Pontianak-Tim hukum nafas Kalbar memperjuangkan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat Kalimantan barat.
Dari berbagai aliansi masyarakat yang ada Dikalimantan Barat memberikikan kuasa kepada tim hukum nafas Kalimantan barat untuk melakukan gugatan kepada pemerintah melalui pengendalian negeri Pontianak yang terigester 292 perdata yang terdiri dari 14 Advokad.
Dalam tuntutan perkara tim hukum nafas Kalbar menggugat pemerintah karena di anggap lalai dalam penanganan kahurtla disaat kemarau melanda Kalimantan barat yang telah melumpuhkan ekonomi masyarakat, lumpuhnya pendidikan serta gangguan kesehatan.
Akibat kahurtla yang melanda Kalimantan barat Tim hukum nafas Kalimantan barat meminta kepada para hakim untuk berani mengambil langkah penegakkan hukum dan ditetap bencana kahurtla menjadi bencana nasional karena ketidak mampuan pemerintah daerah baik dari segi anggaran, penanganan dan peralatan.
Harapan kedepannya kepada penyelenggara pemerintahan, masyarakat Kalimantan barat meminta agar ada langka langka kebijakan dan penerapan langsung.
Baik itu ada undang undang yang jelas mengatur sangsi dari para pelaku pembakar lahan supaya ada efek jera,menyediakan peralatan dan teknologi kepada seluruh masyarakat Kalimantan barat membuka lahan dengan ramah lingkungan tanpa harus membakar lahan.meningkat kualitas pengawas penangan serta penindakan disaat musim kemarau terjadi,pemanfaat teknologi disaat air sungai asin menjadi air tawar bersih siap saji.
Sarana prasarana disiapkan baik musim hujan maupun kemarau agar pendidikan tetap terselenggara,pelayanan kesehatan yg berkualitas dan murah maupun gratis bagi masyarakat yang terdampak bencana, penyiapan logistik yang baik disetiap daerah baik itu BBM maupun kebutuhan Utama masyarakat demi menghindari kelangkaan dan antrian.
