Kades Ciasem Baru Usir Wartawan Saat Audensi Limbah Kandang Ayam

SUBANG | Warta In – Polemik kandang ayam milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ciasem Baru kembali memanas. Dalam audensi yang digelar Senin (16/2/2026), Kepala Desa Ciasem Baru, Indah Aprianti, SH, mengusir wartawan yang hendak meliput jalannya pertemuan. Tindakan tersebut memicu sorotan publik terkait transparansi pengelolaan desa.

Warga Dusun Babakan menuntut relokasi kandang ayam yang berdiri di tengah pemukiman. Bau menyengat dan serbuan lalat disebut telah mengganggu kenyamanan sekaligus mengancam kesehatan masyarakat.

“Kami tidak butuh janji, kami butuh relokasi. Kandang ini merampas kenyamanan kami di rumah sendiri,” tegas salah seorang warga dalam aksi.

Ketegangan meningkat ketika Kades Indah Aprianti menolak kehadiran awak media. Dengan nada tegas, ia menyatakan bahwa audensi hanya diperuntukkan bagi masyarakat desa, bukan untuk diliput wartawan.

“Bapak silakan keluar. Jika ada wartawan hadir, permasalahan akan menjadi blunder,” ucap Indah.

Pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk sikap anti-kritik dan menimbulkan dugaan adanya hal yang ingin ditutupi dari publik.

•Aspek Hukum dan Kebebasan Pers

Pengusiran wartawan dalam forum publik ini berpotensi melanggar Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

– Pasal 4 ayat (3): Menjamin kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.

– Pasal 18 ayat (1): Menetapkan sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp500 juta bagi pihak yang menghambat tugas jurnalistik.

Langkah Kades Ciasem Baru dinilai mencederai prinsip demokrasi dan kebebasan pers, terutama karena audensi menyangkut kepentingan masyarakat luas serta penggunaan dana desa melalui BUMDes.

Insiden ini mempertegas bahwa polemik kandang ayam Dusun Babakan bukan hanya persoalan limbah dan bau, melainkan juga masalah keterbukaan birokrasi. Upaya membatasi akses media dianggap sebagai bentuk pembungkaman suara publik dan meninggalkan catatan negatif bagi tata kelola pemerintahan desa.

Kades Ciasem Baru Larang Liputan Media dalam Audiensi Limbah Kandang Ayam, Aliansi Pers Angkat Bicara

​SUBANG | Warta In Jabar – Transparansi tata kelola Desa Ciasem Baru menjadi sorotan setelah Kepala Desa, Indah Aprianti, SH, membatasi akses peliputan bagi awak media dalam forum audiensi terkait polemik limbah kandang ayam BUMDes, Senin (16/2/2026). Insiden ini memicu pertanyaan mengenai komitmen keterbukaan informasi publik di tingkat desa.

​Warga Dusun Babakan hadir dengan tuntutan tegas: relokasi kandang ayam. Keberadaan fasilitas ternak di tengah pemukiman padat penduduk tersebut dinilai telah melampaui ambang batas toleransi lingkungan akibat bau menyengat dan wabah lalat yang mengancam sanitasi warga.

​”Kenyamanan kami di rumah sendiri hilang. Kami tidak meminta kompensasi atau janji manis, kami hanya ingin kandang ini dipindahkan demi kesehatan keluarga kami,” ujar salah satu perwakilan warga di lokasi.

​Suasana audiensi yang seharusnya menjadi ruang dialog terbuka sempat tegang ketika Kades Indah Aprianti meminta awak media meninggalkan ruangan. Ia beralasan bahwa kehadiran pers dapat memperkeruh suasana atau membuat permasalahan menjadi “blunder”.

​”Bapak (wartawan) silakan keluar. Jika ada wartawan hadir, permasalahan akan menjadi blunder,” tegas Indah saat memimpin pertemuan tersebut.

​Tindakan penghalangan tugas jurnalistik dalam forum yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan penggunaan aset desa (BUMDes) berpotensi berbenturan dengan regulasi yang berlaku:

​UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: Pasal 18 secara eksplisit mengatur sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta bagi siapa saja yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi kerja pers.

​UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Mengingat obyek sengketa adalah unit usaha desa (BUMDes) yang menggunakan anggaran publik, maka pengelolaan dan dampaknya merupakan informasi yang wajib diketahui masyarakat.

​Sikap tertutup birokrasi desa dalam menangani keluhan limbah ini dikhawatirkan akan memperpanjang konflik horizontal antara warga dan pengelola BUMDes, sekaligus memberi preseden buruk bagi iklim demokrasi di tingkat akar rumput.

Bau Busuk, Teror Lalat, dan Upaya Pembungkaman: Kades Ciasem Baru Larang Media Liput Aksi Protes Warga!

​SUBANG | Warta In Jabar – Di tengah amukan warga Dusun Babakan yang menuntut relokasi kandang ayam BUMDes, sebuah insiden memalukan terjadi. Kepala Desa Ciasem Baru, Indah Aprianti, tertangkap kamera mencoba menghalangi kerja jurnalistik dengan melarang wartawan merekam jalannya audiensi.

​”Saya enggak mau direkam, Pak. Punten, saya sangat tidak keberatan Ibu-ibu menyampaikan aspirasinya, tapi saya enggak mau nantinya akan blunder,” ujar sang Kades dengan nada tinggi dalam video yang beredar.

​Upaya pembungkaman ini kontras dengan kondisi lapangan yang memprihatinkan. Puluhan warga, mayoritas ibu-ibu, “menyerbu” kantor desa karena sudah tidak tahan dengan bau menyengat dan serbuan lalat akibat kandang ayam milik BUMDes yang dipaksakan berdiri di tengah pemukiman padat.

​Warga menilai, proyek BUMDes yang seharusnya menjadi motor ekonomi desa justru berubah menjadi polutan yang merugikan kesehatan dan mematikan usaha kecil milik warga sekitar.

​Ketakutan Kades akan terjadinya “blunder” di media justru memicu tanda tanya besar: Apa yang disembunyikan dari pengelolaan BUMDes tersebut? Meski sempat ada upaya pelarangan liputan, tekanan massa yang tak terbendung akhirnya memaksa pemerintah desa menyerah. Dalam audiensi yang berlangsung panas, lahirlah kesepakatan “darurat”:

​Deadline 7 Hari: Kandang ayam wajib pindah dari pemukiman warga.

​Langkah Instan: Penyemprotan desinfektan dan pengapuran kotoran ayam untuk mengurangi bau selama masa transisi.

​Tindakan Kepala Desa yang melarang pengambilan video oleh wartawan bisa berujung panjang. Sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, siapa pun yang secara sengaja menghambat atau menghalangi kerja pers dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda Rp500 juta.

​Warga kini memegang janji 7 hari tersebut. Jika dalam seminggu kandang tak angkat kaki, warga mengancam akan kembali dengan massa yang lebih besar, dan kali ini, kamera media dipastikan akan tetap menyala untuk mengawal hak masyarakat.