Warta In | PALEMBANG- Aparat kepolisian Polda Sumsel yang terkesan lamban dalam menanggapi adanya laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas Sawmill milik AS Lampung di Desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, yang disinyalir tidak memiliki izin lengkap, menimbulkan tanda tanya besar.

Hal ini menguatkan dugaan adanya campur tangan oknum aparat penegak hukum dan aparat pemerintah setempat yang memuluskan aktivitas Sawmill selama hampir satu tahun tanpa pernah tersentuh hukum.

Ketua Umum LSM POSE RI Desri SH yang juga seorang advokat serta aktvis 98
Serta ketua organisasi pers ketika dibincangi Kamis (11/12/2024) mengatakan bahwa sejak dilaporkan melalui nomor aduan masyarakat, hingga saat ini baik Polda Sumsel ataupun Polres Muba belum mengambil langkah apapun terkait laporan yang ada.

“Sudah tiga pekan berlalu belum ada tindaklanjut dari aparat penegak hukum terkait laporan yang kita berikan. Anggota kepolisian dari Polda Sumsel, Polres Muba, dan Polsek Babat Toman belum ada satupun yang melakukan cek lapangan terkait laporan yang ada. Ini memunculkan tanda tanya, mengapa aparat begitu lamban dalam menindak kegiatan yang disinyalir ilegal di wilayah mereka,” tuturnya.

Ia pun mengaku bakal mengerahkan masa untuk melakukan unjuk rasa di depan Mapolda Sumsel, terkait aktivitas pelanggaran yang dilakukan oleh Sawmill milik warga Lampung inisial AS di Desa Beruge.

“Dalam waktu dekat POSE RI bakal adakan aksi untuk mendesak aparat penegak hukum dan pihak terkait agar segera menindak Sawmill milik AS yang diduga telah banyak melakukan pelanggaran,” tukasnya.

Menurut Desri beberapa dugaan pelanggaran tersebut antara lain Sawmill milik AS disinyalir tidak memiliki izin yang lengkap, khususnya terkait Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).

Ratusan kubik kayu log yang dikelola di 2 meja penggergajian Sawmill, sebagian besar terindikasi tidak memiliki dokumen lengkap khususnya Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Kayu, dan tidak memenuhi Sistem Verivikasi Legalitas Kayu (SVLK).

“Terindikasi kuat Sawmill milik AS ini, mengelola kayu yang didapatkan secara ilegal atau hasil pembalakan liar. Yang lebih mengherankan lagi, Sawmill ini sudah hampir satu tahun beraktivitas tanpa pernah sekalipun tersentuh oleh hukum. Apakah ada aparat penegak hukum yang turut bermain atau membekingi Sawmill ini,” katanya kepada awak media.

Ia pun mendesak Polda Sumsel untuk segera turun ke lapangan guna menindak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha Sawmill.

“Pose RI mendesak pihak kepolisian untuk menangkap pemilik, pelaku usaha, dan pekerja yang terlibat dalam dugaan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pihak Sawmill jika terbukti melakukan pelanggaran. Penjarakan pemilik, pemodal, dan aparat yang terlibat karena sudah melanggar beberapa peraturan diantaranya UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006,” tegasnya.

Lebih lanjut Desri juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui dinas terkait untuk segera membentuk tim dan mengaudit kelengkapan dokumen administrasi milik Sawmill AS.

“Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus turut terjun ke lapangan guna mengecek aktivitas Sawmill yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Kami berharap PJ Bupati Musi Banyuasin menurunkan tim untuk mengaudit perizinan Sawmill yang berada di Simpang TPR Desa Beruge, karena disinyalir tidak memiliki izin lengkap dan tidak pernah sekalipun memberikan pendapatan ke daerah berupa pajak,” pungkasnya. (*)

Warta In | Palembang, – Untuk mewujudkan masyarakat Palembang berdaya dan Sejahtera, Presidium Partai Politik Non Parlemen Kota Palembang menggelar Deklarasi atau kesepakatan bersama 10 Partai Non Parlemen yang ada di Kota Palembang, deklarasi tersebut dilaksanakan di Remington Hotel, Resto & Cape jalan Bambang Utoyo Palembang, Rabu (11/12/24).

Hadir dalam Deklarasi tersebut di antaranya Koordinator Presidium Welly Supryanto dari Partai Ummat, Seketaris Presidium Hermawan, SH dari Partai Buruh, serta 10 Partai Non Parlemen yang ada di Kota Palembang.

