Gubernur NTB Resmikan Jalan Pototano, Jalur Logistik Sumbawa-Lombok Berfungsi Optimal

Warta.in
Sumbawa Barat,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) meresmikan selesainya proyek pembangunan dan revitalisasi Jalan Simpang Pototano di Desa Potoano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ruas jalan lurus sepanjang 4 kilometer tersebut kini kembali berfungsi optimal, setelah sebelumnya kerap rusak akibat genangan dan banjir.

Jalan tersebut, sejak tahun 2017 sistem drainasenya kurang memadai menyebabkan jalan sering tergenang air setiap kali hujan. Kondisi tersebut, berdampak langsung pada kualitas aspal, mengingat air merupakan salah satu faktor utama penyebab kerusakan jalan.

Meski masih bisa dilalui, kondisi jalan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2025, Pemprov NTB melakukan penanganan dengan anggaran sebesar Rp32 miliar yang dikerjakan selama tiga setengah bulan dan rampung pada 31 Desember 2025.

Selain memperbaiki badan jalan, proyek mencakup pembenahan sistem drainase dan pemasangan penerangan jalan umum. Hasilnya, ruas jalan yang berada di Desa Pototano kini lebih aman, nyaman, dan mampu memperlancar arus transportasi masyarakat.

Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan peresmian dilakukan dalam perjalanan dari Pulau Sumbawa menuju Pulau Lombok melalui Pototano. Dirinya menyebutkan jalan tersebut, sebelumnya berada dalam kondisi rusak dan bahkan tidak dapat digunakan secara optimal.

“Alhamdulillah, hari ini jalan Simpang Pototano sepanjang kurang lebih 4 kilometer sudah sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak hanya badan jalan yang diperbaiki, tetapi fasilitas pendukung seperti lampu penerangan juga sudah berfungsi”, ujar Gubernur Iqbal.

Dirinya menjelaskan, secara teknis pekerjaan telah diselesaikan sesuai perencanaan dan standar yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat tantangan kondisi geologis pada salah satu titik yang sempat beberapa kali mengalami ambruk. Titik tersebut, telah ditangani kontraktor dan terus diawasi selama masa pemeliharaan enam bulan ke depan.

“Selama masa pemeliharaan, apabila terjadi gangguan atau kerusakan, itu masih menjadi tanggung jawab kontraktor untuk diperbaiki”, tegasnya.

Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah desa dalam menjaga fungsi drainase. Menurutnya, drainase jalan tidak akan berfungsi optimal apabila drainase di lingkungan sekitar tidak dibersihkan dari sedimentasi dan sampah.

“Kalau drainase lingkungan tidak dibereskan, air bisa tertahan di saluran utama dan berpotensi menggenangi permukiman. Karena itu perlu kerja bersama”, tandasnya saat turun langsung mengecek drainase jalan (22/1/2026).

Lebih lanjut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa total panjang jalan di Pulau Sumbawa mencapai sekitar 965 kilometer, sementara perlu adanya prioritas anggaran pemerintah. Oleh sebab itu, Pemprov NTB memprioritaskan penanganan jalan-jalan yang sudah tidak dapat dilalui, terutama yang memiliki fungsi strategis dahulu.

Pototano menjadi salah satu prioritas karena merupakan jalur logistik utama yang menghubungkan Pulau Sumbawa dengan Pelabuhan Pototano dan Pulau Lombok. Jalur ini dinilai vital dalam mendukung keamanan, ketahanan pangan, dan distribusi barang (logistik). Penanganan serupa dilakukan pula di Dasan Geres Lombok Timur serta sejumlah titik lain yang memiliki fungsi logistik penting.

Ke depan, Pemprov NTB mulai memfokuskan penanganan pada jalur-jalur pariwisata setelah jalur logistik utama tertangani. Hal ini dilakukan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan sekaligus penguatan sektor pariwisata melalui infrastruktur publik yang memadai.

“Kita berharap penanganan jalan ini benar-benar permanen agar permasalahan yang sama tidak terulang. Dengan do’a dan dukungan semua pihak, semoga jalan ini memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dan mendukung akses ke kawasan wisata”, pungkasnya menyampaikan ketika menginspeksi jalan yang diresmikan. (sr/dkintb)

Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. WARTA. IN Kamis, 22 Januari 2026. H. Lukmanul Hakim, S.Ag. Kepala Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dari 14 desa di kecamatan Ciparay, Monev desa terakhir, terhadap progres hasil pembangunan di desa Bumiwangi.
Kades Bumiwangi, beserta perangkat dan BPD siap memberikan data realisasi anggaran untuk pembangunan yang telah dilaksanakan.
Monev merupakan fungsi pengawasan camat, rutin dilaksanakan, terhadap hasil pembangunan di desa Bumiwangi, dengan hasil mendekati sempurna, jelas Suryana, SE. Sekcam Ciparay, mewakili Camat Ciparay, yang melaksanakan kunjungan ke desa Manggungharja.
Hal yang wajar, bila dalam pelaksanaan pembangunan masih terdapat rencana yang belum tercapai, tambah Suryana, SE. Selesai sudah pelaksanaan Monev 14 desa di Kecamatan Ciparay pada Januari tahun 2026, pungkas Suryana, SE.
Tampak Staf Kecamatan Ciparay meneliti berkas laporan realisasi program pembangunan yang diperlihatkan kades beserta staf perangkat desa, dengan didampingi Ketua BPD Desa Bumiwangi, Iwan.
Bahkan, luas fisik Kolam air di depan Desa Bumiwangi pun tidak luput dari pemeriksaan Staf Kecamatan Ciparay, sampai di ukur pakai meteran, untuk mencocokan data yang tersaji dalam laporan. WARTA IN Biro Bandung Ibnu S SH CSS ALC SIP CIJ CPW.