Wartain Banten | Pemerintahan | 28 Januari 2026  — Bunda Literasi Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menekankan pentingnya solusi bersama agar program literasi dapat berjalan optimal dan berdampak nyata terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Menurutnya, keberhasilan program literasi sangat bergantung pada sinergi dan komitmen berbagai pihak.

Hal tersebut disampaikan Tinawati usai menerima audiensi Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Provinsi Banten di Gedung PKK Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (27/1/2026).

Tinawati menegaskan bahwa peningkatan minat baca masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan tugas bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah, pegiat literasi, hingga masyarakat.

“Mudah-mudahan nanti kita bisa mencari jalan keluarnya, sehingga minat baca dan tadi indeks IPLM-nya semakin meningkat,” paparnya.

Ia menyampaikan bahwa pertemuan dengan para pegiat literasi tersebut menjadi ruang untuk saling bertukar gagasan sekaligus membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan literasi di Provinsi Banten.

“Pertemuan hari ini kita saling memberi masukan, kemudian mencari solusi bagaimana dengan program literasi di Provinsi Banten,” katanya.

Ketua Forum TBM Provinsi Banten, Rudi Gunawan, menyampaikan bahwa audiensi dilakukan untuk memberikan masukan sekaligus mendorong kolaborasi dalam penguatan literasi di Banten. Ia menyebutkan terdapat lebih dari 800 TBM dan perpustakaan desa di Banten yang telah menerima bantuan buku bermutu dari Perpusnas, yang perlu dioptimalkan melalui kegiatan literasi berkelanjutan.

“Kehadiran kami kesini adalah untuk memberikan masukan, mengajak kolaborasi penguatan literasi di Provinsi Banten,” katanya.

Rudi juga menyoroti belum optimalnya regenerasi relawan literasi dan berharap adanya kolaborasi dengan Bunda Literasi untuk melahirkan relawan-relawan baru guna meningkatkan minat baca masyarakat.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 27 Januari 2026  — Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menghadiri rapat paripurna pengucapan sumpah janji Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PAN, Riyan Hidayat, yang menggantikan Ahmad Farizi.

Dalam kesempatan tersebut, Dimyati menekankan pentingnya anggota DPRD menjalankan fungsi legislatifnya secara optimal, termasuk pengawasan terhadap pemerintah daerah.

“Hal itu sebagai bentuk check and balance. Jangan sampai ada kesalahan yang dibiarkan. Harus terus diawasi,” kata Dimyati di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (27/1/2026).

Dimyati juga mengingatkan bahwa PAW bukan sekadar pergantian kursi, tetapi pemindahan tanggung jawab dalam menyalurkan dan merealisasikan aspirasi masyarakat.

“Berbagai keluhan masyarakat harus bisa dipenuhi. Ini memang tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, anggota DPRD harus benar-benar bekerja untuk masyarakat yang telah memilihnya,” tuturnya.

Selain itu, Dimyati menegaskan bahwa PAW juga bertujuan menjaga keberlanjutan kinerja legislatif agar tetap berjalan secara optimal.

“Karena di sana ada hak dan tanggung jawab kepada masyarakat, terutama dari daerah pemilihan (dapil)nya,” imbuhnya.

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, mengucapkan selamat kepada Riyan Hidayat yang resmi dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Banten melalui Pengganti Antarwaktu (PAW).

Dimyati menekankan pentingnya pengawasan terhadap seluruh kinerja dan kebijakan kepala daerah serta kepala OPD.

Pelaksanaan PAW ini merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.4-35 dan 100.2.1.4-36 Tahun 2026. Prosesi pengucapan sumpah janji dipimpin Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan penyematan pin kepada Riyan Hidayat.(WartainBanten)

Warta.in || Jateng Rembang || Prioritas dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas komitmen dan keberhasilannya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas capaian Pemkab Rembang dalam memperluas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara merata dan berkelanjutan.

Penghargaan UHC Prioritas diberikan kepada daerah yang dinilai memenuhi standar nasional kepesertaan JKN, termasuk keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu melalui dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Rembang dinilai konsisten menghadirkan perlindungan kesehatan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Fahrudin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh memastikan setiap warga memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan berkualitas melalui program JKN.

“Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memastikan seluruh warga mendapatkan perlindungan kesehatan yang berkeadilan, berkualitas, dan berkelanjutan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional,” ujar Fahrudin, Selasa (27/1).

Ia menjelaskan, dari total jumlah penduduk Kabupaten Rembang sekitar 667.092 jiwa, sebanyak 99,16 persen telah terdaftar sebagai peserta JKN, dengan tingkat keaktifan mencapai 83,20 persen.

“Capaian ini menandai bahwa Kabupaten Rembang telah berhasil mencapai Universal Health Coverage prioritas,” imbuhnya.

Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan layanan kesehatan dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Pemkab Rembang berkomitmen untuk mempertahankan status UHC Prioritas sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

( wik )

Wartain Banten | Pemerintahan | 27 Januari 2026  — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menekankan pentingnya penguatan edukasi tentang HIV/AIDS di kalangan keluarga dan anak-anak, khususnya pelajar, untuk mencegah penularan penyakit tersebut.

Hal itu disampaikan Tinawati usai menerima audiensi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Gedung PKK Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (27/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, KPA memaparkan sejumlah program yang dapat dikolaborasikan dengan PKK untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya anak-anak, terkait penularan HIV/AIDS dan perilaku seksual sehat.

