Tak Bersuara, Tak Bertindak: Anggota DPRD Dapil VIII Sumut Dinilai Tak Layak Jadi Wakil Rakyat.
SUMATERA UTARA – Sikap diam dan ketiadaan langkah nyata dari para anggota DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan VIII dalam menanggapi kasus dugaan pembunuhan seorang siswi SMK di Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kabupaten Nias Utara, menuai kritik keras. Masyarakat dan keluarga korban menilai para wakil rakyat ini tidak menjalankan tugas dan fungsinya, bahkan dinilai tidak layak mewakili suara rakyat yang memilihnya.
Kuasa hukum keluarga korban, Silsilah K.P.A Halawa, menegaskan hingga saat ini tidak ada satu pun pernyataan sikap, dukungan moral, maupun upaya pengawasan yang dilakukan oleh para legislator terpilih dari wilayah Kepulauan Nias. Padahal kasus ini telah menjadi perhatian publik luas dan menyentuh rasa keadilan serta kemanusiaan masyarakat setempat.
“Di tengah duka mendalam dan harapan keluarga untuk mendapatkan keadilan, kami sangat menyayangkan sikap bungkam total para anggota DPRD dari Dapil VIII. Mereka tidak bersuara, tidak bertindak, dan seolah tidak mengetahui apa yang terjadi di daerah pemilihannya sendiri. Masyarakat Kepulauan Nias pun akhirnya merasa tidak memiliki wakil apa pun di parlemen,” tegas Silsilah.
Ia menegaskan bahwa tugas wakil rakyat bukan hanya duduk di kursi legislatif atau menerima hak keuangannya, melainkan hadir saat rakyat membutuhkan perlindungan, suara, dan perjuangan. Dalam kasus ini, mereka seharusnya mendampingi keluarga korban sekaligus mendesak aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan tuntas mengungkap pelaku serta motif peristiwa tersebut.
Kasus kematian siswi SMK asal Alasa Talumuzoi terus menjadi sorotan dan didalami pihak kepolisian. Namun tanpa dukungan dan pengawasan dari lembaga legislatif, proses hukum dinilai berjalan tanpa pengawasan publik yang memadai.
Silsilah mengingatkan, sikap diam ini mengungkap kenyataan pahit: banyak wakil rakyat yang hanya aktif saat masa kampanye dan pemilihan, namun menghilang ketika rakyat menghadapi masalah berat.
“Jika hanya bisa hadir saat meminta suara dan keuntungan, namun bungkam saat keadilan diperjuangkan, apakah mereka masih layak disebut wakil rakyat? Kami berharap mereka segera membuka suara, turun tangan, dan membuktikan bahwa mereka benar‑benar mewakili kepentingan masyarakat Nias, bukan hanya kepentingan diri sendiri,” pungkasnya.
(Tim Redaksi)
