Warta.in, Jakarta | – Penyelenggaraan seminar nasional di Universitas Trilogi jakarta turut mengundang Wakil Ketua DPRD Jakarta, Wibi Andrino, SH.,MH , M.Rifki SE alias Eki Pitung selaku Ketum Dewan Adat BAMUS Betawi , Dr Anies Lastiati ,SE ,Ak wakil Rektor I Bidang pembelajaran dan kemahasiswaan.

Agenda acara Seminar Nasional ini dengan tema “Transformasi Sosial Budaya dan Kepemimpinan Menuju Indonesia Emas 2045”, Rabu (18/12/2024), di kampus Universitas Trilogi Jakarta.

Kemudian M.Rifki menilai tanpa campur tangan pemerintah maka akan hilang lah budaya asli daerah yang ada di Negara Republik Indonesia ini dengan pesatnya kemajuan tekhnologi yang mananya lewat peranan pemerintah memprogramkan edukasi kebudayaan bagi bangsa Indonesia

M.Rifki alias Eki Pitung selaku Ketua Umum Dewan Adat BAMUS Betawi, sebagai keterangan pers kepada awak media mengatakan, untuk menuju Indonesia Emas 2045 dengan teknologi yang semakin modern perlu memiliki kemampuan untuk mempertahankan budaya Indonesia. Ia mengkhawatirkan adanya pergeseran budaya yang terjadi pada generasi mendatang.

“Sebagai penggiat budaya, kami menjaga betul kelestarian budaya sebagai identitas bangsa Indonesia. Namun kita tidak tahu seperti apa budaya kita ke depan, oleh karena itu kita perlu menjaga budaya sendiri,” ungkap bang Eki, panggilan akrabnya.

Sementara itu, Wakil Rektor I Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dr. Anies Lastiati, SE, Ak., MHRM., M.Ed.St., CA menegaskan bahwa kepemimpinan ke depan ada di pundak generasi muda. Menurutnya, peran perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin dimasa mendatang.

“Tantangan ke depan pasti ada, oleh karena itu generasi muda perlu memiliki jiwa leadership dan mindset, memiliki pengetahuan dan pemahaman serta integritas yang baik,” imbuhnya.

Pemimpin yang baik, kata Anies, akan memiliki dampak bagi orang lain, mampu berkolaborasi, dan mampu melakukan pendekatan personal. Sementara pemimpin yang berbasis teknologi, ia akan selalu inovatif dan kreatif.

“Pemimpin yang baik, mindsetnya harus terbuka dan mau mendengarkan orang lain. Di era teknologi ini, pemimpin harus bisa melakukan perubahan dengan inovasinya,”tutupNya.(Ril/trbs team)

Warta In | Palembang, – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) kembali menjadi sorotan nasional setelah berhasil mengungkap kasus penganiayaan terhadap seorang dokter koas dalam waktu yang sangat singkat.

Keberhasilan ini menuai apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia.

Komisioner Kompolnas, Muhammad Choirul Anam, secara khusus datang ke Palembang untuk memberikan apresiasi langsung kepada jajaran Polda Sumsel atas kinerja cepat dan profesional mereka.

“Kami mengapresiasi kinerja Polda Sumsel yang telah bertindak cepat dalam mengungkap kasus ini. Tindakan tegas yang diambil oleh pihak kepolisian menunjukkan komitmen mereka dalam melindungi masyarakat,” ujar Anam didampingi Wadir Krimum Polda Sumsel AKBP Indra Arya Yudha SH SIK MH dan Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Sumsel AKBP Tri Wahyudi SH dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Ditreskrimum Polda Sumsel, Rabu (18/12/24).

Anam menjelaskan bahwa kedatangannya ke Palembang kali ini memang untuk memantau langsung penanganan kasus penganiayaan terhadap dokter koas tersebut.

“Secara kronologis setelah kita cek, mulai dari laporan hingga saat ini masih berlangsung proses penyelidikan dan telah menetapkan satu orang tersangka,” terangnya.

Keberhasilan Polda Sumsel dalam mengungkap kasus ini tidak lepas dari penerapan metode penyelidikan yang ilmiah dan didukung oleh bukti-bukti digital yang kuat.

Mengenai berbagai dinamika yang saat ini sedang terjadi di media sosial, Kompolnas menjelaskan bahwa, Kepolisian Indonesia terutama Polda Sumsel akan terus bekerja secara profesional.

“Bekerja secara profesional yang basisnya adalah alat bukti yang kuat atau nyata, apalagi ada jejak digitalnya, dan yang terpenting adalah dengan pendekatan Scientific Investigation Crime,” jelas Anam.

Respon cepat dalam penanganan kasus Koas ini menurut Kompolnas sudah sangat baik dan patut kita apresiasi.

“Kami meminta kepada rekan-rekan wartawan dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal kasus ini dan mendukung kinerja rekan-rekan yang ada di Polda Sumsel,” pintanya.

