warta.in – Yayasan Mitra Hijau (YMH) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menguatkan Suara Perempuan dan Pemuda dalam Perumusan Kebijakan Nasional dalam Konteks Transisi Energi Berkeadilan di Kabupaten Muara Enim” di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog partisipatif untuk memperkuat keterlibatan perempuan dan pemuda dalam proses transisi energi yang inklusif dan berkeadilan. Rabu, (29/04/2026).
FGD diikuti sekitar 30 peserta yang berasal dari komunitas perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat sipil, pelaku UMKM, serta komunitas lingkungan di Kabupaten Muara Enim. Ada 2 narasumber dalam Kegiatan FGD ini, upaya YMH untuk memastikan bahwa pengalaman dan aspirasi masyarakat sekitar wilayah tambang dapat menjadi masukan nyata dalam proses penyusunan kebijakan nasional terkait transisi energi.
Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu wilayah dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor batu bara menghadapi tantangan besar dalam menghadapi perubahan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, perempuan dan pemuda dinilai memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, namun masih menghadapi keterbatasan akses informasi, ruang partisipasi, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
Direktur Eksekutif YMH : Doddy S Sukadri saat di Wawancarai awak media menyampaikan, dilaksanakan nya FGD merupakan salah satu program YMH untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama kaum perempuan dan pemuda untuk turut serta memahami, menghayati serta memberikan aspirasi bagaimana sebetulnya kebijakan pemerintah itu bisa di implementasi. Forum diskusi ini tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, tetapi dilakukan dinegara lain dan banyak negara maju lain nya dimana harapan kaum perempuan dan pemuda bisa memberikan inspirasi dan berperan altif untuk transisi energi berkelanjutan dengan harapan mempersiapkan serta meningkatkan apa bila terjadi pasca tambang yang terjadi di Sumatera Selatan, ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, YMH berharap terbentuk suara kolektif masyarakat, khususnya perempuan dan pemuda, yang mampu memengaruhi kebijakan publik serta mendorong pembangunan ekonomi alternatif yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah tambang, tutupnya.
Diwaktu yang sama Koordinator project IKI JET: Dicky Edwin Hindarto saat diwawancarai awak media mengutarakan, FGD ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat muara enim disekitar tambang batu bara bagaimana tangapan dari masyarakat apabila di lakukan implementasi transisi energi berkeadilan, jadi tujuan YMH untuk menyaring aspirasi masyarakat untuk dijadikan usulan kebijakan kepemerintahan.
Lanjutnya, pentingnya diversifikasi ekonomi pasca tambang, penguatan pendampingan bagi UMKM dan kelompok perempuan, pengembangan pertanian dan wisata berbasis lingkungan, serta peningkatan akses pasar dan teknologi untuk usaha masyarakat. Peserta juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap reklamasi tambang, perlindungan sumber air bersih, dan keterlibatan masyarakat. Transisi energi tidak hanya berkaitan dengan perubahan sektor energi, tetapi juga menyangkut masa depan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya integrasi kebijakan, keterbatasan ruang dialog sosial, minimnya literasi kebijakan, serta belum optimalnya pengembangan keterampilan hijau bagi masyarakat terdampak.
Selain itu, masyarakat, pemuda, dan perempuan turut menyampaikan berbagai persoalan yang dirasakan secara langsung akibat aktivitas pertambangan. Peserta menekankan pentingnya pembinaan UMKM sebagai alternatif penguatan ekonomi masyarakat, pengelolaan limbah cair yang lebih ketat, transparansi penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, serta kejelasan status dan pemanfaatan wilayah pascatambang. Masyarakat juga mendorong adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi perempuan dan pemuda agar memiliki akses terhadap peluang ekonomi baru, termasuk pengembangan ekonomi hijau dan pekerjaan hijau di luar sektor ekstraktif. Isu ketersediaan air bersih, pembangunan jalan khusus transportasi batubara untuk mengurangi dampak terhadap permukiman, serta perlunya perlindungan kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama, tutupnya.
Peserta forum menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak proses blasting yang menyebabkan getaran pada rumah warga seperti gempa, debu yang mencemari udara, kerusakan tanaman akibat material galian, serta potensi paparan gas berbahaya. Selain itu, peserta menyoroti pentingnya safeguarding bagi anak-anak yang tinggal di sekitar wilayah tambang, penyediaan layanan cek kesehatan gratis secara berkala, serta perlunya upaya mengubah pola pikir pemuda agar tidak hanya bergantung pada pekerjaan di sektor tambang. Polusi udara yang dirasakan masyarakat sehari-hari juga menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan perusahaan.
Aspirasi yang muncul dari forum menunjukkan kebutuhan akan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat terdampak tambang, termasuk dukungan pemerintah melalui pendampingan, pelatihan, dan pembiayaan program ekonomi alternatif. Selain itu, peserta menekankan pentingnya pelibatan perempuan dan generasi muda dalam forum pengambilan keputusan, baik di tingkat desa, daerah, maupun nasional.
YMH menegaskan bahwa seluruh hasil diskusi akan dikompilasi dan diformulasikan menjadi rekomendasi kebijakan untuk mendukung dialog kebijakan di tingkat daerah maupun nasional. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kebutuhan masyarakat lokal dan arah kebijakan transisi energi berkeadilan di Indonesia.
Reporter : zulkifli
