Masuk
33.7 C
Jakarta
Rabu, Agustus 6, 2025
Masuk
type here...
Beranda blog Halaman 46

KMP Soroti Ketidakadilan Anggaran Media dan Reduksi Kebebasan Pers di Purwakarta

Penulis
Herman AP
-
0

Purwakarta, warta.in

Komunitas Madani Purwakarta (KMP) merilis nota hukum yang menyoroti dugaan ketidakadilan anggaran kerjasama media oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kab. Purwakarta, Jawa Barat (Jabar). Praktik seleksi yang tidak transparan dan terindikasi diskriminatif ini, dinilai sebagai bentuk pembungkaman halus terhadap Pers lokal yang kritis terhadap kebijakan Pemerintah.

“Kami mendapati indikasi kuat, bahwa kerjasama media diatur dengan cara yang tidak transparan, tidak akuntabel dan berpotensi mencederai demokrasi lokal, kebebasan Pers dipasung lewat APBD,” tegas Ketua Umum (Ketum) KMP, H. Zaenal Abidin, Selasa (22/7/25).

Dalam nota hukum bernomor 0115/KMP/PWK/VII/2025 tersebut, KMP menyimpulkan bahwa pola penganggaran media yang tidak berdasarkan kriteria objektif, apalagi tanpa keterlibatan Dewan Pers, dapat melanggar sejumlah regulasi penting seperti: UU No. 40/1999 tentang Pers; UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; serta berpotensi memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor, jika menimbulkan kerugian Negara.

Ancaman “Pembredelan Ekonomi”

KMP menilai, bahwa pengecualian media-media lokal yang vokal terhadap Pemerintah dari daftar mitra kerjasama publikasi, dapat dikategorikan sebagai pembredelan ekonomi, yakni pembatasan kemerdekaan Pers secara non-fisik melalui mekanisme anggaran.

“Jika media yang independen dan kritis dimatikan aksesnya ke anggaran tanpa alasan objektif, itu sudah masuk ke dalam bentuk represi terselubung,” ucap Zaenal.

Desakkan kepada Lembaga Terkait

Melalui rilis ini, KMP mendesak beberapa langkah konkrit: Dewan Pers untuk turun tangan dan menegakkan standar verifikasi media; Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengusut dugaan maladministrasi dalam pengelolaan anggaran media; Komisi Informasi memerintahkan Diskominfo membuka data kontrak kerjasama media ke publik; Kejaksaan atau KPK diminta menyelidiki kemungkinan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam distribusi anggaran media; DPRD Purwakarta diminta segera memanggil Diskominfo dan mengkaji ulang arah kebijakan komunikasi publik daerah.

KMP menegaskan bahwa keberagaman media, bukan keseragaman, adalah inti dari demokrasi. Dana publik tidak boleh digunakan untuk “membungkam” media yang tidak sejalan dengan kekuasaan.

“Pers bukan alat propaganda. Pers adalah pengawal demokrasi. Kalau Pers dibatasi, maka demokrasi kita sedang terancam,” tutup KMP dalam siaran resminya. (Red)

Pasirtanjung : 500 Meter Bendera Merah Putih Hiasi Jalan, Wujud Syukur Warga Sambut HUT ke-80 RI

Penulis
Jefry
-
0

Warta.in Jabar ↔ Rabu, 23 Juli 2025

Bekasi – Kemeriahan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 sudah mulai terasa di berbagai penjuru negeri. Di Kabupaten Bekasi, tepatnya di RW 04 Kecamatan Cikarang Pusat, warga menunjukkan semangat patriotisme yang luar biasa dengan menghias jalan utama mereka menggunakan bendera Merah Putih sepanjang 500 hingga 1000 meter.

Sebuah pemandangan yang tak hanya indah dipandang, tetapi juga sarat makna.

Pemasangan bendera dan gapura ini bukan sekadar pajangan, melainkan simbol ucapan terima kasih mendalam atas jasa-jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Saepul, warga RW 04 Pasirtanjung, mengungkapkan perasaannya dengan haru.

