Warta.in || Jateng Rembang || Keberadaan Desa Tangguh Bencana (Destana) terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan penanganan bencana secara mandiri di tingkat desa. Program ini memperkuat kapasitas warga dalam mengenali potensi bencana, merespons kejadian secara cepat, serta melakukan pengurangan risiko secara berkesinambungan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang, Sri Jarwati, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (19/1/2026), menyampaikan bahwa desa-desa yang telah terbentuk sebagai Destana menunjukkan perkembangan positif dari aspek kesadaran risiko hingga tindakan mitigasi awal.

“Alhamdulillah, desa yang telah membentuk Destana mampu menangani kejadian bencana secara mandiri. Warga langsung melakukan kerja bakti dan langkah awal penanganan sebelum melaporkan kepada kami. Ini menunjukkan kapasitas dan kepedulian masyarakat semakin kuat,” ujar Sri Jarwati.

Program Destana di Kabupaten Rembang dimulai pada tahun 2018 dengan sasaran pertama Desa Bendo, Kecamatan Sluke. Pada 2020, BPBD Provinsi Jawa Tengah memperluas cakupan dengan membentuk Destana di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Bulu.

Pada 2022, BPBD menetapkan 12 desa sebagai sasaran Destana, meliputi Desa Dowan (Kecamatan Gunem), Desa Bitingan (Sale), Desa Johogunung (Pancur), Desa Manggar (Sluke), dan Desa Lemah Putih (Sedan). Selain itu, tiga desa di Kecamatan Sumber yakni Desa Ronggomulyo, Kedungtulup, dan Sekarsari, serta empat desa di Kecamatan Kaliori yaitu Desa Kuangsan, Maguan, Wiroto, dan Meteseh.

Pada 2023, kembali terbentuk 12 desa Destana. Dua desa dibentuk langsung oleh BPBD Kabupaten Rembang, yaitu Desa Criwik dan Banyuurip di Kecamatan Pancur. Sepuluh desa lainnya merupakan hasil kolaborasi BPBD Kabupaten dan Provinsi, meliputi desa-desa di Kecamatan Kaliori, Pancur, dan Sluke.

Pembentukan berlanjut pada 2024 melalui penetapan dua desa: Desa Dadapan (Sedan) dan Desa Sale (Sale). Sementara pada 2025, BPBD kembali menetapkan dua Destana baru, yakni Desa Leran di Kecamatan Sluke dan Desa Sendangmulyo di Kecamatan Lasem.

Selain itu, Desa Punjulharjo (Kecamatan Rembang) ditetapkan sebagai Destana Mandiri, karena pembentukan dilakukan langsung oleh pemerintah desa tanpa menunggu fasilitasi BPBD.

Sri Jarwati, atau akrab disapa Anjar, menegaskan bahwa percepatan pembentukan Destana menjadi prioritas dalam mendukung target 100 Destana sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang.

Mengacu pada Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2025, terdapat 130 desa rawan bencana dari total 199 desa yang direkomendasikan untuk membentuk Destana secara mandiri pada tahun ini.

“Harapannya, semakin banyak desa yang tangguh, semakin kecil dampak bencana yang ditimbulkan. Kami mendorong kolaborasi pemerintah desa, relawan, dan masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan dari tingkat lokal,” pungkasnya.

( wik )

Warta.in | Palembang – Forum Komunikasi Solidaritas Vendor buruh karyawan perusahaan batubara kembali datangi DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin (19/01/2026)

Dipimpin secara langsung oleh Aka Cholik Darlin Ketua Forum Komunikasi Solidaritas Vendor Buruh Karyawan PT SLR dan SDJ, kembali menyampaikan aspirasi terkait instruksi Gubernur Sumatera Selatan yang menghentikan operasional kendaraan pengangkut Batubara karena dianggap merugikan masyarakat.

Semenjak dikeluarkannya instruksi Gubernur tersebut, tidak dipungkiri ada nasib 15 ribu karyawan yang terancam terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru.

Seperti yang disampaikan oleh Aka Cholik Darlin bahwa maksud dan tujuannya kembali ke DPRD Sumatera Selatan adalah untuk mendesak serta meminta DPRD segera memfasilitasi terkait masalah tersebut.

” Ini merupakan kali kedua kami kembali mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dengan tujuan menyampaikan aspirasi dan desakan kepada DPRD provinsi Sumatera Selatan agar segera memfasilitasi dengan Pemprov Sumsel terkait larangan kendaraan angkutan batubara”, kata Aka Cholik Darlin

Dilanjutkannya, Meski kami (Buruh) perusahaan Batubara memahami maksud baik Gubernur Sumatera Selatan untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak, namun juga perlu dipikirkan nasib karyawan yang terancam PHK.

Lebih jauh Aka Cholik mengungkapkan, bahwa selain karyawan tidak dapat ditepis bahwa larangan tersebut juga sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat di sekitar perusahaan.

