27.9 C
Jakarta
Jumat, Mei 15, 2026
Beranda blog Halaman 4

Wapres Gibran Rakabuming Terima Audiensi Pengurus Pemuda Masjid Dunia

0

Wapres Gibran Rakabuming Terima Audiensi Pengurus Pemuda Masjid Dunia: Tegaskan Peran Strategis Pemuda dalam Menjaga Persatuan dan Keharmonisan Bangsa

Jakarta, 13 Mei 2026 – Istana Wakil Presiden kembali menjadi saksi sejarah dan semangat persatuan yang kian membara di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Pada hari Rabu ini, 13 Mei 2026, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, secara resmi menerima dan melayani audiensi yang penuh makna dari jajaran pengurus pusat Pemuda Masjid Dunia (PMD), sebuah organisasi pemuda yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan dengan jangkauan kerja yang luas dan dampak yang nyata bagi masyarakat luas. Pertemuan tertutup namun berlangsung dalam suasana yang hangat, kekeluargaan, serta penuh kehormatan ini, menjadi wadah strategis untuk bertukar pikiran, mendengarkan laporan kinerja, serta memberikan arahan penting terkait peran dan tanggung jawab besar yang dipikul oleh generasi muda dalam menjaga keutuhan, kedamaian, dan kemajuan bangsa tercinta ini.

Dalam sambutan dan arahannya yang disampaikan dengan gaya bicara yang tegas, lugas, namun tetap santun dan berwibawa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menekankan dengan sangat mendasar dan jelas mengenai betapa pentingnya kedudukan, fungsi, serta peran strategis yang harus terus dijalankan dan ditingkatkan oleh Pemuda Masjid Dunia. Menurut beliau, organisasi ini memegang kunci utama dan memikul amanah besar sebagai garda terdepan dalam menjaga, merawat, dan memperkokoh persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda yang merupakan penerus tonggak estafet kepemimpinan dan pembangunan nasional. Di tengah dinamika zaman yang terus berubah dan tantangan global yang kian kompleks, keberadaan pemuda yang berpegang teguh pada nilai-nilai luhur agama, budaya, persaudaraan, dan kebangsaan menjadi modal paling berharga agar Indonesia senantiasa berdiri kokoh, damai, dan bersatu dalam satu tujuan mulia, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Wakil Presiden menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang sangat tinggi, mendalam, serta tulus atas segala kiprah, dedikasi, dan karya nyata yang telah dilakukan, dilaksanakan, dan dihasilkan oleh seluruh keluarga besar Pemuda Masjid Dunia hingga saat ini. Beliau menyoroti secara khusus salah satu program unggulan yang telah menggugah hati nurani masyarakat luas sekaligus menjadi teladan mulia bagi seluruh elemen bangsa, yakni gerakan pembersihan dan pemeliharaan tempat-tempat ibadah yang telah menyasar ratusan ribu lokasi di seluruh penjuru tanah air. Yang paling luar biasa dan patut dijadikan kebanggaan bersama adalah bahwa gerakan mulia ini tidak terbatas hanya pada pembersihan masjid sebagai tempat ibadah umat Islam semata, melainkan juga meliputi pura, kuil, gereja, serta rumah-rumah ibadah lainnya yang menjadi tempat suci dan sarana beribadah bagi saudara-saudara kita yang memeluk agama dan kepercayaan lain. Langkah nyata yang penuh kearifan dan kasih sayang ini dinilai oleh Wakil Presiden sebagai wujud konkret, indah, dan nyata dari semangat persaudaraan sejati, toleransi yang hidup, serta komitmen kuat dalam menjaga, merawat, dan mempererat keharmonisan antarumat beragama yang telah menjadi ciri khas, identitas, dan kekuatan utama bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala.

Selain menyoroti karya nyata di lapangan, Wakil Presiden juga memberikan penghargaan besar atas inisiatif brilian dan gagasan mulia yang digagas oleh Pemuda Masjid Dunia dalam bidang pengembangan nilai-nilai keagamaan dan seni baca Al-Qur’an, yaitu penyelenggaraan perhelatan akbar bertaraf internasional bernama Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Antar Bangsa. Sebuah kebanggaan luar biasa terukir dalam kegiatan ini, di mana untuk pertama kalinya sepanjang sejarah perhelatan tersebut, Indonesia dipercaya dan ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan agung yang mempertemukan para qari dan qariah terbaik dari berbagai negara di dunia. Sebagai bentuk dukungan pribadi sekaligus penghormatan tertinggi terhadap kegiatan yang sarat nilai keagamaan, budaya, dan persahabatan antarnegara ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan sukarela dan bangga mempersembahkan Piala Wakil Presiden, yang akan diperebutkan dengan penuh semangat, kejujuran, dan prestasi oleh seluruh peserta yang hadir. Piala ini bukan sekadar lambang kemenangan semata, melainkan juga simbol persaudaraan, penghormatan, dan dorongan agar nilai-nilai keindahan, kebenaran, dan kedamaian yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Qur’an senantiasa menjadi pedoman hidup dan penyatu hati seluruh umat manusia di dunia.

Di akhir pertemuan yang penuh kesan dan makna mendalam ini, Wakil Presiden kembali menguatkan pesan bahwa persatuan, toleransi, dan kerja sama adalah kunci keberhasilan bangsa ini. Beliau berharap agar Pemuda Masjid Dunia senantiasa menjaga konsistensi, memperluas jangkauan manfaat, serta terus berinovasi dalam berkarya dan melayani masyarakat. Kehadiran organisasi ini diharapkan dapat terus menjadi jembatan penghubung antarberbagai golongan, agama, dan suku bangsa, sekaligus menjadi benteng kokoh yang menjaga Indonesia agar tetap damai, aman, dan bersatu padu menuju masa depan gemilang yang dicita-citakan bersama.

Sementara itu, perwakilan pengurus Pemuda Masjid Dunia menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas waktu, perhatian, dukungan, dan arahan berharga yang telah diberikan oleh Wakil Presiden. Mereka berkomitmen untuk menjadikan amanah dan harapan besar tersebut sebagai semangat baru untuk bekerja lebih giat lagi, berkarya lebih luas lagi, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi agama, bangsa, negara, serta kemanusiaan yang adil dan beradab.

(Tim Redaksi)

Wujud Kepedulian Polri Penuhi Kebutuhan Air Bersih bagi Pesantren dan Masyarakat

0

Kapolres Aceh Jaya Resmikan Bantuan Sumur Bor dan Pompa Air: Wujud Kepedulian Polri Penuhi Kebutuhan Air Bersih bagi Pesantren dan Masyarakat

Calang, 11 Mei 2026 – Sebuah karya nyata yang sarat makna kemanusiaan dan pengabdian tulus kembali diwujudkan oleh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, guna menjawab kebutuhan mendasar masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas pendidikan dan keagamaan di daerah. Bertempat di lingkungan Pesantren Darul Istiqamah, yang berlokasi di Desa Meunasah Weh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, berlangsung acara peresmian penggunaan fasilitas sumur bor lengkap dengan sarana pompa air, yang merupakan wujud bantuan langsung dan perhatian istimewa yang diberikan oleh Kapolda Aceh. Kegiatan yang penuh suasana khidmat, kebersamaan, dan kehangatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 11 Mei 2026, dan dipimpin secara langsung oleh Kapolres Aceh Jaya, AKBP Zulfa Renaldo, S.I.K., M.Si., sebagai bentuk amanah dan perpanjangan tangan dari pimpinan wilayah kepolisian Provinsi Aceh.

