Wartain Banten | Pemerintahan | 24 Januari 2026  — Gubernur Banten Andra Soni meninjau sejumlah titik banjir dan posko pengungsian di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Sabtu (24/1/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan banjir serta pelayanan terhadap masyarakat terdampak dan warga yang mengungsi berjalan dengan baik.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Andra Soni didampingi oleh Wali Kota Tangerang Sachrudin, Wakil Wali Kota Maryono, pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Gubernur meninjau langsung kondisi lokasi terdampak banjir sekaligus memantau kesiapan posko pengungsian. Ia juga melihat operasional dapur umum yang berada di Kantor Kecamatan Periuk. Dapur umum tersebut melayani kebutuhan konsumsi para pengungsi secara rutin.

“Alhamdulillah, pengelolaan dapur umum berjalan dengan baik. Makanannya layak dan higienis. Para pengungsi juga menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang diberikan,” ujar Andra Soni.

Gubernur Banten Andra Soni berharap banjir segera surut agar warga terdampak dapat kembali ke rumah, serta menegaskan Pemkot Tangerang tetap bersiaga selama cuaca masih berpotensi menyebabkan banjir.

Evaluasi dan Koordinasi Teknis

Terkait tindak lanjut penanganan banjir, Andra Soni menyampaikan bahwa akan digelar rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan teknis, baik dari pemerintah kabupaten/kota maupun balai teknis pengelola aliran sungai. Rapat tersebut bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan banjir yang telah disusun sejak 2025

“Beberapa rencana telah mulai dieksekusi. Namun, dengan kondisi curah hujan dan hidrometeorologi saat ini, diperlukan evaluasi bersama untuk menentukan prioritas pekerjaan serta pembagian peran masing-masing pihak,” tuturnya.

Komitmen Pemerintah Daerah

Wali Kota Tangerang Sachrudin menilai kehadiran Gubernur Banten di lokasi banjir sebagai wujud perhatian dan komitmen pemerintah dalam mencari solusi jangka panjang.

“Setiap Pak Andra Soni hadir, kami yakin selalu ada solusi. Sebelumnya, telah diinisiasi kegiatan susur sungai yang kemudian dilanjutkan dengan kolaborasi normalisasi sungai,” kata Sachrudin.

Ia menyebut berbagai upaya penanganan terus dilakukan, mulai dari normalisasi sungai, penyaluran makanan melalui dapur umum, pembukaan posko kesehatan, hingga distribusi bantuan logistik.

Sachrudin juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada serta mengajak seluruh elemen untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dalam menghadapi banjir.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 24 Januari 2026  — Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, mengimbau masyarakat untuk menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Menurutnya, penyaluran zakat melalui lembaga resmi akan memberikan dampak yang lebih signifikan dan merata bagi kaum duafa.

Imbauan tersebut disampaikan Dimyati saat menghadiri Pra-Rapat Koordinasi (Rakor) BAZNAS se-Provinsi Banten yang digelar di kawasan Cikoromoy, Kabupaten Pandeglang, Sabtu (24/1/2026).

“BAZNAS merupakan instrumen sosial pemerintah yang bersifat program tunai (cash program),” ujar Dimyati.

Ia menjelaskan bahwa harta yang dizakatkan maupun diinfakkan merupakan tabungan amal bagi setiap umat. Oleh karena itu, penyalurannya perlu dilakukan melalui mekanisme yang terencana agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Mengapa melalui BAZNAS? Karena manfaatnya lebih besar. Jika diberikan secara langsung (perorangan), dikhawatirkan sasarannya hanya itu-itu saja sehingga tidak terjadi pemerataan,” tuturnya.

Dimyati menegaskan, pengelolaan zakat melalui BAZNAS lebih efektif karena didukung oleh perencanaan program yang berorientasi pada pemerataan distribusi serta pemberdayaan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, ia juga berpesan kepada jajaran pengurus BAZNAS agar pelaksanaan rapat koordinasi dapat berlangsung secara produktif. Ia berharap rakor tersebut mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Provinsi Banten.

“Melalui rakor ini, pengelolaan harus menjadi lebih baik, efektif, dan efisien,” pesan Dimyati.

Wagub Banten Achmad Dimyati Natakusumah mendorong BAZNAS untuk menginventarisasi permasalahan dan menyusun rencana strategis guna meningkatkan kinerja, terutama di Kabupaten Pandeglang dan Lebak.

