Melawi, WARTA IN – Proyek pembangunan perkuatan tebing Sungai Pinoh di Kabupaten Melawi dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp7.151.950.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Cahaya Griya Vianela, dengan konsultan pengawas PT Nadi Cipta Consultant KSO CV Centrina Engineering, di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Provinsi Kalimantan Barat.

Sorotan muncul menyusul adanya dugaan penggunaan material tanah urug yang berasal dari sumber yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tidak hanya menyangkut kualitas pekerjaan konstruksi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Berdasarkan investigasi awal yang dilakukan Lembaga Informasi Borneo Act Sweep (LIBAS), diperoleh informasi dari sejumlah sumber yang mengarah pada dugaan bahwa material tanah urug yang digunakan dalam proyek tersebut belum dapat ditunjukkan legalitas asal-usulnya.

Ketua Umum LIBAS, Jasli Harfansyah, menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut penggunaan anggaran negara.

“Jika benar material yang digunakan berasal dari sumber yang tidak memiliki izin, maka persoalan ini bukan lagi sekadar masalah teknis pekerjaan konstruksi. Penggunaan material dalam proyek pemerintah harus memenuhi seluruh ketentuan hukum, mulai dari asal-usul, legalitas hingga mutu material yang digunakan,” ujarnya. Kamis (06/08/2026).

Menurut Jasli, tanggung jawab atas legalitas material tidak hanya berada pada penyedia jasa konstruksi. Konsultan pengawas maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga memiliki kewajiban sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan pelaksanaan kontrak berjalan sesuai ketentuan.

“Penyedia jasa bertanggung jawab memastikan material berasal dari sumber yang sah. Konsultan pengawas berkewajiban mengawasi kesesuaian mutu, volume serta dokumen pendukung material, sedangkan PPK memiliki tanggung jawab memastikan seluruh pekerjaan dan pembayaran memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Ia menambahkan, lemahnya pengawasan terhadap legalitas material berpotensi membuka ruang penggunaan material yang berasal dari sumber tidak berizin pada berbagai proyek pemerintah.

“Apabila pengawasan dilakukan secara lemah, praktik seperti ini dikhawatirkan akan terus berulang. Dampaknya bukan hanya terhadap kualitas pekerjaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara serta konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat,” tegas Jasli.

Lebih lanjut, Jasli mengingatkan bahwa penggunaan material yang berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan tersebut, pihak yang menampung, memanfaatkan, mengolah, atau memperdagangkan hasil pertambangan dari sumber yang tidak memiliki izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain aspek hukum, menurutnya penggunaan material yang tidak memenuhi standar maupun berasal dari sumber ilegal juga berpotensi memengaruhi mutu konstruksi. Material yang tidak sesuai spesifikasi teknis dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas bangunan serta mengurangi usia layanan konstruksi.

Di sisi lain, penggunaan material dari sumber yang tidak berizin juga dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara melalui hilangnya penerimaan dari sektor pajak maupun penerimaan negara dan daerah yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan.

Atas dasar itu, LIBAS mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta instansi yang membidangi pertambangan dan lingkungan hidup untuk melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh terhadap proyek tersebut.

Menurut Jasli, pemeriksaan perlu menelusuri legalitas sumber material, lokasi pengambilan, dokumen pembelian, dokumen pengangkutan, kesesuaian volume material yang masuk ke lokasi proyek, hingga proses verifikasi yang dilakukan selama pelaksanaan kontrak.

Ia juga mendorong agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dengan melibatkan pengawasan publik.

“Demi keterbukaan informasi publik, tidak ada salahnya apabila proses investigasi turut melibatkan media massa maupun unsur masyarakat sipil sebagai bagian dari fungsi pengawasan publik,” ujarnya.

Jasli menegaskan, apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan bahwa material memang berasal dari sumber yang tidak memiliki izin, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti bertanggung jawab. Sebaliknya, apabila seluruh material terbukti berasal dari sumber yang sah dan seluruh prosedur telah dipenuhi sesuai ketentuan, maka hasil pemeriksaan tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat guna menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan publik.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pihak pelaksana proyek, konsultan pengawas, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, maupun pihak terkait lainnya. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Tim Red).

