Bumiwangi, Rabu, 14 Januari 2026. Warta In. Air Bandung Timur (ABT), diwakili BESPINDO, dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga, tanam pipa air minum via desa Bumiwangi. Sosialisasi SPAM dilaksanakan pada Rabu, 14 Januari 2026 di Aula Desa Bumiwangi, dihadiri, Lukmanul Hakim, S.Ag. Kades Bumiwangi, Ketua BPD, warga masyarakat yang wilayahnya di tanam pipa PDAM. Sementara pihak PDAM diwakili BESPINDO.
Wilayah kami di tanam pipa PDAM, wajar kami berharap kontribusi CSR dari Air Bandung Timur, pinta Anti, sapaan akrab Kades Bumiwangi.
Kontribusi tanam pipa, kami berharap pemberdayaan warga yang di tanam pipa PDAM,
Silahkan bagi tenaga pengatur lalu lintas, tenaga gali pipa, tenaga angkut tanah galian, silahkan di koordinir RW yang ditanam pipa PDAM, jelas Arif, pengawas penanaman pipa PDAM.
Bagi warga yang terdampak penanaman pipa PDAM, akan diberikan uang kadeudeuh, tambah Arif.
Di lain sisi, ada masukan dari peserta, bahwa kalau kita membayar PDAM via Alfamart tanggal 14, biasanya pelanggan tak bisa transaksi, karena akses pembayaran terblok, tagihan tidak muncul. Atas pertanyaan tersebut, akan kami sampaikan ke pihak IT PDAM, jelas Arif, menutup sosialisasi SPAM.
Warta In. Biro Bandung. Ibnu S SH CSS ALC SIP CIJ CPW.
<img src="http://warta.in/wp-content/uploads/2026/01/IMG_20260114_143224-300×169.
jpg” alt=”” width=”300″ height=”169″ class=”alignnone size-medium wp-image-157211″ />
SPAM AIR BANDUNG TIMUR (ABT) OLEH BESPINDO TANAM PIPA VIA DESA BUMIWANGI
Gelar Rapat Musyawarah, Acara Penetapan APBDes 2026 Tanah Abang Selatan Kec. Tanah Abang (PALI)
Sumatra Selatan (PALI)
Warta.in
PALI – Pemerintah desa Tanah Abang Selatan, kecamatan Tanah Abang kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Melakukan giat Musyawarah penetapan APBDes dan Penetapan KPM BLT DD tahun anggaran 2026, acara ini berlangsung dimulai Pukul 09:51 sampai dengan selesai bertempat di kantor kepala desa Tanah Abang Selatan pada hari Rabu 14 Januari 2026
Tampak hadir di Musywarah penetapan APBDes dan Penetapan KPM BLT DD desa Tanah Abang Selatan ini, Dadang Aftriandy SH Camat kecamatan Tanah Abang, kepala desa Tanah Abang Selatan, Ahmad Sartono CM. Toni Candra (PLD) kecamatan Tanah Abang. Ketua BPD desa Tanah Abang Selatan, Yulisar dan anggotanya, ketua TP PKK Deni Marlina dan anggotanya, Babinsa Koramil 404-03 Pendopo, Sribandono. Babinkamtibmas Polsek Tanah Abang, Asep. LINMAS LPMD, serta perangkat desa yang lainnya dan tokoh masyarakat desa Tanah Abang Selatan.
