Masuk
29.8 C
Jakarta
Jumat, April 24, 2026
Masuk
type here...
Beranda blog Halaman 423

Tutup Acara IES, Gubernur Bangga NTB Jadi Contoh pengembangan ekonomi syariah

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Tutup Acara IES, Gubernur Bangga NTB Jadi Contoh pengembangan ekonomi syariah

Warta.in
Mataram, NTB – Sebuah momentum penting dalam sejarah pengembangan ekonomi syariah, resmi ditutup Gubernur NTB. Forum dan Expo ini telah mempertemukan berbagai pihak, baik dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat untuk berbai inovasi dan praktik terbaik dalam pengembangan ekonomi yang adil, inklusif dan berkelanjutan.

“Saya berharap agar hasil-hasil dari forum ini tidak berhenti sebagai gagasan, tetap menjadi aksi nyata,” urai Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal saat menutup acara Indonesia Ekonomi Syariah (IES) di Islamic Center Mataram (26/10/2025).

Gubernur NTB merasa bangga terhadap Provinsi NTB, karena telah menjadi tuan rumah dan menjadi salah satu percontohan pengembangan ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan kepercayaan besar dari pusat dan dari banyak negara. Pihak NTB mampu menjadi motor dalam wacana dan praktik.

“Saya bangga sebagai Gubernur NTB, karena menjadi salah satu daerah yang dipilih dalam pengembangan ekonomi syariah,” ungkapnya.

Dijelaskannya, NTB memiliki keunggulan moral maupun budaya untuk pengembangan ekonomi syariah yang tidak hanya berbasis profit, tetapi juga berbasis keberkahan dan manfaat sosial.

“NTB Memiliki karakter kuat dalam nilai-nilai ukhuwah, moderasi dan keragaman,” tandas mantan Duta besar Indonesia tersebut.

Dirinya berharap, acara ini bukan sebagai akhir, tetapi sebagai permulaan baru dari perjalanan bersama. Membangun ekonomi syariah yang maju, inklusif, berkeadaban dan memberi manfaat nyata bagi rakyat NTB dan bangsa Indonesia. (sr/dkintb)

Diduga Asal Jadi, Pondasi Batu Belah Pagar SDN Langgengsari Dikerjakan di Tanah Basah

Penulis
H2R
-
0
0-0x0-0-0#

Diduga Asal Jadi, Pondasi Batu Belah Pagar SDN Langgengsari Dikerjakan di Tanah Basah

KARAWANG | Warta In Jabar – Proyek pemagaran SDN Langgengsari di Kabupaten Karawang diduga kuat dikerjakan secara asal-asalan. Pekerjaan yang menelan anggaran Rp172 juta lebih dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 itu ditemukan berlangsung di atas tanah becek dan tergenang air, tanpa adanya lantai dasar sebagaimana standar konstruksi yang semestinya.

Pantauan di lapangan menunjukkan, pondasi batu belah langsung ditancapkan ke tanah basah tanpa lapisan pasir uruk dan adukan beton setebal 10 cm, sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 dan SNI 7394:2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pekerjaan Pasangan Batu.

Lebih ironis lagi, kedalaman galian pondasi hanya sekitar 50 cm dengan lebar 40 cm, jauh dari ukuran ideal untuk pondasi pagar sekolah di kondisi tanah lembek.

Proyek yang dilaksanakan oleh CV Cahaya Bumi Persada tersebut berada di bawah tanggung jawab PPK Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karawang. Di lapangan, pekerjaan dikendalikan oleh seorang mandor bernama Kang Izhar, dengan enam orang pekerja.

Kang Izhar secara terbuka mengakui bahwa air di lokasi galian hanya disedot menggunakan pompa sebelum batu belah ditanam.

“Airnya disedot dulu pakai pompa, baru pasang batu belah ke tanah,” ucapnya di lokasi proyek, senin  (27/10/2025).

