PONTIANAK WARTA IN– ASWIN KALBAR – Pembangunan turap lanjutan di Jalan Kebangkitan, Gang Bentasan Dua, Pontianak Utara, Kalimantan Barat, menuai sorotan serius. Hasil pemantauan lapangan menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara fungsi konstruksi dengan kondisi eksisting lokasi, di mana turap tampak dibangun pada area tanah gambut sementara saluran air atau parit tidak terlihat pada lokasi pekerjaan.
Proyek yang disebut berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat tersebut memiliki nilai sekitar Rp179,6 juta dan dikerjakan CV Ravana. Pekerjaan berdasarkan informasi yang diperoleh menggunakan SPK Nomor 027/03.6/SPK-PL/PPK-WK.PSU/APBD/2026, dengan kontrak diterbitkan pada 10 Juni 2026.
Temuan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apa fungsi turap tersebut jika tidak terdapat saluran air di lokasi?
Pertanyaan berikutnya tidak kalah penting: apakah pembangunan turap memang telah direncanakan untuk dibuat terlebih dahulu sebelum saluran, atau justru kondisi lapangan tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang sebenarnya?
Bukan Sekadar Bangunan, Tetapi Pertanggungjawaban Uang Publik
Kabid Investigasi DPD Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat, Nardi M, menilai persoalan tersebut harus dilihat bukan semata-mata dari bentuk fisik bangunan, tetapi dari aspek perencanaan, fungsi, mutu, volume, pengawasan dan manfaat pekerjaan.
“Ini uang rakyat. Karena itu kepala dinas, PPK, pengawas dan pelaksana harus bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah. Apa pun jenis kegiatannya harus transparan, memiliki dasar perencanaan yang jelas dan memberikan asas manfaat kepada masyarakat,” tegas Nardi.
Menurut dia, apabila turap tersebut memang berkaitan dengan sistem drainase, maka pihak berwenang harus mampu menjelaskan hubungan antara konstruksi turap dengan saluran air yang menjadi fungsi utamanya.
“Kalau salurannya belum ada, harus dijelaskan berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi teknis. Jangan sampai setelah turap selesai baru saluran dibuat tanpa memperhitungkan kembali kedalaman, kestabilan dan daya dukung konstruksi,” ujarnya.
Tanah Gambut Jadi Perhatian
Kondisi tanah gambut di lokasi juga menjadi aspek teknis yang menurut Nardi perlu mendapat perhatian serius.
Turap yang dibangun pada tanah dengan karakteristik tertentu harus memiliki perhitungan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kedalaman pemasangan, stabilitas, daya dukung tanah, tekanan tanah, kemungkinan pergerakan tanah, serta pengaruh air terhadap konstruksi.
“Pertanyaannya sederhana: berapa kedalaman turap yang ditanam? Apa dasar perhitungannya? Apakah sudah sesuai desain? Kalau kemudian saluran dibuat dan terjadi pengikisan dasar akibat aliran air, bagaimana memastikan turap tetap terkunci dan tidak mengalami pergeseran?” kata Nardi.
Menurutnya, pertanyaan tersebut semestinya dapat dijawab oleh PPK dan pihak teknis berdasarkan dokumen pekerjaan, bukan sekadar berdasarkan penjelasan lisan.
Temuan Fisik Turut Dipertanyakan
Selain persoalan tidak terlihatnya saluran air, pemantauan lapangan juga menemukan sejumlah bagian turap yang perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
Pada beberapa bagian ujung turap terlihat kondisi yang disebut mengalami keretakan atau pecah, sementara bagian tertentu tampak memiliki rongga. Kondisi lingkungan pekerjaan juga dinilai masih menyisakan material yang belum sepenuhnya dibersihkan.
Namun ASWIN Kalbar menegaskan temuan visual tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa pekerjaan telah gagal atau melanggar spesifikasi.
“Justru karena itu kami minta dilakukan pemeriksaan teknis. Jangan kami yang menyimpulkan. PPK, pengawas dan dinas yang berwenang harus membuka dokumen dan menjelaskan apakah kondisi tersebut masih sesuai spesifikasi atau tidak,” ujar Nardi.