Acara ini dimulai dengan kata sambutannya kepala desa Tanah Abang Selatan, Ahmad Sartono CM, menyampaikan terimakasih kepada semua tamu undangan yang telah hadir di giat musyawarah APBDes tahun anggaran 2026. Serta Musywarah penetapan penerima manfaat KPM BLT DD, pada hari ini. “katanya
Masih katanya, pada kesempatan ini ia menyampaikan bahwa anggaran desa pada tahun anggaran 2026 ini ada perubahan. Yang sangat jauh. Daripada tahun tahun yang sebelumnya, dengan berkurangnya anggaran dari pusat, otomatis anggaran di desa juga berkurang, pemerintah desa Tanah Abang Selatan akan mengoptimalkan anggaran yang ada di tahun 2026. Seefisiennya. Dengan anggaran yang terbatas ini, Mari kita bekerja sama agar pembangunan desa di tanah abang Selatan ini, tetap berjalan. Menghimbau agar saling bahu-membahu. Membangun desa Tanah Abang Selatan, angaran ini terbatas. Jauh dari kata cukup, “Ungkapnya
Acara ini dilanjutkan dengan kata sambutan dari ketua BPD Yulisar. Mengatakan terimakasih kepada semua peserta musyawarah desa Tanah Abang Selatan yang telah hadir pada hari ini. Pada hari ini ada dua Musywarah yang dilaksanakan yang pertama penetapan APBDes dan yang kedua Penetapan penerima manfaat KPM BLT DD, ia mengharapkan hasil pada Musywarah penetapan BLT pada tahun anggaran 2026 desa Tanah Abang Selatan memang benar benar tepat sasaran. Untuk semua kepala dusun (KADUS) dari data data kepala dusun ini, memang benar benar data data yang tepat sasaran yang valid, untuk calon penerima manfaat KPM BLT DD desa Tanah Abang Selatan, agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Dikarenakan adanya, bantuan BANSOS yang lainnya. Yang diterima oleh calon penerima manfaat KPM BLT DD, “Tukasnya
Acara dibuka secara langsung oleh, Camat kecamatan Tanah Abang Dadang Aftriandy SH, menyampaikan kepada peserta musyawarah. Pembangunan desa dan yang dibeli agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, agar tepat sasaran. Walaupun dana dana desa ada pengurangan, pada tahun anggaran 2026. Pesannya untuk pemerintah desa Tanah Abang Selatan bekerjala dengan baik jangan melenceng dari aturan. Serta harus Bersatu padu untuk membangun desa Tanah Abang Selatan ini, dengan efisiensi anggaran yang ada. Dengan keterbatasan anggaran yang ada pada tahun 2026 ini. Kalau ada penyelewengan di pemerintah desa silahkan laporkan jangan hanya cerita cerita, lampirkan dengan bukti bukti yang ada dengan rieal, agar bisa diproses oleh aparat penegak hukum, Pesanya untuk 17 desa yang ada di kecamatan Tanah Abang. Ia juga mengingatkan untuk perangkat desa Tanah Abang Selatan, bekerjalah dengan tufoksinya masing masing, karena kinerja kamu di awasi aparat penegak hukum, “Tukasnya
Musyawarah penetapan APBDes desa Tanah Abang Selatan dan penetapan manfaat KPM BLT DD anggaran tahun 2026, berlangsung dengan lancar dan akuntabilitas serta tranfransi dengan peserta musywarah. Bentuk demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah desa Tanah Abang Selatan. Penetapan penerima manfaat KPM BLT DD ini, di tahun anggaran 2026 desa Tanah Abang Selatan sebanyak 11 orang. Musyawarah ini diakhiri dengan penandatanganan hasil musyawarah serta Potoh bersama.
Dugaan penyelewengan Dana Desa Kembali Mencuat Di Kab.PALI Desa Raja Jaya Kec.Penukal
SUMATERA SELATAN (PALI)
Warta.in
Dugaan penyelewengan Dana Desa kembali mencuat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Kali ini, sorotan tertuju pada Pemerintah Desa Raja Jaya, Kecamatan Penukal, yang diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024 dan 2025.
Ketua Harimau Sumatera Bersatu (HSB), Epriad, secara tegas meminta BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi, aparat penegak hukum (APH), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) untuk melakukan audit ulang secara menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Raja Jaya.