Prosesi peresmian ini berjalan dengan tertib, lancar, dan dihadiri oleh berbagai unsur penting yang mewakili kekuatan pemerintahan, keamanan, tokoh masyarakat, serta warga setempat, yang semuanya hadir dengan sukacita dan rasa syukur mendalam atas kehadiran fasilitas yang sangat dinantikan keberadaannya ini. Turut hadir dan memberikan dukungan penuh dalam kegiatan tersebut antara lain Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya Daerah Pemilihan III, Pimpinan beserta seluruh pengasuh dan tenaga pendidik Pesantren Darul Istiqamah, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Jaya, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Jaya, Camat Jaya, Kepala Kepolisian Sektor Jaya, Komandan Rayon Militer 01 Jaya beserta perwakilannya, sejumlah personel dari Satuan Lalu Lintas, Seksi Hubungan Masyarakat, dan jajaran Polsek Jaya, Keuchik atau Kepala Desa Meunasah Weh, serta rombongan masyarakat luas dan para santri yang tinggal dan beraktivitas di lingkungan sekitar pesantren tersebut. Kehadiran beragam elemen ini menjadi bukti nyata bahwa kepedulian terhadap hajat hidup orang banyak merupakan tanggung jawab bersama yang senantiasa dipelihara dengan erat.

Dalam sambutan dan keterangan resminya yang disampaikan di hadapan para hadirin, Kapolres Aceh Jaya, AKBP Zulfa Renaldo, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa pembangunan dan penyerahan bantuan berupa sumur bor lengkap dengan sistem pompa air ini bukan sekadar pembangunan sarana fisik biasa, melainkan merupakan manifestasi nyata dari perhatian mendalam, kepedulian tulus, serta rasa memiliki yang tinggi dari seluruh jajaran Polri, khususnya Polda Aceh, terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa keberadaan fasilitas ini diprioritaskan bagi lingkungan pesantren, mengingat pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat mulia, tempat ditempa dan dibentuknya generasi penerus bangsa yang berilmu, berakhlak mulia, dan beriman teguh, sehingga ketersediaan sarana penunjang yang memadai menjadi kebutuhan yang mutlak diperlukan.

“Bantuan yang berharga ini kami harapkan dapat menjadi solusi konkret yang mampu memenuhi kebutuhan air bersih yang layak, sehat, dan mencukupi bagi seluruh santri, para pengasuh, serta masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi ini, terlebih lagi pada saat-saat terjadinya musim kemarau panjang yang kerap kali menjadikan ketersediaan air semakin langka dan sulit diperoleh. Air adalah sumber kehidupan, merupakan kebutuhan paling dasar dan utama yang menopang segala aktivitas kehidupan manusia, baik untuk keperluan minum, kebersihan diri, keperluan ibadah, maupun menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar serta pembinaan akhlak yang berlangsung sehari-hari di lingkungan pesantren ini,” tegas Kapolres Zulfa Renaldo dengan nada bicara yang lugas, berwibawa, dan menyentuh hati para hadirin.

Lebih jauh diuraikan kembali oleh Kapolres, bahwa berdasarkan pemantauan dan laporan yang diterima di lapangan, selama ini para santri dan penghuni Pesantren Darul Istiqamah kerap kali menghadapi kendala serius berupa keterbatasan akses dan ketersediaan air bersih yang cukup. Kesulitan tersebut dirasakan cukup memberatkan dan menghambat berbagai kegiatan rutin di pesantren, sehingga kehadiran sumur bor dan pompa air yang baru diresmikan ini diharapkan mampu menjadi jawaban utama serta solusi jangka panjang yang permanen, bermanfaat, dan dapat diandalkan guna mengatasi segala permasalahan ketersediaan air yang telah dirasakan selama ini, demi kenyamanan dan kelancaran seluruh aktivitas pendidikan dan ibadah ke depan.

Di akhir arahannya, Kapolres Aceh Jaya juga menyampaikan ajakan yang tegas dan penuh harapan kepada seluruh elemen yang ada, mulai dari pihak pengelola pesantren, para santri, hingga seluruh warga masyarakat sekitar, untuk bahu-membahu, bersatu hati, dan saling bergotong royong dalam menjaga, merawat, serta memelihara fasilitas yang telah diberikan ini dengan penuh tanggung jawab, rasa cinta, dan kesadaran yang tinggi. Hal ini bertujuan agar sarana yang telah dibangun dengan usaha dan perhatian besar ini dapat terus berfungsi dengan baik, dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang, serta senantiasa memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

“Langkah ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada masyarakat, yang dijalankan melalui berbagai program sosial kemasyarakatan yang bertujuan mendekatkan diri, hadir, dan bermanfaat di tengah rakyat. Kami berharap fasilitas sederhana namun sangat berharga ini dijaga dengan sebaik-baiknya, agar manfaatnya dapat terus terasa, terus dirasakan, dan terus menjadi berkah bagi kita semua,” tambah beliau kembali menegaskan komitmen kepolisian dalam melayani dan memayungi masyarakat.

Dengan telah beroperasinya sumur bor dan sarana pompa air tersebut secara resmi, kini suasana di lingkungan Pesantren Darul Istiqamah terasa semakin lega, nyaman, dan penuh harapan. Para santri kini dapat memperoleh akses air bersih dengan jauh lebih mudah, lancar, dan melimpah untuk memenuhi segala keperluan hidup mereka, mulai dari persiapan melaksanakan ibadah, menjaga kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan tempat belajar, hingga menunjang seluruh aktivitas sehari-hari lainnya. Keberadaan fasilitas ini juga diproyeksikan dapat meningkatkan derajat kesehatan lingkungan pesantren, menjauhkan dari berbagai risiko penyakit yang mungkin timbul akibat keterbatasan air bersih, serta menjadikan suasana menuntut ilmu semakin tenang, damai, dan nyaman.

Pihak pengelola pesantren beserta segenap masyarakat setempat menyampaikan rasa apresiasi yang setinggi-tingginya, rasa syukur yang mendalam, serta ucapan terima kasih yang tak terhingga besarnya kepada Kapolda Aceh dan seluruh jajaran Polres Aceh Jaya atas segala perhatian, kepedulian, dan bantuan yang telah diberikan kepada mereka. Harapan besar pun terucap dari hati sanubari warga, agar sinergi yang indah, hubungan yang harmonis, dan kepedulian tulus seperti ini senantiasa terjalin erat, terus terpelihara, dan semakin ditingkatkan di masa mendatang, demi mendukung kesejahteraan umum, kemajuan pendidikan, serta kemajuan masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Jaya tercinta.