Koordinator Presidium Welly Supryanto mengatakan hari ini 10 Partai Non Parlemen mendeklarasikan Presidium Parpol Non Parlemen guna memperjuangkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palembang.

“Keberadaan kita, partai-partai non parlemen yang ada di Kota Palembang ini sebagai pencerahan, hal mana partai non parlemen ini sebagai wadah perjuangan kita untuk masyarakat kota Palembang yang Sejahtera,” ujar ketua partai ummat ini.

“Kami mengharapkan kepada para anggota partai non parlemen untuk bisa memberikan suatu solusi ataupun rancangan ke depan supaya kita bisa menampilkan diri kita di catur politik yang ada di kota palembang,” ungkapnya lebih lanjut.

“Mudah-mudahan kita bisa diperhitungkan, khususnya di Kota Palembang, serta bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat kota Palembang,” pungkasnya.

Sementara itu, Hermawan, SH Sekretaris Presidium yang juga sebagai Ketua Partai Buruh dan aktivis buruh di kota palembang ini menambahkan hari ini ada 10 Partai Politik Non Parlemen bersepakat dalam rangka deklarasi utk mewujudkan masyarakat palembang sejahtera.

Adapun 10 Partai Politik Non Parlemen Kota Palembang, yang melakukan Deklarasi tersebut yaitu :

1.Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

2.Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

3.Partai Ummat

4.Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

5.Partai Buruh

6.Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)

7.Partai GARUDA

8.Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

9.Partai Berkarya

10.Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

Sedangkan tujuan mendeklarasikan berdirinya Presidium Partai Politik Non Parlemen “PPNP” Kota Palembang, dengan tujuan sebagai berikut ;

1.Bahwa Presidium Partai Politik Non Parlemen “PPNP” Kota Palembang tersebut didirikan dan dideklarasikan guna menjadi WADAH perjuangan bersama bagi Parpol Non Parlemen di Kota Palembang untuk turut mengawasi dan memberikan masukan terhadap seluruh kebijakan-kebijakan menyangkut hajat hidup orang banyak baik terhadap kebijakan nasional maupun kebijakan regional di Kota Palembang, serta menjadi sarana sosial dan politik dalam mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila.

2.Bahwa Presidium Partai Politik Non Parlemen “PPNP” Kota Palembang selaku Partai Pendukung dari Walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih akan menjadi Mitra Pemerintahan Kota Palembang, yang siap mendukung sepenuhnya seluruh program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Palembang untuk kedepannya, termasuk dengan berdialog dan memberikan masukan-masukan kepada pemerintahan Kota Palembang dalam membuat serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang Pro rakyat.

“Guna memperjuangkan terwujudnya masyarakat Kota Palembang yang berdaya dan Sejahtera,” pungkas Hermawan, SH Ketua Parta Buruh Kota Palembang.

Warta In | Palembang – Setelah berlangsung selama dua hari, pertandingan bola voli yang digelar oleh Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XLII Dim 0418 Koorcab Rem 044 PD II/Sriwijaya dalam rangka hari ibu ke – 96 tahun 2024 Rabu (11/12/2024) Resmi di tutup.

Penutupan pertandingan itu, ditandai dengan penyerahan hadiah oleh Ketua Cab XLII Dim
0418 Koorcab Rem 044 PD II/Sriwijaya Ny. Indah Ferdiansyah kepada para juara dan sesi foto bersama, yang bertempat di lapangan Makodim 0418/Palembang.

Sebagai informasi, pertandingan bola voli diadakan serentak di seluruh Indonesia, sebagai bentuk peringatan Hari Ibu tahun 2024. Untuk Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XLII Dim 0418 Koorcab Rem 044 PD II/Sriwijaya dilaksanakan di Makodim 0418/Palembang di ikuti Sejajaran Ranting KCK XLII Dim 0418/Palembang

Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0418/Plg Ny. Indah Ferdiansyah menyampaikan pertandingan bola voli antar ranting Persit se jajaran Kodim 0418/Palembang ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum untuk menunjukkan dedikasi para perempuan, khususnya dalam peran mereka sebagai ibu, pilar keluarga, dan bagian integral dalam masyarakat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, semangat kebersamaan, serta memperingati peran dan kontribusi perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Pertandingan voli ini berlangsung dalam suasana penuh semangat, dengan peserta menunjukkan keterampilan dan sportivitas yang tinggi. Tidak hanya menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diramaikan dengan kegiatan bazar dari ibu-ibu Persit KCK sejajaran Kodim 0418/Palembang .