NIAS BARAT,Sumut, warta.in – Tudingan “hoax” terkait sengketa lahan *SD Negeri 076090 Onozalukhu Raya* di Desa Sitoluewali, Kecamatan Moroo, Kabupaten Nias Barat, akhirnya terbantahkan.

Warta.in telah mengkonfirmasi langsung kepada Kuasa Hukum penggugat, Adv. Sudaali Waruwu, SH.MH. Berdasarkan keterangannya, perkara tersebut telah resmi terdaftar sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

“Ini bukan hoax. Perkara ini benar-benar sudah terdaftar dan sedang berproses di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Sidang pertama tanggal 29 Juli 2026 dihadiri semua pihak. Tapi di sidang kedua tanggal 5 Agustus 2026, para tergugat tidak hadir,” tegas Sudaali kepada  warta.in jum,at (7/8/2026).

Lebih lanjut, Sudaali menyampaikan bahwa PN Gunungsitoli akan melakukan pemanggilan resmi kembali terhadap para tergugat. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 19 Agustus 2026.

“Saya minta kepada masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan,” tambahnya.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak tergugat dalam perkara ini belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai tanggapannya. Warta.in.memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya kepada pihak terkait.

Kasus sengketa lahan sekolah ini menjadi perhatian warga, mengingat aset pendidikan merupakan fasilitas publik yang vital bagi masyarakat di Kecamatan Moroo.

Reporter ; warta.in

PONTIANAK WARTA IN– ASWIN KALBAR – Pembangunan turap lanjutan di Jalan Kebangkitan, Gang Bentasan Dua, Pontianak Utara, Kalimantan Barat, menuai sorotan serius. Hasil pemantauan lapangan menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara fungsi konstruksi dengan kondisi eksisting lokasi, di mana turap tampak dibangun pada area tanah gambut sementara saluran air atau parit tidak terlihat pada lokasi pekerjaan.

Proyek yang disebut berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat tersebut memiliki nilai sekitar Rp179,6 juta dan dikerjakan CV Ravana. Pekerjaan berdasarkan informasi yang diperoleh menggunakan SPK Nomor 027/03.6/SPK-PL/PPK-WK.PSU/APBD/2026, dengan kontrak diterbitkan pada 10 Juni 2026.

Temuan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apa fungsi turap tersebut jika tidak terdapat saluran air di lokasi?

Pertanyaan berikutnya tidak kalah penting: apakah pembangunan turap memang telah direncanakan untuk dibuat terlebih dahulu sebelum saluran, atau justru kondisi lapangan tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang sebenarnya?

Bukan Sekadar Bangunan, Tetapi Pertanggungjawaban Uang Publik

Kabid Investigasi DPD Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat, Nardi M, menilai persoalan tersebut harus dilihat bukan semata-mata dari bentuk fisik bangunan, tetapi dari aspek perencanaan, fungsi, mutu, volume, pengawasan dan manfaat pekerjaan.

“Ini uang rakyat. Karena itu kepala dinas, PPK, pengawas dan pelaksana harus bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah. Apa pun jenis kegiatannya harus transparan, memiliki dasar perencanaan yang jelas dan memberikan asas manfaat kepada masyarakat,” tegas Nardi.

Menurut dia, apabila turap tersebut memang berkaitan dengan sistem drainase, maka pihak berwenang harus mampu menjelaskan hubungan antara konstruksi turap dengan saluran air yang menjadi fungsi utamanya.

“Kalau salurannya belum ada, harus dijelaskan berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi teknis. Jangan sampai setelah turap selesai baru saluran dibuat tanpa memperhitungkan kembali kedalaman, kestabilan dan daya dukung konstruksi,” ujarnya.

Tanah Gambut Jadi Perhatian

Kondisi tanah gambut di lokasi juga menjadi aspek teknis yang menurut Nardi perlu mendapat perhatian serius.

