Wartain Banten | Pemerintahan | 24 September 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menghadiri peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Narkotika Nasional (BNN) “Karya Padarincang Bersinar” yang berlokasi di Kampung Cigadel, Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Rabu (24/9).

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Andra Soni, program ini merupakan salah satu langkah strategis yang menjadi investasi penting bagi masa depan bangsa, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

“Investasi masa depan,” kata Andra Soni.

Program MBG sendiri menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita, kelompok rentan yang sangat membutuhkan asupan gizi yang memadai demi tumbuh kembang yang optimal.

Andra menegaskan bahwa kehadiran SPPG di Padarincang merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjawab persoalan gizi masyarakat. Ia berharap pusat pelayanan ini bisa diakses secara mudah oleh masyarakat, tanpa kendala.

“Tidak boleh ada anak sekolah, balita, dan ibu hamil yang kesulitan mendapatkan layanan gizi,” paparnya.

Menurut Andra Soni, agar program MBG benar-benar bermanfaat bagi masyarakat prasejahtera, semua pihak harus mendukungnya.  Ia meminta semua orang bekerja sama untuk mendukung program pemenuhan gizi.  Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Banten diharapkan akan menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, unggul, dan berdaya saing dengan bekerja sama dan bekerja sama.

Sedangkan, Komjen Suyudi Ario Seto, Kepala BNN, menyatakan bahwa SPPG BNN Yayasan Karya Padarincang Bersinar didirikan sebagai upaya untuk mendukung inisiatif Presiden Prabowo Subianto.  Selain itu, ini merupakan bagian dari pemulihan holistik yang diberikan kepada mantan pelaku penyalahgunaan narkoba, yang mencakup penguatan kemandirian sosial ekonomi dan pemulihan fisik.

“Sebagian pekerja yang terlibat di SPPG BNN Karya Padarincang Bersinar adalah mantan pelaku penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Menurut Brigjen Indra Gautama, Ketua Yayasan Karya Padarincang Bersinar, SPPG akan mulai beroperasi pada awal Oktober 2025.  Tiga anggota BGN akan terlibat dalam operasionalnya: kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi.

Sementara itu, 50 relawan dari masyarakat sekitar akan membantu menjalankan dapur.  Termasuk orang yang pernah menyalahgunakan narkoba yang telah menjalani asesmen, termasuk tes urin.

Di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, SPPG BNN Karya Padarincang Bersinar sendiri akan membantu sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, MTs, dan Posyandu.  3.769 orang mendapat manfaat dari program ini.

Peresmian SPPG BNN Karya Padarincang Bersinar ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto, didampingi Gubernur Banten Andra Soni, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, Wakil Bupati Serang Najib Hamas, Kejati Banten Siswanto, Kapolda Banten Irjen Hengky, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pengguntingan pita di halaman dapur SPPG dan peninjauan dapur.

Dengan berdirinya SPPG Karya Padarincang Bersinar, diharapkan wilayah Serang, khususnya Kecamatan Padarincang, menjadi model percontohan dalam pelaksanaan program gizi gratis secara berkelanjutan.(WartainBanten)

Warta.in || Jateng Rembang || Sejumlah 173 pelajar SMP Negeri 1 Kragan Kabupaten Rembang di larikan ke Puskesmas Kragan I, pada Rabu 24 September 2025. Mereka merasakan pusing, mual, muntah, dan diare diduga keracunan setelah menyantap jatah Makan Bergizi Gratis (MBG) kemarin.

Kepala Puskesmas Kragan I Dokter Ahmad Fuadi menjelaskan terdapat 160 siswa rawat jalan, sedangkan yang masih rawat inap sejumla 13 anak.

“Mudah – mudahan setelah mendapatkan perawatan disini, besok sudah bisa pulang,” Fuadi menjelaskan bahwa gejala yang dihadapi siswa mual, muntah dan diare salah satu tanda – tanda keracunan.

