kali lipat darinya,” pesan Miq Gub

Sebelumnya, Ketua Tim penyelenggara pemagangan luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan, Muhammad Sihab Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan luar negeri kurang lebih 32 Tahun, dan sudah mengirimkan 148.000 peserta yang sudah dimagangkan di Jepang.

“Rekrutmen yang kita lakukan baik melalui Dinas Ketenagakerjaan di berbagai Provinsi, Kabupaten/Kota maupun dari Balai Vokasi yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya Muhammad Sihab

Ia pun menerangkan bahwa Perusahaan Taiso Co.Ltf baru pertama kali menerima tenaga kerja dari Indonesia, dan orang Indonesia sangat memiliki budaya kerja yang sangat baik. Oleh karena demikian, CEO dari Perusahan Taiso Co.Ltf ingin melihat Indonesia khususnya Lombok NTB

“Mereka ingin melihat Indonesia, khususnya Lombok NTB, dan berharap Tenaga kerja yang dari Lombok bisa dikirimkan lebih banyak lagi ke Jepang,” katanya.(sr/dkisntb)

Pastikan Wilayah Ngimbang Kondusif Polsek Ngimbang Gelar Patroli Harkamtibmas Blue Light 4C Di Malam Hari

0

Pastikan Wilayah Ngimbang Kondusif Polsek Ngimbang Gelar Patroli Harkamtibmas Blue Light 4C Di Malam Hari

LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang ini telah melaksanakan kegiatan Patroli Blue Light Harkamtibmas di malam hari guna cegah kriminalitas dan tangkal 4 C di wilayah Hukum Polsek Ngimbang, Senin(14/09 /2026) pukul 22.00 Wib sampai selesai

Dalam Patroli Blue Light ini di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang Aiptu Djudi, Aipda Zaeni dan Brigadir Bayu dengan sasaran Patroli jalan poros Ngimbang – Jombang dan SPBU Ngimbang serta Masyarakat Ngimbang yang ada di Kecamatan Ngambang.

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S.Tr. K. S. I.K,melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, saat di hubungi Awak media menjelaskan bahwa, “Patroli Blue Light ini di laksanakan guna cegah dan antisipasi 4C, kejahatan dan premanisme serta untuk menjaga harkamtibmas guna cegah kriminalitas dan tangkal 4C di wilayah Kecamatan Ngimbang.”

Personil Patroli selalu menyampaikan pesan – pesan Keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya kepada pengamanan Swakarsa atau security di Wilayah Ngimbang selalu waspada dengan situasi yg berkembang di sekitarnya,ungkapnya Kapolsek Ngimbang

Kami berkometmen dengan Secara rutin patroli di Obyek Vital untuk antisipasi terjadinya tindakan kriminal di Wilayah Ngimbang dengan cara memverikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan sehingga wilayah Ngimbang tetap aman dan kondusif,pungkasnya(roy)

Cegah Karhutla Sejak Dini, Polda Sumsel Gelar 374 Kegiatan Patroli dan Edukasi

0

Warta.In | PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan terus memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui patroli, imbauan, dan sosialisasi kepada masyarakat di berbagai wilayah rawan, Senin (14/9/2026). Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen “24/7 Nyago Bumi Sriwijaya” untuk memastikan pencegahan dan deteksi dini karhutla berjalan secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan mitigasi karhutla yang dilaksanakan pada Senin (14/9/2026), jajaran Polda Sumsel mencatat sebanyak 374 kegiatan. Kegiatan tersebut terdiri atas 189 patroli, 99 kegiatan imbauan, dan 86 kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Patroli dilakukan untuk memantau kawasan yang memiliki potensi karhutla sekaligus mendeteksi sedini mungkin apabila ditemukan indikasi munculnya titik api. Sementara kegiatan imbauan dan sosialisasi diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan serta bersama-sama menjaga lingkungan.

Langkah preventif tersebut menjadi bagian dari strategi Polda Sumsel dalam menangani karhutla secara menyeluruh. Penanganan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran telah terjadi, tetapi dimulai dari pencegahan, pemantauan, deteksi dini, hingga membangun partisipasi masyarakat dalam menjaga wilayah masing-masing.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa seluruh jajaran terus diarahkan untuk meningkatkan kegiatan mitigasi, terutama pada wilayah yang memiliki kerawanan karhutla.