Fakta tersebut memperkuat dugaan bahwa pekerjaan tidak dilakukan sesuai spesifikasi teknis dan berpotensi memengaruhi kekuatan struktur pagar ke depannya. Beberapa sumber di lokasi menyebutkan, jika cara kerja seperti ini dibiarkan, maka pondasi pagar rawan amblas atau retak sebelum usia pakainya berakhir

Pekerjaan yang dimulai pada 17 Oktober 2025 dan dijadwalkan rampung pada 1 Desember 2025 ini seharusnya menjadi bagian dari upaya peningkatan sarana pendidikan. Namun kenyataan di lapangan justru memperlihatkan lemahnya pengawasan dan dugaan pelanggaran mutu kerja yang dapat merugikan negara.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karawang belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan di lapangan tersebut.

Kapolresta Mataram Komitmen Perbaiki Layanan Publik Menuju Kinerja Lebih Baik

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Kapolresta Mataram Komitmen Perbaiki Layanan Publik Menuju Kinerja Lebih Baik

Warta.in
Mataram, NTB – Dalam upaya terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Polresta Mataram berkomitmen untuk melakukan pembenahan menyeluruh di berbagai aspek internal.
Hal ini disampaikan Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, SIK., MH., usai memimpin apel pengarahan rutin di halaman Mapolresta Mataram, Senin (27/10/2025).

Apel yang diikuti oleh seluruh Pejabat Utama, Kapolsek jajaran, perwira, bintara, dan ASN Polresta Mataram tersebut menjadi momentum penting bagi Kapolresta untuk menegaskan arah pembenahan organisasi, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.

Dalam arahannya, Kombes Pol. Hendro Purwoko menekankan pentingnya evaluasi dan refleksi terhadap setiap pelaksanaan tugas agar kelemahan yang ada dapat diperbaiki dan menjadi pijakan menuju kinerja yang lebih baik.

“Proses pembelajaran itu pasti menghasilkan sesuatu. Kini saatnya ilmu dan pengalaman yang telah kita miliki diterapkan dalam tugas-tugas kepolisian. Kekurangan yang kita temukan di masa lalu adalah bahan berharga untuk menyempurnakan kinerja kita hari ini dan ke depan,” tegas Kapolresta di hadapan seluruh peserta apel.

Ia menegaskan bahwa seluruh bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus terus dievaluasi dan ditingkatkan. Meski belum sempurna, Polresta Mataram berkomitmen memperbaiki setiap kekurangan demi mewujudkan pelayanan prima dan berorientasi pada kebutuhan publik.

“Kami menyadari masih ada kekurangan dalam pelayanan. Tapi seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat, kita harus berani berbenah dan memperbaiki diri agar semakin dekat dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

Perbaikan Dimulai dari Internal

Lebih lanjut, Kapolresta menegaskan bahwa langkah perbaikan harus dimulai dari internal organisasi, terutama dalam hal peningkatan kedisiplinan, loyalitas, dan soliditas antaranggota.
Menurutnya, sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas adalah kunci utama dalam mewujudkan citra Polri yang profesional dan dipercaya publik.

“Perbaikan harus dimulai dari diri sendiri. Tingkatkan disiplin, cegah pelanggaran sekecil apa pun, tanamkan loyalitas terhadap institusi, dan pupuk soliditas antaranggota. Dengan begitu, cita-cita kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat akan terwujud,” tegasnya.

Apel tersebut diakhiri dengan penekanan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan tanggung jawab moral sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kapolresta menegaskan bahwa transformasi menuju pelayanan publik yang unggul bukan sekadar wacana, melainkan gerak nyata yang harus diwujudkan oleh seluruh jajaran.

“Langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi besar bagi pelayanan yang lebih baik di masa depan,” pungkasnya.(sr/hpm)

Buka Pelatihan ‘PUG Rise and Speak’ Kapolda NTB Dorong Polri Responsif dan Ramah Gender

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Buka Pelatihan ‘PUG Rise and Speak’ Kapolda NTB Dorong Polri Responsif dan Ramah Gender

 

Warta.in
Mataram,NTB — Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menunjukkan langkah progresifnya. Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.I.K., Senin (27/10/2025), resmi membuka Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Pengarusutamaan Gender (PUG), bertema “Rise and Speak” di Hotel Lombok Garden, Mataram.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polda NTB, menghadirkan lingkungan kerja dan pelayanan publik yang responsif gender, profesional, serta humanis.

Pelatihan yang dibuka dengan sambutan Kapolda NTB itu diikuti ratusan peserta dari jajaran Polda, Polres/ta, Bhayangkari, serta perwakilan mahasiswa dan instansi terkait, baik secara langsung maupun daring melalui zoom meeting di seluruh jajaran Polres/ta se-NTB.

Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sensitivitas gender dalam setiap lini pelayanan Polri. Menurutnya, kepedulian terhadap isu perempuan, anak, dan kelompok rentan bukan hanya soal empati, tapi bagian dari implementasi Polri Presisi yang berkeadilan.

“Kita ingin Polri di NTB menjadi contoh nyata, institusi yang tanggap dan peka terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa membedakan gender. Pelatihan ini adalah langkah kecil, yang membawa dampak besar bagi pelayanan publik kita,” ujar Irjen Hadi.

Kegiatan yang digelar sejak pagi itu dipimpin Karorena Polda NTB Kombes Pol. Susilo Setiawan, S.I.K., selaku Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) PUG. Ia menyampaikan jika program tersebut sebagai kelanjutan berbagai kegiatan serupa, yang telah dilaksanakan Polda NTB sejak 2023.

“Polda NTB merupakan Polda pertama di Indonesia yang mendapatkan dukungan anggaran, untuk pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender atau PUG. Ini menunjukkan komitmen kami dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh personel,” ungkap Kombes Susilo dalam laporannya.

Dalam kegiatan bertema “Rise and Speak” itu, para peserta diajak meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu gender, membangun kolaborasi lintas sektor, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi yang responsif terhadap perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

“Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan. Ini adalah ruang dialog dan refleksi bagi seluruh anggota Polri, khususnya Polwan dan ASN wanita, agar lebih percaya diri menyuarakan peran dan kontribusinya,” tambah Kombes Susilo.

Kegiatan itu juga diisi sejumlah narasumber inspiratif, seperti Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta Agathia Iqbal, Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K., Ketua LPA Mataram dan Komisi Disabilitas NTB Joko Jumadi, M.H., serta influencer dan konsultan keluarga Herman Husdiawan, M.Pd.

Selain pelatihan, kegiatan juga diwarnai dengan penandatanganan komitmen pencegahan kekerasan berbasis gender, penyerahan usulan jabatan untuk Polwan dan ASN wanita, serta penyerahan plakat penghargaan kepada para narasumber.

Kombes Susilo menambahkan, kegiatan itu dibiayai melalui DIPA Biro SDM Polda NTB Tahun Anggaran 2025, dan akan diperluas ke tingkat Polres/ta pada tahun 2026 mendatang, di antaranya Polresta Mataram, Polres Lombok Timur, dan Polres Sumbawa.

“Kami akan terus memperkuat kapasitas personel dan memperluas dampak program PUG hingga ke tingkat Polres. Harapannya, seluruh anggota Polri, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki pemahaman yang sama dalam membangun budaya kerja yang setara,” tandasnya.

Kegiatan berlangsung lancar dan penuh antusiasme. Di akhir sesi, para peserta menggelar foto bersama sembari menyerukan semangat “Rise and Speak”, simbol keberanian untuk bersuara, berkolaborasi, dan bertindak melawan segala bentuk ketidakadilan berbasis gender.(sr/hpntb)

Tujuh Jam Gelap Gulita, RS Intan Barokah Karawang Lumpuh — Pasien dan Bayi di Inkubator Terancam

Penulis
H2R
-
0

Tujuh Jam Gelap Gulita, RS Intan Barokah Karawang Lumpuh — Pasien dan Bayi di Inkubator Terancam

KARAWANG | Warta In Jabar – Sabtu, 26 Oktober 2025.- Selama hampir tujuh jam penuh, Rumah Sakit Intan Barokah di Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, mengalami pemadaman listrik total sejak pukul 17.00 WIB hingga 23.00 WIB. Akibatnya, rumah sakit tersebut gelap gulita dan pelayanan medis lumpuh total.

Kegelisahan tampak jelas di antara pasien dan keluarga pasien. Beberapa tindakan medis bahkan terpaksa dihentikan sementara karena tidak adanya pasokan listrik dan genset cadangan rumah sakit yang dilaporkan tidak berfungsi.

Salah satu keluarga pasien, Bapak H (inisial), mengaku sangat khawatir terhadap bayinya yang baru lahir melalui operasi sesar, karena sang bayi tengah dirawat di dalam inkubator.