@marzukialba_bd91
@sahabatomjuki
@kapolda_aceh
@spripimpoldaaceh
@spripim.polri
@bidhumaspoldaaceh
@divisihumaspolri
@polisi_peduli
@halo_polisi
@polisi_indonesia
@polisirepublikindonesia

#bidhumaspoldaaceh #kapoldaaceh #poldaacehmeutuah #polripresisi

(Tim Redaksi)

Ucapan Belasungkawa yang Mendalam dan Penuh Penghormatan

0

Ucapan Belasungkawa yang Mendalam dan Penuh Penghormatan

Innalillahi wa innailaihi raji’un.

Dengan segenap rasa duka cita yang mendalam, tulus, dan penuh ketabahan hati, kami menyampaikan kabar yang sangat menyedihkan sekaligus mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya saudara kami, Bripol Wahyu Setia Budi, yang semasa hidup mengemban amanah dan tugas mulia sebagai Baur SIM pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sabang. Kepergian almarhum merupakan sebuah kehilangan besar yang dirasakan bukan hanya oleh keluarga tercinta, melainkan juga oleh seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya jajaran Kepolisian Daerah Aceh, tempat beliau mengabdikan diri, mencurahkan tenaga, pikiran, dan baktinya demi menjaga keamanan, ketertiban, serta pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., didampingi oleh seluruh staf pimpinan, pejabat utama, serta segenap elemen jajaran kepolisian di wilayah Provinsi Aceh, turut merasakan kepedihan dan kesedihan yang mendalam atas peristiwa duka ini. Kehadiran almarhum di tengah-tengah kami, dedikasi yang tinggi, sikap kerja yang penuh tanggung jawab, ketegasan yang berpadu dengan keramahan, serta semangat pengabdian yang tak kenal lelah dalam menjalankan setiap tugas yang diamanahkan, akan selalu kami kenang dan menjadi teladan yang berharga bagi kita semua. Almarhum telah menunaikan kewajibannya dengan penuh kesetiaan dan kejujuran, menjadi bagian penting dari barisan pelindung dan pelayan masyarakat yang senantiasa hadir dan bermanfaat di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kami senantiasa berdoa dan memohon ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah, kebaikan, serta pengabdian yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya, mengampuni segala khilaf, kekurangan, serta dosa-dosa yang pernah terlanjur diperbuat, baik yang disadari maupun yang belum disadari, serta melapangkan, memperluas, dan menerangi tempat istirahat terakhirnya dengan cahaya rahmat dan kasih sayang-Nya. Kami berharap yang paling dalam, semoga Allah SWT mengangkat derajat almarhum, menempatkannya di tempat yang paling mulia, paling indah, dan paling utama di sisi-Nya, bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, beramal saleh, serta para nabi, shiddiqin, syuhada, dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, di dalam surga yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan abadi.

Kepada seluruh keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekat yang ditinggalkan, kami menyampaikan rasa kebersamaan dan dukungan moril yang sepenuh hati. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan ketenangan jiwa yang luas kepada kalian semua dalam menghadapi ujian dan musibah besar ini. Kami berdoa agar Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta menguatkan hati dan pikiran keluarga agar senantiasa dapat berserah diri dan menerima ketetapan dan kehendak Ilahi dengan penuh keikhlasan dan keyakinan yang kokoh.

Sesungguhnya, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah semata, dan hanya kepada-Nya lah segala makhluk akan kembali dan berpulang. Semoga jasa, pengabdian, dan kebaikan almarhum senantiasa tercatat sebagai amal jariyah yang pahalanya tak akan pernah putus, dan menjadi warisan indah yang senantiasa dikenang serta dirindukan keberadaannya oleh kita semua.

Almarhum telah berpulang, namun kenangan baik, jejak pengabdian, dan teladan mulia yang beliau tinggalkan akan terus hidup abadi di sanubari kami segenap keluarga besar Kepolisian Daerah Aceh.

Pewarta: Hidayat.

Presiden Prabowo Subianto Terima Menko Pemberdayaan Masyarakat: Tegaskan Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem

0

Presiden Prabowo Subianto Terima Menko Pemberdayaan Masyarakat: Tegaskan Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem, Perkuat Perlindungan Sosial, dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Rakyat

Jakarta, 12 Mei 2026 – Istana Merdeka kembali menjadi pusat pembahasan strategis bagi arah kebijakan pembangunan nasional yang berfokus langsung pada kesejahteraan seluruh lapisan rakyat Indonesia. Pada hari Selasa, 12 Mei 2026, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menerima dan melaksanakan pertemuan tertutup namun sangat substansial dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Muhaimin Iskandar. Pertemuan kerja yang berlangsung dalam suasana khidmat, penuh tanggung jawab, dan berjalan sangat produktif ini, menjadi wadah utama untuk meninjau kembali seluruh capaian kinerja, mengevaluasi langkah-langkah yang telah dijalankan, serta merumuskan strategi lanjutan yang lebih kokoh, terarah, dan terukur guna mempercepat pencapaian tujuan mulia pemerintah, yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, sejahtera, adil, dan makmur di bawah naungan visi pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan penting tersebut, dibahas secara mendalam, rinci, dan komprehensif sejumlah agenda prioritas yang menjadi jantung dari tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang keseluruhannya bertumpu pada upaya nyata mengangkat harkat hidup masyarakat, memperluas akses kesejahteraan, serta memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat paling bawah hingga ke tingkat nasional. Berikut adalah pokok-pokok bahasan utama yang menjadi fokus sentral dalam pertemuan antara Presiden dan Menteri Koordinator:

Pertama, pembahasan diawali dengan peninjauan menyeluruh terhadap perkembangan kinerja organisasi kementerian koordinator, mulai dari efektivitas pelaksanaan tugas, koordinasi antarinstansi, hingga capaian nyata di lapangan. Secara khusus, perhatian besar dicurahkan untuk menelaah berbagai langkah, program, dan kebijakan yang telah digulirkan dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu agenda terbesar dan paling mendesak bagi pemerintahan. Tidak hanya itu, berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bersifat memberdayakan, mendidik, dan meningkatkan kemampuan diri masyarakat luas juga dievaluasi secara cermat, guna memastikan setiap kebijakan yang diterbitkan benar-benar tepat sasaran, bermanfaat luas, dan mampu menjawab kebutuhan riil yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai pelosok tanah air.

Kedua, pemerintah menegaskan komitmennya yang sangat kuat dan tak tergoyahkan untuk terus memperkuat, memperluas, dan menyempurnakan sistem serta program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara yang membutuhkan. Dalam pertemuan ini disampaikan data strategis yang menunjukkan keseriusan besar pemerintah, di mana alokasi anggaran yang disiapkan dan telah dikucurkan untuk program perlindungan sosial tersebut kini telah mencapai angka yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp508,6 triliun. Angka yang luar biasa besar ini membuktikan secara nyata bahwa perlindungan sosial bukan sekadar program pelengkap, melainkan menjadi pilar utama kebijakan negara dalam menjaga keamanan sosial, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, serta menjadi jaring pengaman yang kokoh bagi masyarakat, agar setiap warga negara terlindungi dari risiko kesulitan ekonomi, krisis, maupun keadaan yang rentan secara sosial.