“Patroli, imbauan dan sosialisasi terus kami tingkatkan sebagai langkah pencegahan. Personel di lapangan juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga wilayahnya dan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan karhutla,” ujar Nandang.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah kebakaran agar tidak meluas. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera memberikan informasi kepada kepolisian atau petugas terkait apabila menemukan potensi kebakaran di lingkungan sekitarnya.

Upaya pencegahan juga terus diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai unsur di lapangan. Kehadiran personel secara langsung di wilayah rawan diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan sekaligus mempercepat respons apabila ditemukan potensi karhutla.

Dengan semangat “24/7 Nyago Bumi Sriwijaya”, Polda Sumsel bersama seluruh jajaran berkomitmen untuk terus hadir melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan karhutla secara berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat sekaligus melindungi lingkungan serta ekosistem di wilayah Sumatera Selatan.

Polsek Ngimbang Gelar “Police Goes To School”, Polisi Jadi Pembina Upacara Di SMA Negeri 1 Ngimbang

0

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S. I. K, Gelar “Police Goes To School”, Polisi Jadi Pembina Upacara Di SMA Negeri 1 Ngimbang

LAMONGAN//Warta.in – Polsek Ngimbang, Polres Lamongan bersama jajaran Polsek melaksanakan kegiatan Police Goes To School dengan menugaskan Pejabat Utama Kapolres Lamongan.

Kapolsek Ngimbang bersama jajaran sebagai pembina upacara secara serentak di SMA Negeri 1 Ngimbang di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, Senin (14/09/2026) pukul 07.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan di hadiri oleh Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr.K.S.I.K, Aiptu Djudi SPKT Ngimbang, Aipda Novan Kanit Samapta, Aipda Dian P. Kanit reskrim, Aipda Ery. C, Kanit Intelkam, Saiful Arif Kepala SMA N 1Ngimbang, Dewan Guru dan Siswa – siswi SMA Negeri 1 Ngimbang

Kegiatan tersebut merupakan langkah preemtif Polsek Ngimbang, Polres Lamongan dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta mengantisipasi segala potensi gangguan kamtibmas di wilayah kabupaten Lamongan

Selain itu, kegiatan ini bertujuan memberikan pembinaan kesadaran hukum sejak dini kepada para pelajar agar tidak terjerumus dalam tindakan kriminalitas.

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S. I. K,
menjelaskan, kehadiran personel Polri di lingkungan sekolah diharapkan dapat menjadi sarana edukasi sekaligus membangun komunikasi positif dengan para pelajar dan lembaga pendidikan, ujarnya

“Kapolsek Ngimbang berharap Melalui kegiatan Police Goes To School, kami memberikan edukasi kepada para siswa untuk menjauhi narkoba, perkelahian, perundungan atau bullying, serta bijak dalam menggunakan media sosial. Para pelajar juga kami imbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya,Pungkasnya (roy) .

*Pemberian Hibah Pemda kepada APH, Kepala Daerah Berpotensi Bermasalah?*

0

*Pemberian Hibah Pemda kepada APH, Kepala Daerah Berpotensi Bermasalah?*

Jakarta — Pemberian dana hibah pemerintah daerah (Pemda) kepada aparat penegak hukum (APH), khususnya kepolisian dan kejaksaan, menjadi sorotan Pengamat Kebijakan Publik, Syukur Manda. Dalam video yang beredar di media sosial, ia mempertanyakan kebijakan tersebut dan menyoroti potensi persoalan hukum bagi kepala daerah yang mengalokasikan hibah kepada institusi penegak hukum.

Menurut Syukur, penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan institusi penegak hukum perlu dilakukan secara transparan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain menyangkut pertanggungjawaban keuangan negara, pola tersebut juga dinilai perlu diawasi agar tidak menimbulkan konflik kepentingan atau memengaruhi independensi penegakan hukum.

