Wartain Banten | Pemerintahan | 20 Desember 2025  — Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak banjir di Desa Cigelam, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, pada Jumat (19/12/2025) malam. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk merumuskan solusi yang komprehensif dan terpadu dalam menangani persoalan banjir tahunan di wilayah tersebut.

Sebelum menyambangi Desa Cigelam, pada hari yang sama Andra Soni juga meninjau sejumlah titik banjir lainnya di Kecamatan Cinangka dan Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Rangkaian kunjungan lapangan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan warga, memantau penyaluran bantuan, serta menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Di hadapan ratusan warga Desa Cigelam, Andra Soni berdialog dan mendengarkan keluhan terkait banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan. Ia mengakui bahwa curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang panjang menyebabkan kapasitas sungai tidak mampu menampung debit air, sehingga air meluap ke kawasan permukiman.

“Penanganan banjir ini harus dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa parsial. Sistem aliran sungai harus ditangani mulai dari hulu hingga ke hilir agar solusi yang dihasilkan benar-benar efektif dan berjangka panjang,” tegas Andra Soni.

Gubernur Andra Soni menegaskan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Serang terus dilakukan untuk mempercepat penanganan banjir. Ia menekankan pentingnya sinergi agar pemerintah hadir bagi masyarakat.

Banjir tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga puluhan hektare sawah warga sehingga mengancam mata pencaharian petani.

Masukan dari masyarakat akan dikaji secara teknis bersama pihak terkait, khususnya BBWSC3, guna menemukan solusi terbaik tanpa merugikan warga.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 20 Desember 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya penataan kebijakan bagi sekolah unggulan agar memiliki status kekhususan yang jelas, berkeadilan, serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai. Hal tersebut disampaikan saat melakukan peninjauan dan dialog lapangan di SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS), Jalan Raya Labuan–Pandeglang Km 03, Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Jumat (19/12/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Andra Soni didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaluddin serta Kepala SMAN CMBBS Edi Supriyanto. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi sekolah sekaligus mendengar masukan terkait pengelolaan sekolah unggulan di Provinsi Banten.

Andra Soni menjelaskan, sejak kewenangan pengelolaan SMA berada di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Banten telah menjamin akses pendidikan menengah yang adil melalui program sekolah gratis. Namun demikian, sekolah dengan konsep unggulan membutuhkan perlakuan yang lebih spesifik agar keunggulan dan daya saingnya tetap terjaga.

“Sekolah unggulan memang membutuhkan perlakuan lebih spesifik baik dari sisi kebijakan, kurikulum, maupun metode pembinaan. Semata-mata untuk mendukung anak-anak berprestasi di Banten semakin berdaya saing dan unggul,” tegas Andra.

Andra menilai lembaga pendidikan seperti CMBBS memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai pusat pembinaan bagi peserta didik dengan kecerdasan dan bakat istimewa. Dengan adanya penetapan status kekhususan, perencanaan pembiayaan, tata kelola, serta pembinaan prestasi dapat dilakukan secara lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Prioritas Perbaikan Infrastruktur Dasar

Gubernur Andra Soni menekankan pentingnya pemenuhan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas dasar dan penunjang pembelajaran, sebagai prioritas untuk mengoptimalkan kegiatan pendidikan di sekolah unggulan.

“Infrastruktur dasar harus menjadi prioritas. Kegiatan pendidikan akan berjalan lebih optimal apabila kebutuhan dasar, seperti air bersih dan fasilitas penunjang pembelajaran terpenuhi dengan lebih baik,” ujarnya.

Pemprov Banten akan menyusun kebijakan terarah, dimulai dengan rehabilitasi aula, rumah dinas, dan laboratorium komputer, agar sekolah unggulan dapat menjadi motor peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

“Kuncinya adalah kesepakatan mengenai arah pengelolaan sekolah ini. Dengan perencanaan matang dan kebijakan tepat, sekolah unggulan di Banten dapat menjadi motor peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan,” pungkas Andra.

Tantangan Regulasi

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, Jamaluddin, menekankan perlunya regulasi afirmatif yang memberikan kekhususan bagi sekolah unggulan untuk meningkatkan daya saing SDM di tengah kompetisi global.

“Kebijakan agar sekolah unggulan memiliki kekhususan yang tegas ini juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia, sistem insentif guru, serta pembinaan prestasi agar selaras dengan arahan Bapak Gubernur,” jelas Jamaluddin.

