PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan pendampingan menyeluruh bagi setiap desa dan kelurahan yang menjalankan Program Koperasi Desa Merah Putih.

Setiap koperasi akan didampingi oleh dua tenaga ahli: satu pendamping manajemen koperasi dan satu pendamping manajemen keuangan. Langkah ini diambil guna memastikan koperasi berjalan secara profesional, akuntabel, dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Ria Norsan dalam Sosialisasi Program Kerja Koperasi Merah Putih, yang digelar di Pendopo Gubernur Kalbar, Rabu (6/8/2025). Acara tersebut dihadiri oleh jajaran kepala desa, lurah, perwakilan BUMN, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Tak Perlu Takut Jalankan Program

Dalam sambutannya, Norsan menjawab sejumlah kekhawatiran dari para kepala desa dan lurah terkait besarnya dana yang akan dikelola melalui koperasi tersebut, yang berkisar antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per koperasi. Banyak kepala desa dan lurah merasa ragu karena takut tersandung masalah hukum.

“Nah, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu takut untuk menjalankan Koperasi Desa Merah Putih ini, karena nanti akan diberikan pendampingan. Akan ada dua pendamping, satu untuk manajemen koperasi dan satu lagi untuk manajemen keuangan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa pendampingan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan koperasi dikelola dengan benar, transparan, dan tidak membebani perangkat desa secara administratif maupun hukum.

Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi desa berbasis koperasi, dengan fokus pada sektor riil dan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Jenis usaha koperasi meliputi penyediaan sembako, LPG, apotek, usaha perikanan, pertanian, hingga unit simpan pinjam dan pom bensin mini.

Menurut Norsan, para pendamping akan bertugas untuk mendampingi seluruh proses operasional koperasi — mulai dari penyusunan rencana usaha, pelaporan keuangan, hingga pengelolaan sumber daya dan administrasi organisasi.

“Pendamping ini akan menjadi tangan kanan Bapak dan Ibu dalam menjalankan roda koperasi. Mereka akan membantu dari awal hingga koperasi itu berjalan mandiri,” ujarnya.

Kepala Desa dan Lurah Diminta Aktif Koordinasi

Meski mendapatkan pendampingan, Ria Norsan tetap mengingatkan para kepala desa dan lurah untuk tetap memantau dan mengarahkan jalannya koperasi di wilayah masing-masing.

“Tidak usah takut. Kepala desa atau lurah nanti cukup mengarahkan dan mengkoordinasikan saja. Jangan sampai koperasi ini jalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah desa,” pesannya.

Ia berharap, dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, pendamping, dan pengurus koperasi, Koperasi Merah Putih dapat menjadi pilar penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi desa serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak atau rentenir.

Acara sosialisasi ini menjadi langkah awal yang krusial dalam membangun sistem koperasi desa yang sehat, transparan, dan mampu menjadi lokomotif kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Penulis: Fredy Legito

Warta In | Palembang, – DPD LDII Kota Palembang menunjukkan komitmennya dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dengan menghadiri Dialog Kerukunan Umat Beragama Kota Palembang sekaligus Beda Buku dengan tema ” Nilai – Nilai Kebajikan Dalam Jama’ah LDII ” oleh Dr. Ahmad Ali.,M.A Wakil Seketaris LPBKI MUI Pusat dan Anggota Fatwa MUI Banten Serta Anggota Aktip NU, Palembang, dialog yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang di rumah Dinas Wali Kota Palembang, Rabu (06/08/25).

Dialog Kerukunan Umat Beragama Kota Palembang turut di hadiri oleh Walikota Palembang di Wakili oleh Drs. M. Sadruddin Hadjar.,M.Si Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kemasyarakatan Kota Palembang, Kepala Badan Kesbangpol Kota Palembang yang di Wakili oleh H.Irwantono, S.Ag.,MM Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan ormas Kesbangpol Kota Palembang, Dandim O418/Palembang, Kajari Palembang, Kisworo Ketua LDII Kota Palembang, Suprapti, SE.,M.Si Analisis Ormas Kesbangpol Kota Palembang serta tamu undangan.

Drs.M.Sadruddin Hadjar.,M.Si Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kemasyarakatan Kota Palembang, dalam sambutannya mengatakan mewakili Walikota Palembang mengapresiasi acara kegiatan dialog kerukunan antar umat beragama Kota Palembang.

“Acara dialog ini sangat relevan sekali dalam konteks pada kehidupan masyarakat saat ini, bagaimana nilai-nilai kebijakan ini terus di tanamkan dan di kembangkan dalam kehidupan sehari-hari,”ujarnya

“Keberagaman organisasi Kemasyarakatan di Indonesia memiliki peran strategis dalam menjamin nilai-nilai kebangkitan,”pungkasnya.

