Wartain Banten | Pemerintahan | 05 Februari 2026 — Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menekankan pentingnya optimalisasi peran pemuda dalam berbagai aspek pembangunan daerah. Menurutnya, pemuda memiliki posisi strategis sekaligus semangat juang tinggi yang menjadi modal utama dalam mendorong kemajuan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Dimyati saat menerima kunjungan spesifik Komisi X DPR RI di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (4/2/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Turut hadir mendampingi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Banten Ahmad Syaukani.
Dimyati mengatakan, pemuda memiliki keistimewaan dibandingkan kelompok usia lainnya. Selain menjadi penggerak persatuan, pemuda juga dikenal solid, energik, dan adaptif terhadap perubahan.
“Apalagi di era saat ini, pemuda memegang peranan penting dalam arus kemajuan teknologi,” jelasnya.
Wagub menambahkan, perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat menuntut keterlibatan aktif generasi muda agar pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan dinamika zaman. Oleh karena itu, suara dan aspirasi pemuda perlu mendapat perhatian serius, khususnya dari unsur legislatif yang memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan.
Wagub Banten juga menyatakan keyakinannya bahwa pemuda Banten memiliki kapasitas untuk bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional, jika didukung dengan kebijakan, pembinaan, dan ruang partisipasi yang memadai.
“Saya yakin banyak pemuda di Banten ini yang bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR Himmatul Aliyah menyerap berbagai aspirasi pemuda lintas organisasi di Banten, mulai dari penguatan peran pemuda dalam kewirausahaan, pertukaran pelajar antarnegara, hingga perluasan kesempatan kerja.
Ia menilai pemuda Banten memiliki potensi besar untuk berkembang dan perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat. Aspirasi tersebut akan dibawa ke rapat koordinasi sebagai bahan rekomendasi kebijakan pemerintah.(WartainBanten)
