Wartain Banten | UKM/UMKM | 18 Juli 2026 — Gubernur Banten Andra Soni menghadiri pembukaan Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026). Raker tersebut dibuka secara simbolis oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dengan memukul alat musik tradisional Lombok, Gendang Beleq.
Andra Soni menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Banten terhadap pelaksanaan Raker APPSI yang mengangkat dua isu strategis, yakni pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengelolaan pajak air permukaan sebagai bagian dari tata kelola sumber daya alam (SDA).
“Hari ini saya mengikuti Pembukaan Raker APPSI yang dibuka oleh Pak Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Pemprov Banten mendukung Raker APPSI yang fokus membahas pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) serta pajak air permukaan,” ujar Andra Soni.
Menurutnya, penguatan UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Selain itu, Andra Soni menilai pembahasan mengenai pajak air permukaan tidak semata-mata bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
“Provinsi Banten sebagai daerah industri memandang isu air permukaan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan,” katanya
Sementara itu, dalam sambutannya Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan salam dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berhalangan hadir karena mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.
Bima Arya menjelaskan, para kepala daerah saat ini menghadapi lima tantangan utama dalam menjalankan pemerintahan, mulai dari dinamika geopolitik global hingga tantangan komunikasi di era digital.
“Saat ini ada lima tantangan kepala daerah. Pertama, faktor geopolitik yang sebelumnya jarang menjadi perhatian. Kedua, mengawal kebijakan nasional seperti Koperasi Desa (Kopdes), desa nelayan, dan janji politik kepada konstituen,” paparnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kemampuan kepala daerah memahami perkembangan media digital, membangun komunikasi publik yang efektif, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi persoalan hukum.
“Kelima, harus superhati-hati dengan jebakan hukum karena ada KPK, Bareskrim, dan Kejaksaan. Saat ini berselancar di antara lima tantangan ini tidak mudah. Oleh karena itu, para kepala daerah harus sering berkumpul dan berkoordinasi,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya turut menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri mengenai peran strategis gubernur sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.
Menurutnya, gubernur memiliki tanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional bersama para bupati dan wali kota melalui rapat koordinasi maupun rapat kerja secara rutin. Selain itu, gubernur juga diharapkan memimpin pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya terkait efisiensi anggaran, menjaga integritas pemerintahan, membangun hubungan kerja yang konstruktif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta memastikan kejelasan batas wilayah administratif.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’oed, mengatakan Raker APPSI merupakan forum strategis bagi para gubernur untuk berbagi pengalaman, menyelaraskan kebijakan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Raker ini merumuskan kondisi riil pemerintahan provinsi saat ini. APPSI merupakan rumah besar bagi gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Rudy.
Rudy berharap Raker APPSI mampu menghasilkan solusi konkret dan rekomendasi yang aplikatif guna mendukung keberlanjutan pembangunan di seluruh daerah. Ia menegaskan, pembahasan mengenai pemberdayaan UMKM dan optimalisasi pajak air permukaan diharapkan dapat memperkuat ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah provinsi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah yang telah mendukung penuh penyelenggaraan Raker APPSI serta kepada seluruh gubernur dan dewan pakar yang hadir dalam forum tersebut.(WartainBanten)