Ketiga, Presiden dan jajaran kementerian koordinator sepakat dan menegaskan dukungan penuh, utuh, dan menyeluruh terhadap keberadaan, perkembangan, serta kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) beserta sektor ekonomi kreatif nasional. Kedua sektor ini dinilai sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, yang menyerap tenaga kerja paling besar dan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Guna memacu laju pertumbuhan dan daya saing kedua sektor strategis ini, pemerintah telah merencanakan dan akan segera merealisasikan penambahan alokasi anggaran yang cukup besar, disertai dengan langkah-langkah penguatan berbagai fasilitas pendukung, kemudahan akses permodalan, pengembangan sumber daya manusia, hingga pembukaan akses pasar yang lebih luas. Segala upaya ini ditujukan secara khusus untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat yang berakar dari potensi, kreativitas, dan kerja keras anak bangsa sendiri.

Keempat, disampaikan pula langkah strategis yang sangat terarah dan fokus, berupa pemetaan mendetail terhadap sebanyak 88 kabupaten dan kota yang ditetapkan sebagai wilayah prioritas utama. Penetapan wilayah-wilayah ini dilakukan berdasarkan data dan kajian mendalam, menjadi lokasi sasaran utama di mana pemerintah akan memusatkan seluruh kekuatan, sumber daya, dan program terbaiknya untuk mempercepat proses penghapusan kemiskinan ekstrem. Sejalan dengan arahan tegas dan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, target utama yang harus dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan paling akhir pada tahun ini adalah angka nol persen kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia. Instruksi ini disampaikan dengan tegas, lugas, dan menjadi amanah mutlak yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan hingga ke tingkat daerah, agar tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal atau belum mendapatkan haknya untuk hidup layak dan sejahtera.

Kelima, dalam pertemuan yang penuh makna ini, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan sejumlah catatan penting, masukan berharga, serta perhatian khusus yang mendalam terkait berbagai hal teknis maupun strategis guna semakin memantapkan dan memperkuat seluruh rangkaian program pemberdayaan masyarakat yang sedang dan akan dijalankan. Seluruh arahan, panduan, dan petunjuk berharga dari Kepala Negara tersebut, dikumpulkan, disusun, dan akan segera disampaikan secara rinci, terstruktur, dan resmi dalam waktu yang sangat dekat ini kepada seluruh jajaran pelaksana kebijakan, sebagai pedoman tambahan agar kinerja semakin presisi, manfaat semakin meluas, dan tujuan pembangunan semakin cepat tercapai.

Melalui rangkaian kebijakan besar, langkah konkret, dan strategi menyeluruh yang telah disepakati dan digariskan dalam pertemuan ini, pemerintah terus bergerak maju dengan langkah yang semakin kokoh, terukur, dan berani dalam memperkuat fondasi pemberdayaan masyarakat Indonesia. Segala upaya ini berjalan beriringan, saling menguatkan, dan menyatu dalam satu gerakan besar nasional: mulai dari penguatan daya saing UMKM dan industri kreatif, perluasan cakupan serta kualitas sistem perlindungan sosial yang lebih menjangkau, hingga percepatan langkah-langkah nyata menuju penghapusan total kemiskinan di seluruh pelosok nusantara. Semua ini dijalankan dengan satu tujuan suci, yakni mewujudkan cita-cita luhur negara untuk menyejahterakan rakyat Indonesia sepenuhnya, adil, dan merata bagi semua.

(Tim Redaksi)

Matangkan Pembangunan Tanggul Laut, Penanganan Bencana, dan Tingkatkan Kualitas Layanan Transportasi Nasional

0

Presiden Prabowo Subianto Terima Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Matangkan Pembangunan Tanggul Laut, Percepat Penanganan Bencana, dan Tingkatkan Kualitas Layanan Transportasi Nasional

Jakarta, 12 Mei 2026 – Istana Merdeka kembali menjadi saksi pelaksanaan amanah besar negara, tempat dirumuskannya kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi landasan kokoh pembangunan fisik dan kewilayahan di seluruh penjuru Nusantara. Pada hari ini, Selasa, 12 Mei 2026, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menerima dan melaksanakan pertemuan kerja yang sangat substansial dan berorientasi masa depan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, yang hadir didampingi oleh jajaran pejabat utama dan para ahli di lingkungan kementerian koordinator terkait. Pertemuan penting ini berlangsung dalam suasana yang khidmat, penuh tanggung jawab, serta dijiwai oleh semangat kerja keras dan dedikasi tinggi demi kemajuan, ketahanan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Agenda pembahasan yang digelar dalam pertemuan tingkat tinggi ini mencakup berbagai hal krusial yang menjadi prioritas nasional, yang keseluruhannya berpusat pada upaya memperkuat fondasi infrastruktur negara, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta memastikan setiap pembangunan yang dilaksanakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas secara berkelanjutan. Berikut adalah uraian mendalam mengenai pokok-pokok bahasan utama yang menjadi fokus sentral dalam pertemuan tersebut:

Pertama, pemerintah terus bergerak serius dan secara bertahap mematangkan seluruh rencana teknis, kajian lingkungan, serta skema pelaksanaan pembangunan tanggul laut, sebagai sebuah langkah strategis besar berjangka panjang yang disusun secara matang dan terukur. Proyek besar ini dirancang bukan sekadar sebagai bangunan fisik pelindung semata, melainkan sebagai solusi komprehensif yang menjawab berbagai tantangan sekaligus memberikan manfaat ganda bagi negara dan rakyatnya. Pembangunan tanggul laut ini memiliki tiga tujuan utama yang saling berkaitan dan tak terpisahkan satu sama lain.

Yang pertama adalah memberikan perlindungan yang jauh lebih baik, lebih kokoh, dan lebih andal bagi jutaan masyarakat yang berdomisili dan menjalankan kehidupan sehari-hari di sepanjang kawasan pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kawasan strategis ini menghadapi ancaman nyata dan terus meningkat dari tahun ke tahun berupa kenaikan permukaan air laut serta risiko rob yang kian mengkhawatirkan, sehingga keberadaan tanggul ini menjadi benteng pertahanan utama demi keselamatan jiwa, harta benda, serta keberlangsungan hidup warga di wilayah tersebut.

Tujuan kedua adalah untuk memastikan terciptanya ketahanan lingkungan yang kokoh, seimbang, dan lestari bagi generasi mendatang. Pembangunan ini dirancang dengan prinsip pelestarian alam, menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mencegah intrusi air laut ke daratan, serta menjaga ketersediaan sumber daya air tawar dan kesuburan tanah, sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik untuk masa depan bangsa.

Sedangkan tujuan ketiga, dan tidak kalah pentingnya, adalah agar pembangunan tanggul laut ini sekaligus mampu memberikan dampak positif dan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Kawasan yang dilindungi dan tertata baik diharapkan dapat berkembang menjadi wilayah permukiman yang aman, pusat kegiatan ekonomi, jalur logistik yang efisien, hingga kawasan wisata yang indah, sehingga menumbuhkan roda perekonomian baru yang mengangkat taraf hidup masyarakat sekitar ke tingkat yang lebih sejahtera.