Sementara itu, Kepala SMAN CMBBS, Edi Supriyanto, menyatakan pihak sekolah terus menjaga kualitas pembelajaran di era modernisasi dan digitalisasi, dengan dukungan kebijakan, infrastruktur, dan skema pembinaan berkelanjutan agar potensi siswa dapat berkembang optimal.(WartainBanten)

Lampung Barat,Warta.in — Dugaan penyelewengan Dana Desa kembali mencoreng wajah pemerintahan pekon di Kabupaten Lampung Barat.

Dua pekon di Kecamatan Air Hitam, yakni Pekon Sumber Alam dan Pekon Manggarai, terindikasi telah merugikan keuangan negara lebih dari Rp50 juta dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Fakta ini terungkap berdasarkan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

Audit tersebut merupakan tindak lanjut dari Aduan Masyarakat (Dumas) yang secara resmi disampaikan oleh Aktifis Masyarakat Independent GERMASI setelah melakukan pemantauan dan penghimpunan informasi di lapangan.

Dalam laporan audit, Pekon Sumber Alam tercatat menyebabkan kerugian negara sebesar Rp43.924.000,00. Modus yang digunakan terbilang klasik namun fatal, yakni tidak merealisasikan kegiatan sesuai dengan RKAS, meskipun anggaran telah dicairkan. Kegiatan tercatat dalam dokumen, namun realisasi fisik dan penggunaannya tidak sesuai peruntukan.

Sementara itu, di Pekon Manggarai, Inspektorat menemukan kerugian negara sebesar Rp16.405.545,00. Penyimpangan terjadi akibat tidak direalisasikannya sebagian belanja pembangunan Rabat Beton serta kegiatan SDGs, sebagaimana tertuang dalam APBPek Tahun 2024. Anggaran berjalan, tetapi hasil pembangunan dipertanyakan.

Aktivis Masyarakat Independent GERMASI, Wahdi Syarif menegaskan bahwa temuan ini merupakan bukti nyata lemahnya integritas dalam pengelolaan Dana Desa.

“Dana Desa adalah uang negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, bukan untuk dimanipulasi atau disalah gunakan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” tegasnya.

GERMASI mendesak agar peratin maupun Pj peratin di dua pekon tersebut segera mengembalikan seluruh kerugian negara ke kas desa tanpa kompromi.

Lebih dari itu, mereka meminta Inspektorat dan aparat penegak hukum tidak berhenti pada pembinaan administratif semata, melainkan membuka ruang penindakan hukum apabila tidak ada itikad baik.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pekon di Kabupaten Lampung Barat.

Dana Desa bukan ruang abu-abu dan bukan pula milik penguasa lokal. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Publik kini menunggu langkah tegas pemerintah daerah dan aparat penegak hukum: apakah penyimpangan ini akan diproses hingga tuntas, atau kembali menguap tanpa kejelasan ?

Lampung Barat,Warta.in– Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3) yang seharusnya menjadi wujud nyata kehadiran negara justru tercoreng. Di salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Barat, penerima manfaat diduga dipungut Rp. 2.000 per paket, dengan alasan pembelian plastik/kantong dan ATK petugas pendata. (20/12/2025)

Praktik ini mencuat ke publik setelah video berdurasi sekitar 40 detik beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut disebutkan bahwa pungutan Rp2.000 sudah diketahui oleh peratin setempat serta pihak SPPG. Fakta ini memantik kemarahan publik karena bertentangan secara terang-terangan dengan prinsip “gratis” dalam program MBG.

Ironisnya, saat dikonfirmasi, salah satu peratin di kecamatan terkait justru berdalih belum melihat video. Ketika lokasi kejadian disebutkan, yang bersangkutan hanya memberi gestur tangan seolah mengucapkan terima kasih atas informasi, tanpa klarifikasi substansi ataupun bantahan tegas. Sikap ini dinilai publik sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab.

Sorotan keras datang dari Koordinator Aktivis Masyarakat Independen GERMASI, Wahdi Syarif menegaskan bahwa pungutan tersebut tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun.

“Ini tidak boleh terjadi. Namanya saja Makanan Bergizi Gratis. Artinya seluruh biaya sudah ditanggung negara. Tidak boleh ada pungutan sepeser pun kepada penerima manfaat,” tegas Wahdi.

Wahdi juga membantah keras alasan pungutan Rp. 2.000 yang disebut untuk plastik atau kantong.

