Guna menentukan arah kebijakan pembangunan Sumenep lima tahun ke depan,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep menggelar sarasehan intelektual.Forum tersebut menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademik dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Potret Koneng itu menghadirkan Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, sebagai pembicara utama. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan lintas pemerintahan menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah.
Mantan Kadisperta itu menyebut, tanpa keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten, berbagai program strategis berpotensi berjalan tidak efektif dan kehilangan daya ungkit.
“Pembangunan harus dirancang dalam satu tarikan napas yang sama, sehingga setiap kebijakan saling menguatkan, bukan berjalan sendiri-sendiri,” kata Arif, Rabu (29/04/26).
Arif menjelaskan, Bappeda Sumenep mengadopsi pendekatan pembangunan terpadu (integrated development), yang menitikberatkan pada koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan efektivitas program sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut, mahasiswa turut menyampaikan pandangan kritis terkait implementasi kebijakan publik di lapangan, termasuk persoalan pemerataan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Arif berharap,Sarasehan ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menghasilkan gagasan konstruktif.
“Kita harapkan,dengan adanya forum ini dapat melahirkan ide-ide brilian yang dapat memperkuat perencanaan pembangunan Sumenep kedepan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,”tegasnya.(hrs)
