Beranda blog Halaman 78

Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light Guna Menjaga Siskamtibmas Daerah Rawan Kriminal Di Wilayah Ngimbang

0

Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light Guna Menjaga Siskamtibmas Daerah Rawan Kriminal Di Wilayah Ngimbang

LAMONGAN//Warta.in – Peran Polsek Ngimbang sebagai ujung tombak Polri di tengah masyarakat terus diperkuat. Hal ini sejalan dengan arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya pengembangan pengamanan siskamtibmas dalam membangun kemitraan dengan masyarakat serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.

Polsek Ngimbang sendiri, peran pengamanan sangat di butuhkan selain pengama swakarsa s
Kondisi ini Polri harus bisa mengayomi ratusan bahkan ribuan warga di wilayanya Seperti yang terjadi di Kecamatan Ngimbang secara rutin di laksanakan Patroli Blue Light, Selasa (01/09/2026)

Kegiatan di laksanakan pukul 21.00 wib oleh petugas jaga Polsek Ngimbang Aipda Novan dan Aipda Afis untuk menyasar daerah- daerah rawan kriminalitas di Jalan raya poros Ngimbang – Jombang, SPBU Ngimbang, Ruko Depan RSUD dan Pujasera 1 Ngimbang

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S.Tr.K.S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, mengatakan bahwa menjaga keamanan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

“Jumlah personel tentu terbatas, sehingga keamanan lingkungan akan lebih kuat jika masyarakat ikut berperan. Kekuatan terbesar sebenarnya ada pada masyarakat itu sendiri untuk menjaga lingkungannya,” ujarnya.

Menurutnya, konsep Polri saat ini tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga hadir dengan pendekatan humanis yang dekat dengan masyarakat.

Polri dituntut menjadi garda terdepan yang serba bisa, mampu berkomunikasi, menyelesaikan masalah di masyarakat, hingga menjadi jembatan antara warga dan kepolisian.

Iptu IWayan Sumantra, S.H, juga mengimbau warga Masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memasang portal di pintu masuk kampung serta mengaktifkan kembali kegiatan ronda atau siskamling.

“Kalau siskamling hidup dan warga saling peduli, pelaku kejahatan seperti pencuri kendaraan bermotor tentu akan berpikir dua kali. Lingkungan yang kompak biasanya membuat pelaku kejahatan langsung ciut atau ‘kena mental’,” jelasnya.

Dengan kebersamaan antara masyarakat dan kepolisian, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Ngimbang tetap terjaga, sehingga warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan rasa aman dan nyaman, pungkasnya (roy)

Maksimalkan Pelayanan kepada Masyarakat Polsek Ngimbang Gelar Commanderwish Pagi di Wilayah Ngimbang

0

Maksimalkan Pelayanan kepada Masyarakat Polsek Ngimbang Gelar Commanderwish Pagi di Wilayah Ngimbang

LAMONGAN// Warta.In – Polsek Ngimbang dalam rangka melayani masyarakat melalui kegiatan Commander Wish dipagi hari, dengan beberapa personel untuk hadir memberikan pelayanan di tengah masyarakat pada jam-jam sibuk pagi hari.

Kegiatan Commander Wish di laksanakan di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang Aiptu Suhadi, Aiptu Djudi, Aipda Afis dan Brigadir Bayu di pertigaan Pasar Ngimbang dan SMA Negeri 1 Ngimbang di Kecamatan Ngimbang pada Hari Rabu (02/09/2026) pukul 06.00 WIB

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr, K. S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, menjelaskan bahwa Commander Wish Layanan Pagi merupakan program prioritas sekaligus kebijakan utama dari Kapolres Lamongan yang bertujuan menghadirkan personel Polri secara maksimal pada pagi hari untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, di antaranya kawasan rawan kemacetan, penyeberangan anak sekolah, pasar atau pusat kegiatan ekonomi, serta kawasan perkantoran.

Kehadiran personel di lokasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kelancaran arus lalu lintas, meningkatkan keamanan, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang memulai aktivitas.

Kapolsek Ngimbang menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh personel.

Program Commander Wish Layanan Pagi menjadi langkah awal dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang responsif, cepat, dan Presisi melalui kehadiran nyata anggota Polri di tengah masyarakat sejak pagi hari.

