27.2 C
Jakarta
Kamis, Februari 12, 2026
Beranda blog Halaman 3

Polda NTB Sapa Juru Parkir di Cakranegara, Perkuat Pencegahan Curanmor

0

Polda NTB Sapa Juru Parkir di Cakranegara, Perkuat Pencegahan Curanmor

Warta.in
Mataram, NTB – Upaya menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) terus dilakukan Polda NTB di seluruh wilayah hukumnya. Salah satunya melalui pendekatan humanis dan preventif yang menyentuh langsung masyarakat.

Melalui Subdit Bintibsos Direktorat Binmas, Polda NTB melaksanakan sosialisasi kamtibmas dengan menyasar para juru parkir di sepanjang Jalan AA. Gede Ngurah, Cakranegara, Kota Mataram, Rabu (11/02/2026).

Dalam kegiatan tersebut, personel Polri yang mengenakan pakaian dinas turun langsung menyapa para juru parkir yang beraktivitas di jalur padat kendaraan tersebut. Selain berdialog, petugas juga menyampaikan imbauan agar para juru parkir meningkatkan kewaspadaan saat bertugas, sekaligus mengajak mereka berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah preventif kepolisian untuk menekan potensi gangguan keamanan, khususnya kejahatan konvensional seperti kasus 3C (Curat, Curas, dan Curanmor).

“Juru parkir memiliki peran penting dalam membantu menjaga keamanan kendaraan masyarakat. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi, diharapkan kasus curanmor dan gangguan kamtibmas lainnya dapat diminimalisir,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan juru parkir yang waspada dan peduli terhadap lingkungan sekitar dapat menjadi salah satu benteng awal pencegahan kejahatan, terutama di kawasan yang memiliki mobilitas tinggi.

“Ini merupakan langkah preventif kepolisian untuk mengantisipasi kejahatan konvensional. Kami mengimbau para juru parkir agar tetap waspada saat menjalankan tugas dan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan atau mengalami peristiwa kejahatan,” tambahnya.

Melalui pendekatan dialogis seperti ini, Polda NTB berharap terbangun sinergi yang kuat antara kepolisian dan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga.(sr/hpntb)

*Dinas Lingkungan Hidup PALI Panggil Pihak Ketiga Terkait Limbah Medis di TPA*

0

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) akhirnya memanggil pihak ketiga pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis untuk dimintai klarifikasi terkait temuan limbah medis di area Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

 

Langkah ini dilakukan setelah mencuat dugaan adanya pembuangan limbah B3 medis yang tidak sesuai prosedur, yang diduga melibatkan oknum tenaga medis. Limbah medis yang seharusnya dikelola secara ketat dan melalui mekanisme khusus justru ditemukan bercampur dengan sampah umum.

 

Temuan tersebut bukan persoalan sepele. Limbah B3 medis seperti jarum suntik bekas, alat kesehatan terkontaminasi, hingga material infeksius memiliki potensi tinggi menyebarkan penyakit dan mencemari lingkungan. Jika terjadinya kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta minimnya terhadap keselamatan masyarakat.

 

Dr. Aryansyah, S.T., M.T., Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten PALI mengatakan ke wartawan bahwa pihak ketiga yang mengangkut limbah B3 medis merupakan perusahaan yang berkontrak melalui Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit.

 

Menurutnya, mekanisme pengangkutan yang selama ini dilakukan berdasarkan perintah dari Dinas Kesehatan. Artinya, limbah baru diangkut ketika ada instruksi. Padahal, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), pengangkutan limbah B3 medis wajib dilakukan secara berkala, minimal setiap 30 hari, tanpa harus menunggu perintah.

 

“Kami menemukan adanya ketidaksesuaian dalam mekanisme tersebut. Hal ini menjadi ranah Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki SOP yang telah berjalan,” katanya pada Rabu (11 Febuari 2026).

 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas temuan limbah medis di TPA, Kepala DLH meminta pihak ketiga untuk segera membersihkan seluruh limbah medis yang ada. Seluruh biaya pembersihan, pengangkutan, hingga pemusnahan limbah menjadi tanggung jawab penuh perusahaan pengelola.

