Wartain Banten | Pemerintahan | 03 Februari 2026  — Gubernur Banten Andra Soni menerima Anugerah Indoposco dengan kategori Gubernur Peduli Infrastruktur Desa atas komitmen dan konsistensinya dalam mendorong pembangunan infrastruktur perdesaan melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra). Penghargaan tersebut diserahkan pada acara Anugerah Indoposco dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 Indoposco yang digelar di Aston Kartika Grogol Hotel and Conference Center, Jakarta, Rabu (3/2/2026).

Andra Soni menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Indoposco atas penghargaan yang diberikan terhadap program Bangun Jalan Desa Sejahtera. Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk intervensi Pemerintah Provinsi Banten terhadap kewenangan kabupaten dan desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Indoposco yang mengapresiasi program Bangun Jalan Desa Sejahtera, program ini sebenarnya adalah program intervensi kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten dan desa terkait dengan pembangunan infrastruktur desa,” ungkap Andra Soni.

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu tugas utama pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur desa sebagai upaya membangun dari bawah dan mempercepat pemerataan ekonomi.

“Selama ini sering kali pembangunan jalan desa dianggap hanya menjadi kewenangan desa atau kabupaten. Namun pada tahun ini, bersama Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, kami menetapkan bahwa membangun infrastruktur desa juga menjadi kewajiban gubernur dan wakil gubernur,” katanya.

Melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera, Pemprov Banten melakukan intervensi pembangunan pada ruas-ruas poros desa, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan anggaran dana desa. Program ini diharapkan dapat menjadi landasan ke depan agar pembangunan jalan desa menjadi perhatian bersama.

“Program ini memang belum bisa menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi menjadi landasan ke depan sekaligus acuan bahwa jalan desa harus menjadi perhatian bersama agar ekonomi desa tumbuh sesuai dengan Asta Cita ke-6, membangun dari bawah dan membangun dari desa,” imbuhnya.

Andra Soni juga menjelaskan bahwa anggaran program Bangun Jalan Desa Sejahtera bersumber dari hasil efisiensi anggaran pemerintah daerah. Efisiensi dilakukan dengan melakukan relokasi belanja seremonial, kunjungan kerja, serta kegiatan sejenisnya ke pembangunan jalan desa.

Pada tahun 2025, Pemprov Banten telah membangun 62 ruas infrastruktur desa yang terdiri dari 61 ruas jalan desa dan satu jembatan. Ke depan, anggaran program tersebut akan ditingkatkan dengan sasaran yang lebih luas, seiring dengan pembangunan infrastruktur yang juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota.

“Harapannya, jalan-jalan desa ini ke depan dapat menyambungkan potensi ekonomi yang ada di sekitar desa serta mengurangi disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Insya Allah perlahan tapi terus kita kerjakan,” jelasnya.

Komisaris Utama PT Indonesia Digital Posco Syarif Hidayatullah menyampaikan bahwa Anugerah Indoposco diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada individu, lembaga, dan pihak yang berdedikasi bagi masyarakat dan lingkungan dengan dampak nyata.

Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum refleksi, apresiasi, sekaligus penyemangat untuk terus memberikan kontribusi yang lebih bermakna ke depan.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 03 Februari 2026  — Gubernur Banten Andra Soni mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Banten untuk memperkuat pembinaan dan pengembangan atlet sebagai bagian dari persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). Ia menekankan pentingnya terobosan dalam sistem pembinaan agar mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Hal itu disampaikan Andra Soni saat melantik Pengurus KONI Provinsi Banten periode 2025–2029 di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Selasa (3/2/2026).

“Saya merasakan betul tadi bagaimana suasana pelantikannya sangat khidmat dan yang dilantik juga terlihat antusiasnya, terlihat semangatnya, dan ini meyakinkan diri saya bahwa Insya Allah prestasi olahraga di Provinsi Banten akan meningkat secara perlahan,” kata Andra Soni.

Menurutnya, harapan Provinsi Banten menjadi tuan rumah PON bukan sekadar simbol atau prestise, melainkan sebagai tolok ukur hasil kerja pembinaan olahraga yang telah dilakukan selama ini. Karena itu, KONI diharapkan dapat berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan serta program pembinaan atlet yang terarah dan berkelanjutan.

“Harapan kita untuk menjadi tuan rumah PON bukan hanya sekadar gaya-gayaan, tapi sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum KONI tadi itu sebagai parameter sebuah daerah hasil kerja selama ini terkait dengan pembinaan olahraga,” ujarnya.