Kami harap pelayanan terhadap masyarakat harus lebih maksimal. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah melaksanakan kegiatan layanan pagi ini.” ujarnya.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis, dan jadikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”pungkasnya ( roy)

UNIGORO Tercantum Dalam Daftar 219 Perguruan Tinggi Dalam UI GreenMetric  2026 Akademi  Dan Universitas

0

UNIGORO tercantum dalam daftar 219 perguruan tinggi yang mengikuti agenda UI GreenMetric  2026 Akademi  Dan Universitas

BOJONEGORO//Warta.in – Universitas Bojonegoro (UNIGORO) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan mutu dan daya saing perguruan tinggi. Setelah tercatat dalam sejumlah pemeringkatan, antara lain UniRank, EduRank, dan Webometrics, UNIGORO kembali mendapat pengakuan melalui keikutsertaannya dalam agenda UI GreenMetric Sustainable University Rankings Indonesia 2026.Referensi Geografic

UNIGORO mendapat undangan untuk menghadiri Pengumuman dan Penganugerahan UI GreenMetric Sustainable University Rankings Indonesia 2026 yang akan diselenggarakan di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (15/9/2026).yang akan datang

Nama UNIGORO tercantum dalam daftar undangan yang memuat 219 institusi perguruan tinggi di Indonesia. Daftar tersebut terdiri atas 113 perguruan tinggi negeri dan 106 perguruan tinggi swasta.

Sejumlah perguruan tinggi negeri yang tercantum dalam daftar tersebut antara lain Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (UNAIR), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Institut Teknologi Bandung (ITB), IPB University, Universitas Brawijaya, dan sejumlah perguruan tinggi negeri lainnya.

Sementara itu, kelompok perguruan tinggi swasta juga mencakup berbagai institusi dengan reputasi nasional, seperti BINUS University, Petra Christian University, Telkom University, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Pelita Harapan, Universitas Surabaya, Universitas Tarumanagara, dan Universitas Trisakti

UNIGORO tercantum pada nomor 92 dalam daftar undangan tersebut. Nomor tersebut merupakan nomor urut dalam daftar dan bukan menunjukkan posisi peringkat UNIGORO dalam UI GreenMetric.

Khusus di Jawa Timur, terdapat sejumlah perguruan tinggi swasta yang tercantum dalam daftar undangan. Selain UNIGORO, di antaranya Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri, Petra Christian University, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Dinamika, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Surabaya, dan Universitas Wiraraja.Astronomi

UI GreenMetric merupakan sistem pemeringkatan keberlanjutan perguruan tinggi yang didirikan Universitas Indonesia pada 2010. Dalam perkembangannya, UI GreenMetric menjadi inisiatif global yang melibatkan perguruan tinggi dari berbagai negara.

Pada 2026, UI GreenMetric mencatat partisipasi 1.745 perguruan tinggi dari 105 negara. Metodologi penilaiannya mencakup tujuh pilar, yaitu tata ruang dan infrastruktur, energi dan perubahan iklim, pengelolaan sampah, pengelolaan air, transportasi, pendidikan dan penelitian, serta tata kelola dan digitalisasi.

Kerangka penilaian tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan perguruan tinggi tidak hanya berkaitan dengan kondisi lingkungan fisik kampus. Aspek pendidikan, penelitian, pengelolaan sumber daya, tata kelola, dan transformasi digital juga menjadi bagian dari perhatian UI GreenMetric.

Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro yang menaungi UNIGORO, Dr. Arief Januwarso, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi atas masuknya UNIGORO dalam agenda UI GreenMetric Sustainable University Rankings Indonesia 2026.Manajemen

Menurut Arief, berbagai pengakuan eksternal menjadi motivasi bagi UNIGORO untuk terus meningkatkan mutu perguruan tinggi. Pengakuan tersebut juga menjadi bahan evaluasi agar pengembangan kampus berlangsung secara berkelanjutan.Manajemen

“Kami mengapresiasi kerja seluruh civitas akademika UNIGORO. Masuknya UNIGORO dalam agenda UI GreenMetric menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kampus, baik dalam bidang akademik, tata kelola, lingkungan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya. Selasa (01/09/2026).Referensi Geografis

Arief menegaskan bahwa pengakuan eksternal bukan merupakan tujuan akhir. UNIGORO akan terus melakukan pengembangan dengan mengacu pada kebutuhan pendidikan tinggi dan tantangan masyarakat.Referensi Geografis

“Kami ingin setiap pengakuan eksternal menjadi pemacu untuk bergerak lebih maju. Targetnya bukan sekadar mendapatkan peringkat, tetapi membangun UNIGORO sebagai perguruan tinggi yang semakin berkualitas, adaptif, dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional,” tegas Pria yang juga Ketua ICMI Bojonegoro itu.