 

“Semua pembiayaan ditanggung oleh pihak ketiga. Mereka wajib membersihkan, mengangkut, dan memusnahkan limbah tersebut yang ada di TPA sesuai ketentuan,”Dr. Aryansyah ujarnya.

 

Dr. Aryansyah Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga menegaskan, setelah proses pembersihan dilakukan, tidak boleh lagi ada limbah medis B3 yang masuk ke TPA. Kesepakatan ini telah dibuat bersama.

 

“kami masih mengedepankan langkah pembinaan. Jika ke depan masih ditemukan limbah medis B3 masuk ke TPA, kami tidak akan segan-segan melaporkan secara pidana sesuai peraturan yang berlaku,” tandasnya.

 

Sementara itu Agus Manajer PT Teman Sejati saat di wawancarai mengatakan bahwa, pihaknya melakukan pengangkutan limbah medis dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Puskesmas maupun Rumah Sakit menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

 

“Prosedur kami, limbah diangkut dari TPS puskesmas dan rumah sakit ke TPA berdasarkan jadwal. Jika pihak puskesmas meminta pengangkutan setiap bulan, maka kami lakukan setiap bulan. Untuk limbah yang belum terangkut, kemungkinan karena volumenya belum penuh atau saat kami datang limbahnya memang belum tersedia,” katanya Agus.

 

Terkait hasil rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Agus menyebut Kepala Dinas sangat responsif dan menunjukkan perhatian serius terhadap persoalan limbah B3 medis.

 

“Dalam rapat hari ini, Kepala Dinas sangat respons dan perhatian terhadap limbah B3. Kami diminta untuk segera membersihkan limbah yang ada di TPA, dan kami menyatakan siap. Tinggal mengatur jadwal pelaksanaannya,”ungkapnya.

 

Agus juga memaparkan bahwa saat ini PT Teman Sejati memiliki kontrak langsung dengan satu rumah sakit. Sementara untuk seluruh puskesmas, kerja sama dilakukan melalui Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk tempat praktik kesehatan mandiri, kontrak dilakukan secara pribadi. Terkait teknis pengangkutan, berdasarkan titik dan jadwal yang telah ditentukan.

 

“Untuk teknis di lapangan, termasuk mana yang diangkut lebih dulu, itu ditentukan oleh pihak Dinas Kesehatan. Kami sebagai pengangkut mengikuti titik dan waktu yang sudah ditetapkan,”jelasnya

Atep Ahmad Syarif Hidayat, S.Pd.I. Hadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan Kertasari Untuk RKPD Tahun 2027

0

Kertasari, Rabu 11 Februari 2026. Warta. In
Atep Ahmad Syarif Hidayat, S.Pd.I. Kades Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Rabu, 11 Februari 2026, menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan Kertasari Untuk RKPD Tahun 2027.
Musrenbang, dihadiri Heri Mulyadi, S.Ip. Camat Kertasari, Kades se-Kecamatan Kertasari, Dinas Terkait, Karang Taruna, Dewan Kabupaten Bandung Dapil 6, Elin Wati (F.PAN), Tarya Witarsa, S.Ag.(F.PKB), Wawan Sofwan (F.PKB), Taufiqurahman (F.Gerindra).
TKD Kabupaten Bandung di potong 1 T, terbesar, kita tetap semangat bangun Kabupaten Bandung, terutama Kertasari,dengan menggali, memaksimalkan potensi wilayahnya masing-masing untuk pembangunan. Ujar Elin Wati. Mengenai Sampah, Hari ini, bebas hari ini, Lanjut Elin Wati.
Dengan anggaran yang terbatas, harus tetap waspada terhadap potensi kebencanaan, banjir, longsor, Gempa Bumi, pungkas Elin Wati. Warta. In. Biro Bandung ISIS.