Andra Soni menilai Provinsi Banten telah memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan event olahraga berskala nasional. Ia juga mengungkapkan bahwa prestasi atlet Banten menunjukkan tren positif, salah satunya terlihat dari hasil Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2025, di mana Provinsi Banten berhasil naik ke peringkat kelima peraih medali terbanyak.

“Ini menandakan bahwa Provinsi Banten punya potensi, punya kekuatan, punya tim yang kuat, tim yang solid melalui pembina-pembina olahraga pengurus-pengurus bidang olahraga yang ada.” paparnya.

Gubernur menegaskan bahwa pembinaan atlet harus dilakukan secara berjenjang dengan pendekatan kolaboratif. Sinergi antara KONI dan Pemerintah Provinsi Banten dinilai penting untuk menciptakan sistem pembinaan yang berorientasi pada kompetisi dan prestasi jangka panjang.

Selain itu, Andra Soni optimistis bahwa kondisi daerah yang stabil secara ekonomi dan fiskal menjadi modal kuat bagi pengembangan olahraga prestasi di Banten.

“Alhamdulillah, saya menyaksikan secara langsung waktu Rizki mendapatkan medali emas,” ungkapnya.

Dengan fasilitas yang tersedia saat ini, Provinsi Banten dinilai memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah PON ke-23 pada 2033.

“Fasilitas yang ada di Banten sangat memadai, banyak yang memenuhi standar untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional. Atlet-atlet Bantennya juga banyak atlet-atlet yang selalu menjadi andalan Indonesia pada saat keikutsertaannya di multi-event internasional mulai SEA Games, Asian Games, maupun Olimpiade,” ujarnya.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Ahmad Syaukani menyampaikan bahwa pelantikan dan pengukuhan pengurus KONI Banten periode 2025–2029 menjadi awal pelaksanaan rencana kerja, khususnya untuk meningkatkan prestasi olahraga Banten di ajang PON dan kejuaraan lainnya.

Ia juga menyebutkan pencanangan Provinsi Banten bersama Lampung sebagai tuan rumah PON 2032.(WartainBanten)

Warta.in || Jateng Rembang || Pemerintah Kabupaten Rembang menindaklanjuti usulan masyarakat terkait infrastruktur pengairan dengan melakukan inventarisasi kondisi bendung yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Kaliori, Selasa (3/2/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyiapan perencanaan teknis dan skema pendanaan yang tepat sasaran.

Salah satu usulan prioritas yang dibahas dalam forum tersebut adalah peningkatan fungsi bendung di Desa Babadan, Kecamatan Kaliori. Bendung tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung sistem irigasi pertanian di sejumlah wilayah.

Kepala Desa Babadan, Lastari, menyampaikan bahwa bendung dimanfaatkan oleh petani di Desa Babadan, Karangsekar, Sambiyan, dan Dresi Wetan, sehingga keberadaannya sangat penting bagi kelancaran distribusi air pertanian.

“Bendung ini menopang kebutuhan irigasi beberapa desa. Karena itu kami berharap penanganannya dapat masuk dalam prioritas pembangunan,” ujarnya.

Selain infrastruktur pengairan, usulan lain yang disampaikan desa berkaitan dengan peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan jalan penghubung antardesa untuk mendukung aktivitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro’ menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang akan memulai penanganan dengan melakukan inventarisasi dan kajian teknis melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU).

Menurutnya, pemetaan kondisi riil di lapangan menjadi dasar penting dalam menentukan langkah penanganan dan sumber pendanaan yang paling tepat.

“Langkah awal kita lakukan kajian teknis untuk melihat kondisi di lapangan. Dari situ baru ditentukan skema penanganan, apakah melalui APBD atau dengan dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi maupun pusat,” jelasnya.

Wabup menambahkan, Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan pembangunan, khususnya untuk infrastruktur yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Karena bendung ini dimanfaatkan oleh beberapa desa sekaligus, tentu akan menjadi perhatian bersama dalam perencanaan pembangunan ke depan,” tegasnya.

Melalui inventarisasi dan perencanaan yang matang, Pemkab Rembang berharap peningkatan fungsi bendung dapat mendukung ketahanan pertanian dan kesejahteraan petani di wilayah Kecamatan Kaliori secara berkelanjutan.