“Kami benar-benar cemas, takut terjadi apa-apa sama bayi. Listrik mati lama sekali, lampu inkubator sempat padam,” ujarnya dengan nada panik.

Sementara itu, pihak rumah sakit melalui MOD (Manager On Duty) P. Sigit saat dikonfirmasi mengatakan bahwa padamnya listrik disebabkan oleh ledakan di gardu PLN di pinggir jalan sekitar rumah sakit. Namun ketika akan menyalakan genset cadangan, alat tersebut tidak bisa berfungsi karena mengalami kendala teknis.

Sigit sebelumnya berjanji akan memberikan keterangan lebih lengkap kepada awak media pada pagi hari, namun hingga pagi dirinya tidak masuk kerja karena pergantian shift, dan pihak rumah sakit mengalihkan konfirmasi ke petugas lain tanpa memberikan kepastian yang jelas.

Kondisi serupa juga dirasakan A (inisial), seorang pasien pasca operasi kecil yang dirawat di ruang perawatan. Karena panas dan pengap akibat padamnya listrik, anaknya terpaksa membeli kipas angin agar orang tuanya bisa beristirahat dengan nyaman.

“Sudah malam, gerah sekali. Anak saya akhirnya beli kipas angin sendiri karena ruangan panas,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak RS Intan Barokah maupun PLN Karawang belum memberikan penjelasan resmi terkait penyebab gangguan dan mengapa genset cadangan rumah sakit tidak dapat difungsikan.

Kondisi pemadaman panjang di fasilitas kesehatan vital seperti rumah sakit ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan dan tanggung jawab pihak manajemen RS dalam menjamin keselamatan pasien.

Team Liputan Endang Wahyudin

Polsek Biru – Biru Patroli Lokasi Judi Dadu Putar dan Tembak Ikan

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Biru – Biru – Dapat kabar adanya judi dadu putar dan Tembak Ikan, Polsek Biru-biru Polresta Deli Serdang melaksanakan patroli lokasi judi dadu putar dan Tembak Ikan di Kecamatan Biru-Biru, Sabtu (25/10/2025).

Informasi dihimpun, pengecekan lokasi judi dadu putar dan Tembak Ikan dilaksanakan di Desa Ajibaho Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. Patroli dipimpin Kanit Reskrim Ipda Aleksander Sembiring S.Sos bersama sejumlah personil.

Petugas langsung mendatangi lokasi yang diduga dijadikan lokasi judi dadu putar dan Tembak Ikan di Desa Ajibaho Kecamatan Sibiru-biru. Namun saat petugas tiba di lokasi tidak ditemukan kegiatan judi dadu putar dan Tembak Ikan. Meski demikian, petugas mengabadikan lokasi dengan mengambil beberapa foto lokasi.

Selain itu, personil Polsek Biru-biru juga memberikan arahan kepada masyarakat sekitar apabila ada mengetahuinya untuk segera melaporkan kepada Polsek Biru-Biru Polresta Deli Serdang. Mendengar arahan petugas, masyarakat merasa senang dan akan memberikan informasi.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK, M. Si, melalui Kapolsek Sibiru-biru Polresta Deli Serdang AKP Natanail Sitepu, S.H, M.H, ketika dikonfirmasi membenarkan patroli kelokasi diduga judi dadu putar dan Tembak Ikan. “Kegiatan ini akan rutin dilaksanakan untuk tetap mengantisipasi perjudian dadu putar dan Tembak Ikan,” sebutnya. (RN)

PWI Bekasi Raya Serahkan Kajian dan Rekomendasi Tata Kelola TJSL/CSR kepada Wali Kota Bekasi

Penulis
Alpin Andreas Simbolon
-
0

warta.in Bekasi ◊ Senin, 27 Oktober 2025

*KOTA BEKASI*- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menyerahkan hasil kajian dan rekomendasi kebijakan publik mengenai pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto Tjahyono, pada Senin (27/10/2025) di ruang kerja Wali Kota.

Kajian tersebut merupakan hasil konkret dari Dialog Publik dan Diskusi Media bertema “Transparansi Pengelolaan CSR di Kota Bekasi: Sinergi Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat” yang diselenggarakan PWI Bekasi Raya pada 9 Oktober 2025 lalu.