Kedua, pembahasan diarahkan secara mendalam mengenai perkembangan terkini dan kemajuan pelaksanaan penanganan bencana alam yang terjadi di wilayah Pulau Sumatra, yang belakangan ini kerap menghadapi berbagai tantangan alam yang cukup berat. Pemerintah menaruh perhatian besar pada bagaimana upaya pemulihan pascabencana berjalan di lapangan, mulai dari penanganan darurat, pemulihan sarana prasarana, hingga langkah-langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Secara khusus, disoroti pula progres pembangunan hunian tetap atau yang dikenal dengan sebutan huntap, bagi masyarakat yang rumah dan tempat tinggalnya rusak parah atau hilang tertimpa musibah. Pemerintah menegaskan komitmennya agar setiap hunian tetap yang dibangun harus memenuhi standar keamanan, kenyamanan, kelayakan huni, serta dibangun di lokasi yang aman dari ancaman bencana, sehingga masyarakat terdampak dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak, tenang, dan aman untuk memulai kembali kehidupan mereka dengan penuh harapan.

Ketiga, disampaikan pula berbagai langkah, rencana, dan upaya konkret yang sedang dan akan dilaksanakan guna meningkatkan taraf keselamatan serta mutu pelayanan transportasi umum di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi poin yang sangat ditekankan dan menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto, bahkan sejak hari-hari pertama pelaksanaan tugas pemerintahan ini. Transportasi umum dipandang sebagai urat nadi kehidupan berbangsa, yang menghubungkan antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memudahkan mobilitas jutaan warga setiap harinya. Oleh karena itu, aspek keselamatan harus menjadi prioritas mutlak yang tidak boleh ditawar lagi, di samping peningkatan kenyamanan, keterjangkauan harga, ketepatan waktu, serta kualitas pelayanan yang ramah dan memuaskan pengguna jasa. Pemerintah bertekad mengubah wajah transportasi umum nasional menjadi sarana perhubungan yang modern, berkelas, dan menjadi pilihan utama masyarakat.

Keempat, khusus ditujukan bagi sektor perkeretaapian yang memegang peranan vital dalam sistem transportasi nasional, pemerintah bergerak cepat untuk mempercepat pelaksanaan berbagai langkah pembenahan besar-besaran, perbaikan menyeluruh, serta modernisasi di segala lini. Ada tiga fokus utama yang menjadi sasaran kerja keras pemerintah dalam hal ini.

Pertama, dilaksanakan penertiban ketat dan penutupan secara bertahap namun pasti terhadap perlintasan sebidang kereta api yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan, sumber kemacetan, dan ancaman keselamatan bagi pengguna jalan maupun penumpang kereta api. Langkah ini dilakukan demi menciptakan sistem perkeretaapian yang aman dan efisien.

Kedua, dilakukan revitalisasi menyeluruh terhadap ribuan jembatan kereta api yang tersebar di seluruh pelosok negeri, mulai dari pengecekan kelaikan struktur, perbaikan, hingga penggantian yang diperlukan, guna menjamin kekokohan dan keamanan lintasan kereta api di bawah beban muatan penumpang maupun barang yang semakin meningkat.

Ketiga, pembenahan juga mencakup penyempurnaan dan pembaruan sistem teknologi yang digunakan, mulai dari sistem persinyalan, sistem komunikasi, hingga sistem keamanan operasional, agar perjalanan kereta api berjalan semakin presisi, cepat, aman, dan terintegrasi dengan teknologi masa kini.

Dalam arahannya yang tegas, lugas, dan berwibawa, Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta dan memberikan instruksi yang jelas kepada seluruh jajaran terkait, agar rangkaian upaya pembenahan, perbaikan, serta modernisasi di sektor perkeretaapian ini dapat dilaksanakan secepat mungkin, tanpa mengurangi sedikit pun standar kualitas dan keselamatan yang telah ditetapkan. Presiden mengingatkan bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga, dan setiap keterlambatan penyelesaian infrastruktur berarti menunda manfaat besar yang seharusnya sudah dapat dinikmati oleh rakyat banyak.

Pertemuan kerja yang sangat produktif dan penuh muatan strategis ini menegaskan kembali tekad pemerintah yang tak tergoyahkan untuk terus membangun Indonesia dari segala sisi, memastikan bahwa setiap jengkal pembangunan infrastruktur yang berdiri kokoh di bumi pertiwi adalah wujud nyata pengabdian negara, persiapan masa depan yang gemilang, serta bukti nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi, melayani, dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

(Tim Redaksi)

Masyarakat Konawe Utara Geruduk Kantor PLN UP3 Kendari, Tuntut Pertanggungjawaban dan Solusi Nyata

0

Kesal Arus Listrik Tak Stabil dan Merusak Aset Warga, Masyarakat Konawe Utara Geruduk Kantor PLN UP3 Kendari, Tuntut Pertanggungjawaban dan Solusi Nyata

KENDARI, 13 Mei 2026 – Amarah, kekecewaan mendalam, serta rasa ketidaksabaran masyarakat Kabupaten Konawe Utara akhirnya memuncak dan meluap menjadi sebuah aksi protes yang tegas dan nyata. Berbulan-bulan lamanya warga di wilayah tersebut terpaksa hidup dalam ketidakpastian, keresahan, dan kerugian materiil yang terus menumpuk akibat kondisi pelayanan kelistrikan yang dinilai semakin memburuk, tidak stabil, dan jauh dari kata layak. Puncaknya, pada hari Rabu, 13 Mei 2026, sejumlah warga dari Kabupaten Konawe Utara secara berkelompok mendatangi dan menggeruduk kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kendari, membawa serta tuntutan yang jelas, tegas, dan mendesak agar pihak manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan pertanggungjawaban penuh atas segala permasalahan yang terjadi, serta segera menghadirkan solusi konkret yang dapat mengakhiri penderitaan dan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Suasana di halaman dan lingkungan kantor PLN UP3 Kendari terasa sangat panas, tegang, dan dipenuhi semangat protes yang meluap-luap. Massa aksi hadir dengan membawa spanduk bertuliskan aspirasi dan keluhan mereka, serta menyuarakan tuntutan secara lantang, bersatu padu, dan penuh tekad agar suara mereka didengar, dipahami, dan ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh pihak berwenang. Dalam aksi damai namun berisi ketegasan ini, warga menyoroti secara gamblang dan rinci mengenai kondisi kelistrikan yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara, yang menurut pengakuan dan pengalaman nyata mereka sehari-hari, kualitasnya terus menurun drastis dan tak kunjung menunjukkan perbaikan berarti meskipun telah berkali-kali disampaikan keluh kesahnya.

