Beranda blog Halaman 128

Polres Meranti tangkap Terduga Pelaku Kharhutla di Tanjung Gemuk Barang Bukti Diamankan.

Penulis
Zulfikar .
-
0

MERANTI – Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti menangkap seorang pria berinisial D, 57 tahun, yang diduga terlibat dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Tanjung Gemuk, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Penangkapan dilakukan Unit II Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Kepulauan Meranti pada Jumat (14/8/2026).

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K. Melalui Kasat Reskrim Polres Meranti
IPTU M. Iqbalul Fikri, S.Tr.K., S.I.K
menyampaikan, penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut penyelidikan atas laporan dugaan karhutla yang terjadi di Jalan Hasanudin, RT 002/RW 004, Desa Tanjung Gemuk.

Peristiwa kebakaran diketahui terjadi pada Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 18.00 WIB. Saat itu, piket SPK Polsek Rangsang mendeteksi adanya titik panas atau hotspot melalui dashboard Lancang Kuning.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Gemuk berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk melakukan pengecekan ke lokasi. Dari pengecekan tersebut ditemukan adanya kebakaran lahan.

“Setelah menerima informasi adanya hotspot, petugas melakukan pengecekan ke lokasi dan ditemukan adanya kebakaran lahan,” demikian keterangan penyidik dalam laporan penanganan perkara.

Menurut Kasat Reskrim, Penyidik kemudian melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) pada Senin (3/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, Unit Tipidter Satreskrim Polres Kepulauan Meranti bersama UPT KPH Tebing Tinggi mengambil titik koordinat untuk mengetahui status kawasan lahan yang terbakar serta melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Dari hasil penyelidikan, penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap D yang sebelumnya berstatus sebagai saksi. Setelah memperoleh dua alat bukti yang cukup, penyidik melakukan gelar perkara.

Pada Jumat (14/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, D kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan.

Dalam perkara tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yakni satu buah cangkul bergagang kayu warna hitam, satu buah mancis merek Dolpin warna putih kombinasi biru, serta dua buah ranting kayu bekas terbakar.

Penyidik menerapkan Pasal 78 ayat (3) dan/atau Pasal 78 ayat (4) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Kasat Reskrim menyebutkan, penyidik telah melakukan sejumlah tindakan hukum, mulai dari pembuatan laporan polisi, melengkapi administrasi penyidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli kehutanan dari UPT KPH Tebing Tinggi, penyitaan barang bukti hingga mengamankan pelaku.

Selanjutnya, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana, mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan mempersiapkan proses pelimpahan tahap I.

Sekedar Informasi, Polres Kepulauan Meranti menegaskan penanganan perkara tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Meranti, sekaligus mendukung upaya pencegahan karhutla di daerah tersebut.

Polres Kepulauan Meranti,apabila ada menemukan Kebakaran Hutan dan Lahan segera Melaporkan Kepada Call Center 110 Polres Kepulauan Meranti Kami Siap Melayani.

Rilis Humas Polres Kepulauan Meranti

Abdi Chicken Berbagi Daging Ayam dan Bakso, Semarakkan HUT Kemerdekaan Bersama Pedagang Pasar Rembang

Penulis
Dwi Supriyanto
-
0
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}

REMBANG// WARTA.IN// Suasana kawasan wisata Taman Kartini, Kabupaten Rembang, pada Jumat (14/8) siang tampak lebih meriah dari biasanya. Ratusan pedagang Pasar Kota Rembang berjalan santai atau mlaku-mlaku dari kawasan pasar menuju Taman Kartini dalam suasana penuh keakraban.

Di tengah kegiatan tersebut, aksi sosial yang digelar Abdi Chicken, pemasok daging ayam berlisensi halal, turut mencuri perhatian. Perusahaan tersebut membagikan daging ayam dan bakso secara cuma-cuma kepada para pedagang pasar serta pekerja sektor informal yang ditemui sepanjang perjalanan menuju Taman Kartini.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB itu berlangsung penuh kehangatan. Perwakilan manajemen Abdi Chicken tampak menyapa langsung para penerima manfaat sambil membagikan paket ayam dan bakso dengan senyum ramah.

Keceriaan terlihat dari wajah para penerima. Sumani, seorang juru parkir, bersama Subagio, penarik becak, mengaku senang mendapat perhatian dan bantuan tersebut.

“Saya senang sekali kalau ada kegiatan seperti ini. Terima kasih, saya dapat bakso,” ujar Sumani dengan nada riang.