Forum itu menghimpun berbagai pandangan dari unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil tentang perlunya tata kelola TJSL yang lebih transparan, terarah, dan berkeadilan sosial.

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., mengatakan penyerahan kajian ini menjadi bentuk tanggung jawab moral dan peran aktif wartawan dalam mengawal kebijakan publik.

“Kajian dan rekomendasi ini kami susun berdasarkan hasil dialog terbuka lintas pemangku kepentingan. Intinya, publik menuntut transparansi dan sinergi dalam pelaksanaan TJSL. Kami menyoroti bahwa amanat Perda Nomor 6 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2019, khususnya tentang pembentukan lembaga pengelola CSR, sampai saat ini belum terealisasi,” ujar Ade.

Ia menegaskan bahwa rekomendasi PWI Bekasi Raya bukan sekadar kritik, melainkan dorongan konstruktif agar Pemkot Bekasi mengambil langkah tegas dalam penyempurnaan sistem pengelolaan CSR.

“Kami berharap hasil kajian ini menjadi bahan pertimbangan strategis bagi Wali Kota untuk segera membentuk lembaga pengelola TJSL yang independen dan transparan. Kami ingin agar publik, media, dan pemerintah berjalan dalam satu visi: memastikan CSR benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adhianto menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif PWI Bekasi Raya.

“Saya berterima kasih atas kajian dan rekomendasi yang disusun dengan serius oleh PWI Bekasi Raya. Ini masukan yang sangat bernilai karena membantu pemerintah melihat isu TJSL dari sudut pandang publik dan media. Kami akan pelajari secara mendalam hasil kajian ini dan memastikan tindak lanjutnya,” ucap Tri.

Tri juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun tata kelola CSR yang akuntabel.

“TJSL bukan hanya tanggung jawab korporasi, tapi juga bagian dari semangat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Transparansi adalah kuncinya,” tegasnya.

Sekretaris PWI Bekasi Raya, Michael L.L. Lengkong, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal rekomendasi ini agar tidak berhenti di meja birokrasi.

“Kami ingin rekomendasi ini menjadi dasar kebijakan nyata. Transparansi TJSL harus diwujudkan melalui sistem pelaporan terbuka dan partisipasi publik. Di situ, peran media menjadi sangat penting,” ujarnya.

Empat Poin Rekomendasi Utama PWI Bekasi Raya:

1. Pembentukan lembaga pengelola TJSL/CSR independen yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media.

2. Penyusunan peta prioritas penerima manfaat CSR berbasis data kebutuhan pembangunan daerah.

3. Keterbukaan data dan pelaporan publik CSR melalui portal resmi Pemerintah Kota Bekasi.

4. Penguatan kolaborasi dengan media dalam fungsi pengawasan dan publikasi capaian TJSL.

Ketua PWI Bekasi Raya menutup pertemuan tersebut dengan pesan reflektif:

“PWI Bekasi Raya akan terus berada di garis depan untuk memastikan setiap rupiah dana CSR berdampak bagi rakyat, bukan sekadar menjadi laporan administratif. CSR adalah instrumen keadilan sosial, dan media punya kewajiban moral untuk menjaganya,” tandas Ade Muksin.

(Alpin A.S)

Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) Gelar Rakernas 2025 di Yogyakarta

Penulis
Akbaruddin
-
0

Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) Gelar Rakernas 2025 di Yogyakarta: Wujudkan Sinergitas Kemitraan Entrepreneurship untuk Pertumbuhan Ekonomi Bangsa

Warta.in | (Yogyakarta, 24–26 Oktober 2025) – Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) kembali menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025 yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 24 hingga 26 Oktober 2025 di Hotel Tentrem Yogyakarta.

Dengan mengusung tema “Sinergitas Kemitraan Entrepreneurship”, kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi para pengusaha, akademisi, serta pemangku kebijakan untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem kewirausahaan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan Rakernas KEIND tahun ini dikemas secara inspiratif dan beragam, meliputi:

Retret Wawasan Bela Negara di Akademi Militer (Akmil) Magelang, yang bertujuan menanamkan semangat nasionalisme, kedisiplinan, serta tanggung jawab sosial bagi para anggota KEIND sebagai penggerak ekonomi bangsa.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEIND 2025, yang membahas program kerja strategis, sinergi antar daerah, serta langkah-langkah konkret dalam memperkuat kemitraan antar pelaku usaha di seluruh Indonesia, dihadiri berbagai pembicara diantaranya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Sulisto, Dubes Khazakhstan untuk Indonesia Serzhan Abdykarimov, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo, Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha dan Shaanti Shamdasani WKU KEIND Bidang Perdagangan serta Moderator M. Ismail dan Santri Sinaga.

