Masuk
30.4 C
Jakarta
Senin, Februari 16, 2026
Masuk
type here...
Beranda blog Halaman 66

Dua Tahun LP Mantan Polisi Mengendap di Polda Sumut

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Medan – Hampir dua tahun lamanya, laporan polisi yang dibuat mantan polisi Dudi Efni di Polda Sumut tak kunjung berproses. Laporan dugaan tindak pidana penipuan dan atau perbuatan curang yang dilakukan oleh BS, oknum Subbid Wabprof Bid Propam Polda Sumut itu tertuang dalam LP No. LP/B/411/IV/2024/SPKT Polda Sumut tertanggal 02 April 2024 lalu.

Selain di SPKT Polda Sumut, dalam waktu yang bersamaan, Dudi Efni juga membuat pengaduan di Propam Polda Sumut. Bahkan penyidik Bid Propam juga telah melakukan chek TKP yang berada tepat disebelah Mapolda Sumut. Namun proses pengaduannya hingga kini tak berjalan.

Kepada media, Kamis (22/01/26), Dudi menceritakan bahwa kedua laporannya, baik di SPKT maupun di Bid Propam Polda Sumut sampai hari ini sama-sama tidak berjalan.

“Kemarin penyidik hanya memberikan SP2HP kepada saya, alasannya mereka akan memanggil Bripka ETR Manurung. Yang saya heran, masak polisi susah untuk menghadirkan polisi, gak mungkin aja itu,” terangnya.

Sementara Kabid Propam Polda Sumatera Utara, sejak dijabat Kombes Pol Bambang Tertianto, Kombes Pol Julihan Muntaha hingga Kombes Pol Dwi Agung, belum memberikan tanggapan apapun perihal laporan Dudi Efni tersebut.

Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Nanang Masbudi yang dikonfirmasi wartawan menyarankan agar pelapor segera membuat dumas ke Itwasda.

“Silahkan, pelapor membuat dumas ke Itwasda,” jawabnya singkat.

Selain Irwasda, wartawan juga melakukan konfirmasi terkait hal ini kepada Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hanya menjawab bahwa dirinya akan segera mempertanyakan hal tersebut.

Menanggapi lambannya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi, praktisi hukum Robi Anugerah Marpaung, S.H.,M.H yang dihubungi wartawan via selulernya mengatakan, sudah selayaknya Kapolda Sumut menegur bawahannya untuk menjalankan fungsinya sesuai SOP.

“Sebagai pimpinan, harusnya Kapolda dapat menegur dan memberikan arahan kepada bawahannya untuk dapat mempercepat proses laporan masyarakat. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum atas hal itu,” katanya.

Masih menurut Robi, terlapor maupun saksi yang merupakan personel polisi aktif akan lebih mudah untuk diperiksa oleh penyidik. Sehingga jika masih ada alasan pemanggilan berulang, hal itu hanya akan menurunkan kepercayaan masyarakat atas layanan kepolisian.

“Semestinya kan lebih mudah, sebab saksi maupun terlapor adalah anggota polisi aktif. Alasan penyidik yang harus menunggu atau melakukan pemanggilan ulang, hanya akan menimbulkan preseden buruk terhadap citra kepolisian. Bukan kah sudah jelas arahan Kapolri, bahwa anggota polri bermasalah tidak akan mendapatkan perlindungan,” tandasnya. (RN)

Diskusi Untung Rugi Pilkada Tidak Langsung

Penulis
Indra Tjahyono
-
0

Jakarta — Wakil Direktur Badan Saksi Nasional Partai Golkar sekaligus Sekretaris Direktur Eksekutif DPP Partai Golkar, M. Arman Alwi, menjadi narasumber dalam Diskusi Publik bertajuk “Untung Rugi Pilkada Tidak Langsung” yang diselenggarakan oleh PerspektivX bersama Retorika Show, bertempat di Waroeng Sadjo, Jakarta, Kamis (22/01/26).