Sorotan terhadap hibah daerah kepada APH juga berkaitan dengan perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola anggaran daerah. Institusi vertikal seperti kepolisian dan kejaksaan pada dasarnya memiliki sumber pembiayaan dari pemerintah pusat melalui APBN, sehingga pemberian hibah dari APBD perlu memiliki dasar, tujuan, mekanisme, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Meski demikian, pemberian hibah kepada APH tidak otomatis merupakan tindak pidana. Persoalan hukum baru dapat muncul apabila dalam prosesnya ditemukan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur, konflik kepentingan, manipulasi anggaran, atau penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan.

Karena itu, kepala daerah yang memberikan hibah kepada kepolisian maupun kejaksaan tidak dapat langsung dinyatakan bermasalah secara hukum tanpa adanya bukti. Pemeriksaan harus didasarkan pada dokumen penganggaran, dasar pemberian, proses penyaluran, penggunaan dana, serta pertanggungjawaban penerima hibah.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, transparansi menjadi unsur penting. Masyarakat berhak mengetahui nilai hibah, sumber anggaran, alasan pemberian, tujuan penggunaannya, hingga bentuk pertanggungjawaban atas dana yang berasal dari APBD.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Mohammad Hatta yang menempatkan penyelenggaraan negara dan penggunaan kekayaan publik sebagai amanah untuk kepentingan rakyat. Prinsip itu menjadi penting ketika pemerintah menggunakan uang negara untuk membiayai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum.

Sementara filsuf Inggris Lord Acton mengingatkan, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Pemikiran tersebut menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan agar kewenangan tidak berubah menjadi ruang bagi penyalahgunaan.

Dengan demikian, pemberian hibah Pemda kepada APH perlu ditempatkan dalam kerangka kepatuhan hukum, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan. Bukan semata-mata soal ada atau tidaknya hibah, tetapi apakah seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terbuka kepada publik. (Tim/Red PPWI)

*Purbaya Dicopot, Prabowo Tunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan*

0

*Purbaya Dicopot, Prabowo Tunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan*

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih dengan mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya.

Suahasil yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Pergantian tersebut berlangsung cepat. Beberapa jam sebelum keputusan diumumkan, Purbaya masih menjalankan agenda kedinasan, termasuk rapat dengan DPD terkait pembiayaan daerah. Sementara Suahasil mengaku baru menerima pemberitahuan mengenai penunjukannya pada Senin pagi sebelum mengikuti pelantikan pada sore hari.

Suahasil memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Ekonom dan akademisi Universitas Indonesia itu pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal pada 2016–2019 dan menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019.

Setelah dilantik, Suahasil menyatakan akan melanjutkan kebijakan Kementerian Keuangan sekaligus menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Ia juga menegaskan komitmen mempertahankan defisit anggaran di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto sesuai ketentuan fiskal.

Pergantian ini menjadi perubahan penting dalam pemerintahan Prabowo. Suahasil tercatat sebagai orang ketiga yang menduduki posisi Menteri Keuangan setelah Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa.

Perhatian kini tertuju pada kemampuan Suahasil menjaga kesinambungan kebijakan fiskal, terutama pengelolaan APBN 2026, penyusunan anggaran 2027, penerimaan negara, efisiensi belanja, serta kepercayaan pelaku pasar.

Dalam konteks pergantian pejabat negara, pemikiran Mohammad Hatta mengenai kedaulatan rakyat tetap relevan. Ia pernah menyatakan, “Bagi kita, rakyat itu yang utama, rakyat yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan di pemerintahan pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat dan pengelolaan negara yang bertanggung jawab.

Kini, publik menanti arah kebijakan Suahasil setelah mengambil alih Kementerian Keuangan, terutama dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran negara tetap mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo. (Tim/Red PPWI)

*Satgas Pamtas Yonarmed 19/Bogani Gagalkan Keberangkatan Lima PMI Nonprosedural ke Malaysia*

0

*Satgas Pamtas Yonarmed 19/Bogani Gagalkan Keberangkatan Lima PMI Nonprosedural ke Malaysia*

BENGKAYANG, 14 September 2026 – Personel Pos Koki Jagoi Babang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani menggagalkan upaya keberangkatan lima orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang diduga hendak masuk ke Malaysia untuk bekerja.

Penindakan tersebut berlangsung pada Sabtu (12/9/2026), setelah personel Satgas yang melaksanakan patroli di sekitar jalur tidak resmi menemukan lima orang mencurigakan sedang beristirahat di sebuah gubuk di kawasan perkebunan sawit.