Selain frekuensi pemadaman listrik yang sangat sering terjadi, tak menentu waktunya, dan berlangsung dalam durasi yang cukup lama, masalah yang jauh lebih serius dan merugikan adalah ketidakstabilan tegangan arus listrik yang disalurkan. Kondisi tegangan yang senantiasa naik turun secara drastis, tidak beraturan, dan melonjak di luar batas standar keamanan inilah yang menjadi biang kerok utama dan sumber malapetaka bagi aset-aset berharga milik masyarakat. Akibat fluktuasi arus listrik yang parah tersebut, tercatat sudah sangat banyak peralatan elektronik, barang rumah tangga, hingga perangkat penunjang usaha warga yang rusak berat, terbakar, hingga tidak dapat diperbaiki kembali. Kerusakan tersebut meliputi berbagai jenis barang kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari pesawat televisi, lemari es, mesin cuci, pompa air, hingga peralatan dan mesin-mesin yang digunakan dalam kegiatan usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan penghasilan keluarga.

Di hadapan massa aksi yang berkumpul, Hendrik, salah satu perwakilan masyarakat yang turut memimpin jalannya protes, menyampaikan orasi dengan nada suara yang tinggi, penuh penekanan, dan mewakili perasaan seluruh warga yang merasa sangat dirugikan. Beliau mengemukakan fakta yang menjadi dasar kemarahan mereka, yaitu kewajiban warga sebagai pelanggan yang senantiasa dipenuhi dengan tertib dan tepat waktu, namun hak mendapatkan pelayanan yang layak justru tidak pernah mereka peroleh.

“Kami masyarakat Konawe Utara ini selalu membayar tagihan listrik kami tepat waktu, bahkan tidak pernah sekalipun menunggak kewajiban pembayaran tersebut. Akan tetapi, apa yang kami dapatkan? Arus listrik yang kami terima tidak pernah stabil, kondisinya buruk, dan masalah ini terjadi terus-menerus dari hari ke hari. Akibat ketidakstabilan itu, sudah sangat banyak alat elektronik milik warga yang rusak parah, terbakar, dan tidak dapat digunakan lagi, semuanya murni disebabkan oleh tegangan listrik yang naik turun secara liar dan tidak terkontrol dari pihak PLN,” ujar Hendrik dengan tegas, lantang, dan penuh rasa keberatan.

Lebih jauh lagi, Hendrik menyampaikan pernyataan keras yang ditujukan langsung kepada pihak pengelola PLN, mengingatkan kembali betapa panjangnya kesabaran yang telah dicurahkan oleh masyarakat selama ini, yang sayangnya belum berbalas dengan perbaikan kinerja maupun pelayanan. Beliau menegaskan bahwa batas toleransi masyarakat sudah habis dan tuntutan ini disampaikan sebagai peringatan serius agar pihak terkait segera bergerak dan bertindak.

“Jangan jadikan masyarakat Konawe Utara ini sebagai korban yang harus menderita terus-menerus akibat buruknya kualitas pelayanan kelistrikan yang kami terima. Hampir setiap hari kami merasakan gangguan, arus tidak stabil, dan suasana hidup yang tidak tenang. Alat-alat berharga milik warga rusak satu demi satu, namun seolah-olah pihak PLN menutup mata, menutup telinga, dan tidak mau tahu atas apa yang menimpa kami semua. Jika memang pihak PLN merasa tidak mampu, tidak siap, atau tidak sanggup memberikan pelayanan yang layak, aman, dan baik kepada masyarakat, maka jangan biarkan kami terus-menerus menanggung kerugian dan penderitaan ini sendirian. Kami menuntut tanggung jawab penuh,” tegas Hendrik di hadapan para peserta aksi yang terus menyuarakan dukungan atas setiap kalimat yang disampaikannya.

Beliau juga kembali menyoroti besaran kerugian materiil yang ditanggung oleh masyarakat, yang sama sekali bukanlah angka atau nilai yang kecil dan sepele. Kerusakan yang terjadi mencakup barang-barang kebutuhan hidup yang harganya cukup tinggi, seperti televisi, kulkas, mesin air, hingga alat-alat produksi usaha yang menjadi tumpuan hidup banyak keluarga. Namun, sampai aksi ini digelar, belum ada kejelasan, tanggapan, maupun bentuk pertanggungjawaban yang nyata dari pihak PLN terkait ganti rugi atau penyelesaian masalah atas kerugian yang telah dialami oleh ratusan bahkan ribuan warga tersebut.

“Ini bukanlah kerugian yang nilainya kecil atau bisa dianggap remeh. Televisi, kulkas, mesin air, sampai alat-alat usaha yang menjadi nyawa penghidupan kami, semuanya rusak satu per satu dan menjadi sampah tak berguna hanya karena kualitas arus listrik yang benar-benar amburadul dan tidak terstandar. Ironisnya, sampai hari ini, masyarakat dipaksa dan dipersulit untuk menanggung sendiri segala kerugian itu, sementara pihak penyedia layanan belum memberikan kepastian hukum maupun keadilan bagi kami,” lanjutnya dengan nada yang semakin tinggi dan penuh penekanan rasa ketidakadilan.

Selain menuntut pemulihan kualitas pasokan listrik agar kembali stabil, kuat, dan aman serta terbebas dari gangguan pemadaman maupun lonjakan tegangan, masyarakat juga secara khusus menuntut agar pihak manajemen PLN bersikap transparan, terbuka, dan jujur dalam memberikan penjelasan mendasar mengenai apa sebenarnya penyebab utama dari rangkaian panjang gangguan dan masalah kelistrikan yang terus-menerus melanda wilayah Konawe Utara ini selama berbulan-bulan. Tidak hanya itu, massa aksi juga mendesak disusunnya langkah-langkah pembenahan, rencana kerja, dan perbaikan jaringan yang nyata, terukur, dan berjangka panjang guna menjamin kualitas layanan di masa depan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Situasi di lokasi sempat berlangsung cukup tegang dan memanas seiring berlanjutnya penyampaian aspirasi, mengingat besarnya beban kekecewaan yang tertumpah. Namun, suasana akhirnya dapat mereda dan menemukan titik terang setelah pihak manajemen PLN UP3 Kendari bersedia menerima perwakilan dari massa aksi untuk masuk ke dalam ruang pertemuan, duduk bersama, dan melaksanakan dialog terbuka guna menyerap seluruh keluhan, catatan, serta tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat Konawe Utara.

Di akhir kegiatan yang penuh makna dan ketegasan ini, masyarakat melalui perwakilannya kembali menegaskan sikap mereka dengan sangat jelas dan serius. Apabila persoalan mendasar mengenai ketidakstabilan arus listrik, gangguan yang berulang, dan kerugian yang ditimbulkan ini terus berlanjut tanpa adanya solusi nyata, tindakan perbaikan, dan keadilan yang jelas, maka mereka bertekad bulat untuk kembali melakukan aksi protes yang lebih besar, lebih masif, dan melibatkan jumlah massa yang jauh lebih banyak di waktu mendatang, sebagai bukti ketidakterimaan yang tegas terhadap buruknya kualitas pelayanan kelistrikan di wilayah Kabupaten Konawe Utara.