“Saya hanya rasa bersyukur ya, kalau boleh dibilang kan pejuang kita dulu mengorbankan bukan hanya harta tapi nyawa, kalau saya cuma masang bendera ini dengan adanya kemerdekaan ini, ya itulah rasa bersyukur saya berterima kasih kepada para pejuang yang telah membela (Indonesia),” ujarnya. Ukar sebagai ketua RW 04

Proyek ambisius pemasangan bendera terpanjang ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi apik dari seluruh masyarakat setempat. Dibutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan pemasangan bendera yang membentang dari perbatasan RT 15 RW 09 hingga RW 04 ini.

Ketua panitia Pak Acep (Ayah Eby) saat ditemui tim wartawan mengungkapkan “Sebenarnya hanya inspirasi dari warga 07, terus saya pada tahun lalu gimana caranya saya membuat bendera di jalan utama terpanjang dari perbatasan RW 09 sampai RW 04, terus disupport sehingga terlaksana bendera terpanjang di Kabupaten Bekasi ini,” jelas Sepul, mengisahkan awal mula ide brilian ini.

Dengan semangat yang membara, Saepul berharap perayaan Hari Kemerdekaan di tahun 2025 ini dapat berjalan lebih meriah dan bermakna, ia juga menyampaikan harapannya agar pemerintah senantiasa memperhatikan kesejahteraan rakyat. “Iya ini pun mudah-mudahan tahun berikutnya atau 17 Agustus yang akan datang, kita perbaiki di mana kekurangannya.

Mudah-mudahan InsyaAllah tahun 2026 akan lebih bagus lagi, lebih baik lagi dari yang ini,” tutupnya, menunjukkan optimisme untuk perayaan di masa mendatang.

Inisiatif warga Pasirtanjung ini menjadi inspirasi bagi banyak pihak. Ini adalah bukti nyata bahwa semangat gotong royong dan rasa cinta tanah air masih membara di hati masyarakat, melalui upaya sederhana namun berdampak besar ini, mereka tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur perjuangan kepada generasi penerus.

Bendera Merah Putih yang berkibar megah di jalan Pasirtanjung bukan hanya hiasan, melainkan pengingat abadi akan harga sebuah kemerdekaan dan pentingnya menjaga persatuan.

(Jefry. Smk)

POLSEK RAWALUMBU GELAR PATROLI KRYD ANTISIPASI GUANTIBMAS DI BEKASI TIMUR DAN RAWALUMBU

Penulis
Alpin Andreas Simbolon
-
0

warta.in Bekasi ◊ Selasa,22 Juli 2025

Kota Bekasi — Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Rawalumbu Polres Metro Bekasi Kota menggelar kegiatan patroli kewilayahan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

Patroli difokuskan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas seperti tawuran, balap liar, begal, curanmor, serta tindak kejahatan jalanan lainnya di wilayah hukum Polsek Rawalumbu, khususnya di Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Rawalumbu.

Dengan kekuatan personel yang terbagi di dua kecamatan, patroli menyisir sejumlah titik rawan di jalan-jalan protokol, perumahan, hingga kawasan pemukiman warga. Sasaran utama meliputi aksi curat, curas, curanmor, begal, tawuran, balap liar, dan street crime.

Hasil kegiatan menunjukkan situasi wilayah Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Rawalumbu dalam keadaan aman, kondusif, dan terkendali.

Kapolsek Rawalumbu, AKP Ririn Sri Damayanti, S.H., M.H., menyatakan bahwa patroli ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai upaya preventif guna menjaga keamanan masyarakat.

