Gubernur NTB Dorong Pembenahan Airport BIL, Mandalika Jadi Destinasi Sportainment Kelas Dunia.

Warta.in
Mataram, Rabu, 4 Februari 2026 – Dorongan pembenahan
Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (Lombok Airport)
sejalan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang diproyeksikan sebagai destinasi sportainment dan lifestyle kelas dunia.

Melalui pembaruan Masterplan Mandalika 2026, kawasan seluas sekitar 1.175 hektare ini dikembangkan dengan konsep berkelanjutan, dimana 66 persen merupakan area develovable dan 34 persen non-developable, termasuk ruang terbuka hijau publik yang mencapai 19 persen dari total kawasan.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mendorong percepatan pembenahan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (Lombok Airport) guna meningkatkan kenyamanan wisatawan, khususnya penumpang transit, sekaligus memperkuat posisi Lombok sebagai gerbang pariwisata dan penerbangan kelas dunia.

“Saya berharap Bandara Lombok segera melakukan perbaikan fisik agar wisatawan yang transit merasa betah berlama-lama. Desain ruang tunggu perlu dipercantik dan peralatan bagasi harus diperbarui dengan teknologi yang lebih modern,” ujar Gubernur Iqbal Rabu, 4 Februari 2026.

Selain itu, Gubernur Iqbal juga membuka peluang kerja sama pengelolaan layanan VIP Airport dengan pihak swasta untuk melayani tamu-tamu penting, termasuk investor dan delegasi internasional.

“Bandara VIP bisa kita kerjasamakan dengan pihak swasta untuk melayani tamu-tamu penting mereka. Bahkan, saya sudah menyiapkan satu unit mobil listrik di sana sebagai bagian dari layanan ramah lingkungan”, tambahnya.

Masterplan terbaru membagi Mandalika ke dalam sejumlah distrik tematik, seperti Kuta District, Circuit District, Marina West, West Lagoon, Golf Resort Community, hingga Merese Sunset Hill District. Berbagai fasilitas unggulan disiapkan, mulai dari sirkuit internasional Mandalika beserta ekosistem otomotifnya, kawasan MICE, hotel dan resort bintang lima, marina, lapangan golf 27-hole, pusat budaya hingga Mandalika Central Park sebagai ruang publik utama.

Pengembangan ini diharapkan memperkuat Mandalika sebagai pusat pariwisata, penyelenggaraan event internasional, sekaligus penggerak ekonomi baru di NTB.

Sementara itu, Direktur Utama InJourney, Maya Watono, menegaskan, komitmen InJourney dalam memperkuat NTB, khususnya Lombok dan Mandalika, sebagai gerbang pariwisata dan penerbangan kelas dunia.

Sebagai holding BUMN aviasi dan pariwisata, InJourney mendorong transformasi sektor penerbangan dan pariwisata nasional melalui penguatan konektivitas internasional dan pengembangan destinasi unggulan.

“InJourney tidak hanya mengelola bandara, tetapi membangun ekosistem pariwisata terpadu dari hulu ke hilir. Karena itu, penguatan bandara, destinasi, hingga layanan pendukung harus berjalan selaras agar manfaat ekonomi dan sosialnya benar-benar dirasakan masyarakat”, kata Maya.

Saat ini lanjutnya, InJourney mengelola 37 bandara dengan layanan lebih dari 156 juta penumpang per tahun, serta mengembangkan destinasi prioritas nasional seperti Mandalika, Nusa Dua, dan Golo Mori. Melalui enam pilar bisnis yaitu bandara, layanan aviasi, pengembangan pariwisata, manajemen destinasi, perhotelan, dan ritel serta InJourney mendorong pertumbuhan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan UMKM.

Di sisi lain, Lombok Airport menegaskan kesiapannya menjadi hub baru pariwisata dan logistik Indonesia Timur. Dengan kapasitas terminal mencapai 7 juta penumpang per tahun dan fasilitas airside yang mampu melayani pesawat wide body hingga Boeing 777, bandara ini dinilai siap menangkap peluang pasar baru pascapandemi.