( wik )

Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan Dorong Percepatan RUU Daerah Kepulauan ke DPR RI

Warta.in
Jakarta, NTB — Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSPK) menggelar High Level Meeting (HLM) guna mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Provinsi Kepulauan agar segera masuk ke Badan Legislasi DPR RI. Pertemuan berlangsung pada Selasa, 3 Februari 2026, bertempat di Hotel Sari Pacific.

HLM tersebut dihadiri para gubernur anggota BKSPK, yakni Gubernur Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Gubernur Papua Barat Daya. Masing-masing gubernur didampingi oleh kepala perangkat daerah terkait.

Pertemuan ini membahas strategi bersama untuk mempercepat pembahasan RUU Daerah Provinsi Kepulauan, yang telah diperjuangkan selama 14 tahun, agar provinsi-provinsi kepulauan memiliki rezim khusus yang diatur dalam regulasi tersendiri. RUU tersebut dipandang penting sebagai bentuk kontribusi daerah kepada negara sekaligus menghadirkan peran negara secara lebih adil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan, terlebih di tengah kuatnya political will pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam forum tersebut, Gubernur Miq Iqbal menyampaikan masukan agar seluruh provinsi yang memenuhi kriteria sebagai daerah kepulauan dalam draf RUU diundang dan dilibatkan secara menyeluruh, sehingga terbentuk kemauan kolektif dalam memperjuangkan pengesahan undang-undang tersebut.

Lebih lanjut, Miq Iqbal menegaskan bahwa perjuangan RUU Daerah Kepulauan bukan untuk meminta penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah pusat. “Yang kita butuhkan adalah pengakuan atas karakteristik daerah kepulauan, sehingga kita diberikan kewenangan, sumber daya, dan peralatan yang memadai untuk mengelola potensi kelautan dan kemaritiman demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan perspektif pertahanan negara masuk dalam draf RUU Daerah Kepulauan, terkait dengan Daerah Kepulauan Provinsi yang berada di perbatasan. Menurutnya, posisi geografis daerah kepulauan memiliki nilai strategis sebagai bagian dari sistem pertahanan negara, sehingga harus menjadi salah satu daya tawar utama dalam pembahasan regulasi tersebut.
Untuk memperkuat perjuangan tersebut, Gubernur NTB mendorong pembangunan kesadaran publik (public awareness) secara luas dengan melibatkan seluruh komponen daerah, mulai dari DPRD provinsi dan kabupaten/kota melalui jalur partai politik, para bupati dan wali kota, hingga elemen masyarakat lainnya. “Dengan dukungan bersama, perjuangan panjang menghadirkan Undang-Undang Daerah Provinsi Kepulauan akan memiliki kekuatan politik dan sosial yang lebih solid,” pungkasnya. (sr/dkintb)

Wartain Banten | Pemerintahan | 03 Februari 2026  — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten untuk memaksimalkan perencanaan pembangunan perumahan rakyat sejak awal tahun. Perencanaan yang matang diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan fisik lebih cepat, yakni dimulai pada triwulan pertama.

“Jika tahun sebelumnya pembangunaan fisik dilakukan jelang triwulan akhir, untuk tahun ini dan selanjutnya agar bisa dilaksanakan lebih cepat di triwulan pertama. Tujuannya agar output yang dirasakan lebih maksimal,” kata Deden.

Hal tersebut disampaikan Deden saat memberikan arahan pada kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas PRKP Provinsi Banten yang digelar di Aula Surosowan, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (3/2/2026).

Deden menjelaskan, sektor perumahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah secara layak dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang, termasuk pada tahap pelaksanaan, menjadi kunci agar program pembangunan perumahan dapat berjalan optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sekda juga menekankan agar pelaksanaan konstruksi perumahan memperhatikan aspek kelayakan hunian, sehingga rumah yang dibangun nyaman dan aman untuk ditinggali. Selain itu, kelengkapan sarana, prasarana, serta utilitas umum penunjang juga harus menjadi perhatian.

Menurutnya, persoalan kawasan kumuh, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Karena itu, forum OPD ini dinilai strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas permukiman dan penataan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan aman.

“Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk berkolaborasi, berpartisipasi, dan mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.

Ketua panitia Forum OPD yang juga Sekretaris Dinas PRKP Provinsi Banten Rinto Yuwono menyampaikan bahwa Forum OPD bertujuan menyelaraskan program kerja prioritas dengan usulan kabupaten dan kota, sekaligus mempertajam target kinerja guna mengoptimalkan capaian dan sasaran.

Kegiatan ini diikuti oleh 84 peserta yang berasal dari perwakilan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.(WartainBanten)