Wartain Banten | Pemerintahan | 19 April 2026 — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus memperkuat optimalisasi pendapatan daerah melalui inovasi penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Sebanyak 960 pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten dikerahkan untuk mendatangi langsung kediaman wajib pajak (WP) yang menunggak, dengan pendekatan humanis dan edukatif.
Langkah tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, saat apel bersama pegawai Bapenda dalam rangka penataan dan pemungutan PKB di Plaza Aspirasi KP3B, Kota Serang, Jumat (17/4/2026).
“Inovasi Bapenda Banten ini merupakan langkah strategis yang dilakukan seluruh jajaran untuk mengamankan target pendapatan daerah agar dapat terealisasi dengan optimal,” ujarnya.
Ia menegaskan, pendekatan yang dilakukan tidak bersifat represif, melainkan persuasif melalui edukasi kepada masyarakat. Para pegawai akan memberikan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak serta manfaatnya bagi pembangunan daerah.
“Kita lakukan sosialisasi secara humanis. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan publik lainnya,” katanya.
Rina juga mendorong seluruh aparatur Bapenda untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam menjalankan tugas.
“Pegawai harus menjadi beyond (melampaui ekspektasi, red), tidak boleh patah semangat. Perlu kolaborasi, penguatan pendataan, serta sinergi untuk mencapai target bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Banten, Berly Rizki Natakusumah, mengatakan program jemput bola dengan metode door to door akan mulai dilaksanakan pada awal triwulan kedua tahun ini. Seluruh pegawai, termasuk staf administrasi, akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
“Metode door to door akan kami mulai di awal triwulan ke-II ini,” ujarnya.
Dengan total 960 pegawai, potensi capaian penagihan diperkirakan mencapai 9.600 tunggakan setiap bulan. Target tersebut dinilai realistis sekaligus menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Dalam pelaksanaannya, Bapenda juga akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Banten yang telah menerima opsen atau bagi hasil pajak kendaraan bermotor.
“Akan kami lakukan bersama kabupaten dan kota karena berperan sangat penting dalam mendorong capaian pajak daerah,” tambahnya.
Ia menegaskan, seluruh proses penagihan mengedepankan edukasi dan literasi, bukan tindakan pemaksaan.
“Arahan pak gubernur dan pak wakil gubernur jelas, pendekatan harus humanis dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah,” tegasnya.
Program jemput bola dilakukan di luar jam pelayanan, termasuk malam hari dan akhir pekan, tanpa mengganggu layanan Samsat. Untuk optimalisasi, Bapenda menerapkan skema reward and punishment berbasis kinerja dengan evaluasi berkala dan pemberian insentif tiap tiga bulan, serta pengurangan insentif bagi yang tidak mencapai target.(WartainBanten)