Dia juga menambahkan, dengan terlaksananya acara ini, Kodim 0418/Palembang berharap dapat terus menjadi pelopor kegiatan yang mempererat hubungan antar Persit baik yang ada di Kodim maupun yang ada di satuan jajaran bawah

Pertandingan ini dimenangkan oleh tim Voli

Juara I Ibu- ibu Ranting 3 Koramil 418-02/Pakjo,
Juara II Ibu-ibu Ranting 8 Koramil 418-07/Sukarame.
Juara III Ibu-ibu Ranting 9 Koramil 418-08/Sako,
Juara IV Ibu-ibu Ranting 5 Koramil 418-04/Kertapati.

Warta.in | Jakarta (10 Desember 2024) – PT Bank IBK Indonesia Tbk (IBK Indonesia) berhasil mencatatkan pertumbuhan yang Impresif pada triwulan 3 tahun 2024. IBK Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 9,75% secara year on year (YOY), menjadi Rp170,02 miliar. Pendapatan Bunga bersih IBK Indonesia tercatat tumbuh 15,78% menjadi Rp436,71 triliun secara year to date.

Kenaikan pendapatan bunga bersih ini berdampak pada peningkatan Net Interest Margin (NIM) 1BK Indonesia dari 2,76% mejadi 3,10% secara YOY.

Keberhasilan Ini menunjukan bahwa IBK Indonesia mampu menghasilkan pertumbuhan yang stabil baik dari segi bisnis, kesehatan dan profitabilitas.

IBK Indonesia berhasil meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 9,98% dari Rp8,89 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp9,78 triliun pada September 2024. Tidak kalah juga rasio pertumbuhan kredit yang cukup mengesankan di September 2024 sebesar 12,81%  jauh diatas rata-rata industri perbankan yang tercatat sebesar 10,85% pada periode yang sama.

Kualitas kredit tetap terjaga meski NPL Gross tercatat nalk 1,64% menjadi 2,36% dan NPL Net meningkat 1,05 %menjadi 1,62%. Meskipun demikian, kualitas kredit IBK Indonesia tetap terbilang baik karena NPL jauh di bawah threshold 5%.

Secara year on year (YOY) Rasio kecukupan modal (CAR) naik dari 38,55% menjadi 41,33% dan pertumbuhan modal inti mencapai 27,11% dari sebelumnya Rp4,28 triliun menjadi Rp5,45 triliun.

Hal ini menunjukan IBK Indonesia telah mengambil langkah mitigasi risiko untuk menjaga kualitas aset dalam batas yang terkendali.

IBK Indonesia berkomitmen untuk terus berupaya mewujudkan inovasi-inovasi baru dengan menyesuaikan perkembangan perbankan guna keberlanjutan bisnis sehingga senantiasa mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

Kami berterima kasih kepada seluruh pemegang saham, seluruh nasabah dan masyarakat yang senantiasa mendukung eksistensi kemajuan IBK Indonesia. Akhir tahun, IBK Indonesia Penuhi ketentuan Free Float PT Bank IBK Indonesia Tbk (IBK Indonesia) berhasil mernenuh! ketentuan free float 7,5% saham publik.

Sesual dengan keterbukaan Informasi yang telah disampaikan management IBK Indonesia pada tanggal 02 Desember 2024, terpenuhinya free float dikarenakan adanya transaksi jual beli saham antara Industrial Bank Of Korea (IBK Korea) selaku pemegang saham pengendali dan PT KGI Sekuritas Indonesia (Transaksi).

Dengan adanya Transaksi Ini, maka IBK Indonesia telah mencapai 7,5% porsi saham free float, sebagaimana yang diatur dalam peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor I-A perihal Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas.

Selain Saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat. Usal Transaksi, tercatat Jumlah saham beredar di publik mencapal 4 miliar saham atau 8,51% . Dimana sebelum dilakukannya Transaksi, porsi kepemilikan publik hanya 6,03%.

Sebagaimana diketahul, IBK Korea telah melepaskan porsi sahamnya ke publik sebesar 2,48% dalam Transaksi tersebut.

Oleh karena Itu, komposisi pemegang saham IBK Indonesia yang tercatat per tanggal 29 November 2024 berdasarkan surat dari Biro Administrasi Efek IBKI yaitu: IBK Korea sebanyak 91,49% dan masyarakat sebesar 8,51%.