(Alpin A.S)

Bekasi Bersinergi,Perumda Tirta Bhagasasi Serahkan Aset ke Pemkot Demi Kebaikan Masyarakat Banyak

Penulis
Alpin Andreas Simbolon
-
0

warta.in Bekasi ◊ Selasa,22 Juli 2025

BEKASI ~ Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset dan Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi Cabang Rawalumbu serta Cabang Pembantu Setia Mekar Acara yang digelar di Pendopo Kota Bekasi pada, Selasa (22/07/2025) ini dihadiri oleh Dirut Tirta Patriot Bekasi, Dirut Perumda Tirta Bhagasasi, dan Sekda Kota Bekasi.

Bupati Bekasi, Ade Koswara Kunang. SH dalam sambutannya, menyatakan bahwa penandatanganan aset ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat. “Hari ini kami serahkan 2 aset dari Perumda Tirta Bhagasasi, Kabupaten Bekasi ke Pemerintah Kota Bekasi yakni Cabang Pembantu Rawalumbu dan Cabang Pembantu Setiamekar,” Jelasnya.

Ade Koswara Kunang menambahkan, Saya menganggap penandatanganan aset ini sebagai momentum bersejarah bagi kedua pemerintah daerah. “Ini merupakan satu momentum bersejarah bagi Kabupaten Bekasi dengan Walikota Bekasi dalam penyerahan aset Perumda,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi sepakat untuk meningkatkan sinergi dalam pelayanan publik. “Kita saling bersinergitas dalam meningkatkan mutu air bersih bagi masyarakat, juga sinergitas Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat di segala sektor,” Tutur Bupati Bekasi.

Dalam kesempatan yang sama, Tri Adhyanto selaku Walikota Bekasi mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi telah membuat grand design kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam beberapa sektor. “Semua hal tersebut dapat kita sinergikan dengan mengedepankan persaudaraan karena kita dalam satu kantor yang sama,” tambah Walikota Bekasi.

Penandatanganan aset ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik di Kota Bekasi. Dengan sinergi yang lebih baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan mutu air bersih dan pelayanan publik lainnya.

Penyerahan aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bekasi. Dengan pengelolaan aset yang lebih efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terang pria yang akrab disapa Mas Tri.

Diujung kesempatan, Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi, Reza Lutfi saat diwawancarai oleh awak media mengatakan, “Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi sepakat untuk menjalin kerja sama yang erat dalam pelayanan air bersih bagi masyarakat banyak. “Kita dengar bersama tadi saat memberi sambutan, Ade Koswara Kunang selaku Bupati Bekasi meminta ijin kepada Kanda Walikota Bekasi untuk menjalin komunikasi lebih intens dengannya selaku Bupati Bekasi,” ujar Reza Lutfi.

Penandatanganan aset ini diharapkan dapat meningkatkan mutu air bersih bagi masyarakat. Dengan sinergi yang lebih baik, kedua pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota Bekasi) dapat meningkatkan pelayanan mutu air bersih dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi sepakat untuk meningkatkan sinergi yang berkelanjutan dalam pelayanan publik. Dengan kerja sama yang erat, kedua pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penandatanganan aset ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik terutama dalam hal distribusi air bersih di Kota Bekasi. Dengan pengelolaan aset yang lebih efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan mutu air bersih dan pelayanan publik lainnya.

(Alpin A.S)

Bersama Wakil Walikota Medan, Robi Barus SE MAP Berikan Bantuan Untuk Korban Kebakaran

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Medan – Setelah terjadinya kebakaran pada hari Minggu Minggu (20/7/2025) dinihari sekira pukul 02.00 Wib di asrama Kobe Putri Hijau Medan Barat, maka pada Selasa sekira pukul 17.00 Wib Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap didampingi oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan Robi Barus SE MAP pun langsung turun memberikan sejumlah bantuan kepada warga yang saat ini mengungsi di Kantor Lurah Kesawan Medan.

Pemberian bantuan ini dilaksanakan untuk merasakan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat yang rumahnya terkena bencana kebakaran itu.

Disela – sela pemberian bantuan tersebut, Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap didampingi oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan Robi Barus SE MAP juga menyempatkan diri untuk melakukan dialog kepada masyarakat yang terkena bencana tersebut.

Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap didampingi oleh Robi Barus SE MAP juga mengatakan agar masyarakat yang terkena musibah tersebut dapat bersabar dan Pemko Medan juga akan terus membantu warga untuk keperluan makanan dan kebutuhan lainnya. Sedangkan Lurah Keswan Medan Rahmad Pandi yang ditemui oleh awak media ini mengatakan untuk warga yang terkena dampak bencana kebakaran itu adalah 31 rumah dan 34 KK, untuk sementara itu data yang diberikan oleh Lurah Kesawan tersebut. (RP)

Dilarang Meliput! PT SMGP Di Duga Diskriminasi Wartawan dalam Acara Penyaluran Beasiswa

Penulis
Fajrat .
-
0

Dilarang Meliput! PT SMGP Di Duga Diskriminasi Wartawan dalam Acara Penyaluran Beasiswa

PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) menyalurkan beasiswa pendidikan bagi masyarakat di 3 kecamatan sekitar proyek panas bumi di Desa Purba Lamo, Kabupaten Mandailing Natal, Selasa (22/7/2025). Namun, acara ini menuai kontroversi setelah wartawan dilarang meliput, kecuali Muhammad Ridwan Lubis, Ketua PWI Mandailing Natal, yang diberi akses eksklusif.

Wartawan Ditolak, Informasi Beasiswa Tak Jelas
Daftar Isi

Wartawan Ditolak, Informasi Beasiswa Tak Jelas
Akibatnya:
Kecurigaan Diskriminasi dan ‘Anak Emas’ Media
Seorang wartawan yang berusaha meliput acara dihadang oleh petugas keamanan PT SMGP dengan alasan:
“Mohon maaf, Bu. Kami diperintahkan pimpinan melarang wartawan masuk. Sudah ada wartawan khusus dari PT SMGP, yaitu Pak Ridwan (Ketua PWI Madina). Silakan hubungi beliau dulu,” ujar seorang security yang enggan disebutkan namanya.

Upaya menghubungi Ridwan via telepon dan WhatsApp justru ditolak mentah-mentah. Sambungan telepon tidak terhubung, dan pesan chat tidak dibalas.

Akibatnya:
Jumlah penerima beasiswa tidak diketahui.
Kriteria penerima (apakah berdasarkan ekonomi lemah atau tidak) tidak transparan.
Keterbukaan program CSR PT SMGP dipertanyakan.
Kecurigaan Diskriminasi dan ‘Anak Emas’ Media
Wartawan yang dilarang meliput, Juliani Nasution, menyayangkan sikap PT SMGP dan Ketua PWI yang dinilai tidak profesional.
“Ada apa dengan PT SMGP dan Ketua PWI? Mengapa hanya wartawan tertentu yang boleh masuk? Ini jelas diskriminasi dan mencederai kebebasan pers,” protesnya, Masyarakat dan insan pers mempertanyakan, Mengapa PT SMGP membatasi akses media?, Apakah ada sesuatu yang ditutup-tutupi dalam penyaluran beasiswa ini?, Bagaimana peran Ketua PWI yang justru memblokir rekan sesama wartawan?

Fakta Penting:

Lokasi Proyek: Desa Purba Lamo, Kec. Lembah Sorik Marapi, Mandailing Natal.
Penerima Beasiswa: Masyarakat 3 kecamatan sekitar proyek.
Pelapor: Juliani Nasution (wartawan yang dilarang liput).
Pihak Terkait:

PT SMGP (belum memberikan klarifikasi).

Ridwan, Ketua PWI Mandailing Natal (tidak merespons).

