Wartain Banten | Pemerintahan | 09 Januari 2026  — Gubernur Banten, Andra Soni, bersama Ibu Tinawati Andra Soni menerima penghargaan bergengsi dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) atas dedikasi dan komitmen tinggi dalam memajukan dunia pendidikan di Provinsi Banten.

Dalam penganugerahan tersebut, Gubernur Andra Soni dianugerahi Anugerah Dwi Praja, sementara Tinawati dikukuhkan sebagai Ibunda Guru Provinsi Banten. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, pada pembukaan Konferensi Kerja (Konker) I PGRI Provinsi Banten Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029 di Hotel Yasmine, Kota Tangerang, Kamis (8/1/2026).

Gubernur Andra Soni menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memperluas akses pendidikan yang berkeadilan, termasuk melalui program Sekolah Gratis yang kini juga menjangkau sekolah swasta.

“Banten ini akan maju manakala seluruh anak-anaknya mempunyai pendidikan yang tinggi. Penghargaan ini menjadi pemacu bagi kami untuk terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Banten,” ungkap Gubernur.

Gubernur juga menekankan pentingnya peran PGRI sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Ia berharap melalui Konferensi Kerja ini, PGRI dapat memberikan masukan konstruktif terkait program peningkatan kualitas pendidikan di Banten.

“PGRI merupakan mitra strategis kami dalam rangka melaksanakan kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas,” tambahnya.

Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menjelaskan bahwa Anugerah Dwi Praja hanya diberikan kepada kepala daerah dengan komitmen tinggi terhadap dunia pendidikan, menjadikannya penghargaan yang selektif dan ketat.

“Penghargaan tersebut hanya diberikan kepada kepala daerah yang memiliki komitmen dan keberpihakan tinggi terhadap dunia pendidikan. Saya berharap pendidikan di Provinsi Banten semakin meningkat dengan terobosan program-programnya,” ujar Unifah.

Ketua PGRI Banten, Jamaluddin, menambahkan bahwa dukungan Gubernur Banten terhadap pendidikan sangat besar dan tidak terbatas kewenangan, termasuk program sekolah swasta gratis yang akan diperluas agar tidak ada anak-anak Banten yang putus sekolah.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 09 Januari 2026  — Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menghadiri Istigasah dan Doa Bersama dalam rangka peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-103 Nahdlatul Ulama (NU). Kegiatan dipimpin oleh KH. Ahmad Rafiudin bin Abuya Munfasir dan berlangsung di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten, Jalan Raya Jakarta, Kemang, Kota Serang, Kamis (8/1/2026).

Dalam sambutannya, Dimyati memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi strategis NU dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menegaskan bahwa sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU konsisten memegang teguh nilai-nilai kebangsaan, termasuk Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945.

“NU adalah organisasi terbesar di Indonesia yang keberadaannya harus kita syukuri. Kontribusi NU sangat luar biasa, baik saat perjuangan merebut kemerdekaan maupun saat ini dalam mengisi kemerdekaan melalui berbagai bidang pembangunan,” ungkap Dimyati.

Wagub Banten juga menekankan pentingnya sinergi antara ulama dan umara (pemerintah) dalam pembangunan daerah. Ia berharap PWNU Banten terus memberikan masukan, pandangan, dan pertimbangan konstruktif terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Banten.

“PWNU perlu melakukan kajian-kajian terhadap apa yang dilakukan oleh Pemprov Banten. Sampaikan kepada kami agar terjadi sinkronisasi yang baik antara program umara dan aspirasi ulama,” tambahnya.

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, mendorong PWNU Banten menyusun rencana strategis jangka pendek, menengah, dan panjang agar setiap program organisasi berjalan terarah, terukur, dan efisien, serta berdampak positif bagi umat dan masyarakat.

“Melalui rencana strategis yang jelas, kita dapat memastikan bahwa setiap program kerja memberikan dampak positif bagi umat dan masyarakat Banten,” ujar Dimyati.

Dimyati juga berharap Harlah ke-103 NU memperkuat persatuan dan hubungan antara pemerintah daerah dan ulama.

“Saya merasa senang dapat hadir di tengah keluarga besar NU. Semoga NU terus jaya, senantiasa memberikan inspirasi, serta menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, ia menyerahkan bantuan senilai Rp10 juta dari UPZ Baznas Pemprov Banten secara simbolis kepada PWNU Banten.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 09 Januari 2026  — Gubernur Banten Andra Soni secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2026 dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Acara ini berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (8/1/2026).

Dalam arahannya, Gubernur Andra Soni menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan nasional.

“Yang paling utama adalah kecepatan. Kecepatan dalam merencanakan, mengeksekusi, dan menyelesaikan program serta kegiatan menjadi salah satu ukuran utama penilaian kinerja,” tegas Andra Soni.