Sepanjang 2025, kinerja Lombok Airport menunjukkan pemulihan signifikan, dengan pergerakan penumpang dan pesawat telah melampaui 80 persen dibandingkan periode sebelum pandemi. Sektor kargo bahkan tumbuh lebih dari 130 persen, didorong oleh e-commerce domestik, logistik event internasional serta komoditas perikanan.

Dari sisi konektivitas, Lombok Airport kini melayani 15 rute domestik dan rute internasional ke Singapura serta Malaysia, dengan rencana pembukaan rute baru ke Darwin, Australia. Penguatan slot penerbangan pada Summer 2026 semakin menegaskan peran Lombok sebagai hub penghubung Bali, NTB, NTT hingga pasar global.

Tidak hanya sebagai simpul transportasi, Lombok Airport juga diposisikan sebagai face and pride of Indonesia, melalui investasi landside dan airside senilai lebih dari Rp130 miliar untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, estetika terminal, serta menonjolkan identitas budaya NTB melalui konsep Dress Up NTB dan ikon baru Mayung Lombok.

Ke depan, kawasan bandara dan Selaparang Area akan dikembangkan sebagai pusat kreatif, sportainment, logistik, dan UMKM, guna membangun ekosistem bandara terpadu yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat daerah.(sr/dkintb)

Wartain Banten | Pemerintahan | 04 Februari 2026  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Studi Potensi Kontribusi MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja. Penandatanganan berlangsung di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa sinergitas antarpemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem transportasi massal terintegrasi di kawasan metropolitan Jakarta–Banten. Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk menjawab persoalan mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan.

“Nota kesepahaman ini menjadi pembuka jalan bagi cita-cita bersama menghadirkan transportasi massal terintegrasi,” ujar Andra Soni.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama tujuh perusahaan pengembang yang berada di sepanjang rencana koridor trase MRT Kembangan–Balaraja. Kerja sama ini menjadi tahap awal penyusunan studi komprehensif pengembangan jalur MRT lintas wilayah Jakarta–Banten.

Ruang lingkup studi mencakup tiga aspek utama, yakni kajian kelembagaan, kajian keuangan, serta kajian teknis termasuk penentuan trase. Proses kajian diperkirakan berlangsung selama delapan hingga sepuluh bulan dan hasilnya akan menjadi dasar penentuan skema pembiayaan serta model pengembangan proyek MRT ke wilayah Banten.

Andra Soni menjelaskan, kedekatan geografis antara Banten dan Jakarta, serta tingginya pergerakan komuter setiap hari, menyebabkan tekanan lalu lintas terjadi secara bergantian di kedua wilayah, terutama pada jam sibuk.

“Sebagian besar warga Banten bekerja di Jakarta. Pagi hari kepadatan terjadi di Jakarta, malam hari bergeser ke Banten. Ketergantungan pada kendaraan pribadi perlu dikurangi,” katanya.

Ia menilai pengembangan MRT hingga Balaraja merupakan solusi jangka menengah dan panjang untuk mengurangi beban jalan sekaligus mendorong peralihan masyarakat ke transportasi publik.

“Jika terealisasi, ini akan mengurangi beban jalan di Jakarta dan Banten, memudahkan masyarakat menggunakan angkutan massal, serta menumbuhkan budaya transportasi publik di kawasan perbatasan,” jelasnya.

Gubernur DKJ Pramono Anung menegaskan kerja sama MRT lintas Jakarta–Banten memperkuat kolaborasi antardaerah. Keterlibatan pengembang dinilai mempercepat pengembangan kawasan berbasis transit (TOD) sekaligus memperkuat pembiayaan proyek.

“Ini merupakan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara Pemerintah Jakarta, Pemerintah Banten, pengembang dan MRT baik dari sisi pengembangan kawasan maupun pembiayaan,” ujar Pramono.