Dalam diskusi tersebut, Arman Alwi menekankan bahwa pilkada—baik langsung maupun tidak langsung—pada hakikatnya adalah mekanisme sosial dan konstitusional untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas, yang mampu menjalankan kedaulatan rakyat serta menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.

“Pemilihan kepala daerah, baik sebelum maupun sesudahnya, adalah mekanisme sosial untuk mencari pemimpin yang lebih berkualitas dan langsung berfungsi ketika dia menjabat, menjalankan kedaulatan dan keutamaan rakyat,” ujar Arman.

Ia menyoroti semakin terkikisnya nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kerja sama, yang seharusnya menjadi fondasi dalam kehidupan demokrasi dan pemerintahan daerah. Menurutnya, kepala daerah memiliki mandat utama untuk berlaku adil terhadap institusi pemerintahan dan memastikan kesejahteraan seluruh warga di daerah yang dipimpinnya.

“Keadilan itu berarti semua rakyat diperlakukan secara adil oleh institusi pemerintahan daerah, dan kesejahteraan artinya seluruh warga di daerah harus sejahtera. Itulah tugas utama kepala daerah sesuai undang-undang,” jelasnya.

Arman juga mengakui adanya keluhan terkait tingginya biaya politik dalam pilkada langsung, yang disampaikan oleh sejumlah kepala daerah terpilih. Hal inilah yang mendorong perlunya kajian lebih mendalam terhadap opsi pilkada tidak langsung.

“Kita kaji lebih dalam, melibatkan peneliti, praktisi, dan akademisi untuk mendiskusikan apakah mekanisme ini bisa lebih efektif dalam menjaga stabilitas dan akuntabilitas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai pilkada tidak langsung berpotensi meminimalisasi praktik klientelisme politik, seperti keberadaan broker kampanye dan jaringan informal yang tidak sah secara kelembagaan.

“Selama pilkada langsung ada klientelisme yang bergerak menjadi semacam institusi tidak legal. Kita coba memindahkan proses itu ke institusi yang sah, yang diakui secara konstitusional,” tegas Arman.

Menurutnya, baik pilkada langsung maupun tidak langsung tetap demokratis dan konstitusional, karena keduanya diatur dalam kerangka Undang-Undang Dasar dan nilai-nilai Pancasila. Yang terpenting adalah bagaimana partai politik menjaga marwah suara rakyat dalam setiap sistem yang digunakan.

Diskusi publik ini diharapkan dapat memperkaya perspektif masyarakat sekaligus menjadi bahan refleksi bersama dalam merumuskan sistem demokrasi lokal yang lebih efektif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pemprop NTB Menjawab Pemberitaan “PON 2028 di NTB Terancam Pindah?”

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Pemprop NTB Menjawab Pemberitaan “PON 2028 di NTB Terancam Pindah?”

Warta.in
Mataram,NTB — Menanggapi pemberitaan salah satu media LPKPKNTB tertanggal 21 Januari 2026 berjudul “PON 2028 di NTB Terancam Pindah? Sejumlah Cabor Dikabarkan di Jakarta”, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa narasi tersebut lebih merupakan asumsi media, atau tepatnya asumsi penulis berita, dan tidak berdasar pada keputusan resmi. Hingga saat ini, NTB dan NTT tetap ditetapkan sebagai tuan rumah PON XXII Tahun 2028, sebagaimana arahan dan persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur NTB dan Gubernur NTT dalam pertemuan pada momentum peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka, menyampaikan bahwa isu “pindah tuan rumah” adalah informasi yang tidak tepat.

Yang terjadi sesungguhnya adalah penyesuaian skema dan format pelaksanaan PON 2028 berdasarkan kesepakatan Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama KONI, yakni PON 2028 akan lebih fokus mempertandingkan cabang olahraga (cabor) yang berada dalam rumpun Olimpiade.