Reaksi Publik:
➡ Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan: “Ini pelanggaran kebebasan pers. PT SMGP dan PWI harus bertanggung jawab.”
➡ LSM Transparansi Sumut: “Program CSR harus diawasi publik. Jangan sampai ada praktik tidak fair.”
Peliput: Juliani Nasution

dobel job BPD Desa lolomoyo Kec.lolowau Kab.Nias Selatan ini penjelasan Alamia Halawa

Penulis
Sabar Hati Halawa
-
0
dobel job BPD Desa lolomoyo Kec.lolowau Kab.Nias Selatan ini penjelasan Alamia Halawa

Nias selatan
Berdasarkan surat pernyataan BPD Dan Beberapa masyarakat Desa lolomoyo kecamatan lolowau kabupaten Nias selatan tertanggal 21 juli 2025 Di hadapan Bupati Nias Selatan yang di tanda tangani ketua BPD Desa lolomoyo Vincesius Historis nduru Bersama dengan Anggota BPD lain.
 surat tersebut yang di tembuskan di media ini, media ini mencoba Konfirmasi kepada Anggota BPD desa lolomoyo kecamatan lolowau kabupaten Nias Selatan An.ALAMIA Halawa di rumahnya pada Hari selasa Tanggal 22 juli 2025 untuk mempertanyakan kebenaran.
Pada saat media ini datangi rumahnya Bersama dengan rekan-rekan media lain ALAMIA Halawa Membenarkan iyanya mengakui Benar Saya Guru P3k dan BPD Desa lolomoyo tetapi Saya sudah membuat surat untuk  mengajukan pengunduran Dari BPD Namun sampai saat ini tak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
Kemudian kenapa hanya saya yang Di tuntut oleh masyarakat dan ketua BPD ungkap  Alamia Halawa dan kenapa ketua BPD an.Vincesius Historis nduru itu tidak di laporkan oleh masyarakat Desa lolomoyo ini.ada apa sebenarnya?
Sedangkan Vincesius Historis nduru ini iyanya Betugas di kesehatan Puskesmas UPTD kecamatan Ulunoyo Pegawai P3k sekaligus menjabat sebagai ketua BPD Desa lolomoyo
Dengan Hal ini ungkapnya di minta BPD pelapor Desa Lolomoyo bersama Masyarakat kita Telusuri surat pemunduran dirinya Di inspektorat,juga Di Bagian Hukum,dan BkD Nias selatan agar di berlakukan Aturan Perbup Nias selatan dan peraturan pemerdes RI Supaya BPD yang merangkap jabatan Di Desa lolomoyo ini di Berhentikan ungkapnya

dobel job BPD Desa lolomoyo Kec.lolowau Kab.Nias Selatan ini penjelasan

Penulis
Sabar Hati Halawa
-
0

 

Nias selatan-warta.in.
Berdasarkan surat pernyataan BPD Dan Beberapa masyarakat Desa lolomoyo kecamatan lolowau kabupaten Nias selatan tertanggal 21 juli 2025 Di hadapan Bupati Nias Selatan yang di tanda tangani ketua BPD Desa lolomoyo Vinsesius Historis nduru Bersama dengan Anggota BPD lain.
 surat tersebut yang di tembuskan di media ini, media ini mencoba Konfirmasi kepada Anggota BPD desa lolomoyo kecamatan lolowau kabupaten Nias Selatan An.ALAMIA Halawa di rumahnya pada Hari selasa Tanggal 22 juli 2025 untuk mempertanyakan kebenaran.
Pada saat media ini datangi rumahnya Bersama dengan rekan-rekan media lain ALAMIA Halawa Membenarkan iyanya mengakui Benar Saya Guru P3k dan BPD Desa lolomoyo tetapi Saya sudah membuat surat untuk  mengajukan pengunduran Dari BPD Namun sampai saat ini tak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
Kemudian kenapa hanya saya yang Di tuntut oleh masyarakat dan ketua BPD ungkap  Alamia Halawa dan kenapa ketua BPD an.Vinsesius Historis nduru itu tidak di laporkan oleh masyarakat Desa lolomoyo ini.ada apa sebenarnya?
Sedangkan Vinsesius Historis nduru ini dia sebagai Ketua BPD di Desa lolomoyo merangkap jabatan Di Puskesmas Ulunoyo kecamatan lolomatua dia juga Pegawai P3k
Dengan Hal ini ungkapnya di minta BPD pelapor Desa Lolomoyo bersama Masyarakat kita Telusuri surat pemunduran dirinya Di inspektorat,juga Di Bagian Hukum,dan BkD Nias selatan agar di berlakukan Aturan Perbup Nias selatan dan peraturan pemerdes RI Supaya BPD yang merangkap jabatan Di Desa lolomoyo ini di Berhentikan