Tata Witarsa, S.Ip. Kades Santosa Hadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan. Kertasari Untuk RKPD 2027

0

Kertasari, Rabu, 11 Februari 2026. Warta. In
Tata Witarsa, S.Ip. Kades Santosa, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Rabu, 11 Februari 2026, hadir dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan Kertasari Untuk RKPD Tahun 2027.
Musrenbang, di hadiri, Heri Mulyadi, S.Ip. Camat Kertasari, Dinas Terkait, Karang Taruna, Dewan Kabupaten Bandung Dapil 6, Elin Wati (F.PAN), Wawan Sofwan (F.PKB), Tarya Witarsa, S.Ag. (F.PKB), Taufiqurahman (F.Gerindra), Kades se-Kecamatan Kertasari.
TKD Kabupaten Bandung di potong 1 T, terbesar, tapi kita tetap semangat membangun Kabupaten Bandung, khususnya Kecamatan Kertasari, Jelas Elin Wati.
Terkait sampah, hari ini, bebas hari ini, kita juga harus lebih memperhatikan kondisi potensi kebencanaan, waspada resiko banjir, longsor dan Gempa Bumi, pungkas Elin Wati. Warta. In Biro Bandung ISIS.

Pimpin HLM TPID, Gubernur Banten Perkuat Pengendalian Inflasi Jelang Lebaran

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 11 Februari 2026  — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Penguatan langkah pengendalian inflasi dilakukan melalui sinergi lintas instansi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Hal itu disampaikan Andra Soni usai memimpin High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Banten di Pendopo Gubernur, Kota Serang, Rabu (11/2/2026). Rapat tersebut memfokuskan pembahasan pada pengamanan pasokan dan stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)

“Memasuki Ramadan dan Idul Fitri, kami memperkuat kolaborasi semua pihak untuk menjaga inflasi. Sepanjang 2025 inflasi Banten terjaga dengan baik, bahkan berada di bawah rata-rata nasional. Di awal tahun ini juga masih dalam rentang sasaran pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, kunci utama pengendalian inflasi terletak pada penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan kerja sama yang solid, inflasi dapat dikendalikan sekaligus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia.

Andra Soni menegaskan, fokus Pemprov Banten saat ini adalah memastikan ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi di seluruh wilayah. Ia meminta agar tidak terjadi gejolak harga yang dapat membebani masyarakat.

“Menjadi tugas kita memastikan ketersediaan pasokan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri terjaga. Distribusi harus lancar dan stok tersedia,” katanya.

Pemprov Banten bersama TPID menyiapkan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, seperti menggelar pasar murah, memperkuat operasi pasar, dan melancarkan distribusi komoditas strategis melalui kolaborasi dengan pemda kabupaten/kota, BUMD pangan, pelaku usaha, dan instansi vertikal.

Gubernur Andra Soni juga akan melakukan sidak pasar serta menindaklanjuti pemantauan BI terkait dinamika harga. Secara umum, kondisi inflasi dan pasokan pangan di Banten saat ini dinilai masih terjaga dengan distribusi yang relatif lancar.

Kepala Perwakilan BI Banten Ameriza M Moesa menyampaikan bahwa periode Ramadan dan Idul Fitri secara historis memicu kenaikan harga akibat lonjakan permintaan, dengan komoditas utama penyumbang inflasi seperti bawang, cabai, daging unggas, angkutan antarkota, dan emas perhiasan.

Meski demikian, dari sisi pasokan, neraca pangan Banten 2026 diproyeksikan surplus beras sekitar 58 ribu ton, dengan puncak panen pada Februari–Maret bertepatan dengan HBKN.

“Struktur wilayah Banten yang terdiri atas daerah produksi dan daerah konsumsi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian inflasi. Wilayah seperti Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Cilegon merupakan daerah konsumsi utama, sedangkan sentra produksi berada di Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Tangerang,” Ujar Ameriza dalam paparannya.

Menghadapi potensi kenaikan harga, Bank Indonesia bersama pemerintah melalui TPID memperkuat pengendalian inflasi dengan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Langkah yang dilakukan antara lain intensifikasi operasi pasar dan gerakan pangan murah, penguatan pemantauan harga bersama Satgas Pangan, memastikan kecukupan stok di gudang dan ritel, serta menjamin kelancaran distribusi melalui dukungan armada dan infrastruktur.(WartainBanten)

Hadiri Forum Renja 2027, Andra Soni Soroti Pentingnya Akurasi Data Bansos

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 11 Februari 2026  — Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya penguatan pendataan dan validasi penerima bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Forum Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2027 di Dinas Sosial Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (11/2/2026).

Menurut Andra Soni, validasi dan pembaruan data harus dilakukan secara berkala dan akurat, mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah.