Penyesuaian ini dilakukan agar penyelenggaraan PON XXII lebih efisien, realistis secara pembiayaan, dan terukur dari sisi kesiapan pelaksanaan, tanpa mengubah status NTB dan NTT sebagai tuan rumah.

Aka menjelaskan, penyesuaian format ini juga berkaitan erat dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur olahraga. Pemerintah pusat menekankan bahwa penyelenggaraan PON 2028 harus berorientasi pada optimalisasi fasilitas yang sudah ada, bukan membangun venue baru yang berisiko membebani keuangan daerah dan berpotensi terbengkalai pasca-event.

Pengalaman sejumlah PON sebelumnya menjadi pelajaran penting, bahwa banyak arena olahraga yang setelah pelaksanaan PON tidak termanfaatkan secara maksimal.
Karena itu, fokus PON XXII 2028 adalah renovasi, peningkatan kualitas, dan pemanfaatan venue eksisting agar berkelanjutan bagi pembinaan olahraga daerah.

Terkait informasi beberapa cabor digelar di Jakarta atau daerah lain, Pemprov NTB menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi dan pemenuhan standar venue, terutama untuk cabor yang membutuhkan biaya besar dan fasilitas khusus, seperti arena akuatik dan cabang tertentu yang memerlukan sarana berstandar tinggi.

Dalam kondisi seperti itu, pemanfaatan venue yang telah tersedia di daerah lain, baik Jakarta, Jawa Barat, maupun wilayah lain yang memenuhi syarat, dapat dilakukan tanpa mengurangi substansi bahwa NTB dan NTT tetap menjadi tuan rumah utama PON 2028.

Prinsipnya jelas: penyelenggaraan harus berkualitas, tepat guna, dan tidak memaksakan pembangunan baru yang tidak sejalan dengan arahan Presiden.

Pemprov NTB mengajak seluruh masyarakat, media, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dan menyejukkan dalam menyambut PON XXII Tahun 2028.

“Mari kita bangun optimisme dan kebanggaan sebagai tuan rumah. Informasi resmi akan selalu kami sampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Jika ada perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat, Pemprov NTB bersama Pemprov NTT akan mengumumkannya secara resmi,” tegas Aka.

PON 2028 adalah momentum besar untuk menggerakkan ekonomi daerah, menguatkan sport tourism, dan melahirkan atlet-atlet berprestasi dan NTB siap menyambutnya dengan kerja nyata, kolaborasi, serta semangat kebersamaan. (sr/ins/kominfotikntb)

Kapolda NTB Sambut Launching Direktorat PPA-PPO, Fokus Lindungi Kelompok Rentan

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Kapolda NTB Sambut Launching Direktorat PPA-PPO, Fokus Lindungi Kelompok Rentan

Warta.in
Jakarta, NTB — Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., Rabu (21/1/2026), mengikuti launching 11 Direktorat PPA-PPO tingkat Polda dan 22 Satres PPA-PPO tingkat Polres se-Indonesia.

Kegiatan launching Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) itu, berlangsung pukul 10.00 WIB di Aula Awalieddin Djamin, Gedung Bareskrim Polri, dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri meresmikan Ditres PPA-PPO di 11 Polda termasuk Polda NTB, serta Satres PPA-PPO di 22 Polres.

Kapolri menegaskan jika pembentukan Direktorat PPA-PPO, sebagai langkah penguatan pelayanan serta perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.

“Permasalahan korban dari kelompok rentan yang selama ini banyak terjadi di lapangan namun tidak dilaporkan. Alhamdulillah, dengan pembentukan Direktorat PPA-PPO ini semua korban bisa terlayani dengan baik,” ungkap Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia juga menyampaikan peran Direktorat PPA-PPO dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta perlindungan bagi masyarakat yang bekerja ke luar negeri.

“Ini adalah momentum yang harus kita dorong, sehinggga memberikan perlindungan baik terhadap perempuan dan anak, terhadap korban People Smuggling, ke depan betul-betul kita bisa maksimalkan, kita terus tingkatkan personel kita untuk bisa profesional, dan ini juga membuka kesetaraan gender,” tutur Kapolri.