Makan Malam Kebersamaan di Pendopo Walikota Yogyakarta, yang dihadiri oleh Wakil Walikota Yogyakarta Wawan Harmawan, sebagai bentuk apresiasi dan mempererat hubungan silaturahmi antara pengurus pusat, daerah, dan para mitra strategis KEIND.

Ketua Umum KEIND, Afda Rizal Armashita, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa Rakernas ini menjadi ruang refleksi dan perencanaan yang sangat penting bagi organisasi.

“Melalui sinergitas dan kemitraan yang kuat antar-entrepreneur, kita tidak hanya membangun bisnis yang berdaya saing, tetapi juga turut memperkuat perekonomian bangsa melalui penciptaan lapangan kerja dan inovasi berkelanjutan,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempertegas komitmen KEIND dalam mendukung program pemerintah di bidang pengembangan UMKM, digitalisasi ekonomi, dan pemberdayaan generasi muda agar mampu menjadi entrepreneur mandiri dan berdaya saing global.

Dalam pernyataanya Ketua Panitia Pelaksana, Redita Aliyah menyampaikan bahwa dengan latar budaya yang kuat, Yogyakarta dipilih sebagai tuan rumah karena memiliki semangat kreativitas dan kolaborasi yang selaras dengan nilai-nilai KEIND. Melalui Rakernas ini, diharapkan lahir gagasan-gagasan baru, jejaring kemitraan strategis, serta langkah nyata dalam membangun ekonomi nasional berbasis kewirausahaan.

#Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND)

#Media Partners Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND)

Proyek Rehabilitasi SDN Sukatani I Mangkrak, Atap Tak Terpasang dan Mandor Menghilang!

Penulis
H2R
-
0
0-0x0-0-0#

Proyek Rehabilitasi SDN Sukatani I Mangkrak, Atap Tak Terpasang dan Mandor Menghilang!

KARAWANG | Warta In – Proyek rehabilitasi ruang kelas SDN Sukatani I, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, diduga mangkrak dan terbengkalai, padahal masa pelaksanaan pekerjaan telah habis sejak awal Oktober 2025.

Proyek senilai Rp137.387.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025 ini dikerjakan oleh CV Samudra, dengan masa kerja berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 60 hari kalender, yakni dari **5 Agustus hingga 3 Oktober 2025.

Namun, hingga Senin (27/10/2025), pantauan di lapangan menunjukkan pekerjaan belum juga rampung. Bahkan atap bangunan ruang kelas belum terpasang, dan sejumlah material masih tercecer di lokasi.

Kepala SDN Sukatani I, Umi Hani, menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada awak media. Dalam dokumen itu jelas tertulis bahwa waktu kontrak telah berakhir.

“Dari awal bongkar sampai sekarang belum pernah ketemu mandornya. Ditelepon juga tidak bisa ketemu, tidak tahu kenapa,” ungkapnya heran.

Ia menambahkan, sejak awal pembongkaran hingga proses pekerjaan berjalan, pihak sekolah tidak pernah mengetahui secara pasti siapa penanggung jawab atau mandor pelaksana di lapangan.

Ironisnya, material bekas bangunan berupa baja ringan malah dibawa oleh pihak mandor dengan alasan sebagai pengganti upah bongkar bangunan.

“Katanya buat ganti ongkos bongkar, tapi malah sempat minta uang rokok dan makan ke pihak sekolah,” kata Umi kecewa.

Pihak sekolah kini hanya menunggu kejelasan kelanjutan pekerjaan, sebab waktu yang tercantum dalam kontrak sudah terlampaui.

“Yang kerja juga tidak setiap hari, kadang datang kadang tidak. Jadi sampai sekarang belum selesai,” ujarnya.