Bagi Abdi Chicken, kegiatan berbagi yang dalam tradisi lokal dikenal sebagai “aweh bebungah” tersebut bukan sekadar acara seremonial. Ada sejumlah tujuan yang ingin diwujudkan melalui kegiatan tersebut.

Pertama, kegiatan ini menjadi bagian dari cara Abdi Chicken ikut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia dengan aksi nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kedua, kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kebangkitan wisata lokal, khususnya Taman Kartini sebagai salah satu ruang publik dan destinasi wisata keluarga yang memiliki nilai historis bagi masyarakat Rembang.

Ketiga, kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi dengan para pedagang pasar yang selama ini menjadi bagian dari mitra dan jaringan ekonomi Abdi Chicken.

“Kami ingin menyapa langsung para bakul yang selama ini menjadi mitra kami. Kehadiran mereka di sini kami harapkan dapat memperkuat ikatan kekeluargaan di antara sesama pedagang,” tutur Aris, perwakilan Abdi Chicken.

Keempat, kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada para pelaku ekonomi kerakyatan, khususnya pedagang pasar yang selama ini turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat Rembang.

Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Rembang, Herry “Marco” Martono, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara.

“Alhamdulillah, acara kali ini berjalan dengan lancar. Nanti saya akan menyampaikan sedikit arahan mengenai program-program pengembangan UMKM, khususnya di kalangan pasar,” ungkap Herry.

Antusiasme juga dirasakan para peserta. Dita, salah seorang pedagang ayam, mengaku senang dapat berkumpul bersama dalam suasana santai dan penuh kebersamaan.

“Saya sangat senang karena ada acara kumpul bareng seperti ini. Semoga ke depan lebih ramai lagi,” ujarnya.

Setelah rangkaian kegiatan berbagi dan kebersamaan berlangsung, acara kemudian ditutup dengan makan bersama.

Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan kebahagiaan bagi para pedagang dan pekerja sektor informal, tetapi juga menjadi gambaran bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kepedulian, gotong royong, dan kebersamaan.

Di tengah upaya menghidupkan kembali ruang publik dan wisata lokal, kegiatan seperti ini diharapkan dapat menjadi energi positif bagi masyarakat Rembang untuk terus menjaga semangat kebersamaan serta mendukung geliat ekonomi kerakyatan menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

( wik )

Dua Pimpinan Kwarda Sumatera Utara Terima Lencana Karya Bakti pada Hari Pramuka ke-65

Penulis
Penulis Medan
-
0

Dua Pimpinan Kwarda Sumatera Utara Terima Lencana Karya Bakti pada Hari Pramuka ke-65

JAKARTA ( Warta.In ) — Dua pimpinan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sumatera Utara menerima Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka berupa Lencana Karya Bakti dalam Upacara Peringatan Hari Pramuka Tingkat Nasional ke-65 Tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (14/8/2026).

Kedua penerima penghargaan tersebut adalah Dr. Dikky Anugerah, S.Sos., M.A.P., Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumatera Utara, dan  Ir Herianto, M.Si., Sekretaris Kwarda Gerakan Pramuka Sumatera Utara.

Penghargaan yang diberikan oleh Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusi dalam mendukung berbagai kegiatan dan pengembangan Gerakan Pramuka.

Penyerahan penghargaan berlangsung dalam rangkaian Upacara Hari Pramuka ke-65 Tahun 2026 yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia selaku Pembina Upacara, bersama Sekretaris Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.

Penerimaan Lencana Karya Bakti ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar Gerakan Pramuka Sumatera Utara. Penghargaan tersebut tidak hanya menjadi apresiasi bagi kedua pimpinan Kwarda, tetapi juga menjadi representasi dari semangat pengabdian seluruh jajaran Gerakan Pramuka di Sumatera Utara.

Ketua Kwarda Sumatera Utara, Dr. Dikky Anugerah, bersama Sekretaris Kwarda Dr. Irianto, selama ini terus mendorong penguatan organisasi, peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan, serta pengembangan inovasi yang mampu menjawab tantangan generasi muda di era perubahan dan digitalisasi.

Lencana Karya Bakti menjadi simbol bahwa pengabdian di Gerakan Pramuka bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah untuk terus berkarya dan memberikan manfaat.

Momentum Hari Pramuka ke-65 ini sekaligus mempertegas semangat “Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan” sebagai landasan pengabdian seluruh insan Pramuka Indonesia.

Bagi Kwarda Sumatera Utara, penghargaan tersebut menjadi energi baru untuk terus bergerak, berinovasi dan menghadirkan karya nyata dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, disiplin, peduli terhadap sesama, serta siap menjadi bagian dari kemajuan bangsa.