“Kami mendesak dilakukan audit menyeluruh dan independen. Ada banyak kejanggalan dalam realisasi anggaran Dana Desa Raja Jaya yang patut dicurigai,” tegas Epriad, Sabtu (10/01/2026).
Dana Desa Diduga Tidak Dikelola Transparan
Dana Desa yang bersumber dari APBN sejatinya dialokasikan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan. Namun, berdasarkan data dan penelusuran yang dihimpun, sejumlah kegiatan di Desa Raja Jaya diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Pengelolaan Dana Desa tersebut diduga tidak transparan, tidak sesuai dengan perencanaan desa, serta berpotensi melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa.
Kondisi ini menguatkan dugaan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2024–2025.
Adapun rincian nya sebagai berikut :Pagu anggaran dana desa (DD) desa Raja Jaya, kecamatan Penukal kabupaten PALI tahun 2024 Detail data penyaluran Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 92.615.300, diduga di kerjakan asal jadi.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Rp 35.615.750, diduga di kerjakan asal jadi. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa Rp 53.463.500, diduga tidak transparan dan di kerjakan asal jadi
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) Rp 207.551.800, diduga tidak transparan dan di kerjakan asal.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) Rp 167.880.800, diduga tidak transparan dan di kerjakan asal jadi.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) Rp 19.125.000
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 7.505.400
Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) Rp 178.789.400, diduga tidak transparan dan terindikasi kecurangan.
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 9.000.000
Keadaan Mendesak Rp 122.400.000, diduga tidak transparan.
Pagu anggaran dana desa (DD) desa Raja Jaya kecamatan Penukal kabupaten PALI tahun 2025.Detail data penyaluran Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 3.228.000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa Rp 112.000.000, diduga tidak transparan
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 16.004.650. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa Rp 71.171.850, diduga di kerjakan asal jadi
Pemeliharaan Jembatan Milik Desa Rp 101.677.850, diduga tidak di kerjakan asal jadi
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 2.756.000
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 2.100.000
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp 31.440.250, diduga tida
Dari hasil pemantauan kami di lapangan dengan melakukan pengamatan secara visual, pendokumentasian dalam bentuk foto dan video serta wawancara dengan beberapa Narasumber, maka sesuai Tupoksi kami sebagai masyarakat, menduga banyak terdapat kecurangan dalam pengelolaan Dana tersebut.
Seperti yang di katakan ketua harimau Sumatera Bersatu HSB Epriadi ,saat di bincangi Awak media ini, Sabtu (10/01/2026), ia menekankan dan menyayangkan atas tindakan kecurangan yang di lakukan oleh oknum Kepala Desa Raja Jaya yang kurang transparansi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) sehingga terindikasi Tindak Pidana Korupsi.
“Kami sangat menyayangkan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dan pengalokasian Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024-2025,” ungkapnya.
Realisasi dipertanyakanKepala Desa Bungkam, Publik Bertanya Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Raja Jaya belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan media tidak mendapatkan tanggapan, sikap yang justru memperkuat kecurigaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
Dalam prinsip pemerintahan yang bersih dan terbuka, pejabat publik wajib memberikan penjelasan atas setiap dugaan penyimpangan. Sikap bungkam justru menimbulkan kesan adanya sesuatu yang disembunyikan.
Desakan Audit dan Penegakan Hukum
Jika dugaan ini tidak segera ditindaklanjuti, praktik pengelolaan Dana Desa di PALI dikhawatirkan menjadi preseden buruk, merugikan masyarakat desa, dan mencederai kepercayaan publik.
Oleh karena itu, Ketua Harimau Sumatera Bersatu mendesak BPK, Inspektorat, BPKP, LKPP, hingga aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif dan penelusuran hukum atas seluruh penggunaan Dana Desa Raja Jaya tahun anggaran 2024–2025.
“Jika dugaan ini tidak segera ditindaklanjuti, praktik pengelolaan Dana Desa di PALI dikhawatirkan menjadi preseden buruk, merugikan masyarakat desa, dan mencederai kepercayaan publik terhadap program Dana Desa,”katanya.
