Wartain Banten | Pemerintahan | 24 Desember 2025  — Gubernur Banten Andra Soni secara resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2026 sebesar 6,74 persen. Dengan kenaikan tersebut, UMP Banten 2026 ditetapkan menjadi Rp3.100.881,40.

Keputusan itu disampaikan Andra Soni usai menerima audiensi puluhan perwakilan serikat buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (24/12/2025).

Penetapan UMP Banten 2026 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 701 Tahun 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2026. Selain itu, Gubernur juga menerbitkan Kepgub Nomor 703 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Kepgub Nomor 704 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Andra Soni berharap keputusan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi dunia usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Provinsi Banten.

“Semoga keputusan ini berdampak positif bagi dunia usaha dan untuk kesejahteraan buruh,” ujar Andra Soni di hadapan awak media.

Gubernur menjelaskan bahwa besaran kenaikan UMP 2026 merupakan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Banten serta usulan dari pemerintah kabupaten dan kota. Ia menegaskan bahwa selama proses pembahasan, Pemerintah Provinsi Banten menjaga independensi Dewan Pengupahan dan tidak melakukan intervensi.

“Sampai pada akhirnya ketika semua berkas lengkap, saya harus menandatangani Kepgub itu,” tegasnya.

Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengubah rekomendasi besaran upah dari pemerintah kabupaten/kota, dengan penyesuaian yang dilakukan Pemprov Banten hanya bersifat administratif tanpa mempengaruhi substansi keputusan.

Komitmen Pendidikan dan Ekonomi

Selain penetapan upah, Andra Soni menegaskan komitmen Pemprov Banten dalam meningkatkan daya saing pekerja melalui penguatan SDM, salah satunya lewat program Sekolah Swasta Gratis.

“Alhamdulillah, sampai sekarang sudah ada sekitar 65.000 anak-anak yang merasakan program itu,” tuturnya.

Ia berharap peningkatan kesejahteraan pekerja dapat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan tanpa mengesampingkan dunia usaha.

Rincian Kenaikan Upah

Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi, menyampaikan bahwa UMP Banten 2026 naik menjadi Rp3.100.881,40 dari Rp2.905.119,90 pada 2025. Pemprov Banten juga menetapkan UMSP 2026 untuk lima kategori usaha dengan 95 kelompok KBLI.

Sementara itu, UMK 2026 di delapan kabupaten/kota mengalami kenaikan, tertinggi di Kota Cilegon Rp5.469.922,59 dan terendah di Kabupaten Lebak Rp3.330.010,62.

Besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Banten 2026 ditetapkan bervariasi per sektor dan wilayah, dengan contoh tertinggi di Kota Tangerang Sektor I sebesar Rp5.777.364,08, dan untuk Kabupaten Lebak ditetapkan sebesar Rp3.487.636,85 yang baru ditetapkan tahun ini.

UMSK ini mencakup beberapa sektor di masing-masing kota/kabupaten untuk menyesuaikan kondisi usaha setempat.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 24 Desember 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya penggunaan informasi cuaca resmi bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut disampaikannya usai menerima audiensi Kepala Balai Besar Wilayah II BMKG Tangerang, Hartanto, beserta jajaran di Ruang Kerja Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (24/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Andra Soni menyampaikan bahwa berdasarkan koordinasi dengan BMKG, kondisi cuaca di wilayah Provinsi Banten pada Desember 2025 masih tergolong normal sebagai bagian dari siklus tahunan, meskipun terjadi peningkatan curah hujan dalam beberapa waktu terakhir.

Gubernur mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya, terutama terkait isu cuaca ekstrem. Ia meminta warga agar selalu memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG dan instansi pemerintah terkait, khususnya bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dinas maupun berlibur.

“Ini penting agar informasi yang diperoleh masyarakat tidak simpang siur, apalagi sampai termakan berita bohong atau hoaks,” tegas Andra.

Gubernur Andra Soni menyatakan informasi prakiraan cuaca BMKG sangat membantu dalam perencanaan kegiatan, sehingga sinergi antara Pemprov Banten dan BMKG perlu terus diperkuat.

Ia juga memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah mitigasi menghadapi puncak musim hujan serta menegaskan bahwa destinasi wisata di Banten aman untuk dikunjungi.

“Wisata di Banten dalam kondisi aman untuk dikunjungi,” ujarnya.

Kepala Balai Besar Wilayah II BMKG Tangerang, Hartanto, menyampaikan bahwa periode Desember 2025 hingga Februari 2026 memang didominasi musim hujan sebagai siklus tahunan.

“Seluruh tempat wisata di Banten aman untuk dikunjungi,” kata Hartanto.

Masyarakat diminta tidak khawatir berlebihan karena kondisi wisata di Banten tetap aman, serta diimbau menyesuaikan waktu perjalanan dengan prakiraan cuaca demi keselamatan dan kenyamanan.(WartainBanten)

Warta.in Jabar ◊ Rabu, 24 Desember 2025.

Walikota Kota Bekasi, Tri Adhianto menetapkan kebijakan untuk menyambut pergantian tahun tanpa menggelar pesta atau hiburan besar. Pemerintah lebih memilih pendekatan yang lebih sederhana dengan menggelar doa bersama sebagai penanda masuknya tahun yang baru.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kepekaan sosial serta sikap pemerintah dalam merespons kondisi dan dinamika yang tengah dihadapi masyarakat di berbagai daerah, khususnya bencana yang melanda di Sumatra dan Aceh.