“Program BAZNAS Provinsi Banten ke depan harus lebih baik dan maju,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya agar program dan hasil kerja BAZNAS dapat dirasakan langsung oleh masyarakat demi menjaga kepercayaan publik.

“Karya nyata BAZNAS Provinsi Banten harus terlihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya ingin kepercayaan publik terhadap BAZNAS terus dipertahankan,” tambah Dimyati.

Dimyati mengapresiasi penyaluran zakat di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta bantuan renovasi rumah tidak layak huni, dengan catatan agar renovasi rumah diprioritaskan bagi warga lanjut usia, sementara warga usia produktif didorong melalui bantuan permodalan usaha.

“Bagi warga yang masih berada di usia produktif, lebih baik dibantu melalui permodalan usaha,” pesannya.

Ia juga berharap pengelolaan zakat berjalan tanpa kendala dan dijalankan dengan penuh amanah.

Ketua BAZNAS Provinsi Banten, Prof. Wawan Wahyudin, mengapresiasi kehadiran dan arahan Wakil Gubernur Banten serta menegaskan komitmen BAZNAS Provinsi Banten untuk terus berbenah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Banten.(WartainBanten)                 

Warta.in, Jember – Proyek Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Tersier Daerah Irigasi di Desa Menampuh, Dusun Krajan, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, menuai sorotan tajam dari warga dan kalangan aktivis. Proyek yang seharusnya menunjang kebutuhan air pertanian itu justru diduga gagal fungsi dan merugikan petani.

Proyek tersebut berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, dengan Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan sebagai penanggung jawab kegiatan. Secara administrasi, kegiatan ini tercatat sebagai Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Tersier Daerah Irigasi, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Namun, alih-alih memberikan manfaat optimal, kondisi di lapangan justru memunculkan keluhan serius dari warga. Fungsi irigasi dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aliran air yang seharusnya terdistribusi secara terkontrol ke lahan pertanian justru terbuang percuma, meluap, bahkan masuk ke pekarangan warga dan badan jalan.

Sejumlah petani mengaku terdampak langsung. Debit air yang tidak terkendali menyebabkan sawah terendam berlebihan, sehingga menghambat proses tanam dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi.

Saipul, warga Dusun Krajan, menyampaikan bahwa sistem irigasi yang dibangun tidak sesuai harapan petani.

“Airnya malah terbuang ke pekarangan warga dan tumpah ke jalan. Sawah memang teraliri, tapi berlebihan sampai banjir. Akibatnya kami petani tidak bisa menanam”Ujar Saipul.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek. Harapan petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian justru berubah menjadi persoalan baru yang merugikan.

Saat awak media berupaya meminta klarifikasi kepada pihak pelaksana proyek, respons yang diterima dinilai tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai pengelola proyek publik.

Tyas, yang menurut keterangan warga disebut sebagai admin proyek, saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp hanya memberikan pernyataan singkat,

“Kalau dari kami pekerjaan tersebut sudah jadi, ya sudah”.

Pernyataan tersebut menuai kritik keras. Ketua Umum LSM Jangkar Pena Keadilan Kabupaten Jember, Nanang, menilai sikap tersebut tidak pantas disampaikan oleh pihak yang terlibat dalam proyek yang bersumber dari anggaran negara.

“Ini proyek dari uang rakyat, dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Tidak seharusnya ada jawaban seperti itu. Apalagi proyek ini masih dalam masa pemeliharaan, sehingga setiap keluhan warga wajib ditindaklanjuti” Tegas Nanang.

Lebih lanjut, Nanang mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk segera turun tangan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

“Kami meminta APH tidak menutup mata. Jika proyek ini tidak sesuai spesifikasi dan merugikan petani, harus dilakukan audit serta ada pertanggungjawaban hukum. Jangan sampai uang rakyat habis, tapi manfaatnya nol” Tandasnya.

Selain itu, pihaknya juga mendesak instansi teknis terkait agar segera melakukan evaluasi lapangan dan perbaikan selama masa pemeliharaan proyek masih berlangsung. Menurutnya, pembiaran terhadap proyek bermasalah hanya akan memperpanjang penderitaan petani dan mengancam keberlanjutan sektor pertanian di Desa Menampuh.