” Selain berdampak kepada karyawan dan buruh secara langsung, jelas larangan ini membawa para pelaku UMKM yang ada di sekitar wilayah perusahaan, yang akhirnya harus tutup dan membawa dampak ekonomi yang cukup besar pada kehidupan keluarga dan sosial disekitarnya”, beber Aka Cholik Darlin

Dengan kondisi yang seperti ini, Maka Aka Cholik meminta beberapa hal kepada DPRD Sumsel agar segera disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

” Tentu saja melihat hal begitu mendesak yang membawa pengaruh pada kehidupan banyak orang, maka hari ini kembali meminta DPRD menyampaikan aspirasi kami (buruh) kepada Gubernur Sumsel yang pertama adalah, memberikan solusi kepada buruh agar tidak di PHK yang kedua membuka sedikit jalan crosing sebanyak 25 Meter di KM 111 dan 25 Meter di KM 45 dengan harapan perusahaan dapat beroperasi kembali”, tegas Aka Cholik Darlin Ketua Forum Komunikasi Buruh Vendor Perusahaan Batubara

Ditempat yang sama M Oktafiansyah anggota komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa hal diantaranya sejarah permasalahan tersebut.

” Yang jelas kami memberikan apresiasi terhadap lahirnya instruksi Gubernur Sumatera Selatan terkait larangan kendaraan angkutan Batubara melintasi jalan umum, demi menjaga kenyamanan, keselamatan dan keamanan masyarakat”, kata M Oktafiasnyah

Diceritakannya, Bahwa permasalah kendaraan batubara ini sudah ada dari 14 dari tahun lalu namun selama ini seperti dianggap remeh oleh perusahaan – perusahaan tersebut, sehingga melahirkan instruksi Gubernur merupakan wajah kemarahan masyarakat selama ini.

Diungkapkan pria yang akrab disapa Engga ini, Meskipun begitu kami (DPRD) pun akan tetap memperjuangkan hak – hak karyawan dan buruh terkait permasalahan tersebut.

” Meskipun kejadian ini bisa dianggap kelalaian perusahaan, namun tidak dapat dipungkiri dengan adanya larangan tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu nasib ribuan karyawan dan buruh yang terancam PHK dan nasib pelaku usaha UMKM yang selama ini menggantungkan hidup dari operasional perusahaan tersebut, pastinya saat ini pun kami perjuangkan dengan solusi terbaik”, tegas M Oktafiansyah, ST. MM Anggota DPRD Sumsel

Menutup perbincangan M Oktafiansyah menyampaikan bahwa dengan kejadiaan ini agar dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi semua pihak.

” Apapun yang terjadi hari ini merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat, namun dibalik itu semua ada pelajaran penting bagi semua pihak terutama bagi perusahaan baik yang telah berdiri dan akan berdiri, bahwa untuk mendirikan sebuah usaha tetap memperhatikan peraturan serta kepentingan masyarakat baik itu Kenyamanan, Keamanan serta kesehatan”, tandas M Oktafiansyah ST.MM Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Serah Terima Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Gempol, Ini Harapan ke Depan

Gempol Karawang | Warta In Jabar — UPTD Puskesmas Gempol melaksanakan serah terima jabatan Kepala Puskesmas sebagai bagian dari kesinambungan kepemimpinan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Segenap keluarga besar UPTD Puskesmas Gempol menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dr. Hilman Hermawan atas dedikasi, inspirasi, serta pengabdian selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala UPTD Puskesmas Gempol periode 2023–2025.

Dr. Hilman Hermawan selanjutnya akan melanjutkan tugas di tempat penugasan yang baru. Pihak Puskesmas Gempol mendoakan agar beliau senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan amanah berikutnya.

Pada kesempatan yang sama, UPTD Puskesmas Gempol secara resmi menyambut H. Ujang Suryana, SKM sebagai Kepala UPTD Puskesmas Gempol yang baru. Diharapkan, di bawah kepemimpinan beliau, Puskesmas Gempol semakin maju, berprestasi, serta terus meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima dan humanis bagi masyarakat.

Serah terima jabatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Puskesmas Gempol yang lebih baik dan profesional.

Saat dikonfirmasi Warta In Jabar terkait penugasan selanjutnya, dr. Hilman Hermawan menjawab dengan gaya santai namun penuh makna. “Kembali lagi ke habitatnya, lebih rileks, dan kembali fokus mengerjakan tugas serta tanggung jawab masing-masing,” ujarnya.

Warta.in || Jateng Rembang || Sepanjang tahun 2025, Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang mencatat evakuasi ular sebagai misi penanganan terbanyak dibandingkan kejadian lainnya. Dari total 298 kejadian yang ditangani, sebanyak 96 kejadian merupakan evakuasi ular yang masuk ke permukiman warga.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) BPBD Kabupaten Rembang, Erwin Rahadyan, menyampaikan bahwa sepanjang 2025 laporan terkait ular menjadi yang paling dominan. Secara keseluruhan, Tim Damkar telah mengevakuasi sedikitnya 170 ekor ular.