“Validasi data itu harus tepat. Data harus terus diperbarui, karena ada masyarakat yang tadinya mapan atau bekerja kemudian tidak berkerja dan miskin, serta ada juga yang sebelumnya tidak berpenghasilan lalu sudah bekerja. Ini semua harus di-update,” ungkap Andra Soni.

Gubernur secara khusus meminta Dinas Sosial Provinsi Banten bersama Dinas Sosial kabupaten/kota untuk memberikan perhatian serius terhadap pembaruan data penerima manfaat. Hal tersebut penting guna memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.

Andra Soni menegaskan, forum renja tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Banten. Selain itu, forum ini juga bertujuan meningkatkan kualitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara berkelanjutan.

“Kesejahteraan sosial merupakan salah satu pilar utama pembangunan daerah,” katanya.

Gubernur menambahkan, forum tersebut juga menjadi momentum refleksi dan evaluasi terhadap berbagai program kesejahteraan sosial yang telah berjalan. Dengan evaluasi yang komprehensif, diharapkan tidak ada lagi kesalahan data yang dapat merugikan masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah daerah hadir melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan,” imbuhnya.

Selain menyoroti akurasi data, Andra Soni juga mendorong transformasi bantuan sosial agar tidak sekadar bersifat konsumtif, tetapi mampu mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

“Bantuan sosial harus diimbangi dengan program pemberdayaan. Kita harus memastikan bantuan yang diberikan berdampak dan mendorong kemandirian penerima manfaat,” jelasnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Lukman menyampaikan bahwa Forum Renja 2027 membahas berbagai isu strategis kesejahteraan sosial, mulai dari penanganan masyarakat desil 1 hingga desil 5 dalam DTSEN, kebencanaan, hingga pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang disabilitas.

Ia menegaskan komitmen untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam penyaluran bantuan sosial, dengan fokus pada penguatan akurasi data dan efektivitas program. Salah satu upaya yang dilakukan yakni pelatihan keterampilan seperti menjahit dan tata boga bagi penyandang disabilitas.(WartainBanten)

Dominasi SDN Kiara III: Tradisi Juara yang Tak Pernah Absen di Lomba Akademik Cilamaya Kulon 2026

0

Dominasi SDN Kiara III: Tradisi Juara yang Tak Pernah Absen di Lomba Akademik Cilamaya Kulon 2026

​KARAWANG | Warta In Jabar – Gelaran Lomba Akademik Siswa SD Tingkat Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2026 yang berlangsung di SDN Sukajaya II kembali menjadi panggung kejayaan bagi SD Negeri Kiara III. Sekolah yang dipimpin oleh Ayan Haryana, S.Pd. ini berhasil membawa pulang berbagai trofi bergengsi, mempertegas reputasi mereka sebagai sekolah yang tidak pernah absen meraih juara dalam setiap kompetisi.

 

​Para siswa SDN Kiara III menunjukkan dominasi mereka di berbagai kategori lomba:

​Juara 1 Lomba TKD Kelas I: Clarisha Keinarra.

​Juara 1 Lomba KSN Matematika: Sri Nadira Putri.

​Juara 3 Lomba TKD Kelas II: Egy Maulana Vikri.

​Juara 3 Lomba KSN IPA: Syfaa Qolbu Angguni.

​Juara 3 Lomba Siswa Berprestasi: Nakeisha Nur Aulia Azzahra.

​Keberhasilan ini tidak lepas dari tangan dingin Kepala Sekolah, Ayan Haryana, S.Pd. Dalam setiap ajang pertandingan, SDN Kiara III dikenal sebagai sekolah yang sangat siap dan kompetitif.

​”Alhamdulillah, anak-anak kembali menunjukkan dedikasinya. Kami selalu percaya pada proses dan latihan yang konsisten. Di SDN Kiara III, kami berkomitmen untuk tidak pernah absen dalam mencetak prestasi dan memberikan wadah terbaik bagi bakat-bakat siswa kami,” ungkap perwakilan sekolah.

​Kelancaran acara ini juga didukung oleh kerja keras panitia yang diketuai oleh Euis Nurseha, M.Pd. dan diawasi oleh tim juri profesional, termasuk Hj. Tri Handayani, M.Pd. di bidang Matematika serta tim juri lainnya untuk memastikan kompetisi berjalan objektif.