Dengan diterimanya Lencana Karya Bakti ini, Kwarda Sumatera Utara meneguhkan komitmennya untuk terus memperkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan karakter dan pengabdian masyarakat.

Dari Cibubur, semangat pengabdian itu kembali diteguhkan: Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan.(su16)

Meriahkan HUT RI ke – 81, Kodim 0201/Medan Gelar Lomba 17 Agustus

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Medan – Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia 2026, Kodim 0201/Meda menggelar berbagai perlombaan yang diikuti prajurit Kodim 0201/Medan. Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Benteng, menampilkan sejumlah perlombaan khas 17 Agustus, seperti Tarik tambang, Volly, Bakiak, Masukan paku dalam botol. Suasana berlangsung meriah dengan sorak-sorai peserta dan penonton.

Komandan Kodim (Dandim) 0201/Medan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, S.E.,M.M., mengatakan, perlombaan tidak sekadar ajang hiburan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momen untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan dan kebersamaan.

“Ini bukan sekadar lomba. Ini tentang merasakan kembali semangat perjuangan dan kebersamaan yang dulu menjadi kekuatan bangsa kita,” ujar Dandim. Jumat (14/08/2026).

“Lomba juga menjadi sarana penyegaran mental bagi personel yang setiap hari disibukkan dengan rutinitas kedinasan. Dengan suasana informal seperti itu, hubungan atasan dan bawahan terasa lebih hangat dan akrab.

“Kita ingin meneladani semangat para pejuang, yang dulu berjuang dengan keterbatasan, namun penuh semangat gotong-royong. Lomba seperti ini mengajarkan arti kekompakan dan sportivitas. (RN)

*Ustaz Habib Ahmad Al Habsyi Hadir di Lapas Kalianda, Berikan Tausiyah Keagamaan bagi Warga Binaan*

Penulis
H D
-
0

*Ustaz Habib Ahmad Al Habsyi Hadir di Lapas Kalianda, Berikan Tausiyah Keagamaan bagi Warga Binaan*

Kalianda – Lapas Kelas IIA Kalianda kembali menghadirkan kegiatan pembinaan kepribadian melalui Safari Dakwah bersama Ustaz Habib Ahmad Al Habsyi, Jumat (14/8).

Bertempat di Masjid At-Taubah Lapas Kalianda, kegiatan diisi dengan tausiyah dan penguatan keagamaan yang diikuti oleh jajaran Pegawai serta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kehadiran para ustaz menjadi momentum bagi warga binaan untuk mendapatkan siraman rohani, menambah pemahaman keagamaan, sekaligus menjadi ruang refleksi untuk terus memperbaiki diri.

Melalui pesan-pesan keagamaan yang disampaikan, warga binaan diajak untuk tidak larut dalam kesalahan masa lalu, melainkan menjadikan masa pembinaan sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Lapas Kalianda dalam memberikan pembinaan yang menyentuh tidak hanya aspek keterampilan, tetapi juga mental dan spiritual, sebagai bekal bagi warga binaan untuk kembali ke tengah masyarakat.

Setiap orang punya masa lalu, tetapi setiap orang juga punya kesempatan untuk memperbaiki masa depan.

(HumasPaskal)

@kemenimipas
@ditjenpas
@pemasyarakatanlampung

#SafariDakwah #LapasKalianda #PembinaanKepribadian #PembinaanWBP #Pemasyarakatan #Kemenimipas #Ditjenpas #HumasPaskal

*KPK Dibiayai Negara, Korupsi Tak Kunjung Padam, Wilson Lalengke Bereaksi Keras*

Penulis
H D
-
0

“KPK Dibiayai Negara, Korupsi Tak Kunjung Padam, Wilson Lalengke Bereaksi Keras

JAKARTA, 15 Agustus 2026 — Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Pusat, Wilson Lalengke, melontarkan kritik keras terhadap kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menilai maraknya perkara korupsi yang terus muncul menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi belum menghasilkan efek jera yang memadai.

Menurut Wilson, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus dievaluasi secara objektif, terutama menyangkut efektivitas, independensi, transparansi, serta konsistensi dalam menangani perkara tanpa diskriminasi.

