PONTIANAK WARTA IN– Menanggapi pemberitaan yang beredar terkait dugaan “wartawan disandera” saat melakukan pengambilan foto dan video di area SPBU Wahidin, perlu ditegaskan secara terang dan objektif bahwa tidak terdapat tindakan penyanderaan, penyekapan, maupun aksi premanisme sebagaimana narasi yang berkembang di sejumlah pemberitaan.
Informasi yang menyebut adanya “preman” dan “penyanderaan wartawan” dinilai terlalu berlebihan, tendensius, serta berpotensi menggiring opini publik tanpa didukung fakta hukum yang jelas dan utuh. Hingga saat ini, tidak ada bukti resmi maupun keterangan aparat penegak hukum yang menyatakan telah terjadi tindak pidana penyekapan atau perampasan kemerdekaan seseorang di lokasi tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah pihak di lapangan, situasi yang terjadi hanya sebatas komunikasi dan klarifikasi terkait aktivitas pengambilan gambar di area SPBU. Tidak ditemukan adanya tindakan intimidasi, penguncian, penahanan paksa, maupun perlakuan yang mengarah pada penyanderaan sebagaimana yang dituduhkan.
Selain itu, perlu dipertegas bahwa tidak ada keterlibatan “preman” dalam peristiwa tersebut. Narasi yang menyebut adanya aksi premanisme dinilai tidak berdasar dan berpotensi mencemarkan nama baik pihak-pihak tertentu tanpa fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Penggunaan istilah seperti “disandera”, “disekap”, atau “preman” dalam sebuah pemberitaan merupakan tuduhan serius yang tidak boleh digunakan sembarangan tanpa verifikasi menyeluruh, konfirmasi berimbang, serta didukung alat bukti yang valid. Dalam praktik jurnalistik profesional, setiap informasi wajib mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Pers memang memiliki fungsi kontrol sosial dan dijamin kemerdekaannya oleh undang-undang. Namun demikian, kebebasan pers bukan berarti bebas membangun opini atau menjustifikasi suatu peristiwa dengan narasi provokatif yang belum terbukti secara hukum.
Pemberitaan yang terlalu menggiring opini tanpa dasar fakta yang utuh dikhawatirkan dapat menimbulkan kegaduhan publik, memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat, serta merusak reputasi pihak tertentu yang belum tentu bersalah.
Apabila memang terdapat dugaan tindak pidana, maka langkah yang tepat adalah melaporkannya kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku, bukan langsung membentuk opini publik dengan narasi sepihak.
Masyarakat diimbau tetap bijak dan kritis dalam menyikapi informasi yang beredar, serta tidak mudah terpancing oleh judul maupun isi pemberitaan yang belum memiliki kepastian hukum.
Semua pihak juga diharapkan mengedepankan profesionalisme, etika jurnalistik, dan penyampaian informasi yang akurat demi menjaga marwah pers yang independen, objektif, dan bertanggung jawab.