(Tim Redaksi)

*Kriminalisasi Sang Pembela Lingkungan: Potret Buram Mafia Hukum dan Jaksa Predator Keadilan*

0

*Kriminalisasi Sang Pembela Lingkungan: Potret Buram Mafia Hukum dan Jaksa Predator Keadilan*

Pekanbaru – Wajah peradilan Indonesia kembali berada di bawah mikroskop kritik tajam seiring bergulirnya kasus Jekson Jumari Pandapotan Sihombing ke meja Mahkamah Agung. Berdasarkan Salinan Putusan Nomor 377/PID.B/2026/PT PBR, Pengadilan Tinggi (PT) Riau memang telah memangkas hukuman Jekson dari 6 tahun menjadi 3 tahun penjara. Namun, langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendaftarkan permohonan Kasasi pada 12 Mei 2026 memicu gelombang kemarahan publik, terutama dari kalangan aktivis anti-korupsi dan pembela lingkungan.

Dalam putusan tingkat banding, Majelis Hakim PT Riau tampaknya menyadari adanya ketidakproporsionalan dalam putusan tingkat pertama (Putusan PN Pekanbaru Nomor 1357/Pid.B/2025/PN Pbr). Meskipun hukuman dikurangi secara signifikan, esensi dari perjuangan Jekson sebagai aktivis yang vokal terhadap isu lingkungan dan korupsi yang melibatkan korporasi besar, seperti Surya Dumai Group, seharusnya dipandang sebagai konteks utama yang tidak bisa dipisahkan dari perkara ini.

Bagi para pendukungnya, pengurangan hukuman ini hanyalah “obat penenang” sementara. Jekson, yang dikenal sebagai Ketua Umum Pemuda Tri Karya (PETRI), dianggap merupakan korban kriminalisasi sistematis yang dirancang untuk membungkam kritik terhadap perusakan lingkungan. Jaksa, bukannya menerima putusan yang sudah lebih rendah tersebut, justru menunjukkan syahwat hukuman yang tinggi melalui upaya Kasasi.

*Wilson Lalengke: “Jaksa Predator Keadilan”*

Alamuni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., memberikan pernyataan yang sangat keras dan menohok terhadap sikap Jaksa di Riau. Petisioner HAM PBB 2025 ini menilai bahwa tindakan JPU melampaui batas penegakan hukum dan telah masuk ke ranah penganiayaan hak asasi manusia.

“Jaksa di Riau telah bermutasi menjadi predator keadilan yang lapar akan kriminalitas dan amoral. Mereka tidak sedang mencari kebenaran; mereka sedang melayani pesanan mafia hukum. Sikap keras kepala Jaksa untuk tetap memenjarakan Jekson dengan hukuman berat adalah bukti nyata bahwa mereka berada dalam satu jaringan dengan perusak lingkungan dan kelompok pro-korupsi,” tegas Wilson Lalengke dengan nada geram ketika menerima informasi tentang perilaku biadab JPU dari Kejati Riau, Mutiara Sandhy Putri, S.H., dkk, Rabu, 13 Mei 2026.

Lebih lanjut, pria asal Pekanbaru itu mendesak Komisi Kejaksaan (Komjak) untuk segera turun tangan. “Komisi Kejaksaan harus menginvestigasi para jaksa di lingkungan Kejati Riau ini. Perilaku mereka yang sangat bejat menunjukkan keterlibatan dalam jejaring mafia hukum yang mendukung kepentingan korporasi seperti Surya Dumai Group dan oknum Kapolda Riau, Herry Heryawan. Mereka harus dijatuhi sanksi berat agar institusi Adhyaksa tidak semakin busuk dari dalam,” ujar Wilson Lalengke.

Tidak berhenti di situ saja, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI) ini juga melayangkan permohonan terbuka kepada Mahkamah Agung (MA). Ia meminta para Hakim Agung untuk mengabaikan permohonan kasasi dari JPU dari Kejati Riau bajingan tolol tersebut.

“Mahkamah Agung harus menjadi benteng terakhir bagi pejuang rakyat. Kami meminta MA memberikan putusan Bebas Murni (Vrijspraak) bagi Jekson Sihombing. Dia bukan penjahat; dia adalah pembela lingkungan yang dikriminalisasi karena berani bersuara,” sebut Wilson Lalengke sembari menambahkan bahwa Indonesia saat ini sangat membutuhkan orang-orang jujur dan pemberani untuk speak-up tentang perusakan hutan dan perilaku koruptif para mafia korporasi yang masif di negeri ini.

*Refleksi Filosofis: Hukum, Kekuasaan, dan Moralitas*

Upaya memenjarakan seorang aktivis melalui manipulasi pasal-pasal hukum mengingatkan kita pada pemikiran filsuf Thomas Hobbes (1588-1679) tentang “Leviathan”. Dalam kondisi di mana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan murni, individu yang lemah akan selalu menjadi mangsa bagi mereka yang memiliki akses ke instrumen negara. Namun, Cicero (106-43 SM), filsuf Romawi, memperingatkan bahwa “Summum ius, summa iniuria” – bahwa hukum yang diterapkan secara kaku tanpa melihat konteks moral dapat menghasilkan ketidakadilan yang tertinggi.

Filsuf Prancis, Michel Foucault (1926-1984), dalam teorinya mengenai “Power/Knowledge”, menjelaskan bagaimana institusi seperti kepolisian dan kejaksaan dapat menciptakan “kebenaran” versi mereka sendiri untuk mendisiplinkan individu-individu yang dianggap mengancam stabilitas status quo. Dalam kasus Jekson, “kebenaran” yang dipaksakan oleh jaksa tampak sebagai upaya untuk mempertahankan dominasi korporasi atas tanah dan lingkungan di Riau.

Senada dengan itu, Immanuel Kant (1724-1804) menekankan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Jekson tidak boleh dijadikan “sarana” atau tumbal untuk memuluskan kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Menghukum seseorang karena keberaniannya membela integritas ekologis adalah bentuk pelanggaran terhadap Categorical Imperative yang merupakan dasar moralitas universal.

*Menanti Keadilan Palu Hakim Agung*

Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Mutiara Sandhy Putri, S.H., dkk., kini menjadi ujian bagi integritas Mahkamah Agung. Apakah MA akan terkooptasi oleh jejaring mafia yang disebutkan oleh Wilson Lalengke, ataukah MA akan berdiri tegak sebagai pelindung para pejuang keadilan?

Karena pada akhirnya, seperti kata Socrates (470-399 SM), “keadilan adalah ketika jiwa manusia selaras dengan kebaikan.” Dan bangsa ini hanya akan selamat jika hukum kembali selaras dengan kebaikan, bukan dengan kerakusan.

Publik kini memantau setiap langkah dalam proses Kasasi ini. Perjuangan Jekson Sihombing bukan lagi sekadar perkara pidana pribadi, melainkan simbol perlawanan rakyat terhadap kesewenang-wenangan kolaborasi antara oknum aparat dan korporasi. Keadilan untuk Jekson adalah keadilan bagi lingkungan hidup Indonesia yang kian sekarat akibat keserakahan yang dilegalkan. (TIM/Red)

Sinergi Amankan Energi: PHR Gandeng Polda Sumsel dan Kejari Prabumulih Tertibkan Sumur Minyak Rakyat

0

PALEMBANG, 13 Mei 2026 – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) resmi memperkuat sinergi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Prabumulih. Langkah strategis ini diambil guna meningkatkan kesadaran hukum, memperketat penegakan aturan, dan mengamankan operasional hulu migas di wilayah Sumatera Selatan.

