Wartain Banten | Pemerintahan | 27 Oktober 2025  — Gubernur Banten, Andra Soni, meninjau pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), di SMAN 2 Kabupaten Tangerang, Kecamatan Mauk, Senin (27/10/2025). Dalam kunjungan ini, Gubernur didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Lukman.

Andra Soni optimis program MBG akan meningkatkan prestasi siswa. “Program ini tidak hanya memberikan gizi yang cukup, tetapi juga mendukung konsentrasi dan semangat belajar siswa,” ujarnya.

Kehadiran gubernur disambut hangat oleh Kepala SMAN 2 Kabupaten Tangerang, Cucu Waryamah, para dewan guru, dan ratusan siswa yang menyambut dengan keceriaan. Gubernur meninjau ruang kelas serta ruang makan yang digunakan siswa setelah menikmati menu MBG, sekaligus berdialog langsung dengan mereka.

“Apakah makanannya enak?” tanya Andra Soni kepada para siswa. Serentak mereka menjawab dengan antusias, “Enak!”

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Program ini memberikan nutrisi yang cukup bagi siswa sehingga mendukung konsentrasi belajar dan prestasi akademik.

Andra Soni juga mengingatkan para siswa untuk selalu menghabiskan makanan yang disajikan agar tidak mubazir, dan menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan pelaksanaan program MBG secara maksimal.

“Supaya tidak mubazir,” kata Andra Soni..

Usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 2 Kabupaten Tangerang, Gubernur Andra Soni menyatakan senang melihat para siswa menikmati makanan yang disajikan, dan meyakini program ini berdampak positif terhadap semangat serta prestasi belajar mereka.

“Tadi para siswa terlihat senang menerima program MBG ini,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Andra Soni juga berdialog dengan para dewan guru. Pihak sekolah menyebutkan bahwa setiap tahun tidak kurang dari 40 siswa SMAN 2 Tangerang diterima di Perguruan Tinggi Negeri, berkat metode pembelajaran inovatif seperti deep learning bagi kelas XII.

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada para guru yang mendukung program pemerintah dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, menekankan pentingnya peran guru dalam pembentukan generasi dan pembangunan daerah.

“Tanpa jasa besar seorang guru, tidak mungkin dirinya menjadi gubernur, tidak mungkin ada pejabat,” pungkasnya.

Plt Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Lukman, menjelaskan bahwa sekitar 1.296 siswa SMAN 2 Kabupaten Tangerang saat ini menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan jumlah penerima manfaat diperkirakan akan terus meningkat.

“Secara umum, sampai saat ini capaian program MBG di Kabupaten Tangerang sudah cukup baik, berada di angka sekitar 40 persen,” katanya.

Menurut Lukman, capaian program MBG di Kabupaten Tangerang saat ini mencapai sekitar 40 persen, dan hampir seluruh sekolah di bawah kewenangan Provinsi Banten telah siap melaksanakan program ini. Ia menekankan pentingnya koordinasi agar distribusi MBG dapat lebih merata di seluruh sekolah.(WartainBanten)

Warta.in Jabar ◊ Senin , 27 Oktober 2025.

Di tengah tantangan pengelolaan daerah yang semakin kompleks, Pemerintah Kota Bekasi terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Salah satu langkah strategis diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama antara seluruh BUMD se-Kota Bekasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, yang digelar di kantor Kejari pada Senin (27/10).

Kerjasama ini bukan sekadar seremonial. Bagi Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, inilah bentuk nyata dari upaya Pemkot memperkuat fondasi hukum dan memastikan seluruh BUMD berjalan di jalur yang benar transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penandatangan ini langsung dari 4 Kepala BUMD antara lain PT. BPRS Patriot, PT. Migas, PT. Mitra Patriot dan PT. Sinergi Patriot yang juga di tandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Dr. Sulvia Triana Hapsari, SH., M.Hum

Tri Adhianto menilai, keberadaan BUMD bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan cerminan tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance). Ia mencontohkan bagaimana sebelumnya Perumda Tirta Patriot telah lebih dulu menjalin pendampingan hukum dengan Kejaksaan dan menjadi pelopor pengelolaan perusahaan daerah yang tertib administrasi dan berintegritas.
“Kita ingin memastikan setiap langkah yang diambil BUMD memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan, para pengelola BUMD tidak perlu ragu lagi. Semua bisa berjalan sesuai aturan dan tetap fokus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Tri Adhianto dalam sambutannya.
Sementara itu, PT Migas Patriot kini sedang membuka peluang baru dalam pengembangan sumber energi daerah, dan PT Sinergi Patriot Bekasi tengah menyiapkan rencana bisnis yang dinilai akan berkembang pesat dalam lima tahun ke depan, semua dengan tujuan yang sama: memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Bekasi.