Sementara Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo melalui siaran pers, menyambut positif launching Direktorat PPA-PPO tersebut. Ia menegaskan kesiapan Polda NTB menjalankan tugas perlindungan secara lebih optimal.

“Dengan hadirnya Ditres PPA-PPO di Polda NTB, penanganan kasus perempuan, anak, dan perdagangan orang dapat berjalan lebih fokus, cepat, dan humanis,” ujar Kapolda NTB.

Irjen Pol. Edy Murbowo juga menekankan jika keberadaan Direktorat PPA-PPO sangat penting, sebagai bentuk kehadiran negara bagi korban.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, perlindungan maksimal, serta memastikan hak-hak korban terpenuhi melalui pendekatan profesional dan empati,” katanya.

Launching itu menjadi tonggak penguatan peran Polri dalam menjaga kelompok rentan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat.(sr/hpntb)

KDM Kecewa Berat, Tambang Batu yang Sudah Dihentikan Kembali Beroperasi

Penulis
H2R
-
0

KDM Kecewa Berat, Tambang Batu yang Sudah Dihentikan Kembali Beroperasi

SUBANG. | Warta In Subang -— Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), menyatakan kekecewaan mendalam atas kembali beroperasinya aktivitas tambang batu yang sebelumnya telah diberhentikan dan bahkan sudah dipasang garis polisi (police line).

KDM menilai lemahnya pengawasan serta ketidakpedulian aparatur pemerintahan, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan, menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Saya sangat kecewa. Aparatur pemerintahan dari desa sampai kecamatan seolah tidak peduli terhadap lingkungan dan jalan yang dibangun oleh provinsi,” tegas KDM, di lansir Wartain.co.id dari Medsos Pribadi KDM, Kamis (22/01/2026).

Akibat kondisi tersebut, KDM menyatakan sikap tegas dengan memutuskan tidak lagi melanjutkan pembangunan infrastruktur provinsi di wilayah terdampak. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

“Dengan tegas saya putuskan, silakan dibangun oleh Pemda Subang. Saya sebagai gubernur tidak akan membangun lagi, meskipun saya orang Subang,” ujarnya.

Padahal sebelumnya, KDM mengungkapkan telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan jembatan gantung di Kampung Cigebang, Desa Telagasari, Kecamatan Serangpanjang. Proyek tersebut direncanakan akan direalisasikan pada tahun ini meski dengan keterbatasan anggaran.

“Saya sudah siapkan anggaran. Walaupun anggarannya tipis, saya tetap mengupayakan sekitar Rp6,5 miliar untuk pembangunan jembatan gantung di Cigebang,” ungkapnya.

Namun dengan kembali aktifnya tambang ilegal dan minimnya kepedulian aparatur setempat, rencana pembangunan tersebut kini terancam batal. KDM menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan jika lingkungan dan aturan hukum terus diabaikan.

(Bobi Eko)

Penuh SukaCita, Kalibata City Residence hadir kembali menggelar Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Penulis
Akbaruddin
-
0

Warta.in | Jakarta –  Kalibata City Residence hadir kembali menggelar Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bersama warga dengan penuh sukacita serta dihadiri lebih dari 3Kalibata00 warga Kristiani Kalibata City, kawasan hunian vertikal ini menjadi contoh nyata bagaimana toleransi antar umat beragama dapat hidup dan tumbuh dalam keseharian warga, yang dimana kita berkumpul dalam Ibadah dan perayaan bersama.

Puncak Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan Tema “Kasih-Nya Membawa Damai dan Keselamatan” (Yohanes 3:16) diangkat sebagai pesan utama, menegaskan pentingnya kasih sebagai fondasi hidup berdampingan dalam keberagaman.

Setiap tahun, perayaan hari besar keagamaan di Kalibata City selalu melibatkan lintas iman.  Saat Natal dan Tahun Baru, warga Muslim turut ambil bagian sebagai panitia.

