Wartain Banten | Pemerintahan | 26 Februari 2026 — Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah strategis menyelaraskan program kerja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, seluruh kepala biro dan unit kerja harus memastikan program kerja tahun 2027 selaras dengan visi dan misi kepemimpinan Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah.
“Kita sampaikan bahwa seluruh kepala biro dalam hal ini kepala unit kerja, dalam melaksanakan program kerja di tahun 2027 harus betul-betul diselaraskan dengan program pimpinan,” kata Rina di Ruang Rapat Setda Provinsi Banten, Kota Serang (25/2/2026).
Ia menegaskan, unit kerja perlu menghadirkan inovasi yang mendasar dalam pelaksanaan program. Program tidak boleh sekadar pengulangan kegiatan rutin atau bersifat seremonial, melainkan harus dilakukan secara extraordinary atau out of the box agar mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.
“Harus dilakukan extraordinary atau out of the box, bagaimana kita mampu menjawab program ke depan. Jangan sampai program-program nostalgia saja,” ucapnya.
Menurut Rina, setiap program yang disusun harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Seluruh biro di lingkungan Setda dituntut bekerja secara produktif dan efektif, sejalan dengan tugas aparatur sipil negara (ASN) sebagai pengatur dan pelayan masyarakat.
“Aturan-aturan yang kita buat, yang kita laksanakan atau dilakukan, tentu pada akhirnya bagaimana publik atau masyarakat merasakan tentang apa yang kita lakukan,” paparnya.
Rina juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia menilai, tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.
“Provinsi Banten adalah daerah dengan kemandirian fiskal tinggi. Artinya, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 76,42 persen, ini kita sudah tidak tergantung dengan transfer pusat,” jelasnya.
Pendapatan daerah tersebut, lanjutnya, digunakan untuk mendukung pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sanitasi lingkungan. Karena itu, menjaga kepercayaan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan pembangunan.
“Ketika kepercayaan masyarakat terbangun, maka kewajiban untuk membayar pajak tetap terpelihara,” paparnya.
Rina meyakini bahwa dengan kolaborasi dan komitmen bersama, program prioritas gubernur dapat dijalankan dengan baik, dan berharap aparatur mampu mengawal serta melaksanakan program sesuai visi misi Gubernur Banten.
“Sehingga delapan program prioritas Provinsi Banten bisa dilaksanakan,” ujarnya menegaskan.
Ketua Panitia Forum OPD Setda Provinsi Banten, Arif Agus Rakhman, melaporkan bahwa forum diikuti sekitar 100 peserta dari unit kerja, OPD, dan pemangku kepentingan.
Forum ini diselenggarakan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2027, bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan unit kerja dengan prioritas pembangunan provinsi, mempertajam indikator kinerja, menyepakati program prioritas, serta mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan rencana kerja Setda Provinsi Banten.(WartainBanten)