“KPK kerjanya apa kalau korupsi justru semakin menyala? Negara mengalokasikan anggaran besar untuk membiayai lembaga pemberantasan korupsi, tetapi masyarakat masih terus disuguhi berita penangkapan, penetapan tersangka, dan pengungkapan perkara korupsi di berbagai sektor. Ini harus menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar rutinitas penindakan,” ujar Wilson Lalengke di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Wilson menegaskan, kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Sebaliknya, menurut dia, kritik publik merupakan bagian dari mekanisme kontrol dalam negara demokratis agar lembaga penegak hukum tetap berada pada koridor independensi dan akuntabilitas.

Ia mempertanyakan apakah strategi pemberantasan korupsi selama ini sudah menyentuh akar persoalan atau lebih banyak berhenti pada penindakan terhadap pelaku tertentu.

“Korupsi tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan individu yang tertangkap. Kita harus melihat sistem yang memungkinkan korupsi terjadi. Kalau yang ditangkap berganti-ganti, tetapi praktik korupsi tetap tumbuh, berarti ada persoalan struktural yang belum diselesaikan,” katanya.

Wilson juga menyoroti pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Ia meminta setiap perkara korupsi ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan kepentingan politik, tekanan kekuasaan, kedekatan, maupun kepentingan kelompok tertentu.

“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa hukum tajam kepada pihak tertentu, tetapi tumpul terhadap pihak lain. Penegakan hukum harus berbasis alat bukti, prosedur hukum, dan prinsip equality before the law. Kalau ada dugaan tebang pilih, lembaga penegak hukum wajib menjawabnya secara terbuka kepada publik,” tegasnya.

Menurut Wilson, anggaran negara yang digunakan untuk membiayai lembaga antikorupsi harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang terukur. Indikator keberhasilan tidak semata-mata dihitung dari jumlah operasi tangkap tangan, tersangka, atau perkara yang dibawa ke pengadilan, tetapi juga dari kemampuan membangun sistem pencegahan yang mampu mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Ia menilai masyarakat, pers, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil memiliki peran strategis sebagai pengawas kekuasaan.

“Kalau media dan organisasi masyarakat diberi ruang yang kuat untuk melakukan kontrol sosial, mereka dapat menjadi mata dan telinga publik. Pengawasan masyarakat tidak selalu membutuhkan anggaran negara. Yang dibutuhkan adalah keberanian, independensi, data, dan profesionalisme,” ungkapnya.

Wilson bahkan melontarkan gagasan yang bersifat radikal sebagai bentuk kritik terhadap efektivitas kelembagaan. Menurutnya, apabila sebuah lembaga negara dinilai tidak mampu memenuhi tujuan pembentukannya, maka evaluasi kelembagaan harus terbuka, termasuk kemungkinan melakukan restrukturisasi secara fundamental.

“Saya tidak sedang mengajak masyarakat membubarkan KPK secara serampangan. Saya sedang mengatakan bahwa negara harus berani mengevaluasi seluruh desain pemberantasan korupsi. Kalau sebuah institusi tidak efektif, jangan tabu membicarakan reformasi total. Jangan sampai lembaga terus dibiayai negara sementara korupsi tetap menjadi penyakit kronis,” jelas Wilson.

Ia menambahkan, pemberantasan korupsi membutuhkan kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, pencegahan, keterbukaan informasi, perlindungan terhadap pelapor, penguatan pers, serta partisipasi masyarakat.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kata Wilson, korupsi bukan sekadar kejahatan yang merugikan keuangan negara. Korupsi juga merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, menciptakan ketimpangan, dan melemahkan legitimasi institusi negara.

“Korupsi adalah persoalan tata kelola negara. Ketika anggaran publik diselewengkan, yang dirampas bukan hanya uang negara, tetapi hak masyarakat atas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan. Karena itu, pemberantasannya harus sistematis dan tidak boleh pandang bulu,” pungkasnya.

Wilson meminta pemerintah dan seluruh lembaga penegak hukum menjadikan kritik masyarakat sebagai momentum untuk memperkuat kembali kepercayaan publik. Menurutnya, perang melawan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, transparan, terukur, dan independen. (Tim/Red)

*Merajut Silaturahmi, Memperkokoh Ukhuwah: Presiden Komunitas Yaman Kunjungi Ketum PPWI*

Penulis
H D
-
0

“Merajut Silaturahmi, Memperkokoh Ukhuwah: Presiden Komunitas Yaman Kunjungi Ketum PPWI.