Tri menilai bahwa pergantian tahun dapat dimaknai secara lebih substantif, tidak semata-mata melalui kemeriahan.

“Kami tidak ingin memulai tahun dengan euforia semata. Tahun baru seharusnya menjadi momentum untuk menundukkan kepala, mendoakan keselamatan, dan memperkuat kepedulian sosial. Itu yang ingin kami bangun di Kota Bekasi,” ujar Tri (24/12)

Menurutnya, doa bersama menjadi ruang kolektif untuk merefleksikan perjalanan yang telah dilalui sekaligus memohon agar tahun yang akan datang membawa ketenangan, keberkahan, dan perlindungan bagi seluruh warga.

“Dalam situasi apa pun, pemerintah harus punya kepekaan. Ada saatnya kita bersuka cita, ada pula saatnya kita memilih menahan diri. Tahun ini, Kota Bekasi memilih memulai dengan doa dan refleksi akhir tahun,” lanjutnya.

Doa bersama akan dilaksanakan secara sederhana dan khidmat dengan melibatkan unsur pemerintah, tokoh agama, serta perwakilan masyarakat.

Pemerintah Kota Bekasi juga mengimbau masyarakat untuk menyambut pergantian tahun secara tertib dan menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing.

(Jefry. Smk)

LAMPUNG BARAT, warta.in – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menegaskan bahwa pelantikan tujuh pejabat eselon IIB merupakan momentum penting untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan Parosil saat memberikan sambutan di Lobi Kantor Bupati Lampung Barat, Rabu (24/12/2025).

Parosil mengajak seluruh jajaran bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

Menurutnya, pelantikan tersebut menjadi penantian panjang mengingat sejumlah jabatan di tujuh perangkat daerah cukup lama diisi oleh pelaksana tugas. Kondisi itu terjadi karena proses pengisian jabatan harus melalui tahapan yang panjang dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia menjelaskan bahwa para pejabat yang dilantik telah melalui mekanisme seleksi terbuka yang diikuti oleh sejumlah calon dengan minat dan kompetensi untuk mengisi jabatan strategis tersebut. Proses tersebut dilakukan secara objektif dan transparan.

“Pada hari ini, bapak dan ibu telah diberikan kepercayaan oleh Bupati untuk menempati jabatan yang selama ini kosong. Kepercayaan ini tentu bukan hal yang ringan,” ujar Parosil saat menyampaikan arahan.

Ia menekankan bahwa jabatan yang diemban memiliki kewenangan yang lebih luas sekaligus tanggung jawab yang lebih besar juga mampu mengemban amanah dengan penuh integritas dan dedikasi.

Parosil juga mengingatkan pentingnya keselarasan visi antara pejabat yang dilantik dengan pimpinan daerah. Ia meyakini para pejabat mampu menerjemahkan harapan dan arah kebijakan pimpinan ke dalam kinerja nyata di masing-masing perangkat daerah.

Menurut Parosil, tantangan ke depan tidaklah sederhana. Berbagai persoalan bersifat multidimensi harus segera ditangani dengan kerja keras, kolaborasi, dan langkah-langkah yang terukur.

Ia menegaskan agar para pejabat tidak terjebak pada pola kerja zona nyaman. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan aparatur yang berani keluar dari situasi sulit melalui kreativitas dan inovasi.

Parosil mengakui bahwa kebijakan efisiensi dan keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan serius.

Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan kinerja pemerintahan.“Dibutuhkan keberanian, ketegasan, kecepatan, serta keikhlasan dalam menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa permasalahan pembangunan tidak hanya menyangkut kepentingan daerah, tetapi juga bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung agenda nasional.

Parosil menegaskan bahwa pejabat yang baru dilantik harus siap mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, bahkan kepentingan pribadi dan keluarga demi kepentingan masyarakat Lampung Barat.

Menurutnya, komitmen tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Parosil berharap para pejabat eselon IIB yang baru dilantik dapat langsung bekerja secara efektif, responsif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk menjaga soliditas dan profesionalisme demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Lampung Barat. Tutupnya

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik 1.INDRA GUNAWAN, S.HUT., M.P. sebagai INSPEKTUR

2.ALIYURDIN, S.Sos., M.H. sebagai Kepala Dinas Sosial

3.MIA MIRANDA, ST. sebagai Kepala Dinas PUPR

4.WAHYUDI HERU ISKANDAR, S.Sos, M.I.P sebagai Kepala Dinas Perhubungan

5.Ir. ROBERT PUTRA, S.ST, M.T. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP

6.TATI SULASTRI, S.Sos, M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

7.SUMADI, S.IP., M.M. sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

(Asih)

Pacet, Kamis, 24 Desember 2025. Warta In. Asep Sutanto, S.Stp. MM. Camat Pacet, Kabupaten Bandung, melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa Dana Desa,ADPD, BKK Bunga Desa Dan BKK Rembug Bedas Tahap II Tahun Anggaran 2025.
Monev di hadiri Kades, BPD, APDESI, DPMD Kabupaten Bandung.
Laporan yang masuk diterima dengan baik, dan tingkatkan kualitas program pembangunan di kecamatan Pacet, jelas Camat.
Terima kasih atas kerjasama dan koordinasi program pembangunan di kecamatan Pacet, tahun 2026, lebih kita tingkatkan lagi program pembangunan di kecamatan Pacet, lanjut Camat. Warta In. Biro Bandung Ibnu S.