Dapur Umum SPPG: Menyediakan Makanan Bergizi untuk Masyarakat dan Anak Sekolah

Penulis
H2R
-
0

Dapur Umum SPPG: Menyediakan Makanan Bergizi untuk Masyarakat dan Anak Sekolah

Warta. Ini. Subang. Blanakan 22 Juli 2025 – Yayasan Misbahul Huda telah meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizinya (SPPG) yang terletak di Dusun Kertamukti, Desa Jayamukti, Kecamatan Blanakan. SPPG ini berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nova Nurul Asyfa sebagai kepala SPPG mengatakan bahwa SPPG ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui. “Kami berkomitmen untuk menyediakan makanan bergizi yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” ujarnya.

SPPG ini diawasi oleh Putri Huda sebagai ahli gizi dan Jinayah sebagai akuntan untuk memastikan kualitas gizi, kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengelolaan limbah.

Dengan demikian, SPPG Misbahul Huda berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program MBG.

Program MBG yang dijalankan melalui SPPG bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Dapur Umum SPPG: Menyediakan Makanan Bergizi untuk Masyarakat dan Anak Sekolah yang berkualitas, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Yayasan Misbahul Huda berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan bahwa program MBG berjalan dengan baik dan efektif.

terkait dobel job BPD Desa lolomoyo Kec.lolowau Kab.Nias Selatan

Penulis
Sabar Hati Halawa
-
0
Nias selatan-warta.in
Berdasarkan surat pernyataan BPD Dan Beberapa masyarakat Desa lolomoyo kecamatan lolowau kabupaten Nias selatan tertanggal 21 juli 2025 Di hadapan Bupati Nias Selatan yang di tanda tangani ketua BPD Desa lolomoyo Vinsesius Historis nduru Bersama dengan Anggota BPD lain.
 surat tersebut yang di tembuskan di media ini, media ini mencoba Konfirmasi kepada Anggota BPD desa lolomoyo kecamatan lolowau kabupaten Nias Selatan An.ALAMIA Halawa di rumahnya pada Hari selasa Tanggal 22 juli 2025 untuk mempertanyakan kebenaran.
Pada saat media ini datangi rumahnya Bersama dengan rekan-rekan media lain ALAMIA Halawa Membenarkan iyanya mengakui Benar Saya Guru P3k dan BPD Desa lolomoyo tetapi Saya sudah membuat surat untuk  mengajukan pengunduran Dari BPD Namun sampai saat ini tak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
Kemudian kenapa hanya saya yang Di tuntut oleh masyarakat dan ketua BPD ungkap  Alamia Halawa dan kenapa ketua BPD an.Vinsesius Historis nduru itu tidak di laporkan oleh masyarakat Desa lolomoyo ini.ada apa sebenarnya?
Sedangkan Vinsesius Historis nduru ini dia sebagai Ketua BPD di Desa lolomoyo merangkap jabatan Di Puskesmas Ulunoyo kecamatan lolomatua dia juga Pegawai P3k
Dengan Hal ini ungkapnya di minta BPD pelapor Desa Lolomoyo bersama Masyarakat kita Telusuri surat pemunduran dirinya Di inspektorat,juga Di Bagian Hukum,dan BkD Nias selatan agar di berlakukan Aturan Perbup Nias selatan dan peraturan pemerdes RI Supaya BPD yang merangkap jabatan Di Desa lolomoyo ini di Berhentikan ungkapnya
1...454647...903Halaman 46 dari 903
© PT Redaksi Siber Indonesia