Jakarta — Suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan sarat dengan semangat persaudaraan melingkupi pertemuan antara pimpinan dua lembaga kemasyarakatan pada Jumat sore, 14 Agustus 2026. Tepat pukul 13.30 WIB, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyambut kedatangan Presiden Komunitas Yaman di Indonesia, Muhamad Al-Jamri, beserta jajaran pengurusnya dalam sebuah kunjungan silaturahmi yang akrab dan bernilai strategis di Sekretariat PPWI Nasional di Jakarta. Pada pertemuan itu, Wilson Lalengke didampingi Deputy Bidang PPWI Internasional, Abdul Rahman Dabboussi.

Pertemuan ini bukan sekadar agenda formalitas organisasi. Ini adalah sebuah penegasan kembali atas jalinan ikatan historis dan spiritual yang telah lama membentang antara masyarakat Indonesia dan Yaman. Sebagaimana diungkapkan oleh filsuf ternama Martin Buber (1878-1965) dalam pemikirannya mengenai konsep “I and Thou” (Aku dan Engkau), hubungan antarmanusia sejati baru tercipta ketika dua pihak saling memandang bukan sebagai objek asing, melainkan sebagai wujud kepribadian yang utuh dalam ruang dialog yang tulus dan beretika. Suasana keakraban itulah yang terpancar nyata sepanjang jalannya diskusi.

*Sinergi Program dan Penguatan Kemanusiaan*

Dalam suasana dialog yang begitu cair dan diwarnai senyum hangat khas kekeluargaan, kedua pimpinan membahas pelbagai peluang kerja sama konkret. Fokus utama kolaborasi difokuskan pada program-program pemberdayaan dan penguatan tali persaudaraan antara warga Indonesia dan masyarakat Yaman—baik mereka yang saat ini menetap dan berkarya di Nusantara, maupun masyarakat yang berada di tanah air Yaman.

Langkah ini selaras dengan kristalisasi nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Sila Ketiga, Persatuan Indonesia yang berorientasi pada ketertiban dunia berbasis kemerdekaan dan perdamaian abadi. Melalui peran aktif jurnalistik warga (citizen journalism), PPWI berkomitmen untuk menyediakan jembatan informasi yang objektif, humanis, dan menyejukkan, guna mempererat pemahaman lintas budaya dan memperkokoh solidaritas kemanian kedua bangsa.

*Harapan dan Pertukaran Cendera Mata*

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyampaikan rasa sukacita dan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan kehormatan Presiden Komunitas Yaman beserta rombongan. Tokoh pers nasional itu mengungkapkan harapannya agar momen silaturahmi ini menjadi pijakan awal yang kokoh bagi jalinan kerja sama yang semakin erat di masa depan. Kemitraan strategis antara konstituen PPWI dan komunitas Yaman diharapkan mampu melahirkan karya-karya nyata yang bermanfaat bagi kemaslahatan publik luas.

Sebagai lambang keakraban dan rasa saling menghormati, acara dilanjutkan dengan prosesi pertukaran cendera mata penuh makna. Muhamad Al-Jamri memberikan Plakad Resmi Komunitas Yaman kepada PPWI sebagai simbol penghormatan, persahabatan, dan apresiasi atas peran pers warga dalam merajut ukhuwah.

Sementara itu, Wilson Lalengke memberikan Kalender Khusus UN-PPWI dan sebuah buku karya sang aktivis HAM internasional ini. Hal tersebut dimaknai sebagai bentuk komitmen terhadap literasi, perdamaian dunia, serta keterbukaan jejaring jurnalistik internasional.

Sebagaimana dipesankan pemikir pencerahan Immanuel Kant (1724-1804) mengenai Perdamaian Abadi (Perpetual Peace), hubungan antarbangsa yang harmonis dibangun di atas fondasi kebiasaan saling berkunjung, berdialog secara terbuka, serta memupuk rasa saling percaya secara berkelanjutan. Kunjungan persahabatan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat peradaban luhur senantiasa tumbuh mekar melalui silaturahmi yang tulus. (TIM/Red)

Warga Bangun Purba Segera Nikmati Akses Jembatan yang Lebih Aman

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Tapanuli Selatan – Harapan masyarakat Kelurahan Bangun Purba, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk memiliki akses jembatan yang lebih aman terus diwujudkan melalui pembangunan Jembatan Aramco. Hingga Rabu (12/8/2026), pembangunan jembatan di wilayah Koramil 11/Batang Angkola Kodim 0212/TS itu telah mencapai 80 persen, dengan pekerjaan difokuskan pada plesteran dan acian.

Jembatan berukuran panjang 7 meter dan lebar 4 meter tersebut dibangun karena akses jembatan lama sudah tidak layak digunakan. Kehadiran jembatan baru diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas warga sehari-hari.