Sebaliknya, ketika Hari Raya Idul Fitri tiba, umat Kristiani ikut terlibat membantu pelaksanaan kegiatan. Tradisi ini telah berjalan konsisten dan menjadi simbol kuat persaudaraan antar warga.

Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Kalibata City Residence, Hj. Musdalifah Pangka, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan warga yang telah mendukung terselenggaranya acara dengan baik. Perayaan Natal dan Tahun Baru di Kalibata City memang selalu kami laksanakan di bulan Januari dan tahun ini menjadi pelaksanaan yang ke-10.

“Alhamdulillah, semua berjalan tertib, aman, dan penuh sukacita. Terima kasih kepada seluruh panitia dan warga. Semoga ke depan bisa lebih meriah lagi,”ujarnya.

Musdalifah menambahkan, Perayaan ini turut dihadiri sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan, di antaranya Camat Pancoran, Lurah setempat, General Manager Pengelola Kalibata City Martiza Melati, serta para pendeta dari berbagai denominasi gereja.

Kehadiran mereka menegaskan dukungan pemerintah wilayah dan pengelola apartemen terhadap kegiatan keagamaan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan harmoni sosial,”ucapnya.

Dalam kesempatannya, Martiza Melati selaku General Manager Kalibata City Residence turut mengatakan bahwa kamii mengajak seluruh warga memaknai Natal sebagai momentum memperkuat kasih, empati, dan kepedulian sosial di lingkungan tempat tinggal yang dimana, semua terjadi bukan karena kuat dan hebat, akan tetapi semata-mata karena kasih dan kemurahan-Nya,”kata Martizah.

Menurut Martiza, tema Natal tahun ini mengingatkan bahwa setiap pribadi dikasihi Tuhan secara personal dan dipanggil untuk mewujudkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita didorong untuk hidup sebagai orang yang dikasihi dan mengasihi orang lain dengan cara bersikap dengan penuh rasa sabar, murah hati, tidak sombong, berperilaku baik dan sopan, serta memiliki empati kepada lingkungan sekitar serta nilai kasih juga harus tercermin dalam sikap saling menjaga dan melindungi antar warga demi terciptanya suasana damai dan harmonis di Kalibata City Residence,”tegasnya.

Ketua Persekutuan Umat Kristiani Kalibata City, Pdt. Ferdy Nainggolan pun mengungkapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya Natal bersama yang telah menjadi agenda. Kita diajak untuk menghidupi tema Natal ini dengan menghadirkan kasih dalam kehidupan sehari-hari.

Kasih itulah yang membawa damai. Ketika damai hadir di lingkungan kita, Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita sebagai warga Kalibata City.

Dalam kesempatan itu, ia juga memperkenalkan Persekutuan Umat Kristiani Kalibata City sebagai wadah kebersamaan umat Katolik, Advent, dan Protestan. Ke depan, persekutuan ini akan menjalankan berbagai program rohani dan sosial yang diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi lingkungan sekitar,”ungkapnya.

Lanjut Ferdy, Rangkaian acara berlangsung semarak dengan penampilan paduan suara Christmas Carol, drama Natal, pelayanan Sekolah Minggu, serta musik rohani. Seluruh kegiatan didukung oleh tim doa, konsumsi, keamanan, dan multimedia, sehingga perayaan berjalan dengan lancar dan penuh kehangatan. Praktik toleransi seperti yang tumbuh di Kalibata City sejalan dengan semangat moderasi beragama yang terus digaungkan pemerintah.
“Kementerian Agama Republik Indonesia kerap menegaskan bahwa moderasi beragama bukan sekadar konsep, melainkan harus hadir dalam tindakan nyata di tengah masyarakat. Hal serupa juga disampaikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta yang mendorong kolaborasi lintas iman di lingkungan permukiman sebagai fondasi kerukunan sosial.
Menutup rangkaian acara, panitia dan pengurus persekutuan menyampaikan ucapan Selamat Natal dan Selamat Tahun Baru 2026. Harapannya, tahun yang baru dapat dijalani dengan semangat persatuan, kedamaian, dan saling menghormati di tengah keberagaman warga Kalibata City,”tutupnya.(**)