“Insya Allah nanti coba kita formulasikan supaya sama-sama bisa dijalankan dengan baik, khususnya di ranah anak-anak, pengetahuan tentang hubungan seksual dan penularan penyakit melalui hubungan seksual dan lain sebagainya,” ujarnya.

Tinawati menekankan tingginya penularan HIV/AIDS di Banten, sehingga peran keluarga dan edukasi anak-anak melalui jalur pendidikan menjadi sangat penting. Ia juga menyoroti efektivitas pendekatan sebaya, karena anak-anak dan remaja cenderung lebih mudah menerima informasi dari teman sebayanya, sebagai strategi pencegahan penularan HIV/AIDS.

Sekretaris KPA Banten, dr. Santoso Edi Budiono, menyatakan audiensi dengan PKK bertujuan untuk terlibat aktif dalam program PKK Mengajar, guna meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi dan pencegahan HIV/AIDS, serta mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita.

“Stigma dan diskriminasi masih menjadi salah satu penghambat utama dalam upaya penemuan dan pengobatan penderita HIV/AIDS,” ujarnya.

KPA Banten bekerja dari hulu melalui sosialisasi dan pencegahan HIV/AIDS, mengingat Indonesia berada di peringkat ke-14 dunia dalam penyebaran HIV/AIDS, dengan 11 provinsi sebagai penyumbang utama, termasuk Banten di posisi kesembilan.

Edukasi HIV/AIDS sebaiknya dimulai sejak SD dan SMP melalui pendidikan kesehatan reproduksi, dengan kurikulum yang mudah dipahami siswa, karena pendidikan jasmani dan kesehatan saat ini masih bersifat pengantar.

Upaya ini penting untuk mencapai target triple zero pada 2030, yang diharapkan mendukung generasi lebih sehat menuju Indonesia Emas 2045.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 27 Januari 2026  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencatat capaian positif dalam realisasi investasi sepanjang 2025, dengan total mencapai Rp130,2 triliun atau 108,95 persen dari target tahunan. Lonjakan signifikan terjadi pada Triwulan IV, yang menjadi pengungkit utama pencapaian investasi pada Semester II dan keseluruhan tahun.

Capaian ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Rilis Realisasi Investasi Triwulan IV dan Semester II Periode Januari–Desember 2025, yang digelar di Rahaya Resort Banten, Jalan Raya Leuwidamar, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Selasa (27/1/2026).

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menilai bahwa hasil tersebut menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada paruh kedua tahun 2025.

“Investasi kita meningkat cukup tinggi, tadi disebutkan sekitar 108 persen,” ujar Dimyati.

Ia menekankan pentingnya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Menurutnya, segala bentuk gangguan terhadap aktivitas investasi akan berdampak kontraproduktif bagi pembangunan daerah.

“Saya meminta kepada masyarakat untuk tidak mengganggu investasi. Jika investasi diganggu, hal itu akan menjadi kontraproduktif. Kita justru ingin menarik minat para investor agar mau menanamkan modalnya di daerah kita,” tegasnya.

Dimyati juga menekankan peran kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota dalam menarik investasi ke wilayah masing-masing.

“Bupati dan Wali Kota tentu ingin semua orang berinvestasi di daerahnya. Jika tiba-tiba investasi itu diganggu, upaya kita bersama menjadi sia-sia,” katanya.

Lebih lanjut, Pemprov Banten berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan serta memastikan manfaat investasi dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Investasi dinilai strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Lapangan pekerjaan sangatlah penting. Semua itu dapat terwujud karena adanya investasi,” pungkasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Virgojanti, menyampaikan, lonjakan investasi pada Triwulan IV 2025 menjadi pendorong utama capaian tinggi Semester II dan realisasi tahunan Banten. Pada periode ini, realisasi investasi mencapai Rp38,6 triliun, terbagi rata antara PMA Rp19,30 triliun dan PMDN Rp19,28 triliun, dengan 31.185 proyek dan penyerapan 58.733 tenaga kerja.

“Secara kumulatif sepanjang 2025, total realisasi investasi mencapai Rp130,2 triliun, dengan komposisi PMDN sebesar Rp73,20 triliun dan PMA sebesar Rp56,96 triliun. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor yang terus menguat terhadap Banten,” ujarnya.

Secara kumulatif sepanjang 2025, total realisasi investasi mencapai Rp130,2 triliun (PMDN Rp73,20 triliun, PMA Rp56,96 triliun), mencerminkan kepercayaan investor yang terus meningkat. Sektor industri kimia dan farmasi menjadi kontributor terbesar, diikuti sektor transportasi, pergudangan, telekomunikasi, serta perumahan dan kawasan industri.

“Dari sisi wilayah, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon masih menjadi episentrum utama investasi di Banten. Hal ini menunjukkan konsistensi daya tarik kawasan industri dan infrastruktur pendukung di kedua wilayah tersebut,” jelasnya.

Investasi berbasis hilirisasi semakin menonjol pada akhir 2025, dengan nilai Rp17,5 triliun pada Triwulan IV (45,33% dari total triwulan) dan Rp41,3 triliun sepanjang tahun (31,72% dari total investasi 2025). Hal ini mencerminkan fokus kebijakan investasi Banten pada penguatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja, terbukti dari total 214.216 tenaga kerja terserap sepanjang tahun 2025.(WartainBanten)