Pembangunan Jembatan Aramco ini merupakan bagian dari Program pembangunan jembatan yang diprakarsai Presiden RI Prabowo Subianto. Melalui program tersebut, TNI AD terus berupaya membantu menghadirkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam mendukung akses penghubung di wilayah.

Dalam pengerjaannya, personel Koramil 11/Batang Angkola turut terlibat bersama para pekerja atau tukang. Kebersamaan tersebut menjadi bagian dari semangat gotong royong untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy, S.I.P., mengatakan pembangunan jembatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat merupakan bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kondisi wilayah. “Kami berharap jembatan ini segera selesai dan dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik, sehingga akses warga menjadi lebih aman dan aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih lancar,” ujar Kapendam. (RN)

Sumber: Pendam I/BB

Ekraf Mania Festival 2026, Langkah Awali Geliat Ekonomi Kreatif NTB

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Ekraf Mania Festival 2026, Langkah Awali Geliat Ekonomi Kreatif NTB

Warta.in
Mataram, NTB —Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif melalui Ekraf Mania Festival 2026. Forum bertajuk Ngopi Ekraf (Talk Show Inspiratif & Networking Session) itu menjadi langkah baru dalam upaya menjalankan kembali roda ekonomi kreatif NTB sekaligus mendukung terwujudnya konsep pariwisata berkelas yang digaungkan Pemprov NTB dibawah kepemimpimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakilnya Indah Dhamayanti Putri.

Kegiatan yang digelar di halaman kantor Disparekraf NTB, Kamis malam (13/8/2026) tersebut menjadi ruang pertemuan antara pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif untuk membangun komunikasi, memperkuat kolaborasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pelaku ekraf di NTB.

Mewakili Kadis, Sekretaris Disparekraf NTB, Muhamad Erwa mengatakan, komunikasi yang intensif dengan pelaku ekraf menjadi bagian penting agar pemerintah dapat menjalankan perannya sebagai fasilitator, akselerator, sekaligus regulator.

“Tanpa komunikasi yang baik, maka kita tidak bisa memitigasi persoalan-persoalan, masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku ekraf,” Erwan mengungkapkan.
Menurutnya, Ekraf Mania Festival tidak diarahkan sekadar menjadi kegiatan seremonial. Disparekraf NTB justru ingin menjadikan kantor tersebut sebagai Creative Hub yang dapat dimanfaatkan pelaku ekraf untuk menampilkan karya dan membangun jejaring secara berkelanjutan.

“Ke depan, berbagai komunitas ekraf akan diberikan ruang untuk menampilkan karya masing-masing. Mulai dari komunitas fotografi, film, musik, hingga pelaku usaha kreatif lainnya. Kita harapkan bukan hanya persoalan event, tapi memang setiap hari harus ada yang kita coba untuk menampilkan dan kita fasilitasi,” ujarnya.
Erwan menjelaskan, peserta kegiatan dibuka untuk seluruh pelaku ekonomi kreatif di NTB. Mekanisme pendaftaran dilakukan secara terbuka melalui sistem daring untuk memperluas kesempatan bagi pelaku ekraf yang selama ini belum mendapatkan ruang dalam berbagai kegiatan pemerintah.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari rencana Disparekraf NTB membangun Ekraf Satu Data. Data tersebut nantinya diharapkan dapat memetakan kapasitas dan perkembangan pelaku ekraf berdasarkan tingkatannya.

“Ke depan itu kita akan coba dengan Ekraf Satu Data. Dengan Ekraf Satu Data itu kita bisa memilah-milah level tingkatan dari ekraf,” jelasnya.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah dapat memberikan intervensi yang lebih tepat sesuai kebutuhan masing-masing pelaku ekraf. Dukungan yang diberikan tidak akan disamaratakan, tetapi disesuaikan dengan kapasitas dan perkembangan usaha maupun komunitas.

Dalam jangka menengah, Disparekraf NTB juga menyiapkan pengembangan ruang-ruang kreatif di lingkungan kantor, termasuk pusat studio yang dapat dimanfaatkan komunitas.

Sementara untuk jangka panjang, pemerintah daerah mendorong terbentuknya Nusa Tenggara Creative Hub sebagai pusat kreativitas yang dapat menaungi 21 subsektor ekonomi kreatif.

Konsep tersebut diharapkan mampu mempertemukan berbagai komunitas dan subsektor ekraf sekaligus mendukung karakter NTB sebagai destinasi sport tourism.
Erwan mencontohkan komunitas otomotif yang membutuhkan ruang untuk berkreasi dan melakukan modifikasi kendaraan. Menurutnya, regulasi juga perlu disiapkan agar kreativitas masyarakat tidak berbenturan dengan ketentuan hukum.