 

#Kalibata City Residence

#Media Partners Kalibata City Residence

Hujan Deras Sebabkan SDN Sukatani 1 Karawang Bocor, Disdik Diminta Turun

Penulis
H2R
-
0

Hujan Deras Sebabkan SDN Sukatani 1 Karawang Bocor, Disdik Diminta Turun

Karawang, Cilamaya Wetan | Warta In Jabar — Kondisi bangunan SDN Sukatani 1 yang beralamat di Dusun Gebang Malang, Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kian memprihatinkan. Hujan deras yang terjadi pada Kamis, 22 Januari 2026, mengakibatkan hampir seluruh ruangan sekolah mengalami kebocoran.

Air hujan masuk melalui atap bangunan yang sudah lama rusak dan tidak pernah mendapatkan perbaikan serius. Akibatnya, proses kegiatan belajar mengajar terganggu, bahkan sejumlah siswa terpaksa tidak bisa mengikuti pembelajaran karena ruang kelas tergenang air.

Kepala SDN Sukatani 1, Umi Hani, S.Pd, mengaku sangat prihatin melihat kondisi sekolah yang dipimpinnya. Ia menyebut, kerusakan bangunan sudah terjadi sejak lama dan semakin parah saat hujan turun dengan intensitas tinggi.

“Semua ruangan bocor, mulai dari ruang kelas, ruang guru, hingga ruang kepala sekolah. Yang paling parah di ruang kelas lima, air hujan masuk cukup deras,” ungkap Umi Hani.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan belajar, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Oleh karena itu, pihak sekolah secara tegas meminta perhatian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang agar segera turun langsung meninjau kondisi sekolah.

“Kami berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang bisa melihat langsung kondisi sekolah kami dan segera mengambil langkah perbaikan. Sekolah ini sudah sangat membutuhkan penanganan serius,” tegasnya.

Selain kepada pemerintah daerah, pihak sekolah juga berharap adanya perhatian dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, khususnya program revitalisasi sekolah yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Revitalisasi dinilai penting agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan dengan aman, nyaman, dan layak.

Hingga berita ini diturunkan, aktivitas belajar di sejumlah ruang kelas masih terganggu setiap kali hujan turun, sementara pihak sekolah hanya bisa melakukan penanganan darurat untuk menahan rembesan air.

Siap Mental dan Skill, 40 Siswa SMKS Cahaya Raya Blanakan Jalani Prakerin Nyata

Penulis
H2R
-
0

Siap Mental dan Skill, 40 Siswa SMKS Cahaya Raya Blanakan Jalani Prakerin Nyata

Blanakan Subang | Warta In Jabar — Komitmen SMKS Cahaya Raya Blanakan, yang beralamat di Dusun Kertamulya RT 03/RW 01, Desa Jayamukti, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dalam mencetak lulusan unggul dan siap kerja kembali dibuktikan melalui pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) yang diikuti oleh 40 siswa dari berbagai program keahlian. Kamis, 20 Januari 2026.

Kegiatan Prakerin ini dipimpin oleh Pak Moch. Ikbal, ST., Gr sebagai bagian dari strategi sekolah dalam menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Program ini menjadi bukti nyata bahwa SMKS Cahaya Raya Blanakan tidak hanya fokus pada pembelajaran di kelas, tetapi juga menekankan pengalaman kerja langsung di dunia industri dan instansi pemerintah.

Para siswa melaksanakan Prakerin di sejumlah mitra dunia usaha dan instansi pemerintah, yaitu Hotel Harpel, bengkel, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Subang (Disduk Subang). Penempatan tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan dunia industri dan instansi pemerintah terhadap kualitas pendidikan dan karakter siswa SMKS Cahaya Raya Blanakan.