Proyek Miliaran di PALI Diduga Dimonopoli, Dinas Perikanan
Dugaan praktik pengaturan dan penguasaan proyek dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, pada tahun anggaran 2025 kian menguat dan menuai sorotan publik.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun media ini, CV Kita Lestari tercatat memenangkan sedikitnya 36 paket pengadaan di Dinas Perikanan PALI hanya dalam kurun waktu satu tahun. Total nilai anggaran dari puluhan paket tersebut mencapai miliaran rupiah.
Dominasi satu perusahaan dalam jumlah paket yang begitu besar menimbulkan kecurigaan serius adanya praktik tidak sehat dalam proses pengadaan. Kondisi ini mengarah pada dugaan kuat terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta indikasi adanya pengondisian sistem yang sengaja membuka ruang hanya bagi pihak tertentu.
Situasi ini jelas mencederai asas keadilan dan berpotensi menyingkirkan perusahaan lain yang secara sah ingin mengikuti proses lelang maupun pengadaan langsung. Praktik semacam ini tidak hanya merusak iklim usaha, tetapi juga dapat berpotensi merugikan keuangan daerah.
Selain itu jika dalam proses pengadaan berjalan sesuai aturan, mustahil satu perusahaan dapat mendominasi puluhan paket tanpa adanya evaluasi yang ketat dan berlapis. Fakta ini justru menimbulkan kesan bahwa mekanisme pengawasan di Dinas Perikanan diduga hanya formalitas di atas kertas.
Selain itu, dominasi proyek oleh satu perusahaan berpotensi menurunkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, dan minimnya kompetisi sehat membuat proses pengadaan kehilangan esensi efisiensi dan efektivitas, sehingga dapat penerima manfaat akhir menjadi pihak yang paling dirugikan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten PALI memilih bungkam. Upaya konfirmasi yang dilakukan media tidak mendapatkan respons apa pun, sikap yang justru semakin memperkuat kecurigaan publik dan menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran di instansi tersebut.
Dalam prinsip pemerintahan yang bersih dan terbuka, pejabat publik seharusnya wajib memberikan klarifikasi atas setiap konfirmasi dari wartawan dan dugaan penyimpangan, karena bungkamnya pejabat justru menciptakan kesan adanya sesuatu yang disembunyikan dan memperkuat persepsi negatif di tengah publik.
Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penjelasan dan penelusuran mendalam, maka praktik pengadaan di Kabupaten PALI dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk, di mana proyek-proyek pemerintah dikuasai oleh kelompok tertentu, sementara pelaku usaha lain hanya menjadi penonton.
Oleh karena itu, sudah seharusnya sepatutnya BPK, Inspektorat, LKPP, hingga aparat penegak hukum melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh paket pengadaan di Dinas Perikanan PALI tahun anggaran 2025.