“Administrasi jangan sampai tertinggal. Kita hidup di zaman di mana aturan terus berkembang, dan antara keinginan serta regulasi harus sejalan. Semua bentuk peraturan, termasuk peraturan Wali Kota tentang BUMD, kini harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, kita harus semakin profesional,” tegasnya.
Tri Adhianto juga mengingatkan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan dan pengelolaan aset daerah. Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejaksaan, seluruh BUMD kini memiliki rambu yang jelas dalam mengambil keputusan strategis.

Baginya, kerja sama ini adalah simbol kebersamaan dan komitmen moral antara pemerintah, lembaga hukum, dan BUMD untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sinergi ini menjadi pondasi menuju tata kelola yang bersih dan pelayanan publik yang semakin prima.

“Langkah ini bukan hanya tentang hukum, tetapi tentang keyakinan. Dengan adanya perjanjian ini, kita tidak perlu ragu lagi untuk bergerak. Gaspol kerjanya! Karena ini bukti komitmen kita bersama dalam membangun Kota Bekasi yang lebih baik,” ungkapnya penuh semangat.

(Jefry. Smk)

Wartain Banten | Pemerintahan | 27 Oktober 2025  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten dalam penyusunan kebijakan strategis daerah. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memperkaya analisis dan memberikan masukan berbasis keilmuan terhadap arah pembangunan daerah. Kolaborasi antara pemerintah dan kampus, kata Dimyati, menjadi kunci agar kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ilmiah dan solutif.

“Kontribusi kampus sangat dibutuhkan untuk kepentingan Banten. Kita bangun kolaborasi yang lebih luas sehingga keilmuan UIN benar-benar berdampak dalam menjawab persoalan di masyarakat,” ujar Dimyati saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-63 UIN SMH Banten di Auditorium Kampus Palima, Senin (27/10/2025).

Dimyati menjelaskan, Pemprov Banten membuka ruang bagi akademisi UIN SMH untuk terlibat aktif dalam kajian dan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan daerah, termasuk dalam analisis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui kerja sama tersebut, diharapkan setiap program yang dijalankan pemerintah lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Perguruan tinggi memiliki kapasitas akademik yang sangat penting untuk membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dan menghadirkan solusi efektif. Analisis dan penelitian kampus bisa memperkaya penyusunan kebijakan pemerintah,” tuturnya.

Dimyati memuji peran UIN SMH Banten dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas. Ia menilai lulusan kampus tersebut memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan karakter religius yang mendukung kemajuan daerah.

“Pemerintah Provinsi Banten berterima kasih kepada UIN SMH Banten karena telah mencetak generasi muda yang cerdas, berilmu, beriman, dan bertakwa. Identitas religius ini menjadi kekuatan yang membedakan UIN dengan kampus umum lainnya,” katanya.

Ia pun berharap kerja sama antara pemerintah dan kampus terus berkembang, baik dalam mendukung ketertiban sosial, pembinaan moral masyarakat, maupun peningkatan daya saing daerah melalui pendidikan dan riset.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Kamaruddin Amin, menyatakan dukungan penuh terhadap perluasan peran UIN SMH Banten dalam pembangunan sosial-keagamaan dan lingkungan di daerah.

“Kami berharap kontribusi UIN itu nyata dan berdampak langsung. Banyak persoalan yang bisa dikerjakan bersama pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia mendorong kampus berperan aktif dalam pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, penghijauan, serta penguatan ekoteologi untuk mendukung ketahanan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim.

“Banten harus hijau, harus berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim. Dosen dan mahasiswa dapat mengambil peran, misalnya melalui penanaman pohon dan edukasi lingkungan,” jelasnya.