Turap yang dibangun pada tanah dengan karakteristik tertentu harus memiliki perhitungan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kedalaman pemasangan, stabilitas, daya dukung tanah, tekanan tanah, kemungkinan pergerakan tanah, serta pengaruh air terhadap konstruksi.

“Pertanyaannya sederhana: berapa kedalaman turap yang ditanam? Apa dasar perhitungannya? Apakah sudah sesuai desain? Kalau kemudian saluran dibuat dan terjadi pengikisan dasar akibat aliran air, bagaimana memastikan turap tetap terkunci dan tidak mengalami pergeseran?” kata Nardi.

Menurutnya, pertanyaan tersebut semestinya dapat dijawab oleh PPK dan pihak teknis berdasarkan dokumen pekerjaan, bukan sekadar berdasarkan penjelasan lisan.

Temuan Fisik Turut Dipertanyakan

Selain persoalan tidak terlihatnya saluran air, pemantauan lapangan juga menemukan sejumlah bagian turap yang perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

Pada beberapa bagian ujung turap terlihat kondisi yang disebut mengalami keretakan atau pecah, sementara bagian tertentu tampak memiliki rongga. Kondisi lingkungan pekerjaan juga dinilai masih menyisakan material yang belum sepenuhnya dibersihkan.

Namun ASWIN Kalbar menegaskan temuan visual tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa pekerjaan telah gagal atau melanggar spesifikasi.

“Justru karena itu kami minta dilakukan pemeriksaan teknis. Jangan kami yang menyimpulkan. PPK, pengawas dan dinas yang berwenang harus membuka dokumen dan menjelaskan apakah kondisi tersebut masih sesuai spesifikasi atau tidak,” ujar Nardi.

ASWIN Kalbar Pertanyakan Lima Hal

Dalam rangka fungsi kontrol sosial dan jurnalistik, ASWIN Kalbar meminta pihak terkait memberikan penjelasan terbuka sedikitnya mengenai lima persoalan:

1. Apa dasar kebutuhan pembangunan turap di lokasi tersebut?
2. Apakah dalam gambar perencanaan memang tidak terdapat saluran air pada saat turap dibangun?
3. Berapa kedalaman turap dan apa dasar perhitungan teknisnya?
4. Siapa PPK, konsultan pengawas dan pejabat teknis yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan?
5. Apa indikator manfaat pekerjaan bagi masyarakat dan bagaimana hasil pemeriksaan mutu serta volume pekerjaan?

Pertanyaan tersebut penting karena proyek menggunakan APBD yang pada akhirnya bersumber dari uang masyarakat.

Transparansi Anggaran Bukan Pilihan

Nardi mengingatkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah tidak boleh dipandang sebagai formalitas.

Pengadaan pemerintah diatur antara lain melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Prinsip pengadaan mencakup efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan, keadilan dan akuntabilitas.

Sementara itu, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Publik berhak tahu bagaimana uang daerah digunakan. Transparansi bukan berarti membuka informasi yang dikecualikan, tetapi memberikan informasi yang memang menjadi hak masyarakat,” jelas Nardi.

Jangan Sampai Anggaran Hanya Berhenti pada Fisik

ASWIN Kalbar menilai ukuran keberhasilan proyek pemerintah tidak cukup hanya dengan melihat apakah pekerjaan telah selesai secara fisik.

Yang jauh lebih penting adalah apakah bangunan tersebut berfungsi, memenuhi spesifikasi, sesuai kebutuhan, tepat volume, memiliki mutu yang dipersyaratkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan sampai anggaran terserap, bangunan berdiri, tetapi fungsi dan manfaatnya justru dipertanyakan. Itu yang harus dijawab,” tegas Nardi.

Ia meminta Kepala Dinas, PPK, pengawas dan pelaksana tidak menghindari klarifikasi.

“Kalau memang seluruh pekerjaan sudah sesuai kontrak, spesifikasi dan perencanaan, silakan jelaskan secara terbuka. Kami siap memuat klarifikasi tersebut secara berimbang. Tetapi kalau ada temuan yang tidak sesuai, harus ada tindakan korektif sesuai ketentuan,” katanya.