MENGENANG MANGGA ALBINUS SIMARMATA/VOORZITER KETUM 1 PUNGUAN SIMARMATA se INDONESIA
Samosir, Dikutip dari buku Torsa Torsa Ompu Simataraja, Tarombo Ompu Simataraja, Torsa Torsa Paradaton (Tahun 2006) karya OH Simarmata SH Ketua Umum ke 3 Pengurus Pusat Punguan Simarmata & Boruna se Indonesia, bahwa Mangga Albinus Simarmata gelar Voorziter memulai impiannya di tahun 1972 agar terbentuk Punguan marga Simarmata se Indonesia dan dibangunnya Tugu Pemersatu marga Simarmata. Dimulai dengan cara berdiskusi dengan tokoh tokoh Simarmata di Jakarta dan juga mengirimkan surat antara lain kepada St T Kusman Simarmata, yang waktu itu sebagai Ketua Pelaksana Punguan Simarmata & Boruna di Kota Medan dan sekitarnya (Periode 1972-1973). Punguan Simarmata ini sudah ada sejak tahun 1961
Pada Minggu 28/1/1973 bertempat di Jl Purwo No 6 Medan diresmikanlah Punguan Simarmata & Boruna se Indonesia merangkap Panitia Pembangunan Tugu Ompu Simataraja, sebagai Ketua Umum adalah Mangga Albinus Simarmata gelar Voorziter
Pada tahun 1972-1975, bapak saya OH Simarmata SH bertugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, kami tinggal di Jl Sei Babalan Medan. Opung saya itu perawakannya kecil, kurus, kulitnya gelap, pendiam, tinggalnya di Binjai. Kalau datang kerumah, duduk mencatat catat. Begitu juga waktu bapak saya tugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli (1975-1981), jika datang ke rumah, opung Voorziter itu jarang bicara ke kami cucu cucunya, yang terekam di memori saya hanyalah beliau selalu mencatat. Tidak tahu apa yang dicatatnya. Jika sudah selesai mencatat, opung akan berbicara dengan bapak saya, lalu pulang. Barulah sekarang saya paham, apa yang dicatat opung saya itu setiap kali datang ke rumah. Ternyata sebagai Ketua Umum Pertama Punguan Simarmata & Boruna se Indonesia (1973-1986) merangkap Ketua Panitia Pembangunan Tugu Pemersatu Marga Simarmata, banyak hal yang harus diurusnya sehingga harus dicatat baru didiskusikannya
Walaupun tidak berpendidikan tinggi, hanya sebatas bisa membaca dan menulis, karena lahir dari keluarga yang hidup miskin di Alngit Kenegerian Lumban Suhi suhi, tidaklah membuat opung Voorziter kecil hati. Impian besarnya agar ada Punguan Simarmata se Indonesia telah terwujud. Harapannya agar ada Tugu pemersatu marga Simarmata, kini sudah ada di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, ungkap Dr drh Rotua Wendeilyna Simarmata MSi, CMed yang biasa disapa Wendy
Tak ada warisan tanah dari opung Voorzitter di kampung Alngit ini, hanya ada 4 sawah yang merupakan warisan dari Opung Badoat Simarmata (kakeknya Opung Voorziter), namun opung Voorziter mewariskan jiwa kepemimpinan dan senang berorganisasi ke kami kami keturunannya. Dan yang terutama kami harus menempuh pendidikan tinggi. Untuk menyelesaikan pendidikan bapak saya di Fakultas Hukum USU, opung Voorziter rela berkorban dengan menjual rumahnya yang ada di Lumban Bona Bona Alngit kepada tulangnya marga Sihotang di Janji Marapot.
Cucu cucu Opung Voorziter berjumlah 17 orang. Ada 3 yang bergelar Doktor (S3) ada 2 yang bergelar Master (S2), anak perempuan namboru saya Mora Sitohang, dokter super specialis syaraf otak. Bahkan ponakan saya pahompu panggoaran Ir Reiner Parlindungan Simarmata MSc, lulusan S2 dari Belanda dan kini tinggal di Belanda. Ponakan saya yang lain, Samuel Simarmata SH LLM lulusan S2 dari Inggris. Rupanya inilah dampak dari punya kakek yang suka menulis mencatat, sedikit berbicara, namun menggunakan daya pikir secara optimal, telah menurunkan generasi berikutnya yang juga memaksimalkan otaknya. Saya bangga menjadi cucu Ketua Umum Pertama Punguan Simarmata se Indonesia dan juga yang menjadi pemakasa pembangunan Tugu Pemesatu marga Simarmata dan sudah terbangun Tugu Simarmata di Desa Simarmata. Saya berharap pada Musyawarah Besar Punguan Simarmata yang akan dilaksanakan pertengahan tahun ini agar terpilih Ketua Umum punguan Simarmata yang juga visioner seperti opung saya Voorziter, mampu mempersatukan semua keturunan Simarmata se Indonesia, mampu berkarya untuk sesama, demikian Wendy mengakhiri percakapan ini (red)
Aktivis Lambar Ajak Masyarakat Awasi Pembangunan Dinas PUPR Siap Lakukn Perbaikn Jalan Kehidupan
Lampung barat – menanggapi kerusakan dini yang terjadi pada jalan kehidupan lingkungan seranggas, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR kabupaten Lampung Barat, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi tersebut.