“Jangan sampai gara-gara modifikasi, orang masuk penjara. Jadi memang itu ketakutan-ketakutan teman-teman dari pelaku ekraf,” tuturnya.
Ia juga menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan dari pelaku ekonomi kreatif. Ekraf Mania Festival menjadi salah satu langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan komunitas kreatif.

“Sebagai pemerintah ini tidak mudah, kritikan itu pasti banyak. Tapi kritikan bagi pemerintah itu haruslah merupakan kritikan yang membuat rakyat itu bisa terfasilitasi dengan baik,” tandas Erwan.

Sementara itu salah satu peserta diskusi asal Lombok timur Khaeril mengaku bahwa acara yang ia ikuti beberapa hari di salah satu kegiatan ekraf mania festival 2026 yakni “Digital Creative Academy”.

Menurutnya kegiatan ini sangat menarik dan menyenangkan karena dapat bertemu dengan kurang lebih 40 penggiat ekonomi kreatif serta komunitas dengan latar belakang berbeda serta pengalaman dan skill yang berbeda. Setidaknya telah memberikan ia pengetahuan baru seperti Fotografi, Digital Marketing, Sinematografi, hingga Blogger.

“Acara ini keren, dimentor orang yang kompeten dibidangnya langsung. Dalam proses belajar realistis kita praktek langsung,” ungkap pemuda yang berprofesi konten kreator itu.

Melalui Ekraf Mania Festival 2026, Disparekraf NTB berharap ruang kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku ekraf semakin terbuka sehingga ekosistem ekonomi kreatif di NTB dapat tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam diskusi yang berlangsung lebih dari satu jam itu dipandu langsung Wakil Ketua Kadin NTB, Lalu Anas Amrullah. Hadir sebagai narasumber Sekretaris Disparekraf NTB Muh. Erwan, Direktur Semesta Network M. Hafidullah, Ketua Gekrafs NTB Yeyen Seprian, dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unram Aurelius Teluma serta pelaku Longitara Creative, Vhio Trevie.(sr/dkisntb)
f

Pemprov NTB Tekankan Pejabat Publik Harus Berdiri di Atas Kepentingan NKRI

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Pemprov NTB: Pejabat Publik Harus Berdiri di Atas Kepentingan NKRI

Warta.in
Mataram,NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak memperpanjang polemik terkait proses mediasi kasus perselisihan antara warga Lombok dengan pemilik usaha jahit di Badung, Bali, yang sebelumnya ramai di media sosial. Pemprov NTB menilai persoalan tersebut harus ditempatkan secara proporsional agar tidak berkembang menjadi persoalan antarsuku maupun antardaerah.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Halik, menyampaikan hal tersebut di sela mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat (14/8), di Mataram.

Ahsanul mengatakan, Pemprov NTB menghormati proses mediasi yang telah dilakukan dan menghargai penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, terhadap munculnya sorotan publik mengenai cara proses mediasi tersebut berlangsung, Pemprov NTB memandang penting adanya sikap yang menyejukkan dari seluruh pihak.

“Yang paling penting sekarang adalah jangan sampai persoalan antara individu berkembang menjadi persoalan antara masyarakat. Kita harus menahan diri, tidak saling membalas pernyataan, apalagi membangun sentimen antarsuku dan antardaerah,” ujar pria yang akrab disapa Aka.

Menurutnya, persoalan tersebut justru harus menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bersama bahwa masyarakat NTB dan Bali memiliki hubungan sosial, budaya, ekonomi, dan kekeluargaan yang sangat erat. Banyak warga Bali yang hidup, bekerja dan membangun keluarga di Lombok, demikian pula warga NTB yang bekerja dan mencari penghidupan di Bali.

“Hubungan masyarakat NTB dan Bali jauh lebih besar daripada satu persoalan. Karena itu, jangan sampai satu peristiwa membuat hubungan baik yang selama ini terbangun menjadi terganggu,” katanya.

Aka juga menyampaikan bahwa Gubernur NTB telah berkomunikasi dengan Gubernur Bali terkait persoalan tersebut. Komunikasi antarpemerintah daerah itu, kata dia, merupakan bagian dari upaya menjaga suasana tetap kondusif dan memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Pak Gubernur NTB sudah berkomunikasi dengan Gubernur Bali. Pemerintah tentu berharap ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang. Masyarakat kita harus terus membangun kebersamaan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling memahami,” ujarnya.

