Wartain Banten | UKM/UMKM | 19 Juni 2026 — Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menggelar Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai upaya nasional untuk memotret kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Kegiatan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Mengusung tema “Mencatat Ekonomi Indonesia”, SE2026 akan mendata seluruh aktivitas usaha nonpertanian, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), usaha rumahan, usaha berbasis digital, hingga perusahaan berskala besar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Pelaksanaan sensus dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni pengisian kuesioner secara daring oleh perusahaan skala menengah dan besar, kemudian dilanjutkan dengan pendataan lapangan secara langsung oleh petugas resmi BPS kepada pelaku usaha yang belum melakukan pengisian mandiri. Tahapan ini berlangsung sepanjang Mei hingga Juli 2026.
Kepala BPS menegaskan bahwa data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Selain itu, SE2026 juga akan memperbarui kerangka data ekonomi nasional yang menjadi dasar berbagai survei ekonomi di masa mendatang.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah diharapkan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai struktur ekonomi Indonesia, termasuk perkembangan ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan berbagai sektor usaha baru yang terus tumbuh di tengah perubahan global. Data tersebut nantinya menjadi pijakan dalam mendorong transformasi ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berdaya saing.
BPS juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar dan lengkap serta menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi. Kerahasiaan data responden dijamin dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Dengan data yang akurat, Indonesia dapat menyusun kebijakan ekonomi yang lebih efektif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.(WartainBanten)