Untuk saat ini, upaya yang akan dilakukan dinas adalah perbaikan, karena posisi proyek masih dalam masa pemeliharaan. Perbaikan akan segera dijalankan guna mengembalikan kondisi jalan. Sebagai tindakan terhadap kontraktor, ia menjelaskan bahwa karena ruas jalan masih dalam masa pemeliharaan, sementara ini akan diberikan berupa sanksi berupa kewajiban melakukan perbaikan.
Setelah mendengar tanggapan tersebut, Dedi, Aktivis Lambar yang mewakili tim, menyampaikan apresiasi atas tindakan tegas yang akan diambil oleh pihak dinas.
“Kami sangat menghargai sikap terbuka dan langkah konkret yang dikatakan oleh Kabid Tata Ruang. Tindakan untuk segera melakukan perbaikan,”yang menjadi pilihan utama karena proyek masih dalam waktu pemeliharaan.” Serta komitmen untuk melakukan pemeriksaan lapangan menunjukan bahwa pihak dinas tidak mengabaikan keluhan masyarakat,”ujar Dedi
Ia menambahkan bahwa Apresiasi diberikan karena pihak dinas tidak hanya memberikan janji verbal, melainkan juga menetapkan langkah yang jelas, termasuk sanksi perbaikan bagi kontraktor dan pemantauan yang lebih ketat kedepannya.
“Kami berharap langkah ini menjadi contoh bagi penanganan proyek infrastruktur lainnya di Lampung barat, sehingga setiap pembangunan yang menggunakan anggaran publik benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat,”jelas Dedi.
Terkait jika ada pelanggaran dalam proses pengerjaan, Dedi dan tim aktivis Lambar menegaskan bahwa itu adalah ranah aparat penegak hukum .” Oleh karena itu, kita tunggu dan lihat saja langkah apa yang akan diambil oleh pihak penegak hukum. Kami sepenuhnya hanya bisa mendukung, tegas Dedi aktivis Lambar.
Tim aktivis Lambar juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi semua bentuk pembangunan di Lampung barat, jangan ragu untuk menyuarakan kebenaran jika ada informasi mengenai pembangunan yang dianggap tidak sesuai. Dari pihak tim aktivis Lambar, siap untuk mengawal informasi yang diterima ke pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti dengan tepat.
(Tim)
Gubernur Andra Soni Terima Kunjungan Legenda Tenis Meja Indonesia di Serang
Wartain Banten | Pemerintahan | 14 Januari 2026 — Gubernur Banten Andra Soniaaaa menerima kunjungan kehormatan dua legenda tenis meja Indonesia, Ling Ling Agustin dan Evi Sumendap, di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (13/1/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari apresiasi pemerintah terhadap atlet berprestasi, pengelolaan keuangan atlet di masa tua, hingga pengembangan prestasi olahraga di Provinsi Banten.
Ling Ling Agustin dan Evi Sumendap merupakan atlet nasional yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, di antaranya pada ajang SEA Games 1980 dan Olimpiade Barcelona 1992. Kehadiran keduanya disambut hangat oleh Gubernur Andra Soni yang mengaku bangga dapat bertemu langsung dengan para legenda olahraga nasional.
“Alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan kunjungan kehormatan dari idola saya. Mereka adalah legenda olahraga Indonesia, seorang Olimpian yang pernah bertanding membawa nama bangsa,” ungkap Gubernur Andra Soni..