Warta In | Palembang, – Ratusan buruh dan pekerja di Palembang kembali turun ke jalan, menuntut revisi terhadap penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumatera Selatan (Sumsel) 2025 yang diumumkan oleh Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, pada Rabu (11/12) lalu.

Aksi demonstrasi ini diorganisir oleh Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (Nikeuba) Kota Palembang.
Dalam aksinya, para buruh melakukan doa bersama dan membaca surah Yasin di jalan pinggir kantor gubernur. Mereka juga membakar ban di samping jalan Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (18/12).

Hermawan, Ketua FSB Nikeuba Palembang, menjelaskan bahwa terdapat tiga tuntutan utama yang disuarakan oleh para buruh. “Pertama, kami menuntut agar ada revisi terhadap penetapan UMSP Sumsel yang baru. Kedua, kami mendesak agar UMP kabupaten/kota serta upah sektoral kabupaten/kota segera diumumkan. Dan ketiga, kami menuntut agar lebih banyak sektor yang mendapatkan kenaikan,” katanya saat melakukan aksi demo di kantor Gubernur Sumsel , Rabu (18/12).
Penetapan UMSP 2025 yang disetujui sebelumnya hanya mencakup tiga sektor, meski dewan pengupahan telah mengajukan sembilan sektor. Tiga sektor yang diumumkan adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin. Sementara itu, para pekerja merasa keputusan ini tidak mewakili seluruh sektor yang telah disepakati dalam rapat dewan pengupahan.
“Keputusan ini tidak adil bagi pekerja di sektor-sektor lain yang juga berhak mendapatkan kenaikan upah. Kami sepakat dalam rapat bahwa sembilan sektor harusnya tercakup, namun yang keluar hanya tiga sektor. Kami tidak bisa menerima keputusan ini begitu saja,” tambah Hermawan.
Dalam hal ini, UMP Sumsel mengalami kenaikan 6,5 persen menjadi Rp 3.681.571, sedangkan UMSP mengalami kenaikan 8 persen, dengan angka mencapai Rp 3.733.424—lebih tinggi Rp 52 ribu dibandingkan UMP. Kendati demikian, para buruh menilai bahwa kenaikan ini masih jauh dari harapan, terutama untuk sektor-sektor yang belum terakomodasi.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Palembang Sopan Sofyan menambahkan pihaknya menuntut revisi upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2025 yang telah ditetapkan untuk tiga sektor sebesar Rp 3.733.424.

Padahal, dalam pembahasan di Dewan Pengupahan Sumsel ada sembilan sektor yang disepakati antara pemerintah, akademisi dan buruh. Hanya perwakilan pengusaha yang tidak setuju sembilan sektor tersebut.

Sopan Sofyan menyampaikan tujuh tuntutan aksi. Mereka menolak upah murah, menuntut pemberhentian Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dan menuntut revisi penetapan UMSP 2025 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan serta sesuai kebutuhan hidup layak buruh.

Lalu, menuntut penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2025 Sumsel berdasarkan kebutuhan hidup layak baru.

Selain itu, menuntut BPS Sumsel memberikan data valid mengenai bukti kajian tentang upah sektoral serta memberikan sanksi pemecatan bagi oknum pegawai BPS apabila terbukti memberikan data tidak benar.

Kemudian menuntut pegawai pengawas Ketenagakerjaan dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disnakertrans Sumsel menjalankan tupoksinya berdasarkan aturan hukum berlaku serta maksimal memberikan sanksi tegas kepada oknum pengusaha yang tidak menjalankan upah minimum yang telah ditetapkan.

Terakhir, menuntut sanksi pencopotan jabatan dan/atau Pemecatan kepada pegawai pengawas Ketenagakerjaan dan PPNS Disnakertrans Sumsel yang tidak menjalankan tupoksinya secara berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Perwakilan serikat buruh juga melakukan pertemuan dengan Sekda Sumsel. (*)

Warta In | Palembang,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc meninjau jalan rusak yang amblas berada di jalan Lettu Karim Kadir (Gandus) Batas Kabupaten Banyuasin Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang yang mengalami kerusakan yang cukup memprihatinkan sekali.

Turut mendampingi Asisten II yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR) Provinsi Sumsel Ir Muhammad Affandi, S.T., MSc., IPU., ASEAN.Eng melalui Sekretaris Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel Ir Ridwan, M.M, Kepala Bidang Jembatan Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel Ir H Yudho J Prasetyo, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng, dan lainnya.

Dikatakan Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc, di mana kita bersama dengan Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel meninjau langsung serta melihat secara langsung kondisi terkini dari jalan yang amblas tersebut. Dimana kita juga melihat bagaimana cara penanganan untuk jalan tersebut supaya bisa dilalui oleh kendaraan yang akan melalui disana.