ASWIN Kalbar Pertanyakan Lima Hal
Dalam rangka fungsi kontrol sosial dan jurnalistik, ASWIN Kalbar meminta pihak terkait memberikan penjelasan terbuka sedikitnya mengenai lima persoalan:
1. Apa dasar kebutuhan pembangunan turap di lokasi tersebut?
2. Apakah dalam gambar perencanaan memang tidak terdapat saluran air pada saat turap dibangun?
3. Berapa kedalaman turap dan apa dasar perhitungan teknisnya?
4. Siapa PPK, konsultan pengawas dan pejabat teknis yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan?
5. Apa indikator manfaat pekerjaan bagi masyarakat dan bagaimana hasil pemeriksaan mutu serta volume pekerjaan?
Pertanyaan tersebut penting karena proyek menggunakan APBD yang pada akhirnya bersumber dari uang masyarakat.
Transparansi Anggaran Bukan Pilihan
Nardi mengingatkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah tidak boleh dipandang sebagai formalitas.
Pengadaan pemerintah diatur antara lain melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Prinsip pengadaan mencakup efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan, keadilan dan akuntabilitas.
Sementara itu, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Publik berhak tahu bagaimana uang daerah digunakan. Transparansi bukan berarti membuka informasi yang dikecualikan, tetapi memberikan informasi yang memang menjadi hak masyarakat,” jelas Nardi.
Jangan Sampai Anggaran Hanya Berhenti pada Fisik
ASWIN Kalbar menilai ukuran keberhasilan proyek pemerintah tidak cukup hanya dengan melihat apakah pekerjaan telah selesai secara fisik.
Yang jauh lebih penting adalah apakah bangunan tersebut berfungsi, memenuhi spesifikasi, sesuai kebutuhan, tepat volume, memiliki mutu yang dipersyaratkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai anggaran terserap, bangunan berdiri, tetapi fungsi dan manfaatnya justru dipertanyakan. Itu yang harus dijawab,” tegas Nardi.
Ia meminta Kepala Dinas, PPK, pengawas dan pelaksana tidak menghindari klarifikasi.
“Kalau memang seluruh pekerjaan sudah sesuai kontrak, spesifikasi dan perencanaan, silakan jelaskan secara terbuka. Kami siap memuat klarifikasi tersebut secara berimbang. Tetapi kalau ada temuan yang tidak sesuai, harus ada tindakan korektif sesuai ketentuan,” katanya.
ASWIN Kalbar Dorong Pemeriksaan Independen
Untuk memastikan tidak terjadi kesimpulan sepihak, ASWIN Kalbar mendorong dilakukan pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan tersebut oleh pihak yang berkompeten.
Pemeriksaan dapat mencakup kesesuaian gambar kerja, spesifikasi teknis, volume, mutu material, kedalaman pemasangan turap, kondisi tanah, metode pelaksanaan, fungsi konstruksi, serta kesesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan dokumen kontrak.
Apabila kemudian ditemukan indikasi pelanggaran administrasi, kerugian negara, pekerjaan tidak sesuai kontrak, atau perbuatan melawan hukum, ASWIN Kalbar meminta persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan dan penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing.
Nardi menegaskan, fungsi investigasi jurnalistik bukan untuk menghakimi pihak tertentu.
“Prinsip kami jelas. Kritis terhadap pekerjaan, bukan menghakimi orangnya. Kalau benar, katakan benar. Kalau ada kekeliruan, harus diperbaiki. Kalau ada dugaan pelanggaran, biarkan mekanisme pemeriksaan yang membuktikannya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, ASWIN Kalbar masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas terkait, PPK, konsultan pengawas, serta CV Ravana untuk memberikan penjelasan mengenai dasar perencanaan, pelaksanaan, spesifikasi dan manfaat pembangunan turap tersebut.(Tim-007)
ASWIN KALBAR – Mengawal Transparansi, Menguji Akuntabilitas, Membela Kepentingan Publiblik