Adapun program keahlian yang mengikuti Prakerin meliputi Perhotelan (PH), Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP), serta Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM). Ketiga program ini merupakan kompetensi unggulan SMKS Cahaya Raya yang terus dikembangkan agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan pelayanan publik.

Pelaksanaan Prakerin didukung oleh panitia yang solid dan profesional, yakni Bu Susi Susilawati, S.Pd., Gr, Pak Juhendi Bahtiar, S.Pd., Gr, Bu Widiastuti Arumningtias, S.M, serta Pak Moch. Ikbal, ST., Gr. Sementara itu, proses evaluasi dan pengujian dilakukan oleh Dra. Hj. Tuti Suwarsih, M.M., M.Pd dan Entin Suhartini, S.Pd., M.M., M.Pd sebagai penguji.

Kepala SMKS Cahaya Raya Blanakan, Ilham Prayudi, S.Pd., Gr, menegaskan bahwa Prakerin merupakan bagian penting dari arah dan kualitas pendidikan vokasi sekolah.

“Prakerin ini bukan sekadar kewajiban kurikulum, tetapi bentuk komitmen kami untuk memastikan siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. Kami ingin lulusan SMKS Cahaya Raya memiliki mental yang kuat, keterampilan yang mumpuni, serta etika kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri,” tegasnya.

Melalui pelaksanaan Prakerin ini, SMKS Cahaya Raya Blanakan kembali menorehkan capaian positif dalam dunia pendidikan vokasi. Keberhasilan mengantarkan 40 siswa langsung ke dunia kerja nyata semakin mengukuhkan SMKS Cahaya Raya sebagai sekolah kejuruan yang dipercaya oleh dunia industri, instansi pemerintah, dan masyarakat, serta menjadi kebanggaan Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat.

Menko Pangan Bersama Wali dan Wakil Wali Kota Tinjau MBG di Kota Bekasi dan Cek TPA Bantargebang

Penulis
Jefry
-
0

Warta.in Jabar ◊ Kamis, 22 Januari 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Kota Bekasi untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada rabu (21/01/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan mendatangi sejumlah titik strategis. Lokasi yang dikunjungi meliputi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Duren Jaya 4, Karya Guna 2 Kampus A, SMAN 18 Kota Bekasi, serta SMAN 8 Kota Bekasi.

Selain itu, kunjungan ini turut didampingi oleh Wakil Wali Kota Bekasi beserta jajaran Pemerintah Kota Bekasi. Kehadiran pemerintah daerah menunjukkan dukungan penuh terhadap implementasi program MBG di tingkat lokal.

Selama peninjauan, Menko Pangan melihat secara langsung proses penyediaan makanan, mulai dari pengolahan hingga distribusi. Ia juga berdialog dengan pengelola SPPG dan pihak sekolah guna memperoleh gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan di lapangan.

“Program ini bukan hanya soal pembagian makanan, tetapi juga memastikan kandungan gizinya sesuai standar dan tepat sasaran,” ujar Zulkifli Hasan.

Selanjutnya, Menko Zulkifli Hasan cek lokasi pengelolaan sampah di Bantar Gebang dari TPST Bantargebang hingga Polder Ciketing Udik bersama Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Bekasi.

Pemerintah menegaskan perlunya menentukan prioritas penanganan lebih dulu karena masyarakat tidak bisa terus menunggu, sementara persoalan sampah harus ditangani cepat dan tegas agar tidak semakin berdampak.

Tri Jelaskan bahwa dengan mencontoh negara seperti Tiongkok, pengelolaan sampah dapat dilakukan di tengah kota maupun kawasan elit tanpa bau (zero odor) melalui teknologi pengolahan yang modern, termasuk penanganan mikroplastik.