Komitmen terhadap keberlanjutan juga tercermin dalam berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan UNIGORO. Salah satunya melalui keterlibatan kampus dalam pengembangan Geosite Kedung Lantung di Desa Drenges, Kecamatan Sugihwaras.Manajemen

UNIGORO juga melaksanakan penelitian biodiversitas serta berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Kegiatan tersebut melibatkan dosen, mahasiswa, pemerintah, masyarakat, dan mitra.

Keterlibatan UNIGORO dalam agenda UI GreenMetric menjadi bagian dari upaya kampus untuk memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan dalam berbagai aspek penyelenggaraan perguruan tinggi.Referensi Geografis

Pengumuman dan Penganugerahan UI GreenMetric Sustainable University Rankings Indonesia 2026 akan diselenggarakan pada 15 September 2026 di Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta.(Roy)

https://youtu.be/fGsSeKfJIy8?si=lWP2YiiVWfSHrtpH

0

*Dihad4ng Ketid4kpastian Hukum: Ketum PPWI Siaran Langsung B0ngkar Temuan di Polda Sumsel*

Palembang – Prinsip dasar negara hukum (rechtsstaat) menuntut kepastian, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Namun, realitas pencarian keadilan kerap menyajikan jalan berliku ketika dugaan pelanggaran melibatkan oknum aparat penegak hukum itu sendiri.

Pada Senin, 31 Agustus 2026, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, bersama pengurus PPWI Sumatera Selatan mendampingi korban pencurian, Hanjono Susanto, menyambangi Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan di Palembang. Kehadiran mereka merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri guna menanyakan perkembangan proses hukum terhadap seorang oknum perwira polisi, AKP Taufik Ismail.

Setahun sebelumnya, Wilson Lalengke bersama Hanjono telah melaporkan AKP Taufik Ismail ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri atas dugaan pelanggaran etik dan tindak pidana. Meski perkara tersebut dikabarkan telah memasuki tahap persidangan kode etik dan disiplin kepolisian, hingga saat ini pihak korban belum menerima kejelasan mengenai hasil serta status hukumnya. Transparansi proses ini menjadi pertaruhan penting bagi reputasi penegakan hukum di tubuh Polri.

Dalam kunjungan tersebut, Wilson Lalengke bermaksud menemui Kapolda Sumsel, Sandi Nugroho, untuk menyampaikan secara langsung aspirasi dan evaluasi terkait dugaan penyimpangan prosedur di lingkungan Polda Sumsel. Namun, menurut staf sekretariat pimpinan, Kapolda beserta jajaran pejabat utama sedang memimpin rapat virtual terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Memanfaatkan waktu tunggu, Wilson melakukan siaran langsung (live) di platform TikTok dari area markas kepolisian untuk membagikan temuan serta mengedukasi publik mengenai kondisi penegakan hukum yang sedang dikawalnya.

Penyelesaian kasus ini membawa refleksi mendalam jika ditarik ke dalam pemikiran filosofis dunia dan nilai-nilai luhur bangsa. Filsuf Romawi, Marcus Tullius Cicero, pernah menyatakan sub lege libertas, kebebasan dan keadilan nyata hanya dapat terwujud jika hukum ditegakkan di atas semua orang, termasuk para pembentuk dan penegaknya. Ketika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara akan runtuh. Immanuel Kant melalui imperative kategorisnya juga menekankan bahwa keadilan adalah kewajiban moral mutlak yang tidak boleh dikompromikan demi kepentingan institusional semata.

Dalam konteks keindonesiaan, penanganan perkara ini menguji penghayatan terhadap Pancasila. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut perlindungan hak-hak korban seperti Hanjono Susanto agar mendapatkan rasa aman dan kepastian hukum yang bermartabat. Sementara itu, Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa tidak boleh ada hak istimewa atau impunitas bagi oknum aparat yang melanggar aturan. Hukum harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan peneduh bagi oknum yang menyalahgunakan kewenangan.