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Andra Soni menyampaikan bahwa kedua legenda tenis meja itu membawa kabar baik terkait perhatian pemerintah pusat kepada atlet berprestasi. Ling Ling Agustin dan Evi Sumendap menginformasikan adanya program penghargaan berupa rumah bagi atlet berprestasi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Hunian tersebut diketahui berlokasi di wilayah Kasemen, Kota Serang.
Selain membahas apresiasi dari pemerintah, diskusi juga menyoroti pentingnya literasi dan manajemen keuangan bagi para atlet. Menurut Andra Soni, pengelolaan keuangan yang baik menjadi faktor penting agar prestasi yang diraih atlet pada masa produktif dapat memberikan manfaat jangka panjang.
“Kami berdiskusi tentang bagaimana atlet mengelola keuangannya. Tujuannya agar prestasi yang diraih saat masa produktif dapat dikelola dengan baik, sehingga tetap bermanfaat dan menjamin kesejahteraan di masa tua,” jelas Andra Soni.
Gubernur Andra Soni menyambut baik niat Ling Ling Agustin dan Evi Sumendap untuk berkontribusi dalam pembinaan tenis meja di Banten. Ia menilai keberadaan para atlet dan mantan atlet nasional yang menetap di Banten merupakan modal sosial penting yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengembangan dan prestasi olahraga daerah.
“Banyak mantan atlet tinggal di daerah Banten. Selain Ling Ling dan Evi, ada Ismu. Kemudian di cabang bulu tangkis ada Candra Wijaya, Tontowi Ahmad, dan Hendra Setiawan,” tambahnya.
Ling Ling Agustin menyatakan dukungannya terhadap visi Gubernur Andra Soni dalam membangun olahraga Banten yang menitikberatkan pada penguatan SDM, termasuk mental sportivitas dan keadilan, serta mendukung kesiapan Provinsi Banten untuk menjadi tuan rumah PON di masa mendatang.
“Insya Allah, kita semua para legenda olahraga yang tinggal di Banten mendukung keinginan Pak Gubernur,” ujar Ling Ling
Kepala Dispora Banten Ahmad Syaukani menyatakan kehadiran Ling Ling Agustin dan Evi Sumendap menjadi motivasi baru bagi peningkatan prestasi olahraga daerah. Ia menegaskan keduanya siap berkontribusi melalui tenaga dan pengalaman, serta Dispora akan menindaklanjuti dengan agenda silaturahmi untuk membangun sinergi pembinaan olahraga di Banten.(WartainBanten)
Peringati HAB ke-80 Kemenag, Wagub Banten Ajak Rawat Keberagaman Demi Persatuan
Wartain Banten | Pemerintahan | 14 Januari 2026 — Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat keberagaman sebagai kekuatan utama dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Doa Lintas Agama dalam rangka Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Selasa (13/1/2026).
a`
Wagub Dimyati menegaskan bahwa toleransi antarumat beragama merupakan fondasi penting dalam memperkokoh persatuan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, keberagaman keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan yang harus dijaga dan dirawat bersama.
“Perbedaan keyakinan jangan dijadikan sumber perpecahan, tetapi harus menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Dimyati menyampaikan bahwa peringatan HAB ke-80 Kementerian Agama tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, momen ini harus dimaknai sebagai sarana refleksi, ungkapan rasa syukur atas capaian yang telah diraih, serta momentum untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan.