Gubernur menjelaskan, penyerahan DPA SKPD merupakan tahap penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, yang telah melalui persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Andra Soni menekankan bahwa visi dan misi Pemprov Banten selaras dengan program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sehingga implementasi program di lapangan harus berjalan optimal, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Tahun 2026 kondisi fiskal mengalami penyesuaian akibat perubahan kebijakan transfer ke daerah. Namun, kita harus tetap optimis dengan melakukan efisiensi, meningkatkan kreativitas daerah, serta mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara cermat dan terukur,” ujarnya.

Fokus pada Pendidikan dan Ketahanan Pangan

Gubernur Banten Andra Soni memaparkan delapan program prioritas Pemprov Banten yang menunjukkan tren positif, terutama di sektor ketahanan pangan, menjadikan Banten salah satu lumbung padi nasional dengan surplus beras dan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP).

Selain infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia menjadi fokus, terutama melalui program Banten Cerdas dengan sekolah gratis untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak.

“Ada delapan program prioritas yang akan kita kerjakan, di antaranya Banten Cerdas melalui program sekolah gratis. Pendidikan gratis ini adalah upaya kita untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada seluruh anak-anak di Banten agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” imbuhnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa, termasuk efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari konflik kepentingan serta korupsi.

Postur APBD 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menyampaikan struktur APBD 2026 sesuai Perda No. 6 Tahun 2025, dengan target pendapatan Rp10,08 triliun dan belanja Rp10,04 triliun, menghasilkan surplus Rp42,95 miliar untuk menutup defisit pembiayaan.

“Terdapat surplus APBD sebesar Rp42,95 miliar yang akan digunakan untuk menutup defisit pembiayaan. Adapun pembiayaan daerah dianggarkan minus Rp42,95 miliar lebih,” jelas Deden.

Penjabaran APBD dituangkan dalam 1.413 dokumen DPA SKPD. Deden juga melaporkan realisasi APBD 2025 yang positif, dengan pendapatan tercapai 92,80% dan belanja 92,06% dari target, menunjukkan kinerja keuangan daerah yang baik sebagai modal awal pelaksanaan APBD 2026.(WartainBanten)

Warta.in
Mataram,NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si., menegaskan jabatan dalam pemerintahan bukanlah hak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kinerja nyata. Hal tersebut disampaikan gubernur saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB (9/1/2025).

Gubernur NTB menyampaikan pelantikan ini merupakan hasil evaluasi kinerja selama lebih dari sepuluh bulan. Dikatakannya, penataan jabatan dilakukan, untuk memastikan birokrasi Pemprov NTB bekerja lebih efektif, profesional, dan selaras dengan visi pembangunan daerah serta visi pemerintah pusat.

“Saya tidak memiliki beban politik dengan siapapun. Penilaian dilakukan secara obyektif berdasarkan loyalitas terhadap visi kepemimpinan, komitmen, dan kinerja,” tegasnya.

Seluruh pejabat yang dilantik menandatangani kontrak kinerja dan dievaluasi secara terukur, baik melalui sistem internal pemerintahan maupun penilaian kepuasan masyarakat.

“Kita sudah kehilangan hampir satu tahun. Sekarang saatnya mesin pemerintahan ini berlari, mengejar target dan visi pembangunan NTB,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan para pimpinan OPD, agar menjalankan fungsi kepemimpinan dan pembinaan secara tegas, khususnya dalam menegakkan disiplin aparatur. Kelalaian dalam pembinaan menjadi tanggung jawab langsung pimpinan OPD.

Adapun pejabat yang mengalami rotasi dan mutasi, antara lain Kepala Satpol PP NTB Fathul Gani menjadi Asisten I Setda NTB,

Asisten I Setda NTB Fathurrahman menjadi Kepala BPSDMD NTB.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB NTB Surya Bahari menjadi Kepala Bakesbangpoldagri NTB.

Sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Masyhuri menjadi Kepala Dinas Sosial PPA NTB,

Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaluddin Malady menjadi Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB.

Lainnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB Aidy Furqan menjadi Kepala Disnakertrans NTB,

Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin menjadi Kepala Pelaksana BPBD NTB, Kepala BPSDMD NTB Baiq Nelly Yuniarti menjadi Kepala Bappeda NTB.

Pada acara tersebut, dilantik pula, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Ahsanul Khalik menjadi Kepala Dinas Kominfotik NTB,

Kepala Dinas Sosial NTB Nunung Triningsih menjadi Kepala Satpol PP NTB.

Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi menjadi Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Setda NTB,

Kepala Dispora NTB Wirawan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB,

Kepala Biro AP Setda NTB Izzudin Mahili menjadi Kepala Biro Perekonomian dan AP Setda NTB.

Adapun Kepala Biro Umum Setda NTB Muhammad Riadi menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB.

Pada akhir sambutannya, Gubernur Iqbal mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta meniatkan pengabdian sebagai ibadah.

Pemerintah Provinsi NTB memastikan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada aparatur yang menunjukkan kinerja sungguh-sungguh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (sr/dkintb)