Ia menjelaskan bahwa salah satu faktor meningkatnya kejadian ular masuk ke rumah warga adalah tingginya intensitas hujan yang terjadi selama tahun 2025.

“Biasanya kalau musim hujan ular ini suka tempat- tempat yang hangat, seperti rumah- rumah yang kondisinya banyak barang yang mblangkrah (berserakan). Kedua, di rumah sekarang banyak sekali tikus,” jelasnya.

Menurut Erwin, rata-rata anggota Tim Damkar telah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan evakuasi ular secara aman. Ia menegaskan bahwa ular yang berhasil dievakuasi tidak dibunuh.

“Alhamdulillah teman- teman dari pengalaman sudah bisa cara evakuasi ular, dulu awal – awal juga sering digigit. Ular yang kita tangkap, dikumpulkan di pos, kalua udah 4 atau 5 kita hubungi BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Jawa Tengah, nanti diambil dan ada bukti berita acara serah terimanya,” imbuhnya.

Selain evakuasi ular, Tim Damkar BPBD Kabupaten Rembang juga menangani sejumlah misi lain, termasuk membantu warga yang terkunci di kamar mandi serta membuka kunci mobil yang tertinggal di dalam kendaraan.

“Pernah ada orang terkunci di dalam kamar mandi ya mengundang kami, terus kunci mobil terkunci di dalam mobil juga pernah. Alhamdulillah dari teman- teman Damkar sendiri bisa, jadi teratasi.”

Erwin menegaskan bahwa setiap permintaan bantuan dari masyarakat akan tetap direspons oleh Tim Damkar.

“Jika kita tidak bisa mengatasi, nanti kita akan memberikan saran atau solusi lain,” pungkasnya.

Tim Damkar BPBD Kabupaten Rembang siap melayani masyarakat selama 24 jam. Masyarakat dapat menghubungi Call Center Damkar di nomor 088983531560 apabila membutuhkan bantuan darurat.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Rembang, setelah evakuasi ular, penanganan terbanyak kedua sepanjang 2025 adalah pemadaman kebakaran rumah, bangunan, dan lahan sebanyak 73 misi. Sementara itu, evakuasi tawon di permukiman warga menempati urutan ketiga.

( wik )

 Meranti – Polres Kepulauan Meranti menggelar kegiatan Sosialisasi DIPA RKA-KL Tahun Anggaran 2026, Penandatanganan Fakta Integritas, serta Penyerahan Rencana Distribusi Anggaran (Rendisgar) kepada seluruh jajaran, Senin (19/1/2026).

Selain itu, Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H., dan dihadiri Wakapolres Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., para pejabat utama, para Kapolsek jajaran, perwira, serta seluruh personel Polres Kepulauan Meranti.

Kapolres AKBP Aldi menegaskan bahwa anggaran merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan seluruh tugas operasional Polri. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

“Perlu kami sampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 terjadi pengurangan dana sekitar Rp500 juta yang dipotong langsung dari pusat. Kondisi ini menjadi tantangan, namun harus dijadikan pemacu untuk lebih bijak, kreatif, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran,” tegas Kapolres.

Kapolres juga menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penggunaan anggaran serta mengingatkan seluruh jajaran untuk menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri.

Ditempat yang sama, Kabag Ren Polres Kepulauan Meranti memaparkan Sosialisasi DIPA RKA-KL Tahun Anggaran 2026, termasuk perbandingan alokasi anggaran tahun 2025 dan 2026 pada masing-masing satuan kerja.

Dari paparan tersebut diketahui bahwa meskipun terdapat pengurangan pada sejumlah satuan, beberapa bagian justru mengalami peningkatan anggaran, terutama untuk mendukung kebutuhan logistik dan operasional tertentu.

“Sebagai wujud komitmen bersama, kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Fakta Integritas oleh para pejabat dan perwakilan satuan fungsi. Penandatanganan ini menjadi simbol keseriusan seluruh jajaran Polres Kepulauan Meranti dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Meranti Kompol Wan memaparkan Analisa dan Evaluasi (Anev) Gangguan Kamtibmas serta Kalender Kamtibmas tahun 2026. Dalam paparannya disampaikan bahwa agenda pengamanan ke depan cukup padat, meliputi operasi kepolisian, pengamanan hari besar keagamaan, serta kegiatan rutin yang ditingkatkan.

“Dengan padatnya agenda kegiatan, pengelolaan personel dan sarana prasarana harus dilakukan secara proporsional agar tidak terjadi kelelahan dan penurunan kinerja di lapangan,” Jelasnya.

Ia berharap, Melalui kegiatan ini, Polres Kepulauan Meranti berharap seluruh jajaran memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terkait kebijakan anggaran Tahun 2026, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.

” Zulfikar”