Pemda DKJ akan mengacu pada pengalaman pengembangan MRT Utara–Selatan, dengan target studi rampung agar pembangunan MRT Kembangan–Balaraja dapat dimulai dalam satu hingga dua tahun ke depan.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 04 Februari 2026  — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten atas peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan. Apresiasi tersebut tercermin dari capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan skor 73,22 serta hasil Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP) yang mencapai nilai 89.

Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Awal Program Kegiatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2026 dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2025 yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (4/2/2026).

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK atas pendampingan serta berbagai program penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang telah dilakukan.

“Terima kasih kepada aparatur Pemerintah Provinsi Banten atas berbagai upaya tata kelola yang dilakukan, sehingga indeks integritas Pemerintah Provinsi Banten pada Survei Penilaian Integritas 2025 mencapai 73,22, meningkat dari capaian tahun 2024  dengan skor 71,21,” ucarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil MCSP yang dilakukan KPK RI, Provinsi Banten berhasil meraih nilai 89 dan menempati peringkat delapan secara nasional.

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa dari delapan area penilaian MCSP, terdapat lima area prioritas yang harus ditindaklanjuti pada 2026, yakni manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, penguatan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi pendapatan daerah.

“Seluruh perangkat daerah agar menyusun rencana aksi tindak lanjut MCSP Tahun 2026,” tambah Andra Soni.

Selain itu, Andra Soni memaparkan berbagai capaian Pemprov Banten, antara lain nilai sangat baik pada Indeks Kualitas Kebijakan 2025, predikat Badan Publik Informatif, peringkat dua nasional reformasi hukum, serta peringkat sembilan nasional kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

“Pemerintah Provinsi Banten meraih kategori A pada kualitas pelayanan publik tahun 2025. Berbagai indikator pencapaian keuangan daerah juga terus mengalami pertumbuhan positif. Semoga capaian tata kelola tersebut semakin meningkatkan sinergi dan kolaborasi kita bersama dalam upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Banten,” ungkapnya.

Gubernur mengajak seluruh aparatur menginternalisasi visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi secara sungguh-sungguh

“Harus kita jalankan sungguh-sungguh dengan segenap hati nurani,” ucapnya.

Terakhir, menurut Gubernur adalah menindaklanjuti masukan KPK terkait perlunya peningkatan sosialisasi pencegahan korupsi di setiap OPD, yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah.

“Setiap kepala OPD punya tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi di lingkungan kerja masing – masing,” ucapnya.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Brigjen Bahtiar Ujang Permana menyampaikan bahwa rapat koordinasi juga mengevaluasi capaian perbaikan tata kelola Pemprov Banten tahun 2025, khususnya terkait integritas dan sistem pencegahan korupsi.

“Saya ucapkan terima kasih, karena Provinsi Banten untuk penilaian integritas mengalami kenaikan. Harapan kami, untuk total skor integritas bisa ditingkatkan pada angka 78, dan ini perlu upaya mewujudkan itu,” tambahnya.

Bahtiar menekankan pentingnya penguatan sosialisasi antikorupsi yang tidak hanya bersifat imbauan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk pengawasan melekat oleh masing-masing OPD.

“Tidak hanya mengandalkan Inspektorat saja. Kemandirian OPD sangat penting untuk memastikan lingkungannya ini antikorupsinya betul-betul kuat,” tambahnya.

Selain itu, KPK meminta Pemprov Banten menyusun mekanisme MCSP mandiri yang disesuaikan dengan karakteristik daerah guna mempercepat dan mengefektifkan pencegahan korupsi.

“Silakan teman-teman di daerah membuat semacam metode MCSP tersendiri dengan karakter dan data faktual yang ada di Provinsi Banten, untuk percepatan dalam mewujudkan pencegahan dalam rangka edukasi yang efektif dan efisien,” ucapnya.

KPK juga menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan siap memberikan pendampingan serta fasilitasi dalam penguatan tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten..(WartainBanten)