“Hari Amal Bakti bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi momentum untuk mengevaluasi masa lalu, mensyukuri capaian saat ini, serta menyiapkan langkah-langkah strategis ke depan,” ujar Wagub Dimyati.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, Amrullah, menegaskan bahwa doa lintas agama merupakan wujud komitmen Kementerian Agama dalam menjaga kerukunan umat beragama serta memperkuat solidaritas kebangsaan di Provinsi Banten sebagai modal utama pembangunan bangsa.(WartainBanten)
Personil Polsek Ngimbang Secara Rutin Gelar Commanderwish Pagi Guna Cegah Kemacetan
LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkativitas pagi hari di jalan raya sekaligus mengurai kemacetan dan antisipasi kecelakaan yang sering terjadi tempat keramaian seperti di Jalan Raya simpang tiga Pasar Ngimbang Kecamatan Ngimbang, Rabu (14/01/2026) pukul 06.30 WIB
Kegiatan masyarakat yang beraktifitas pada pagi hari semakin meningkat seiring dengan kegiatan masyarakat yang berangkatnya bekerja dan pergi belanja menuju ke pasar atau kawasan pertokoan, pasar maupun kesekolah.
Terlihat kesibukan Anggota Petugas Polsek Ngimbang Aiptu Suhadi dan Aipda Afis untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas cegah lakalantas dipagi hari di daerah rawan kemacetan
Untuk melayani masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dijalan raya, Kegiatan pengaturan lalu lintas ini untuk menjaga dan memmelihara Kamseltibcar (keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran) arus lalu lintas, dimana pagi hari banyak para pedagang dan pengendara angkutan umum serta masyarakat melakukan aktivitas dipagi hari, sehingga menimbulkan potensi kemacetan, kecelakaan dan antisipasi tindak kriminalitas, sehingga perlu kehadiran petugas kepolisian untuk melakukan pengaturan lalu lintas.
Pada kesempatan terpisah, Kapolsek Ngimbang Iptu I Wayan Sumantra, S.H, mengatakan, “Kegiatan pengaturan lalu lintas di pagi hari ini merupakan bentuk pelayanan polsek Ngimbang secara rutin dipagi hari yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama para pengendara dan angkutan umum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam tertib mematuhi aturan berkendara maupun rambu-rambu lalu lintas,helm dan surat – surat kendaraan dengan tetap mengedepankan protokoler kesehatan”, ungkapnya
Kami berharap dengan melaksanakan pengarturan Commonderwish di pagi hari secara rutin wilayah Ngimbang tetap aman dan kondusif, pungkasnya (Roy)
Kapolsek Ngimbang Gelar Patroli Dialogis Harkamtibmas Guna Cegah Kriminalitas Di Wilayah Ngimbang
Kapolsek Ngimbang Iptu IWayan Sumantra, S.H, Gelar Patroli Dialogis Harkamtibmas Guna Cegah Kriminalitas Di Wilayah Ngimbang
LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang hari ini telah melaksanakan kegiatan Patroli Dialogis Harkamtibmas guna cegah kriminalitas dan tangkal 4 C di wilayah Hukum Polsek Ngimbang,Selasa (13/01/2026)
Dalam Patroli Dialogis ini di dipimpin langsung oleh Kapolsek Ngimbang Iptu IWayan Sumantra, S.H, bersama Ioda Istiono, S.H, Aiotu Suhadi, Aipda Suoriadi dan Aipda Afis dengan sasaran R3 Mart, SPBU Ngimbang, Ruko Desa Sendangrejo dan Korwil Pertanian yang ada di Kecamatan Ngimbang.
Kapolsek Ngimbang Iptu I Wayan Sumantra, S.H, patroli Dialogis Harkamtibmas ini di laksanakan guna cegah dan antisipasi kejahatan dan premanisme untuk menjaga harkamtibmas guna cegah kriminalitas dan tangkal 4C di wilayah Kecamatan Ngimbang dan menyampaikan pesan – pesan Keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya kepada pengamanan Swakarsa atau security di Wilayah Ngimbang selalu waspada dengan situasi yg berkembang di sekitarnya,ungkapnya
Kapolsek Ngimbang berkometmen dengan Secara rutin patroli Dialogis diObyek Vital di Wilayah Ngimbang sehingga tetap aman dan kondusif,pungkasnya (Roy)