Mendapat informasi tersebut, personel Pos Koki Jagoi Babang segera bergerak menuju lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, kelima orang tersebut mengaku berasal dari Provinsi Lampung dan hendak melintas ke Malaysia melalui jalur tidak resmi untuk mencari pekerjaan.

Kelima PMI nonprosedural tersebut kemudian dibawa ke Pos Koki Jagoi Babang untuk menjalani pemeriksaan dan pendataan lebih lanjut. Dalam penindakan tersebut, personel Satgas turut mengamankan barang bawaan berupa lima unit telepon seluler, dokumen identitas, serta tujuh tas ransel.

Danpos Koki Jagoi Babang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani untuk mendapatkan arahan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan penindakan ini menunjukkan komitmen Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani dalam mencegah pelintas batas melalui jalur tidak resmi serta melindungi masyarakat dari risiko keberangkatan sebagai PMI nonprosedural. (Tim/Red)

*Kontak Media*
Penerangan Satgas Pamtas
RI – Malaysia Yonarmed19/Bogani
Kodam XIII/Merdeka
Ltd Ctp Juwito (Papen)

*MENCETAK LULUSAN MANAJEMEN DAN AKUNTANSI YANG SIAP KERJA, BERDAYA SAING, DAN BERKARAKTER*

0

*AKREDITASI “BAIK SEKALI”, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KARTAMULIA PURWAKARTA: MENCETAK LULUSAN MANAJEMEN DAN AKUNTANSI YANG SIAP KERJA, BERDAYA SAING, DAN BERKARAKTER*

PURWAKARTA — Di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan industri dan ekonomi baru di wilayah Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta kini semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi strategis nasional. Berdiri tegak di tengah dinamika kemajuan tersebut, Universitas Kartamulia Purwakarta terus menunjukkan komitmen nyata dan konsisten dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing tinggi, serta siap menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang telah mengantongi akreditasi dengan predikat “Baik Sekali”, universitas ini membuktikan diri sebagai lembaga pendidikan tinggi yang tidak hanya menjunjung standar kualitas akademik, tetapi juga berorientasi pada kebutuhan nyata industri dan masyarakat luas.

Dengan pencapaian akreditasi yang membanggakan tersebut, Program Studi Manajemen dan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kartamulia kini siap melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara pengetahuan akademis, tetapi juga memiliki kesiapan matang, keterampilan praktis, dan mentalitas profesional untuk langsung terjun ke dunia kerja maupun membangun usaha mandiri yang berdaya saing.

 
BERORIENTASI PADA KEBUTUHAN INDUSTRI NYATA: KUNCI KESIAPAN LULUSAN

Wakil Rektor Universitas Kartamulia, Dr. Fachrul Razi, menegaskan bahwa arah kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan di institusinya senantiasa berlandaskan pada kebutuhan dunia kerja yang sebenarnya, bukan sekadar teori di atas kertas.

“Universitas Kartamulia berkomitmen penuh untuk menyiapkan lulusan yang siap bekerja, mudah beradaptasi, serta memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya. Dengan dukungan kurikulum yang komprehensif, tenaga pengajar yang profesional, serta fasilitas penunjang pendidikan yang modern dan memadai, kami memastikan setiap mahasiswa Program Studi Manajemen dan Akuntansi mendapatkan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan dinamika dunia kerja saat ini maupun masa depan.” — tegas Dr. Fachrul Razi.

Pernyataan tersebut bukan sekadar janji manis, melainkan wujud nyata dari keseriusan institusi dalam menjembatani kesenjangan yang sering terjadi antara apa yang dipelajari di bangku kuliah dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh dunia industri. Kurikulum yang dirancang pun senantiasa diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan pasar kerja yang terus berubah.