“Ceritanya makanan kemarin dikirim ke SMP jam sepuluh lalu dimakan jam setengah satu kita masih mencari penyebabnya,” jelasnya

Salah satu siswa SMP Negeri I Kragan Safrotunnisa Al Izza mengaku setelah pulang sekolah merasakan kepala pusing, diere dan sakit perut setelah habis makan Mie Ayam jatah MBG disekolah.

Salah satu wali murid Ayu Pratiwi asal Sudan mengaku anaknya diare terus menerus setelah pulang sekolah kemarin setelah makan jatah MBG Mie Ayam di sekolahnya.

“Sampai di sekolahpun diarenya berlanjut sehingga badannya lemas. Kemudian dirujuk ke Puskesmas ini sekitar pukul sebelas,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP N 1 Kragan, Dahlan Slamet mengatakan penerimaan jatah makan MBG di sekolahnya dimulai jam 12. 40 menit.

“Kami menerima jamnya tidak stabil, kadang jam sebelas, kadang jam dua belas, kadang jam setengah satu,” ungkapnya.

Dahlan mengukapkan kalau penerimaannya jamnya tidak pasti. Kalau datang dibagikan yang tidak menentu kadang mengganggu pembelajaran di Sekolah.

Ia menyampaikan bahwa siswa penerima manfaat MBG di sekolahnya sejumlah 869 siswa. Sejauh ini berjalan lancar, berharap agar regulasinya lebih baik, efektif sehingga kasus ini tidak akan terulang lagi.

“Mungkin koordinasi dan komunikasi antara penerima manfaat dengan penyelenggara ini lebih baik lagi,” pungkasnya.

Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini, apakah karena pengaruh makan bergizi gratis (MBG) atau sebab lain, karena hingga berita diturunkan masih ditelusuri oleh pihak-pihak terkait.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, menu MBG pada hari Selasa kemarin (23/09) berupa mie, daun sawi, tahu putih, ayam dan buah melon.

Dwi.s

Warta.in Jabar ◊ Rabu, 24 September 2025.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa kegiatan olahraga renang yang diterapkan di sejumlah sekolah tidak bersifat wajib dan tidak dijadikan sebagai penentu nilai akademis siswa. Pernyataan ini disampaikan Tri di sela-sela kegiatan penyerahan kacamata gratis untuk 173 siswa SMPN 30 Kota Bekasi bersama Ikatan Profesi Optometris Indonesia (IROPIN).

Penegasan ini sekaligus menjawab keresahan sebagian orang tua yang merasa terbebani oleh kewajiban mengikuti pelajaran renang karena keterbatasan biaya maupun akses sarana. Tri memastikan bahwa kegiatan olahraga, termasuk renang, seharusnya bersifat pilihan dan fleksibel sesuai kondisi sekolah serta peserta didik.

“Renang bukan kewajiban dan tidak digunakan sebagai syarat penilaian. Itu hanya pilihan dari sekolah. Masih banyak cabang olahraga lain yang dapat menjadi sarana pembentukan karakter, kesehatan, dan semangat sportivitas. Jangan sampai kegiatan ini justru membebani orang tua,” tegas Tri.

Tri menjelaskan, tujuan utama dari pendidikan jasmani di sekolah bukanlah sekadar mengejar nilai atau prestasi sesaat, melainkan untuk membentuk pribadi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Pemerintah Kota Bekasi, lanjutnya, akan terus berkomitmen menghadirkan sarana dan fasilitas olahraga yang inklusif agar setiap anak dapat mengembangkan potensi mereka tanpa tekanan.

“Kita ingin mencetak atlet-atlet asli dari Kota Bekasi dari berbagai cabang olahraga. Namun tidak hanya itu, kita juga ingin memberi ruang bagi anak-anak yang berprestasi di bidang seni dan budaya. Semua ini adalah bagian dari upaya membentuk generasi unggul yang membanggakan orang tua mereka,” ujar Tri.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa dukungan keluarga memiliki peran besar dalam menunjang perkembangan anak, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah memastikan anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang agar memiliki daya tahan tubuh yang baik dan siap mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran.