Kamaruddin menekankan pentingnya kehadiran dosen dan mahasiswa di tengah masyarakat, termasuk melalui peningkatan guru besar di UIN SMH Banten, agar manfaat keilmuan dapat dirasakan secara langsung hingga lapisan masyarakat paling bawah.

“Guru besar tidak hanya ada di kampus, tetapi juga hadir di tengah kehidupan masyarakat, bersama pemerintah daerah memajukan umat dan daerah,” tegasnya.

Dies Natalis ke-63 UIN SMH Banten menjadi momentum memperkuat kontribusi kampus dalam pembangunan Provinsi Banten melalui riset, inovasi, penguatan karakter, dan kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 27 Oktober 2025  — Gubernur Banten Andra Soni mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam kegiatan penanaman mangrove di kawasan Ketapang Urban Aquaculture, Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Senin (27/10/2025).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah pesisir Banten. Penanaman pohon mangrove dilakukan di sepanjang kawasan pantai Ketapang sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan penguatan ketahanan pesisir terhadap perubahan iklim.

Sebelum kegiatan penanaman, Wapres Gibran menggelar dialog interaktif dengan para aktivis lingkungan dan komunitas muda yang aktif di bidang pelestarian alam dan energi baru terbarukan. Dalam diskusi tersebut, dibahas berbagai isu, mulai dari pemulihan lingkungan, pemberdayaan masyarakat pesisir, hingga pengembangan ekonomi hijau berbasis sumber daya alam berkelanjutan.

Usai menanam pohon mangrove, Wapres Gibran menyapa masyarakat sekitar dan meninjau stan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memanfaatkan hasil olahan mangrove menjadi berbagai produk bernilai ekonomi.

Gubernur Andra Soni yang turut serta dalam kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

“Saya mendampingi Bapak Wakil Presiden melakukan penanaman pohon mangrove di pesisir pantai Mauk, Kabupaten Tangerang. Tadi juga berkegiatan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan anak-anak muda kreatif yang juga memiliki kepedulian terhadap perubahan iklim,” ujar Andra Soni.

Andra Soni menyampaikan, penanaman pohon mangrove menjadi salah satu langkah penting untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

“Provinsi Banten juga memerlukan program ini agar mangrove kita kembali. Sehingga hutan mangrove kita kembali,” pungkasnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 3,44 juta hektare hutan mangrove, setara dengan 23 persen dari total mangrove dunia, dengan potensi serapan emisi hingga 4 juta ton CO₂ ekuivalen.

“Ini mendapat atensi khusus bapak presiden dan bapak wakil presiden,” ucapnya.

Hanif menyoroti masih adanya sekitar 750 hektare kawasan mangrove yang perlu direhabilitasi, terutama di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa yang mengalami penurunan muka air tanah akibat menipisnya vegetasi mangrove.

“Fungsi mangrove yang semakin besar menjadi perhatian bapak wapres yang mengamanatkan agar ditangani sungguh-sungguh. Bapak wapres prihatin dengan kondisi Pantura Pulau Jawa yang saat ini mangrovenya sangat tipis sekali dan terjadi penurunan muka air tanah,” paparnya.

Wapres Gibran, lanjut Hanif, mengapresiasi inisiatif komunitas muda yang aktif dalam mitigasi perubahan iklim melalui berbagai langkah seperti penggunaan energi surya, pengelolaan sampah laut, penanaman pohon, dan pemanfaatan mangrove untuk produk kreatif seperti batik.

“Langkah pengamanan giant sea wall tidak mengurangi kewajiban kita untuk mengembalikan mangrove yang ada di pesisir Jawa,” tambah Hanif.

Pemerintah, kata Hanif, berkomitmen melanjutkan program rehabilitasi mangrove dengan dukungan dana sekitar Rp2 triliun, mencakup penanaman hampir 8.000 hektare, dan total 13.000 hektare hutan mangrove telah direhabilitasi sejak 2024.

“Sejak tahun 2024 hingga hari ini, telah direhabilitasi hampir 13 ribu hektare,” pungkasnya.

Kawasan Ketapang Urban Aquaculture sendiri telah menjadi salah satu contoh proyek pengelolaan kawasan pesisir terpadu di Indonesia. Selain berfungsi sebagai area konservasi mangrove, kawasan ini juga menjadi pusat edukasi, wisata alam, dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan.(WartainBanten)