 
PURWAKARTA: KAWASAN EKONOMI STRATEGIS DAN PELUANG KERJA YANG LUAS

Kebutuhan terhadap tenaga kerja profesional bidang ekonomi, khususnya manajemen dan akuntansi, di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya saat ini masih sangat tinggi dan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Kabupaten Purwakarta sendiri kini telah berkembang pesat menjadi salah satu kawasan industri strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sangat potensial di wilayah Jawa Barat. Dikelilingi oleh berbagai perusahaan manufaktur berskala nasional maupun internasional, sektor jasa yang terus bertumbuh, lembaga keuangan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkembang pesat di setiap sudut wilayah, Purwakarta sungguh menjadi ladang peluang kerja yang sangat luas bagi para lulusan yang memiliki kompetensi yang tepat.

Perkembangan ekonomi yang pesat ini memicu tingginya permintaan dari kalangan industri terhadap tenaga kerja profesional yang menguasai berbagai bidang krusial, antara lain tata kelola keuangan yang sehat, analisis bisnis yang tajam, manajemen strategis yang visioner, akuntansi publik yang transparan, hingga kewirausahaan yang inovatif dan mandiri. Kehadiran Universitas Kartamulia di Purwakarta pun menjadi solusi strategis yang sangat tepat waktu dalam menyediakan pasokan tenaga kerja lokal yang kompeten, siap pakai, dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan pasar kerja tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga regional maupun nasional.

KEUNGGULAN KOMPETITIF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KARTAMULIA

Sebagai pusat pendidikan tinggi pilihan dan kebanggaan di Purwakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kartamulia menawarkan berbagai keunggulan kompetitif yang disusun secara sistematis demi memastikan kualitas lulusan yang terbaik, antara lain:

Akreditasi “Baik Sekali”
Merupakan bukti pengakuanuan resmi atas kualitas penyelenggaraan pendidikan yang telah memenuhi dan melampaui standar nasional perguruan tinggi yang ketat, sehingga menjamin mutu pendidikan yang terpercaya dan diakui secara luas.

Kurikulum Berbasis Kebutuhan Industri
Dirancang secara komprehensif dan terus diperbarui untuk menjembatani teori akademis dengan praktik nyata yang diterapkan di dunia bisnis saat ini, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi yang sesungguhnya.

Dosen Profesional dan Berpengalaman
Diajarkan oleh tenaga pengajar yang tidak hanya berpendidikan tinggi, tetapi juga memiliki pengalaman praktis di bidang manajemen, akuntansi, dan dunia bisnis modern, sehingga mampu menyampaikan wawasan yang mendalam dan aplikatif.

Prospek Lulusan yang Luas dan Menjanjikan

– Program Studi Manajemen menyiapkan lulusan untuk menjadi Manager atau Staf Perusahaan, Analis Keuangan, Eksekutif Pemasaran, Konsultan Bisnis, Wirausahawan, hingga Spesialis Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di berbagai sektor industri.
– Program Studi Akuntansi menyiapkan lulusan untuk berprofesi sebagai Auditor, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, Akuntan Keuangan, Akuntan Manajemen, hingga Akuntan Pemerintahan yang memegang teguh prinsip kejujuran, ketelitian, dan transparansi.

Sistem Perkuliahan Fleksibel dan Interaktif
Menyediakan pilihan kelas pagi maupun sore agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, serta menerapkan metode perkuliahan kombinasi antara tatap muka dan pembelajaran digital. Proses belajar mengajar pun dirancang interaktif melalui diskusi, studi kasus nyata, presentasi, dan pembelajaran yang aplikatif, sehingga mahasiswa terbiasa berpikir kritis dan kreatif.

Pengembangan Karakter dan Keterampilan Pendukung (Soft Skills)
Tidak hanya mengasah kemampuan intelektual, Universitas Kartamulia juga menekankan peningkatan jiwa kepemimpinan, kemampuan komunikasi yang efektif, kerja sama tim, serta kepercayaan diri melalui program magang di berbagai perusahaan mitra, seminar nasional maupun internasional, pelatihan kewirausahaan, hingga proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

 
MENGUNDANG GENERASI MUDA MEMBANGUN MASA DEPAN BERSAMA KARTAMULIA

Dengan berbagai keunggulan dan komitmen yang nyata tersebut, Universitas Kartamulia dengan tangan terbuka mengajak seluruh generasi muda di Purwakarta dan sekitarnya untuk bergabung bersama Program Studi Manajemen dan Akuntansi, guna membangun masa depan karier yang gemilang, bermartabat, dan bermanfaat bagi sesama.