Manajemen IBK Indonesia menyebutkan bahwa Transaksi Ini sesuai dengan komitmen IBK Indonesia dan IBK Korea terhadap kepatuhan ketentuan yang ada di Indonesia.

Transaksi Ini juga tidak memiliki dampak yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan kelangsungan usaha IBK Indonesia.

Tentang IBK Indonesia

IBK Indonesia merupakan Bank hasil penggabungan antara PT Bank Agris Tbk dan PT Bank Mitraniaga Tbk tahun 2019.

Pemegang sahamnya terdiri atas IBK Korea sebesar 91,49% dan Masyarakat sebesar 8,51%. Saham IBK Indonesia tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham (AGRS).

Warta In | PALEMBANG – Sebagai bentuk dukungan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Ormas Garda Prabowo DKD Sumsel melakukan aksi demonstrasi di PN Lubuklinggau, Rabu 11 Desember 2024.

Hal ini berkaitan dengan perkara antara PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) dan PT Gorby Putra Utama (GPU).
Sebelumnya diketahui, Mahkamah Agung (MA) dikabarkan telah menolak permohonan Kasasi yang diajukan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan PT Gorby Putra Utama (GPU).

Penolakan tersebut, sesuai hasil putusan Kasasi MA dengan nomor: 554K/TUN/2024 tertanggal 2 Desember 2024.
Dengan putusan itu, maka MA menegaskan pembatalan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) oleh Menteri ATR/BPN dinyatakan batal alias tidak berlaku.
Bahkan, hasil putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap itu juga mewajibkan Menteri ATR/BPN mencabut keputusan itu, serta memulihkan atau memberlakukan kembali sertifikat HGU PT SKB tersebut.

Hasil dari putusan Kasasi MA itu membuat Kuasa Hukum PT SKB dari Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm SCBD-Bali Office mengambil sejumlah langkah hukum. Salah satunya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau selaku Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 546/Pid.B/2024/PN Llg untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya.
Kuasa Hukum PT SKB memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa Bagio Wiludjeng dan Djoko Purnomo untuk dibebaskan dari segala dakwaan dan segala tuntutan dalam kasusnya.
Menanggapi hasil putusan Kasasi MA tersebut, Ketua Garda Prabowo DKD Sumsel, Bana Juni SH MBA didampingi Ketua Investigasi Feri Yandi SHDM dengan lantang menyoroti kasus yang sedang diproses di PN Lubuklinggau tersebut.

Bana Juni menyatakan, pihaknya meminta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 546/Pid.B/2024/PN Llg, agar segera membebaskan terdakwa yakni Bagio Wiludjeng dan Djoko Purnomo dari segala tuntutan hukum.

”Kita minta Majelis Hakim dapat memperhatikan hasil Kasasi Mahkamah Agung, sehingga bisa memberikan putusan seadil-adilnya, serta membebaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan hukum. Jangan bermain api dengan nasib rakyat yg menuntut keadilan,” kata Dia.

Pihaknya juga mendesak Majelis Hakim PN Lubuklinggau untuk merehabilitasi nama baik kedua terdakwa demi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
”Kita juga meminta Komisi Yudisial (KY) serta Hakim pengawas MA untuk memonitor para hakim yang menangani perkara ini,” ungkap dia.

Bana menjelaskan, bahwa kasus ini juga akan dilaporkan ke berbagai pihak, termasuk ke Pengawas MA.
“Tentu saja akan kita laporkan juga kepada Menko Hukum dan HAM, Ketua Umum Garda Prabowo, serta Pembina Garda Prabowo yakni Bapak Prabowo Subianto,” jelas dia.

Sementara Feri Yandi menambahkan, sebagai desakan kepada PN Lubuklinggau, pihaknya melakukan aksi demonstrasi di PN Lubulinggau, Rabu 11 Desember 2024.

“Kami melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk dukungan kepada APH untuk menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Apalagi permasalaan ini sudah ada keputusan dari MA yang berkekuatan hukum tetap dan inkrah, oleh sebab itulah untuk segera dipahami,” tegasnya.

Feri menambahkan, kehadiran organisasi Garda Prabowo di Sumsel sebagai bentuk kontrol sosial serta mengawal semua kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto demi kepentingan bangsa.

“Sesuai perintah Ketua Umum Bapak H Fauka Noor Farid melalui Ketua Sumsel H Banda Djuni kami akan aktif memantau program-program Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dan akan menyampaikan permaslaahan yang ada di Sumsel,” jelasnya.