Laporan mengenai keterlambatan ini sudah diteruskan oleh pihak sekolah ke Koordinator Wilayah (Koorwil) Pendidikan Kecamatan Cilamaya Wetan untuk kemudian disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Umi berharap agar Dinas Pendidikan menindak tegas pelaksana proyek dan mempertimbangkan untuk mem-blacklist CV Samudra, karena dinilai tidak profesional dan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Warga sekitar pun mulai resah. Mereka menilai, keterlambatan proyek berdampak pada proses belajar mengajar, karena ruang kelas belum bisa digunakan siswa.

Jika hal ini terus dibiarkan, proyek yang seharusnya meningkatkan mutu dan kenyamanan belajar justru berpotensi menjadi bukti lemahnya pengawasan dan tanggung jawab pelaksana proyek pendidikan di Karawang.

DATA PROYEK

Keterangan Detail

Nama Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Sukatani I

Lokasi Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang

Sumber Dana APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025

Nilai Kontrak Rp137.387.000,-

Penyedia Jasa CV Samudra

Nomor SPK 027.02.PPK/SPK/PENDAS-10288757000/VIII/2025

Tanggal SPK 4 Agustus 2025

Waktu Pelaksanaan 60 Hari Kalender (5 Agustus – 3 Oktober 2025)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) YANTO, S.Pd., M.Pd. – NIP. 19710828 199702 1 003

Sumber Informasi Kepala SDN Sukatani I, Umi Hani, S. Pd

Media WARTA IN JABAR

PMKRI Kupang Ajak Publik Kawal Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Prada Luky di NTT

Penulis
Yusuf Tampani
-
0

Kupang,-27 Oktober 2025. Warta in

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang melalui lembaga Gerakan Kemasyarakatan (Germas) menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mengawal proses hukum terhadap kasus pembunuhan sadis yang menewaskan korban sebagaimana diberitakan oleh media Hukrim Online pada 22 Oktober 2025._

Kasus yang menyeret 22 orang terdakwa ini menjadi perhatian serius karena mencerminkan krisis kemanusiaan dan degradasi moral sosial di tengah masyarakat. Bagi PMKRI, tragedi ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang bagaimana nilai kemanusiaan dan rasa keadilan dijaga dalam kehidupan bersama.

“Kami menyerukan agar seluruh elemen masyarakat, terutama kaum muda dan mahasiswa, tidak apatis. Kasus ini harus dikawal hingga tuntas agar tidak ada satu pun pelaku yang lolos dari jerat hukum,”
tegas Yido Manao,Germas PMKRI Cabang Kupang.

PMKRI menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas intervensi, baik dari pihak politik maupun kepentingan ekonomi. Keberanian masyarakat untuk mengawasi jalannya proses persidangan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.

Selain itu, PMKRI juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai kemanusiaan dan anti-kekerasan sejak dini. Upaya preventif harus berjalan seiring dengan penegakan hukum agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

“Keadilan bukan hanya urusan pengadilan, tetapi juga urusan nurani publik. Ketika masyarakat diam, kekerasan akan menjadi budaya,”
tambah Yido.

Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Kupang, Apolinaris Mau, menyampaikan bahwa PMKRI akan terus berdiri di garis moral untuk memperjuangkan keadilan bagi korban dan keluarganya.

“PMKRI tidak akan tinggal diam. Melalui Germas, kami akan terus mengawal jalannya persidangan dan mendorong agar hukum benar-benar menjadi panglima. Kasus ini adalah ujian bagi nurani kita bersama apakah kita berpihak pada kemanusiaan atau membiarkan kekerasan merajalela,”
ujar Apolinaris Mau, Ketua PMKRI Cabang Kupang.

Sebagai organisasi yang berlandaskan Tri Identitas PMKRI: Intelektualitas, Kristiani, dan Fraternitas, PMKRI Cabang Kupang menegaskan komitmennya untuk menjadi penyambung suara rakyat dan penjaga nilai kemanusiaan di NTT.

PMKRI mengajak seluruh masyarakat sipil, gereja, lembaga hukum, dan media lokal untuk bersatu mengawal proses hukum kasus pembunuhan ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang apapun.

1...422423424...1,266Halaman 423 dari 1,266
© PT. WARTA INFORMASI TEKNOLOGI. - Nomor : AHU-007835.AH.01.30.Tahun 2023