Wartain Banten | Pemerintahan | 24 Januari 2026  — Gubernur Banten Andra Soni menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan Jaringan Nasional (Jarnas) Pemuda Hijau dalam upaya penyelamatan lingkungan sungai melalui kegiatan penghijauan di wilayah perkotaan. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan kehadiran langsung Gubernur pada kegiatan penanaman 100 pohon kelor di bantaran Kali Bedeng Kasemen, Lingkungan BBS Pengayoman, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Sabtu (24/1/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan penghijauan berkelanjutan dengan target penanaman lebih dari 1.500 pohon kelor di sepanjang aliran Sungai Cibanten. Program tersebut diinisiasi oleh Jarnas Pemuda Hijau bekerja sama dengan Komunitas Peduli Sungai Banten serta melibatkan anggota Pramuka melalui Kwartir Daerah (Kwarda) Banten.

Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa gerakan menanam pohon merupakan langkah konkret dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mempersiapkan masa depan generasi muda.

“Gerakan menanam pohon ini adalah inisiatif yang baik dan harus kita tindak lanjuti bersama. Apalagi, kegiatan ini melibatkan anak-anak muda yang punya tanggung jawab menjaga masa depan mereka, menjaga alamnya, dan menjaga buminya,” ujar Andra Soni.

Ia menilai penanaman pohon di bantaran sungai memiliki fungsi strategis, tidak hanya untuk penghijauan, tetapi juga mencegah erosi, menjaga kualitas tanah, serta memperbaiki ekosistem sungai.

“Menjaga sungai dan menanam pohon itu penting agar alam tetap terjaga. Ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Andra Soni juga mengungkapkan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memperkuat program reforestasi, khususnya di wilayah pascatambang yang selama ini masih membutuhkan penanganan serius.

“Kami sedang merencanakan penanaman kembali atau reforestasi, terutama di daerah-daerah pascatambang. Ini tidak boleh dibiarkan, harus kita tanami kembali,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa vegetasi yang ditanam ke depan harus memiliki nilai manfaat bagi masyarakat sekitar, baik secara ekologis maupun ekonomis.

“Tanamannya harus yang bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah, kami butuh masukan agar apa yang kita tanam sesuai kebutuhan dan memberi manfaat nyata,” tambahnya.

Ketua Umum Jarnas Pemuda Hijau, G. Borlak, menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon merupakan upaya bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan generasi mendatang.

“Tujuan menanam ini adalah merawat lingkungan agar seluruh ekosistem tetap hidup. Kalau kita tidak menyiapkan bekal untuk anak cucu kita, maka kita sedang menyiapkan kehancuran,” ujarnya

Penanaman di Sungai Cibanten menjadi bagian dari program berkelanjutan Jarnas Pemuda Hijau yang secara nasional telah menanam hampir 9.000 pohon di berbagai daerah.

Di Banten, penanaman diawali secara simbolis dengan 100 pohon, dengan target total 1.500 pohon di sepanjang Sungai Cibanten, melanjutkan aksi serupa yang sebelumnya dilakukan di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Di sini kami menanam 100 pohon secara seremonial, tetapi total yang kami siapkan di Sungai Cibanten ada 1.500 pohon untuk penanaman berkelanjutan. Penanaman sudah kami lakukan di Jawa Tengah, Jawa Barat (Cirebon, Sukabumi, Bogor), dan hari ini di Banten,” ungkapnya

Ketua Jarnas Pemuda Hijau Provinsi Banten, Agus, menyampaikan bahwa program penanaman pohon akan dilakukan secara berkelanjutan dari hilir hingga hulu Sungai Cibanten dan diperluas ke lahan-lahan kritis lainnya.

“Target di Sungai Cibanten sebanyak 1.500 pohon, dimulai dari hilir lalu dilanjutkan ke hulu. Target total penanaman dalam satu tahun sekitar 2.500 pohon,” jelasnya.

Jarnas Pemuda Hijau Banten juga akan berkomunikasi dengan perusahaan tambang untuk mendorong reklamasi lahan bekas tambang.

“Kami akan berkomunikasi dengan pemilik perusahaan tambang agar lahan-lahan bekas galian bisa ditanami kembali,” katanya.

Pohon kelor dipilih karena mampu menahan erosi, memperbaiki kualitas tanah, serta memiliki nilai gizi dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.(WartainBanten)