ASWIN Kalbar Dorong Pemeriksaan Independen

Untuk memastikan tidak terjadi kesimpulan sepihak, ASWIN Kalbar mendorong dilakukan pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan tersebut oleh pihak yang berkompeten.

Pemeriksaan dapat mencakup kesesuaian gambar kerja, spesifikasi teknis, volume, mutu material, kedalaman pemasangan turap, kondisi tanah, metode pelaksanaan, fungsi konstruksi, serta kesesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan dokumen kontrak.

Apabila kemudian ditemukan indikasi pelanggaran administrasi, kerugian negara, pekerjaan tidak sesuai kontrak, atau perbuatan melawan hukum, ASWIN Kalbar meminta persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan dan penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Nardi menegaskan, fungsi investigasi jurnalistik bukan untuk menghakimi pihak tertentu.

“Prinsip kami jelas. Kritis terhadap pekerjaan, bukan menghakimi orangnya. Kalau benar, katakan benar. Kalau ada kekeliruan, harus diperbaiki. Kalau ada dugaan pelanggaran, biarkan mekanisme pemeriksaan yang membuktikannya,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, ASWIN Kalbar masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas terkait, PPK, konsultan pengawas, serta CV Ravana untuk memberikan penjelasan mengenai dasar perencanaan, pelaksanaan, spesifikasi dan manfaat pembangunan turap tersebut.(Tim-007)

ASWIN KALBAR – Mengawal Transparansi, Menguji Akuntabilitas, Membela Kepentingan Publiblik

Warta.in – JAKARTA , Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menggagas revolusi layanan pertanahan dengan transformasi yang mengedepankan kecepatan, kepastian, dan kemudahan bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur, integrasi data pertanahan, penerapan sistem Pengukuran Terjadwal, serta percepatan layanan Peralihan Hak.

Salah satu terobosan yang dijalankan Kementerian ATR/BPN adalah sistem Pengukuran Terjadwal dengan target penyelesaian maksimal 12 hari. Masyarakat pemohon akan mendapat jadwal pengukuran paling lambat tujuh hari sejak pendaftaran. Setelah pengukuran selesai, penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) ditargetkan rampung dalam lima hari. Kebijakan ini diharapkan memangkas waktu tunggu dan memberi kepastian pelayanan.

Di sisi lain, Menteri Nusron menyoroti lambatnya layanan Peralihan Hak atau balik nama sertipikat tanah. Ia menilai verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berlarut-larut menjadi penghambat utama. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN mendorong sinkronisasi data Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) guna mempercepat verifikasi BPHTB.

“Peralihan Hak saat jual beli tanah perlu balik nama, saat ini juga lama. Salah satu penyebabnya verifikasi BPHTB. Saya butuh NOP sinkron dengan NIB agar verifikasi cepat. Kami buat aturan, verifikasi BPHTB di Pemda maksimal tiga hari,” tegas Nusron.

Namun, di balik janji transformasi, realitas di lapangan berbicara lain. Berbagai pengakuan masyarakat mengindikasikan pelayanan masih tersendat dan prosedur berbelit-belit. Ada yang mengaku mengurus sertipikat sejak tahun 2024 namun belum juga tuntas, dengan alasan antrean pengukuran yang menumpuk dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun biaya sudah dibayarkan.

Keluhan serupa muncul dari berbagai daerah, mulai dari proses peningkatan hak atas tanah yang memakan waktu hingga dua tahun meskipun persyaratan lengkap, hingga dugaan praktik pungutan liar yang masih berlangsung di sejumlah kantor BPN. Masyarakat menilai pegawai BPN dinilai pandai membuat alasan agar proses berjalan lambat, dan pungli dianggap bukan lagi rahasia umum.

Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antara kebijakan transformasi yang digaungkan Menteri Nusron dengan kenyataan di tingkat pelaksanaan. Pengurusan sertipikat dinilai tetap lama dan bertele-tele di hampir seluruh provinsi, seolah-olah ada tembok tebal antara instruksi pimpinan dan tindakan anak buah. Menteri Nusron dinilai telah diberi kabar manis yang tidak sesuai fakta di lapangan. ( Red )