“Anak-anak harus kita persiapkan secara utuh. Tidak cukup hanya dari sisi akademik atau olahraga, tapi juga dari sisi gizi, kesehatan mata, mental, dan karakter. Semua itu harus berjalan beriringan,” tambahnya.

Penegasan Tri Adhianto ini sekaligus menjadi arah kebijakan Pemkot Bekasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih adaptif terhadap kondisi siswa dan orang tua. Pemerintah memastikan setiap program pendidikan tetap memberi manfaat positif tanpa menimbulkan beban finansial atau psikologis yang tidak perlu.

(Jefry. Smk)

Wartain Banten | Pemerintahan | 24 September 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai bagian dari misi “Banten Makmur” yang mengarah pada visi “Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi.” Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Dialog Gubernur Banten dengan Nelayan yang digelar di Garasi Kapal Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Pelabuhan Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, pada Selasa (23/9/2025).

Dialog yang mengusung tema “Menuju Sektor Perikanan Tangkap yang Maju dan Berdaya Saing” itu dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari Wali Kota Serang Budi Rustandi, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan kabupaten/kota, hingga sejumlah instansi vertikal seperti UPP KSOP Karangantu, PPN Karangantu, Satwas PSDKP KKP, serta organisasi nelayan DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Kegiatan dipandu langsung oleh Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti.

Dalam sambutannya, Gubernur Andra Soni menyampaikan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi kelautan yang sangat besar, dengan garis pantai sepanjang 945 kilometer. Menurutnya, potensi ini belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan.

“Dalam diskusi banyak hal yang disampaikan oleh nelayan kepada gubernur dan wali kota,” kata Andra Soni.

Ia menambahkan bahwa nelayan menyampaikan banyak masalah, termasuk masalah pendangkalan di hampir semua tempat pendaratan ikan, kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, dan ketidakmampuan mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan.

Dalam hal pendangkalan, dia percaya bahwa tidak hanya Pemprov Banten yang bertanggung jawab atas masalah ini, tetapi juga organisasi pemerintah pusat seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). “Diskusi ini tidak boleh hanya berhenti sampai batasan ini, harus ada tindak lanjutnya,” tegasnya.

Andra Soni bersyukur karena Dedi Yudha Lesmana, Kepala BBWS C3, mengatakan bahwa Sungai Cibanten atau Pelabuhan Karangantu akan dinormalisasi pada 2026. Sementara itu, BBWS C2 juga akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Cituis di Kabupaten Tangerang.

Ia juga menyatakan bahwa Pemprov Banten memperhatikan kebutuhan pendidikan nelayan lainnya.  Salah satunya adalah proposal untuk mengelola Pelabuhan Perikanan Binuangeun, Lebak.

“Mohon doa dan dukungannya agar diskusi ini bisa ditindaklanjuti secara komprehensif dan ujungnya adalah kesejahteraan nelayan,” ucapnya.

Selain itu, Neneng Sri Hastuti Handayani, Ketua DPD HNSI Banten, bersyukur bahwa aspirasi nelayan telah disampaikan langsung kepada gubernur. Dia berharap keadaan nelayan akan lebih baik di masa depan. Dengan hasil tangkap yang besar dan melimpah, nelayan Banten akan lebih produktif.

Bahkan Wali Kota Serang Budi Rustandi sangat menyukai percakapan antara gubernur dan nelayan. Ia menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Dialog menjadi yang pertama dirasakan oleh para nelayan seperti Wawan dan Padma dari Karangantu. Mereka berbicara satu sama lain untuk menyampaikan keinginan mereka kepada gubernur dan wali kota, termasuk akses solar subsidi, kartu pas nelayan, bantuan sosial, dan pendangkalan muara pelabuhan. Salah satunya adalah legalisasi jaring apolo, yang masih menjadi perdebatan.