Di tempat yang sama, H.Irwantono, S.Ag.,MM Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan ormas Kesbangpol Kota Palembang, menekankan pentingnya membangun komunikasi antar umat beragama sebagai upaya memperkuat nilai-nilai toleransi di masyarakat.

“Peningkatan komunikasi moderasi beragama ini bertujuan agar indeks moderasi beragama di Kota Palembang semakin baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kisworo Ketua LDII Kota Palembang menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “Dialog lintas agama seperti ini adalah jembatan emas menuju kedamaian dan kemuliaan. Ketika perbedaan dirangkul dalam dialog, maka persatuan bukan lagi impian, melainkan kenyataan,” ujar Kiswanto

Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan. “Kami sangat berterima kasih kepada Kesbangpol Kota Palembang. Semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut,” tambahnya.

“Kegiatan ini turut melibatkan berbagai unsur masyarakat dan tokoh agama yang bersama-sama menyusun strategi menjaga kerukunan dalam keberagaman. Melalui dialog ini, diharapkan tumbuh pemahaman bersama bahwa toleransi bukan hanya sikap menerima perbedaan, tetapi juga tindakan nyata untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat demi terciptanya kehidupan yang damai dan saling menghargai,”pungkasnya.

Karawang Karawang – Tragedi memilukan kembali mengoyak nurani publik. Seorang ibu hamil bernama Yolanda, bersama bayi yang tengah dikandungnya, meninggal dunia usai mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Hastien Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Kasus ini memicu gelombang kemarahan masyarakat dan mencuatkan dugaan kuat adanya malpraktik dan salah diagnosis.

Yang membuat publik semakin geram, pihak rumah sakit tidak menyediakan ambulans untuk mengantar jenazah pulang ke rumah duka. Keluarga terpaksa menggunakan ambulans milik desa. Sebuah perlakuan yang dinilai tak manusiawi dan mencederai nilai kemanusiaan.

Menanggapi polemik ini, Dinas Kesehatan Karawang langsung bergerak cepat. Pada Selasa (5/8/2025), mereka memfasilitasi pertemuan klarifikasi antara keluarga korban dan manajemen RS Hastien. Hadir dalam forum itu Kepala Desa Kutakarya, Hendri, kuasa hukum keluarga, sejumlah awak media dari PWI Karawang dan Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, serta empat perwakilan dari Dinkes Karawang.

Dalam pertemuan tersebut, Suparman, kuasa hukum keluarga almarhumah, mengeluarkan pernyataan keras.

“Ini bukan sekadar kelalaian medis. Ini tragedi nyawa! Dan lebih parahnya lagi, setelah meninggal pun, rumah sakit tak memfasilitasi ambulans. Di mana hati nurani mereka?” ujarnya lantang.

Raja Simatupang, Ketua DPD AWIBB Jawa Barat, menegaskan bahwa tragedi ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh fasilitas kesehatan, terutama yang melayani masyarakat miskin.

“Sudah terlalu lama rakyat kecil jadi korban. Jika negara terus diam, maka keadilan hanyalah ilusi!”

Sementara itu, Dr. La Ode Ahmad dari Dinas Kesehatan Karawang mengaku sangat prihatin dan menyatakan komitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus ini.

“Kami tidak bisa menoleransi kematian yang disebabkan oleh dugaan kesalahan layanan medis. Evaluasi akan kami lakukan secara menyeluruh,” tegasnya.

Namun pernyataan paling menggetarkan datang dari Dr. Weldy Jevis Saleh, SH., MH, Ketua Tim Hukum Merah Putih Jawa Barat.

“Ini bukan hanya dugaan malpraktik, ini potensi kejahatan medis sistemik! Kami minta Bupati Karawang segera turun tangan. Jangan abaikan tangisan rakyat kecil!”

Dr. Weldy juga menyinggung janji Presiden dalam program Asta Cita, yang menempatkan kesehatan rakyat sebagai prioritas nasional.

“Kalau nyawa rakyat miskin masih saja diabaikan, maka Asta Cita hanya akan menjadi dokumen kosong, tanpa makna, tanpa keberpihakan!”

Forum klarifikasi yang sempat berlangsung tegang itu ditutup dengan dialog terbuka. Namun, masyarakat belum tenang. Yang mereka tuntut bukan hanya permintaan maaf, tapi keadilan dan reformasi nyata dalam sistem layanan kesehatan, khususnya bagi pengguna BPJS yang kerap dipinggirkan.

Tim DPD AWIBB Jawa Barat akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Tragedi Yolanda tidak boleh berlalu begitu saja. Ia harus menjadi simbol perjuangan menuju sistem kesehatan yang lebih adil, beretika, dan berpihak pada rakyat.

#KeadilanUntukYolanda

#StopMalpraktik

#NegaraJanganAbai

#Noviralnojustice

Sumber: DPD AWIBB Jawa Barat