Universitas Kartamulia adalah perguruan tinggi swasta di Purwakarta yang berdedikasi tinggi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berdaya saing, dan siap menjadi pemimpin masa depan di bawah naungan semangat yang senantiasa dikumandangkan: “Belajar, Berkarya, Berdaya Bersama Kartamulia!”

Bagi calon mahasiswa yang berminat mendaftar, pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman:
pendaftaran.univkartamulia.ac.id

Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan pendaftaran juga dapat diakses melalui narahubung resmi:

– 0851-8801-0001 (Retno)
– 0819-0459-0971 (Pa Bes)

Mari bergabung bersama Universitas Kartamulia Purwakarta, tempat di mana ilmu pengetahuan, keterampilan, dan karakter dibentuk secara seimbang demi masa depan yang cerah dan penuh harapan.

(Tim Redaksi)

*Menjelang Peringatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia-Bulgaria Pererat Kemitraan Strategis*

0

*Menjelang Peringatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia-Bulgaria Pererat Kemitraan Strategis*

Jakarta – Momentum bersejarah mewarnai hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Bulgaria. Menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara, Kedutaan Besar Bulgaria di Jakarta menyelenggarakan pertemuan bisnis tingkat tinggi (_Business Meeting_) yang mempertemukan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi, Investasi, dan Industri Bulgaria, Mr. Alexander Poulev, dengan para pengusaha terkemuka dari Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung hangat di Kedutaan Besar Bulgaria ini menjadi landasan penting dalam mengakselerasi kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara kedua negara. Dihadiri oleh delegasi resmi Bulgaria serta pucuk pimpinan asosiasi bisnis nasional Indonesia, forum ini menandai babak baru sinergi ekonomi yang saling menguntungkan.

Pertemuan bisnis tersebut dibuka secara resmi oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Bulgaria untuk Indonesia, H.E. Dr. Tanya Dimitrova. Dalam sambutannya, Dubes Dimitrova menekankan arti strategis kerja sama ekonomi kedua negara, terlebih momentum ini bertepatan dengan persiapan perayaan 70 tahun jalinan hubungan diplomatik Indonesia dan Bulgaria.

Selanjutnya, Wakil Perdana Menteri Alexander Poulev menyapa para tamu undangan dan menggarisbawahi peran krusial para pelaku usaha, asosiasi bisnis, serta klaster ekonomi Indonesia dalam memperluas dialog perdagangan dan mendorong arus investasi.

Mr. Poulev memaparkan keunggulan iklim usaha di Bulgaria yang sangat kondusif bagi investor global. Dengan sistem perpajakan yang sangat kompetitif, yaitu pajak tunggal (_flat rate_) sebesar 10%, serta biaya operasional dan kantor yang relatif rendah, Bulgaria menawarkan daya tarik tinggi sebagai gerbang investasi di kawasan Eropa. Lebih lanjut, Kementerian Ekonomi, Investasi, dan Industri Bulgaria berkomitmen menyederhanakan prosedur investasi dan memposisikan diri sebagai _single contact point_ guna memfasilitasi investor di setiap tahapan proyek.

Pihak Indonesia diwakili oleh jajaran pimpinan organisasi bisnis dan BUMN terkemuka. Tampak hadir delegasi dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, antara lain Ibu Joice Budisusanto, Bapak Alexander Datuk, Ibu Devi Erna Rachmawati, dan Bapak Martin Cimoranga.

Dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), hadir Wakil Ketua Umum Bapak Sanny Iskandar, Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan Hendra Sugandhi, Didit Ratam dari Divisi Hubungan Internasional, Daniel Budiman selaku Deputi Departemen Investasi, Jahja Soenarjo selaku Wakil Divisi Perdagangan, serta Sherly Susilo selaku Direktur Perdagangan Internasional. Turut hadir pula Presiden Jababeka Group, Bapak Setyono Darmono, serta jajaran pimpinan perusahaan di bawah naungan DANANTARA dan BUMN seperti PT Pelabuhan Indonesia (PELINDO) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Dalam sesi diskusi terbuka yang dipimpin oleh Daniel Dobrev, Atase Perdagangan Kedutaan Besar Bulgaria, kedua pihak membahas berbagai rencana proyek investasi strategis. Bidang-bidang yang menjadi fokus utama meliputi Logistik dan Manufaktur, yakni dengan pembentukan Zona Ekonomi/Industri di Bulgaria dengan model Kemitraan Pemerintah dan Swasta (_Public-Private Partnership_/PPP).