Usai berdialog, Andra Soni tampaknya menawarkan bantuan kepada nelayan. Sembilan kelompok nelayan menerima bantuan berupa alat tangkap jaring insang, bubu naga, alat TED untuk tujuh puluh nelayan, paket sembako, dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan untuk 600 nelayan. Sementara itu, perubahan anggaran APBD 2025 akan membantu 3.500 nelayan tambahan.

Sebenarnya, bantuan BPJS Ketenagakerjaan memberikan pemberdayaan. Pada tahun pertama, pemerintah membayar iuran penuh selama dua belas bulan; pada tahun kedua, delapan bulan; dan pada tahun ketiga enam bulan. Pada tahun keempat, nelayan diharapkan sudah dapat hidup sendiri.

Gubernur juga memeriksa monitor posisi dan riwayat kapal yang dibuat oleh Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.  Diharapkan program ini akan meningkatkan keamanan pelayaran dan kapal nelayan di perairan Banten. (WartainBanten)

Warta.in, Purwakarta  – Melampaui batas-batas tradisi birokrasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta kembali mencuri perhatian publik dengan menggelar prosesi pelantikan pejabat eselon II di tengah kebun, sebuah lokasi yang dipilih secara sengaja untuk mengukir makna mendalam.

Kali ini, prosesi pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Purwakarta dilaksanakan di tengah kebun, berbarengan dengan agenda Pelayanan Publik keliling, tepatnya di Kebun Istimewa, Desa Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes, Selasa, 23 September 2025. Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Om Zein, memimpin langsung acara tersebut.

Keputusan untuk menggelar pelantikan di lokasi yang tidak lazim ini bukan tanpa alasan. Om Zein menekankan bahwa jabatan adalah amanah yang harus diemban dengan kerja keras demi kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari kenyamanan pribadi.

“Saya ingin mengingatkan, memegang jabatan itu bukan untuk hidup enak. Justru harus bekerja lebih keras lagi demi masyarakat. Itu sebabnya saya pilih di kebun, di bawah terik matahari, agar kita semua ingat makna kerja keras,” ujar Om Zein, usai pelantikan.

Selain itu, Om Zein juga menyampaikan bahwa kebun dan sawah merupakan simbol ketahanan pangan yang wajib dijaga bersama. Menurutnya, sektor pertanian adalah sumber kehidupan yang harus menjadi perhatian utama, tanpa memandang jabatan yang diemban.

“Siapapun kita, apapun jabatan kita, tetap harus konsen pada pertanian. Karena dari sanalah sumber kehidupan. Kita semua tetap butuh makan, dan untuk makan kita harus bercocok tanam. Kalau lahan di sekitar kita dimanfaatkan, saya yakin tidak ada masyarakat yang menderita,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 10 pejabat eselon II resmi dilantik untuk menempati jabatan baru. Berikut adalah daftar nama-nama pejabat yang dilantik:

1. Mochamad Arif Budiman – Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum

2. Erlan Diansyah – Kepala Dinas Lingkungan Hidup

3. Aan – Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan

4. Asep Saepudin – Kepala Dinas Kesehatan

5. Dian Andriansyah – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

6. Sadiyah – Kepala Dinas Pendidikan

7. Hadyanto Purnama – Kepala Dinas Pangan dan Pertanian

8. Hendra Fadly Supratman – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

9. Rustaman Arifin – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

10. Helmi Setiawan – Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan

Om Zein menambahkan bahwa pelantikan di alam terbuka seperti kebun dan sawah bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Pemkab Purwakarta. Sebelumnya, acara serupa juga pernah dilaksanakan di area persawahan.

“Ini konsistensi kami. Benteng pertahanan kita adalah ketahanan pangan. Maka setiap momentum, termasuk pelantikan pejabat, kami kaitkan dengan pertanian sebagai pengingat dan penguatan,” pungkasnya.