“Di mana pada kesempatan itu juga dari pihak Dinas PUBMTR Sumsel telah menurunkan alat berat untuk melakukan penanganan terhadap jalan amblas tersebut, di mana dengan sigapnya mereka bekerja untuk meratakan dan memadatkan jalan tersebut,” ujarnya.

Kemudian, dengan kita melakukan itu paling tidak memberikan masyarakatnya akses jalan sementara dengan penimbunan geobag atau sainbag disini kemudian ditambah agregat supaya bisa dilakukan dilalui oleh masyarakat dan kita berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk mencoba mengatur arus lalu lintas disini.

“Dimana kendaraan berat akan dialihkan ke rute lain, kalau tidak ini akan semakin hancur, sambil menunggu waktu konstruksi di bulan Maret tahun 2025,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, di mana ini kan hanya mempertahankan saja, jadi kami diajak jadi kita pantau kondisinya, kalau ini kan sudah selesai di timbun, tetapi ini kan terjadi pengendur lagi. Karena mobil-mobil bermuatan berat masih lewat disini, oleh karena itu kita perlu Dishub untuk mengatur kendaraan-kendaraan atau arus lalu lintas yang melewati akses jalan ini.

“Kepada masyarakat kita untuk memberikan info ke kita kalau masih ada kendaraan yang bermuatan berat yang melalui disini yang dapat merusak perbaikan sementara ini,” katanya.

Masih dilanjutkannya, serta menjaga dan mengatur untuk ikut serta mengatur alur arus lalu lintas yang melewati di sini, di mana untuk panjangnya sendiri sepanjang 70 meter sedangkan lebaranua 7 meter yang untuk jalan layangnya.

“Sebagai penanganan darurat, pemerintah telah memulai pekerjaan perbaikan sementara dengan menggunakan sandbag atau kantong pasir di sisi kiri dan kanan jalan serta penambahan agregat batu split sebanyak 70-80 kubik untuk menjaga aksesibilitas kendaraan kecil dan sepeda motor,” ucapnya.

Warta.in, Jakarta | (17 Desember 2024) – Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, di Movenpick Hotel Jakarta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Jasyanto selaku Koordinator Pelayanan Publik dan PPID di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI untuk memberikan penghargaan kepada badan publik yang secara konsisten dan nyata menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai amanat dari pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, serta memberikan layanan informasi publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Jasyanto selaku Koordinator Pelayanan Publik dan PPID di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjelaskan bahwa Masyarakat bisa memanfaatkan data yang ada di portal PPID kita yaitu brin.ppid.go.id . Jadi masyarakat bisa mengakses kesana untuk melihat hasil riset, termasuk informasi-informasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat terkait tugas dan fungsi BRIN. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang badan riset inovasi nasional.

“Harapannya tentu dengan keterbukaan informasi ini bukanlah penilaian yang dituju. Yang dituju justru adalah bagaimana manfaat yang terbaik bagi masyarakat. Apa yang dilakukan oleh BRIN bisa dirasakan oleh masyarakat”, harapnya Jasyanto.(Ril/Pri/Wan)

Warta.in
Mataram,NTB – Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Doktor Najamudin Amy, S.Sos, MM menghadiri upacara HUT Ke 66 Tahun NTB yang di laksanakan di Halaman Kantor Gubernur NTB, (17/12).

Tema HUT Ke 66 Tahun NTB yakni mewujudkan NTB Hebat menuju Indonesia Emas Tahun 2045, selaras dengan semangat kebersamaan dalam keberlanjutan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Doktor Najam (sapaan akrab Kadis Kominfotik NTB) setelah pawai prestasi oleh berbagai stackholder lingkup pemerintah provinsi NTB.

“HUT Ke 66 Tahun NTB, sebagai wujud kebersamaan dan semangat membangun, tentunya selaras dengan cita-cita bersama menuju Indonesia Emas” punkasnya

Lebih lanjut dijelaskan kebersamaan adalah kunci pembangunan, napak tilas NTB tidak lepas dari kerja keras pemimpin-pemimpin terdahulu yang membangun kerja kolektif, gotong-royong hingga hari ini di umur yang ke 66 Tahun NTB menoreh berbagai prestasi.

“Kebersamaan kunci pembangunan, dan napak tilas berdirinya NTB dengan semangat gotong royong, kerja kolektif semua pihak, tentunya jasa pemimpin kita terdahulu dengan gigih menoreh prestasi dan hingga hari ini” imbuhnya.

Menyambut kepempinan baru (Gubernur NTB Terpilih 2024-2029) Lalu Muh. Iqbal dan Hj. Indah Damayanti Putri di NTB Doktor Najam berharap dapat terus memupuk kebersamaan, kerja kolektif sehingga kedepannya pembangunan dapat kita wujudkan bersama.

“Kepemimpinan selanjutnya, gubernur NTB terpilih, dapat memupuk kebersamaan, kerja kolektif sehingga yang kita cita-citakan dapat diwujudkan “Makmur dan Mendunia” Tutupnya. (sr/dkintb)