Kolaborasi ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Peningkatan Kesadaran Hukum serta Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM. Kesepakatan ini mengacu pada implementasi Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 14 Tahun 2025.

Prosesi penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Utama PHR Muhammad Arifin dan Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho di Gedung Presisi Polda Sumatera Selatan, Palembang, pada Senin (11/5/2026).

“Sinergi ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan kepastian hukum dan pengamanan operasional di tengah tantangan geopolitik global. Kami berharap kolaborasi ini mampu mendukung peningkatan produksi energi nasional secara aman dan berkelanjutan,” ujar Direktur Utama PHR, Muhammad Arifin.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho menegaskan komitmen kepolisian dalam mengawal ketahanan energi melalui penegakan hukum yang profesional. Integrasi tata kelola sumur minyak masyarakat menjadi fokus utama untuk memberantas praktik pengeboran ilegal (illegal drilling) yang merugikan negara dan membahayakan keselamatan.

“Komitmen utama kami adalah memastikan tidak boleh ada lagi korban jiwa akibat kecelakaan kerja dan tidak boleh ada pencemaran lingkungan. Lingkungan yang terdampak juga harus kita revitalisasi bersama,” tegas Irjen Sandi Nugroho.

Perkuat Aspek Legalitas Bersama Kejaksaan Tidak hanya dari sisi pengamanan fisik, PHR Zona 4 juga memperkokoh benteng hukumnya melalui perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih pada hari yang sama. Kerja sama ini berfokus pada penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Pjs. Senior Manager Prabumulih Field Haris Falah bersama Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih Asvera Primadona, disaksikan oleh General Manager PHR Zona 4 Djudjuwanto.

Djudjuwanto memaparkan bahwa pendampingan hukum dan mitigasi risiko dari pihak kejaksaan sangat krusial bagi Pertamina EP. Hal ini diperlukan untuk menjaga kelancaran eksplorasi migas di 7 wilayah kerja PHR Zona 4 yang tersebar di 2 kota dan 9 kabupaten di Sumatera Selatan.

Melalui sinergi tripartit antara korporasi, kepolisian, dan kejaksaan, tata kelola hulu migas di Sumsel diharapkan menjadi lebih sehat, aman, dan berkontribusi maksimal bagi ketahanan energi nasional.

GOW PALI Gandeng Instansi Terkait Salurkan Bansos Pengobatan Bupati Asgianto di Talang Jepit

0
Warta.in//PALI, 13 Mei 2026 – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bergerak cepat menyalurkan bantuan sosial dari Bupati PALI, Asgianto, ST.
Bantuan menyasar warga yang membutuhkan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) PALI pada Rabu (13/5/2026). Aksi nyata ini dipusatkan di wilayah Talang Jepit, Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi.
Penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Ketua GOW Kabupaten PALI, Hj. Leli Hartati, S.P. Pengurus menggandeng PKK Pokja IV Bidang Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten PALI, Camat Talang Ubi, PKK Kecamatan Talang Ubi, serta para relawan setempat.
Ketua GOW Kabupaten PALI, Hj. Leli Hartati, S.P., menegaskan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah. Khususnya bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan kesehatan.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan bantuan pengobatan dapat memperoleh perhatian dan pendampingan yang layak. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga dan memberikan semangat untuk menjalani proses pengobatan,” ujar Hj. Leli Hartati.
Pelayanan Kesehatan Plus Edukasi Lingkungan
Bakti sosial tidak hanya berfokus pada penyerahan bantuan dana pengobatan semata. Tim gabungan di lapangan juga menggelar sejumlah agenda pendukung bagi warga sekitar:
  • Pelayanan Kesehatan Gratis: Memberikan pemeriksaan medis langsung kepada masyarakat di lokasi acara.
  • Pendampingan Pasien: Mengawal warga yang membutuhkan rujukan atau pengobatan lanjutan ke RSUD PALI.
  • Edukasi Pola Hidup Sehat: Mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan rumah guna mencegah penyakit.
Hj. Leli Hartati menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama penguatan kepedulian sosial di Bumi Serepat Serasan. Menurutnya, budaya gotong royong harus terus dijaga demi membantu sesama sekaligus mendongkrak derajat kesehatan masyarakat.
Agenda kemanusiaan ini berjalan tertib dan memicu antusiasme tinggi dari warga Talang Jepit. Masyarakat berharap program pendampingan sosial dan kesehatan preventif seperti ini dapat terus berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

PALI SEGERA LAKUKAN PENATAAN JABATAN BESAR-BESARAN, TUNJANGAN KINERJA ASN AKAN DIATUR PERBUP BARU

0

Warta.in//PALI – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pemkab PALI) bergerak cepat mematangkan langkah reformasi birokrasi demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional. Langkah ini diwujudkan melalui koordinasi dan konsultasi langsung dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB RI) di Jakarta, Selasa (12/05/2026).

Agenda strategis ini berfokus pada pengajuan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan pelaksana serta jabatan fungsional di lingkungan Pemkab PALI. Kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) PALI, Kartika Yanti, SH., MH, memimpin langsung koordinasi ini menegaskan komitmen kuat daerah dalam menata Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sesuai kebutuhan riil organisasi.

Pihak KemenPAN-RB RI menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif Pemkab PALI. Sebagai tindak lanjut, kementerian memberikan sejumlah catatan perbaikan serta arahan teknis. Masukan tersebut bertujuan memastikan seluruh dokumen evaluasi jabatan yang diajukan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku secara nasional.

Sekda PALI, Kartika Yanti, SH., MH, menegaskan bahwa konsultasi ini merupakan tahapan krusial agar proses penataan memiliki landasan hukum yang valid dan akuntabel.

“Koordinasi ini kami lakukan untuk memastikan proses evaluasi jabatan di lingkungan Pemkab PALI berjalan sesuai ketentuan dan mendapatkan persetujuan resmi dari KemenPAN-RB. Dengan begitu, hasil evaluasi jabatan nantinya memiliki dasar hukum yang kuat,” ujar Kartika Yanti setelah kegiatan.

Lebih lanjut, Kartika menjelaskan bahwa hasil final dari evaluasi jabatan ini akan langsung diimplementasikan menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kelas Jabatan. Regulasi ini nantinya menjadi payung hukum utama dalam menetapkan besaran pembayaran tunjangan kinerja (tukin) serta tunjangan jabatan fungsional para ASN.

“Pemkab PALI berkomitmen terus mendorong reformasi birokrasi yang berdampak melalui penataan SDM aparatur yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal,” pungkasnya.

Melalui kemitraan intensif dengan pemerintah pusat ini, Pemkab PALI menargetkan proses persetujuan dapat segera rampung. Hasil akhir kebijakan ini diharapkan mampu mendongkrak efisiensi kerja organisasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemkab PALI secara transparan dan terukur.