Infrastruktur pendukung seperti air dan lingkungan sekitar sudah tersedia, sehingga yang dibutuhkan kini adalah komitmen, semangat, dan keberanian mempercepat proses, termasuk administrasi yang selama ini memakan waktu bertahun-tahun namun sebenarnya bisa dipangkas menjadi hitungan bulan. Dengan langkah ini, Bekasi optimistis siap menjadi daerah terdepan dalam pengelolaan sampah yang bersih, cepat, dan berkelanjutan.

“Yang paling penting itu prioritasnya harus jelas. Masyarakat tidak mau terus menunggu, karena kalau terlambat persoalannya makin besar. Kita sudah melihat contoh di negara lain seperti Tiongkok, pengelolaan sampah bisa dilakukan di tengah kota dan kawasan elit tanpa bau sama sekali. Artinya, ini bisa kita lakukan di Bekasi. Infrastruktur sudah ada, teknologinya ada, sekarang tinggal komitmen dan semangat kita untuk mempercepat, termasuk memangkas proses administrasi yang selama ini terlalu lama. Kalau kita serius, hitungan tahun bisa kita pangkas jadi hitungan bulan,” Jelas Tri

(JS)

Hadiri Haul ke-345 Raden Aria Wangsakara, Andra Soni Tekankan Pentingnya Menghargai Jasa Leluhur

Penulis
Iskandar Z Sitanggang
-
0

Wartain Banten | Pemerintahan | 22 Januari 2026  — Gubernur Banten Andra Soni menghadiri peringatan Haul ke-345 Pahlawan Nasional sekaligus pendiri Tangerang, Raden Aria Wangsakara, yang digelar di Taman Makam Pahlawan Nasional, Desa Lengkong, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Rabu (21/1/2026) malam.

Dalam momentum tersebut, Andra Soni menekankan pentingnya menghargai jasa para leluhur dan pejuang bangsa sebagai fondasi utama dalam pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para leluhurnya. Haul Raden Aria Wangsakara ini merupakan upaya kita bersama untuk terus mengingat dan meneladani jejak perjuangan beliau,” ujar Andra Soni.

Gubernur menjelaskan, Raden Aria Wangsakara memiliki peran besar dalam sejarah Banten, baik dalam perjuangan melawan kolonialisme maupun dalam penyebaran agama Islam di wilayah Banten Timur. Kontribusi tersebut kemudian diakui negara melalui penganugerahan gelar Pahlawan Nasional.

Menurut Andra Soni, mengenang jasa Raden Aria Wangsakara tidak cukup hanya melalui seremoni, tetapi harus diwujudkan dengan melanjutkan cita-cita perjuangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya melalui pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

Sebagai bentuk penghormatan nyata, Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk mengimplementasikan semangat perjuangan para pendahulu melalui berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Saat ini, Pemprov Banten terus memacu pembangunan infrastruktur perdesaan melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau yang disingkat ‘Bang Andra’,” jelasnya.

Pemprov Banten tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjalankan program prioritas pendidikan berupa sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKh swasta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita para leluhur.

“Ini adalah ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita leluhur, salah satunya Raden Aria Wangsakara,” tegas Andra.

a`

Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid mengajak masyarakat meneladani kepemimpinan Raden Aria Wangsakara sebagai ulama dan pemimpin nasional, sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Tangerang untuk membenahi kawasan makam yang kini menjadi pusat wisata religi dan kajian keislaman.

“Makam beliau adalah tempat berziarah. Kami berkomitmen untuk terus membenahi area ini agar semakin nyaman bagi masyarakat,” tutur Maesyal.

Sementara itu, Ketua Yayasan Raden Aria Wangsakara, Sirojudin Ruyani, menyampaikan bahwa peringatan Haul ke-345 digelar sebagai bentuk penghormatan terhadap tiga peran utama Raden Aria Wangsakara, yaitu sebagai Pahlawan Nasional, ulama penyebar ajaran Islam, serta pendiri Tangerang.(WartainBanten)ga`

1...656667...1,085Halaman 66 dari 1,085
© PT. WARTA INFORMASI TEKNOLOGI. - Nomor : AHU-007835.AH.01.30.Tahun 2023