Pengawalan aktif oleh organisasi pers seperti PPWI menjadi pengingat bahwa partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi adalah pilar utama dalam menjaga marwah institusi kepolisian agar tetap selaras dengan cita-cita reformasi dan nilai pancasilais. (TIM/Red)

Link live-streaming di Youtube: https://youtu.be/fGsSeKfJIy8
Link live steraming di Facebook: https://www.facebook.com/reel/1377872754324229

” Danyonzipur 1 Padel Cup “, Ajang Pererat Silaturahmi dan Membangun Kebersamaan

0

Warta.in Medan – Sebanyak 64 pasangan pria wanita mengikuti kejuaraan “Danyonzipur 1 Padel Cup”,Sabtu 29 Agustus-Minggu 30 Agustus 2026,bertempat di Roemah Padel Jalan T. Amir Hamzah – Medan.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-81 RI ini turut dihadiri Wakapolda Sumut Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak, Kaotmilti 1 Medan Brigjen TNI Dr.Anton M Tambunan.S.H.,M.H,Dandim 0204/Deli Serdang Letkol Inf Wahidin Sobar S.sos, M.Sc, Pabandya Dik Spersdam I/BB Letkol Inf Tegar Wisnu Atmojo,Dokter Irwanto SPOG,Ketua HIPMI Sumut Dian Iskandar Nst,Ketua HIPMI Medan Bapak Rial,Ketua HIPMI Padel , M.Aditya Iskandar,Bapak Daniel Wijaya,Bapak Kho Heriyanto,dan
bapak Santo.

Danyonzipur 1/DD Letkol Czi Andri Prasetyo Wibowo.S.hub.,Int ,dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan olahraga seperti ini bukan hanya bertujuan untuk mencari siapa yang menjadi juara, tetapi lebih dari itu, untuk mempererat tali silaturahmi, membangun kebersamaan, menjaga kesehatan dan kebugaran, serta menumbuhkan semangat sportivitas di antara kita.

“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti pertandingan dengan penuh semangat, menjunjung tinggi fair play, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, serta tetap menjaga rasa persaudaraan. Menang dan kalah merupakan hal yang biasa dalam sebuah pertandingan, tetapi menjaga kehormatan, kekompakan, dan sportivitas adalah kemenangan yang sesungguhnya, “sebut Danyon .

Jadikan kegiatan ini sebagai ajang untuk bersilaturahmi dan memperkuat kebersamaan. Jangan hanya mengejar kemenangan, tetapi nikmati setiap proses pertandingan, berikan kemampuan terbaik, dan tunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui semangat pantang menyerah, kebersamaan, dan sportivitas.

“Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat bertanding. Tampilkan permainan terbaik, tetap junjung tinggi sportivitas, dan yang terpenting, jaga keamanan serta kesehatan selama kegiatan berlangsung,”tutup Danyon. (RN)

Penyon Zipur 1/DD

Jembatan Gantung Rampa Julu Direhab, TNI AD Bantu Pulihkan Akses Warga

0

Warta.in Padang Lawas Utara – TNI AD melalui Kodim 0212/TS mulai melaksanakan perehapan Jembatan Gantung di Desa Rampa Julu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Senin (31/8/2026). Perehapan dilakukan mengingat kondisi jembatan yang sudah tidak layak sehingga perlu diperbaiki untuk mendukung keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Pada tahap awal, personel Kodim 0212/TS bersama masyarakat melaksanakan gotong royong membersihkan area di sekitar Jembatan Gantung. Pembersihan tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum pekerjaan perehapan jembatan dilaksanakan lebih lanjut.

Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga Desa Rampa Julu dan masyarakat di wilayah sekitarnya. Secara administratif, Desa Rampa Julu berbatasan langsung dan terhubung dengan Desa Rampa Jae serta desa-desa di sekitarnya, termasuk Desa Napa Gadung Laut dan Desa Sigimbal, sehingga keberadaan jembatan yang layak menjadi penting dalam menunjang aktivitas masyarakat.

Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy, S.I.P., M.Han., mengatakan perehapan Jembatan Gantung Rampa Julu merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu meningkatkan akses dan keselamatan masyarakat. Menurutnya, perbaikan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga, sekaligus menjadi bagian dari upaya TNI AD menindaklanjuti inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat, khususnya di wilayah yang membutuhkan.

Perehapan Jembatan Gantung Desa Rampa Julu saat ini masih dalam tahap awal dengan progres pekerjaan 0 persen. Kegiatan berjalan aman dan lancar dengan melibatkan personel Kodim 0212/TS bersama masyarakat setempat. Pekerjaan selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap hingga jembatan kembali dalam kondisi yang lebih layak dan dapat mendukung aktivitas warga. (RN)

Sumber: Pendam I/BB

Jembatan Gantung Rampa Juli Direhab, TNI AD Bantu Pulihkan Akses Warga

0

Warta.in Padang Lawas Utara – TNI AD melalui Kodim 0212/TS mulai melaksanakan perehapan Jembatan Gantung di Desa Rampa Julu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Senin (31/8/2026). Perehapan dilakukan mengingat kondisi jembatan yang sudah tidak layak sehingga perlu diperbaiki untuk mendukung keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Pada tahap awal, personel Kodim 0212/TS bersama masyarakat melaksanakan gotong royong membersihkan area di sekitar Jembatan Gantung. Pembersihan tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum pekerjaan perehapan jembatan dilaksanakan lebih lanjut.

Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga Desa Rampa Julu dan masyarakat di wilayah sekitarnya. Secara administratif, Desa Rampa Julu berbatasan langsung dan terhubung dengan Desa Rampa Jae serta desa-desa di sekitarnya, termasuk Desa Napa Gadung Laut dan Desa Sigimbal, sehingga keberadaan jembatan yang layak menjadi penting dalam menunjang aktivitas masyarakat.

Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy, S.I.P., M.Han., mengatakan perehapan Jembatan Gantung Rampa Julu merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu meningkatkan akses dan keselamatan masyarakat. Menurutnya, perbaikan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga, sekaligus menjadi bagian dari upaya TNI AD menindaklanjuti inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat, khususnya di wilayah yang membutuhkan.

Perehapan Jembatan Gantung Desa Rampa Julu saat ini masih dalam tahap awal dengan progres pekerjaan 0 persen. Kegiatan berjalan aman dan lancar dengan melibatkan personel Kodim 0212/TS bersama masyarakat setempat. Pekerjaan selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap hingga jembatan kembali dalam kondisi yang lebih layak dan dapat mendukung aktivitas warga. (RN)

Sumber: Pendam I/BB

Sekdisdik kabupaten sukabumi soroti pemberitaan intimidasi SDN 2 sukaraja,jadilah Mitra Yang baik

0

 

 

 

Dugaan Tindakan: Oknum diduga melakukan intimidasi, pengancaman, atau pemerasan terkait penagihan biaya langganan koran yang belum cair, hingga mengamuk di depan siswa.

Sikap PGRI & Tim Hukum: Menolak opsi restorative justice (damai), meminta proses hukum berlanjut hingga ke pengadilan (meja hijau) untuk efek jera dan perlindungan martabat guru.

Status Terduga Pelaku: Diklaim telah dilaporkan dan diamankan di Polsek Sukaraja.

Informasi yang Masih Perlu Dikonfirmasi (Sisi Terduga Pelaku & Polisi)Klarifikasi Terduga Pelaku: Pernyataan atau pembelaan dari pihak oknum yang bersangkutan terkait kronologi kejadian di lokasi, alasan penagihan, serta tuduhan pengancaman/pemerasan yang dialamatkan padanya.

Keterangan Resmi Kepolisian (Polsek Sukaraja/Polres Sukabumi):

Status hukum oknum tersebut (apakah masih saksi, terlapor, atau sudah ditetapkan sebagai tersangka).

Pasal yang disangkakan dan hasil pemeriksaan awal.

Respon kepolisian terkait permintaan penolakan restorative jus
PGRI Jabar Tuntut Kasus Intimidasi Kepala SDN 2 Sukaraja Lanjut ke Pengadilan, Polisi Lakukan Pemeriksaan

SUKABUMI — PGRI Jawa Barat bersama Tim Hukum Jabar Istimewa menegaskan menolak opsi restorative justice terkait dugaan intimidasi yang dialami Kepala SDN 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Kasus yang dipicu polemik penagihan langganan koran ini dituntut untuk dikawal hingga proses peradilan.