​Dengan pencapaian gemilang ini, para pemenang dari SDN Kiara III kini bersiap untuk membawa semangat yang sama menuju kompetisi tingkat Kabupaten Karawang.

Pemprov NTB dan Pemkab Lotim Gelar Bazar UMKM Makmur Mendunia di Pasar Rakyat Pringgabaya

0

Warta.in
Lombok Timur, NTB – Mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok (Bapok) menjelang bulan suci Ramadan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Event Pasar Rakyat dan Bazar UMKM Makmur Mendunia Center (MMC) NTB di Kantor Camat Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (11/2/2026).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan, bahwa intervensi pemerintah diperlukan menyusul tren kenaikan harga di sejumlah pasar tradisional dalam beberapa hari terakhir.

“Menjelang puasa, permintaan bahan pokok meningkat drastis. Saya turun langsung ke pasar dan memang ada kecenderungan harga naik. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak punya pilihan selain melakukan intervensi, salah satunya melalui pasar murah,” tegas Gubernur.

Meski demikian, Gubernur memastikan ketersediaan stok bahan pokok di NTB dalam kondisi aman. Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan yang justru dapat memicu kepanikan harga di pasar.

“Kami sudah cek, stok bahan pokok di NTB aman dan tersedia. Tidak perlu panik. Jangan sampai karena khawatir, belanja berlebihan. Pemerintah memastikan pasokan terpenuhi,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Makmur Mendunia Center (MMC) NTB yang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, pasar rakyat dan bazar UMKM menjadi langkah konkret menjaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Selain intervensi jangka pendek melalui pasar murah, Pemprov NTB juga menyiapkan program penguatan ketahanan pangan desa secara bertahap. Tahun ini, hampir 300 paket program akan disalurkan ke 300 desa, dan jumlah yang sama disiapkan untuk tahun kedua. Hingga 2029, sebanyak 1.166 desa dan kelurahan ditargetkan terjangkau program ketahanan pangan dan desa berdaya.

“Kami ingin memastikan penguatan ekonomi tidak hanya bersifat insidentil, tapi berkelanjutan sampai seluruh desa terjangkau,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyampaikan bahwa Pemkab telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp20 miliar pada akhir 2025 untuk bantuan modal gratis kepada kurang lebih 23 ribu pelaku UMKM di Lombok Timur.

“Yang sudah terverifikasi tetap menerima bantuan. Kalau ada kendala teknis di salah satu bank, itu akan kami selesaikan. Tidak ada yang tidak dapat selama sudah terverifikasi,” tegas Bupati.

Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum pasar murah dan bazar UMKM sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Kegiatan serupa, lanjutnya, juga akan digelar di Labuhan Haji pada akhir pekan ini.

Event Pasar Rakyat dan Bazar UMKM MMC NTB di Pringgabaya ini menjadi bagian dari strategi terpadu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat UMKM, serta memastikan masyarakat dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan tenang dan kebutuhan pokok yang tetap terjangkau. (sr/dkintb)

Bancar bergejolak,sorotan media dianggap ancaman,ada apa dibalik tambang?

0

Pemerintah,Tuban||warta.in — Di Bancar, suara mesin pencucian pasir tak pernah benar-benar berhenti. Ia meraung siang dan malam, seperti tak mengenal hukum waktu.(11/2/26)

Namun yang lebih menggetarkan dari deru itu adalah kabar bahwa sorotan publik dianggap ancaman.

Jika sebuah usaha berdiri di atas izin yang sah, mengapa cahaya pemberitaan terasa menyilaukan?

Nama Santoso dan Aseng beredar dalam percakapan warga sebagai pihak yang dikaitkan dengan aktivitas tersebut. Tidak ada penjelasan terbuka yang benar-benar meredakan tanya. Yang ada justru ruang hening—dan dalam keheningan itulah kecurigaan tumbuh liar.

Isu paling keras yang mengemuka adalah adanya resistensi terhadap peliputan. Jika benar ada upaya membatasi informasi, ini bukan lagi soal tambang. Ini soal keberanian menghadapi transparansi.

Tambang bukan aktivitas samar.

Ia berisik.