Selain itu, kedua negara sepakat bekerja sama di sektor pertanian melalui pengembangan proyek agribisnis berkelanjutan, baik di Indonesia maupun di Bulgaria. Indonesia-Bulgaria juga akan dilakukan kerja sama di bidang teknologi tinggi dan AI untuk meningkatkan produksi bernilai tambah, pertukaran _know-how_, serta kolaborasi di bidang teknologi informasi (IT) dan kecerdasan buatan

Kedua belah pihak juga sepakat untuk mengoptimalkan penggunaan dana hibah dan fasilitas pendanaan Uni Eropa dalam merealisasikan proyek-proyek bilateral, terutama menyambut berlakunya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang ditargetkan mulai efektif pada awal tahun 2027.

Menanggapi perkembangan positif ini, pengamat Hubungan Internasional, Wilson Lalengke, memberikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif pemerintah Bulgaria dan para pelaku usaha Indonesia. Menurut Tokoh pers nasional ini, hubungan perdagangan dan investasi dapat memperkuat kerja sama dan saling mendukung di antara kedua negara yang memiliki populasi mayoritas Muslim ini.

Wilson Lalengke menekankan bahwa pemanfaatan momentum 70 tahun hubungan diplomatik ini tidak hanya memperkuat konektivitas ekonomi, tetapi juga memperkokoh solidaritas antarbangsa di tengah dinamika geopolitik global. Dengan dorongan kerja sama riil di bidang logistik, pertanian, hingga teknologi modern, kemitraan Indonesia-Bulgaria diyakini akan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara.

Pertemuan bisnis yang berlangsung konstruktif ini ditutup dengan komitmen bersama dari Kedutaan Besar Bulgaria di Jakarta dan para pemangku kepentingan di Indonesia untuk terus menjaga dialog bisnis secara berkelanjutan demi terwujudnya investasi yang inklusif dan berdampak jangka panjang. (TIM/Red)

*Residivis Korupsi, Ditangkap KPK: PPWI Desak Hukuman Maksimal dan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu*

0

*Residivis Korupsi Fahd A. Rafiq Ditangkap KPK: PPWI Desak Hukuman Maksimal dan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu*

Jakarta — Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (14/9/2026), kembali membuka tabir kelam praktik korupsi di Indonesia. Salah satu figur utama yang terjaring dalam operasi penindakan tersebut adalah Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq, seorang politisi senior Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Barisan Pemuda Rakyat (BAPERA).

Penangkapan Fahd A. Rafiq, yang diduga bertindak sebagai orang kepercayaan dari salah satu menteri terkait, berkaitan erat dengan dugaan suap dan manipulasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) bagi perusahaan pengembang properti berskala besar. Dalam penindakan tersebut, tim KPK turut menyita 17 koper dan tas berisi uang tunai mata uang rupiah serta valuta asing dengan nilai fantastis mencapai sekitar Rp100 miliar dari kediaman pihak lain yang terlibat, yakni Gus A.

*Rekam Jejak Skandal dan Dugaan “Uang Pengamanan” Rp20 Miliar*

Penangkapan ini kian mempertegas rekam jejak kelam Fahd A. Rafiq dalam dunia kejahatan kerah putih (_white-collar crime_). Sebelumnya, publik mengenalnya sebagai terpidana dalam skandal korupsi pengadaan Al-Quran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama pada tahun 2011–2012.

Tidak berhenti di situ, nama Fahd juga mencuat dalam skandal korupsi di lingkungan Pertamina Hulu Energi (PHE). Dalam pengusutan kasus tersebut, Fahd diduga kuat berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab mengalirkan “uang pengamanan” rutin setiap bulan sebesar Rp20 miliar kepada oknum petinggi Kepolisian Republik Indonesia, Karyoto, sewaktu yang bersangkutan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Banyaknya jaring skandal yang melibatkan Fahd mengindikasikan bahwa praktik korupsi yang dilakukannya bukan sekadar tindakan insidental, melainkan sebuah pola kejahatan terorganisir yang berlangsung secara sistemik dan berulang.

*Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa, Residivis Korupsi Layak Dihukum Mati*

Menanggapi penangkapan tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, memberikan pernyataan tegas. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, yang selama ini konsisten mendesak aparat penegak hukum untuk menindak pimpinan BAPERA tersebut atas rentetan dugaan keterlibatan korupsi, menyambut baik langkah berani KPK.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merampas hak-hak rakyat dan merusak masa depan bangsa. Ketika seorang pelaku korupsi yang sudah pernah dihukum kembali mengulangi perbuatan yang sama, statusnya jelas sebagai residivis korupsi. Ini membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pribadi yang korup secara mendalam dan tidak memiliki iktikad baik untuk bertobat,” tegas Wilson Lalengke, Senin, 14 September 2026 sambil mengisyaratkan bahwa pelaku korupsi berulang layak dihukum mati.

Tokoh pers nasional ini menambahkan bahwa keberadaan residivis korupsi seperti Fahd A. Rafiq membahayakan tatanan hukum dan keadilan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, PPWI mendesak hakim dan penegak hukum untuk mengganjar Fahd dengan hukuman pidana maksimal tanpa ampun.

“Seseorang yang berulang kali merugikan negara dan merusak moral kebangsaan pada hakikatnya telah kehilangan legitimasi sosial. Penegakan hukum tidak boleh lemah terhadap residivis. Hukuman maksimal adalah harga mutlak demi tegaknya keadilan dan efek jera yang nyata,” lanjutnya.

*Perspektif Filosofis: Anatomi Kejahatan Berulang dan Kehancuran Negara*

Kejahatan korupsi yang dilakukan secara berulang oleh seorang tokoh publik menarik untuk dibedah melalui kacamata pemikiran para filsuf dunia. Dalam pemikiran filsuf Yunani Kuno, Aristoteles (384-322 SM), keadilan adalah kebajikan utama yang menjaga keutuhan negara (_polis_).

Aristoteles menegaskan bahwa seseorang yang terus-menerus melakukan ketidakadilan demi memuaskan keserakahan pribadinya (_pleonexia_) telah merusak harmoni sosial dan kehilangan hakikat kemanusiaannya sebagai _zoon politikon_. Koruptor yang mengulangi perbuatannya secara sadar tidak lagi memiliki komitmen terhadap kebaikan bersama (_bonum commune_).

Sementara itu, filsuf Jerman Immanuel Kant (1724-1804) melalui pandangan moralitas _Imperatif Kategoris_ menekankan pentingnya teori keadilan retributif (_retributive justice_). Menurut Kant, hukuman diberikan bukan hanya sebagai alat pencegahan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum moral itu sendiri.

Ketika seorang individu bertindak sebagai residivis, ia secara sadar menjadikan tindak kejahatan sebagai aturan perbuatannya. Dalam pandangan Kantian, memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan berulang adalah satu-satunya cara rasional untuk mengembalikan keseimbangan moral masyarakat.

Secara senada, Hannah Arendt (1906-1975) dalam konsepnya mengenai _”The Banality of Evil”_ (Kecenderungan Kejahatan yang Menjadi Biasa) mengingatkan bahwa kejahatan sistemik terjadi ketika seseorang kehilangan kesadaran kritis dan empati moral terhadap sesamanya. Korupsi yang dilakukan berulang kali oleh figur politik memperlihatkan bagaimana kejahatan telah dinormalisasi dalam kesadaran pelaku. Ketika korupsi dianggap sebagai prosedur rutin, bahkan hingga melibatkan setoran ‘uang pengamanan’ puluhan miliar, maka integritas hukum nasional berada dalam ancaman eksistensial.

Kasus penangkapan Fahd A. Rafiq oleh KPK di BPN Kabupaten Bogor ini harus menjadi titik balik keberanian bagi seluruh lembaga penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian, untuk membersihkan jaringan korupsi hingga ke akar-akarnya. Publik kini menanti proses hukum yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik, demi mewujudkan cita-cita bangsa yang bersih, berkeadilan, dan berperikemanusiaan. (TIM/Red)