Wakil Ketua V PGRI Jabar, Yayan Taryana, menyatakan bahwa tindakan tegas diperlukan demi menjamin kenyamanan belajar siswa dan melindungi profesi guru. Pihak tim hukum juga mengimbau agar tenaga pendidik tidak takut melapor jika menghadapi ancaman serupa.

Di sisi lain, hingga saat ini pihak Polsek Sukaraja masih melakukan pemeriksaan mendalam terkait laporan tersebut untuk memastikan duduk perkara dan status hukum pihak terlapor. (Pihak terduga pelaku/kuasa hukumnya hingga berita ini diturunkan masih dalam konfirmasi untuk memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang disangkakan).

Sekdisdik kabupaten sukabumi berharap agar setiap proses ini tetap berjalan sesuai alur namun Dalam hal ini agar Kita terus melakukan kontrol namun harus sesuai dengan aturan Yang Di tentukan ,Karna saya cinta Dan saya selalu percaya bahwa Kita adalah bagian Dan Mitra Yang baik
Demi memajukan pendidikan Di kabupaten sukabumi., tandasnya (Alfi yonimar)

HARGANAS KE 33, BUPATI TEGASKAN KELUARGA ADALAH FONDASI UTAMA MEMBANGUN SUMBERDAYA MANUSIA

0

Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan, keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Di mana, SDM ini merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah.

“Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk memperkuat pembangunan yang bukan hanya fisik semata, namun pada pembangunan SDM. Membangun SDM itu, dimulai dari keluarga,” ujarnya dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-33 Tahun 2026 di Tempat Wisata Cinumpang Kecamatan Kadudampit, Minggu, 30 Agustus 2026.

Apalagi dalam membangun SDM yang unggul harus didukung empat pilar keluarga berkualitas. Hal itu seperti keluarga sehat, cerdas, sejahtera, serta harmonis dan berakhlak. Dalam perwujudan hal tersebut, tentu saja memerlukan sinergitas dan kolaborasi semua pihak.

“Dalam upaya mendukung dan menyukseskannya, memerlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak,”ucapnya.

Di momen tersebut juga, bupati mengapresiasi Peringatan Harganas dengan berbagai program lainnya. Hal itu menjadi bagian penting dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

“Semua itu demi terwujudnya generasi emas dan zero new stunting,” ungkapnya.

Hal senada pun disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Dadi Ahmad Roswandi. Menurutnya, keluarga memperkuat tiga pilar utama. Hal itu seperti kesehatan, pendidikan, dan, ketahanan mental.

“Keluarga merupakan hulu dari segala kebijakan publik dan menentukan arah pembangunan nasional,” bebernya.

Maka dari itu, dirinya mengajak orangtua agar hadir secara fisik dan kedekatan emosional. Baik seorang ibu maupun ayah.

“Perbaikan kualitas SDM mustahil terwujud jika hanya bentuk kasih dari ibu. Saya berpesan kepada ayah untuk turut hadir secara fisik dan kedekatan emosional. Jangan jadi fatherless,” tegasnya

Sementara itu, Kepala DPPKB Kabupaten Sukabumi Eka Nandang Nugraha mengatakan, berbagai kegiatan dilaksanakan di rangkaian Harganas. Hal itu dimulai dari pelayanan KB gratis, donor darah, hingga peresmian enam gedung UPT.

“Ini semua menjadi hal penting. Apalagi kesehatan gizi, pendidikan,dan ketahanan keluarga harus berjalan bersama,” bebernya,

Terlebih dari semua itu, dirinya memberikan dua pesan penting. Hal itu ialah keluarga dan kolaborasi..