Di sisi lain, Aka menegaskan bahwa Pemprov NTB juga memandang penting prinsip netralitas, kepatutan dan keseimbangan sikap pejabat publik dalam menangani persoalan yang melibatkan masyarakat.

Menurut dia, seorang pejabat negara harus menempatkan dirinya sebagai bagian dari institusi negara yang bekerja untuk kepentingan seluruh warga negara, bukan semata-mata berdasarkan identitas daerah, kelompok, maupun kepentingan tertentu.

“Ini prinsip yang berlaku bagi siapa pun. Ketika seseorang menjalankan fungsi sebagai pejabat publik, maka yang dikedepankan adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat, keadilan, dan persatuan. Bukan primordialisme,” tegas Aka.

Ia menambahkan, upaya mediasi sejatinya harus mampu menciptakan rasa aman bagi seluruh pihak yang bersengketa. Karena itu, cara berkomunikasi, pilihan kata, posisi, serta perlakuan terhadap masing-masing pihak perlu dijaga agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan atau tekanan terhadap salah satu pihak.

“Mediasi itu harus membuat kedua belah pihak merasa didengar dan dihormati. Jangan sampai pihak yang datang sebagai korban atau pihak yang merasa dirugikan justru merasa semakin tertekan. Ini bukan hanya soal substansi, tetapi juga soal etika dan kepatutan seorang pejabat publik,” jelasnya.

Aka menegaskan, pernyataan tersebut bukan dimaksudkan untuk memperkeruh persoalan maupun menghakimi seseorang. Pemprov NTB tetap memilih jalur komunikasi formal antarpemerintah daerah dan komunikasi informal dengan para tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan NTB dan Bali.

“Pemprov NTB menyayangkan apabila ada sikap pejabat publik yang dinilai tidak berimbang dalam sebuah persoalan yang menyangkut masyarakat. Tetapi kita tidak ingin membalasnya dengan sikap yang sama. Kita memilih diplomasi, komunikasi dan jalan persaudaraan,” katanya.

Aka kembali mengajak masyarakat Lombok dan Bali untuk tidak terprovokasi oleh berbagai potongan video, komentar, maupun narasi di media sosial yang berpotensi memperlebar persoalan.

Ia mengatakan, masyarakat perlu memberikan ruang kepada proses penyelesaian yang telah ditempuh oleh kedua pihak dan tidak menjadikan persoalan tersebut sebagai alasan untuk melakukan generalisasi terhadap masyarakat Bali maupun masyarakat Lombok.

“Jangan karena perilaku satu atau beberapa orang, kemudian kita menggeneralisasi seluruh masyarakat Bali. Begitu juga jangan sampai ada tindakan atau ucapan dari seseorang kemudian masyarakat Lombok dianggap demikian. Itu tidak adil,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat Bali yang tinggal di Lombok juga menyayangkan munculnya persoalan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan sosial kedua masyarakat jauh lebih kuat dibandingkan persoalan yang sedang menjadi perhatian publik.

“Saudara-saudara kita dari Bali yang hidup di Lombok juga menyayangkan cara atau sikap yang dipersoalkan dalam kasus ini. Mereka juga tentu tidak ingin persoalan tersebut menjadi sentimen terhadap masyarakat Bali secara keseluruhan,” katanya.

Aka menegaskan bahwa NTB dan Bali adalah dua daerah yang memiliki kepentingan bersama untuk menjaga stabilitas sosial, pariwisata, perdagangan, investasi dan hubungan antarmasyarakat.

“Yang kita bangun adalah persaudaraan, bukan permusuhan. Yang kita rawat adalah Indonesia. Karena itu, setiap persoalan harus kita selesaikan dengan kepala dingin, dengan penghormatan terhadap hukum, dengan etika, dan dengan semangat persatuan,” kata Aka.

Ia berharap seluruh pihak dapat mengambil pelajaran dari kasus tersebut bahwa perbedaan latar belakang suku, daerah maupun kondisi sosial-ekonomi tidak boleh menjadi dasar untuk merendahkan seseorang.

“Ruang publik kita harus menjadi ruang saling menghormati. Kalau ada persoalan, selesaikan secara proporsional. Kalau ada kekeliruan, koreksi dengan cara yang bermartabat. Dan kalau ada pejabat publik yang menangani persoalan masyarakat, maka ukuran utamanya harus satu: kepentingan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.(sr/dkisntb)

1...127128129...1,635Halaman 128 dari 1,635