Ia meninggalkan jejak.

Ia mengubah bentang alam.

Maka ketika media datang dengan pertanyaan, respons yang seharusnya muncul adalah data dan dokumen—bukan alergi terhadap sorotan.

Publik kini menembakkan pertanyaan yang tak lagi halus:
Apakah seluruh izin operasional telah dipenuhi?

Apakah analisis dampak lingkungan berjalan sesuai ketentuan?

Apakah kewajiban pajak dan retribusi dipenuhi?

Mengapa klarifikasi resmi belum menjawab keresahan warga?

Dalam negara hukum, usaha yang bersih tak pernah takut diperiksa. Justru pemeriksaan adalah cara paling cepat membungkam fitnah.

Namun ketika klarifikasi tak kunjung tegas, ketika transparansi tak segera dibuka, publik menilai ada yang sedang dipertahankan—entah reputasi, entah kepentingan.

Yang pasti, satu pelajaran keras tak bisa dihindari:
di era keterbukaan, membungkam informasi tidak pernah menyelesaikan persoalan. Ia hanya mengubah bisik-bisik menjadi ledakan pertanyaan.

Bancar hari ini bukan sekadar tentang pasir yang dicuci.
Ia tentang seberapa kuat hukum berdiri ketika diuji sorotan.

Karena semakin lama publik dibiarkan tanpa jawaban, semakin tajam kecurigaan mengeras. Dan ketika kepercayaan retak, yang runtuh bukan hanya nama—tetapi wibawa.(bersambung)

Bayi Perempuan yang Diduga Sengaja Dibuang Beserta Surat Wasiat, Polisi Cari Pelaku dan Motifnya

0

Warta.in, Jember – Warga Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates, Jember, digegerkan oleh penemuan seorang bayi perempuan di teras rumah warga pada Rabu dini hari, 11 Februari 2026, sekitar pukul 01.55 WIB.

Kronologi ditemukannya bayi itu bermula setelah Budi dibangunkan oleh tetangganya bernama Slamet yang mendengar suara tangisan bayi, setelah dicek slamet melihat suara itu berasal kardus didepan rumah Budi, Slamet langsung memanggil warga sekitar untuk memeriksa isinya.

Setelah diperiksa, betapa terkejutnya warga karena ternyata isinya adalah bayi, bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan baru saja dilahirkan karena masih dengan kondisi warna kulit kemerahan dan tali pusar yang telah dipotong serta dilapisi kain kasa serta bersih dan terawat, sehingga diduga sempat mendapat perawatan awal meski identitas orang tua belum diketahui.

Di dalam kardus juga ditemukan sepucuk surat wasiat, yang kini menjadi barang bukti penting dalam penyelidikan kepolisian untuk mengungkap motif dan latar belakang pembuangan bayi tersebut.

Ket foto : Surat wasiat yang berada dalam kardus bersama bayi yang ditulis oleh kedua pasutri atau orang tua bayi.

Dari rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi menunjukkan sepasang pria dan wanita yang datang menggunakan sepeda motor matic dari arah timur, wanita yang dibonceng kemudian meletakkan kardus berisi bayi itu di teras rumah sebelum keduanya melarikan diri.

Sayangnya, nomor polisi kendaraan tidak dapat diidentifikasi karena pantulan lampu motor menutupi rekaman. Meski begitu, polisi tetap menelusuri jalur pergerakan kedua pelaku melalui CCTV di area sekitar lokasi kejadian.

Kanit PPA Satreskrim Polres Jember, Ipda Alfan FS. Darma, menyatakan bayi telah dievakuasi ke Puskesmas Kaliwates untuk mendapatkan perawatan medis dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh, dan bayi dinyatakan dalam kondisi sehat saat ditemukan.

Polisi juga tengah mengumpulkan keterangan dari warga dan saksi untuk memperkuat penyelidikan, sekaligus mencari tahu apakah bayi tersebut sempat ditangani oleh bidan atau tenaga kesehatan sebelum dibuang.

“Pihak kepolisian menegaskan akan menindaklanjuti kasus ini secara serius, termasuk menelusuri identitas dan keberadaan kedua orang tua bayi, serta motif di balik pembuangan yang diduga sudah direncanakan sebelumnya,” pungkasnya.