“Keluarga merupakan pusat pembangunan. Keluarga memulai pembangunan manusia dan kolaborasi merupakan kekuatan dalam terwujud semua hal, termasuk kesejahteraan,” pungkasnya,Sumber berita Facebook pemkab sukabumi (Alfi yonimar)

30 Tahun Menanti, Sesaot Menuju Kepastian Pengelolaan Hutan

0

30 Tahun Menanti, Sesaot Menuju Kepastian Pengelolaan Hutan

Warta.in
Lombok Barat,NTB — Setelah menunggu hampir tiga dekade, masyarakat di sekitar Hutan Sesaot kini melihat peluang baru untuk memperoleh kepastian pengelolaan kawasan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Pemerintah Provinsi NTB tengah memproses penataan status sebagian kawasan sekaligus menyiapkan tata kelola yang mempertemukan kepentingan kesejahteraan masyarakat dengan kelestarian hutan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal datang langsung menemui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) kawasan Sesaot, Selasa (1/9/2026), untuk mendengar aspirasi masyarakat sekaligus melihat kondisi pengelolaan hutan di lapangan. Gubernur didampingi Ketua TP PKK NTB Sinta Agathia M. Iqbal.

Untuk mencapai lokasi pertemuan, Gubernur bersama rombongan berjalan kaki sekitar 15 kilometer dari kawasan Wisata Pemandian Sesaot melalui jalan setapak dengan medan terjal, menanjak dan licin. Di tengah perjalanan, Gubernur Miq Iqbal dan Ketua TP PKK NTB Sinta Agathia bahkan sempat terpeleset akibat licinnya medan. Namun, keduanya tetap melanjutkan perjalanan hingga tiba di lokasi pertemuan dengan masyarakat dan Gapoktan.

Dalam pertemuan dengan para petani, Miq Iqbal menjelaskan bahwa Pemprov NTB sedang memproses perubahan status sebagian kawasan dari hutan konservasi menjadi hutan lindung di bagian bawah, dengan luas sekitar 3.000 hektare yang mengitari tiga desa.

Menurut Miq Iqbal, proses tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat yang telah mengelola lahan melalui Gapoktan, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kawasan hutan yang harus tetap dijaga.

“Artinya, dengan proses ini berjalan, hutan yang sudah dikonversi dan diizinkan digarap oleh teman-teman Gapoktan menjadi wilayah pertahanan untuk mempertahankan zona merah agar tidak boleh disentuh sama sekali,” tegas Miq Iqbal.

Karena itu, Gubernur meminta pemerintah desa, Gapoktan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menyusun kesepakatan bersama melalui Awik-Awik. Aturan adat tersebut akan menjadi bagian penting dalam mengatur batas kawasan, tata cara pemanfaatan, sekaligus kewajiban masyarakat menjaga hutan.

Menurut Gubernur, kepastian pengelolaan tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan membuka kawasan. Sebaliknya, masyarakat yang memperoleh ruang untuk mengelola harus menjadi bagian terdepan dalam menjaga kawasan yang tidak boleh disentuh.

Kepala Desa Sesaot Muliadi, mewakili masyarakat tiga desa lingkar hutan, menyambut baik perhatian langsung Gubernur. Ia mengatakan kepastian pengelolaan hutan merupakan harapan yang telah dinantikan masyarakat selama 40 tahun.

“Bagi kami ini luar biasa. Penantian masyarakat selama 40 tahun akhirnya mendapat sinyal positif dan perhatian langsung dari Pak Gubernur. Hutan ini adalah urat nadi kehidupan warga kami di tiga desa,” ujarnya.

Menurut Muliadi, hasil pengelolaan hutan turut menopang kehidupan keluarga, termasuk membiayai pendidikan anak-anak. Karena itu, masyarakat memiliki kepentingan langsung untuk menjaga kawasan agar tetap memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Ia memastikan pemerintah desa bersama Gapoktan dan KPH siap duduk bersama menyusun dan memfinalisasi Awik-Awik. Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi pijakan bersama untuk menjaga zona perlindungan sekaligus memastikan pemanfaatan kawasan berjalan sesuai ketentuan.

Bagi Pemprov NTB, pendekatan Sesaot diarahkan untuk membangun hubungan baru antara masyarakat dan hutan: masyarakat memperoleh kepastian untuk mengelola, sementara hutan mendapatkan penjaga dari masyarakat yang hidup paling dekat dengannya.

Sesaot tidak sedang mencari pilihan antara hutan dan kesejahteraan. Yang sedang dibangun adalah tata kelola yang membuat masyarakat dapat hidup dari hutan tanpa merusaknya, dan hutan tetap lestari karena masyarakat memiliki kepastian sekaligus tanggung jawab untuk menjaganya.(sr/dkisntb)