“Alasannya tidak masuk akal. Informasi yang kami terima, bantuan itu sudah dilengkapi totebag. Jadi alasan membeli plastik itu jelas mengada-ada dan berpotensi menyesatkan publik,” katanya lantang.

Menurutnya, praktik semacam ini membuka ruang penyimpangan kebijakan, pembiasaan pungli, dan pelemahan kepercayaan masyarakat terhadap program negara yang menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.

GERMASI mendesak Inspektorat, Dinas Kesehatan, serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan, mengusut siapa yang memerintahkan pungutan, ke mana uang tersebut mengalir, dan memastikan tidak ada pembiaran oleh aparatur desa maupun pelaksana program.

“Kalau ini dibiarkan, maka MBG bukan lagi program penyelamat gizi, tapi berubah menjadi ladang pungutan berkedok administrasi. Negara tidak boleh kalah oleh akal-akalan seperti ini,” tutup Wahdi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak SPPG maupun pemerintah kecamatan terkait dugaan pungutan tersebut. Publik kini menunggu: apakah aparat akan bertindak, atau praktik ini kembali ditelan senyap seperti kasus-kasus sebelumnya.

( Red )

Wartain Banten | Pemerintahan | 20 Desember 2025  — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten terus mengintensifkan gerakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita kurang gizi sebagai upaya pencegahan stunting. Dari delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten, Kota Serang menjadi titik terakhir pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kegiatan pemberian PMT dilaksanakan di Aula Kantor PKK Kota Serang, Jumat (19/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, PMT diserahkan secara simbolis kepada sembilan balita yang berasal dari Kecamatan Sawah Luhur dan Kecamatan Banjar Agung.

Ketua TP PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni menyampaikan bahwa PMT merupakan salah satu langkah strategis dalam mencegah stunting pada anak. Oleh karena itu, gerakan ini dilakukan secara berkesinambungan dan menyasar berbagai tahapan kehidupan, mulai dari usia pranikah hingga 1.000 hari pertama kehidupan anak.

“Selain pemberian PMT, kami bersama TP PKK kabupaten dan kota, OPD terkait serta stackholder melakukan kegiatan lainnya seperti pemberian penyuluhan serta bantuan lainnya,” ujarnya.

Tinawati berharap kolaborasi yang kuat dapat menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Banten pada 2026. TP PKK juga akan melakukan pendataan ulang anak-anak berisiko stunting agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, serta terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah.

“Peran PKK ini penting dalam mendukung program pemerintah. Maka dari itu, kita harus terus menguatkan koordinasi dan sinergi,” ujarnya.

Sementara itu, orang tua penerima PMT menyambut baik bantuan tersebut karena membantu memenuhi asupan gizi anak di tengah keterbatasan ekonomi.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 20 Desember 2025  — Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung lokasi banjir di Kampung Sukamaju, Desa Citasuk, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, pada Jumat (19/12/2025) petang. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa pendangkalan (sedimentasi) dan penyempitan Sungai Cikalumpa menjadi penyebab utama terjadinya banjir yang berulang di wilayah tersebut.

Menurut Andra Soni, intensitas hujan yang tinggi memperparah kondisi sungai yang mengalami pendangkalan, sehingga kapasitas tampung air berkurang dan menyebabkan luapan ke permukiman warga. Akibatnya, banjir terus terjadi setiap kali hujan deras mengguyur kawasan Padarincang.

“Ini dampak dari adanya pendangkalan di Sungai Cikalumpa. Kejadian ini terus berulang, bahkan pada tahun ini saja sudah terjadi yang keempat kalinya,” ujar Andra Soni di lokasi kejadian.

Dalam kunjungan lapangan itu, Gubernur Banten turut didampingi Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah, Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki, serta Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah. Selain meninjau kondisi sarana dan prasarana pengairan, rombongan juga menyalurkan bantuan logistik secara langsung kepada warga terdampak di Pos Pengungsian SDN Sukamaju.

Gubernur Banten menegaskan dua langkah utama dalam penanganan banjir, yakni penanganan darurat untuk menjamin keselamatan serta kebutuhan dasar pengungsi, dan solusi jangka panjang melalui pengerukan sungai.

Upaya tersebut akan dilakukan melalui koordinasi lintas sektoral yang melibatkan BBWS Kementerian PUPR, pengelola Rawa Danau, serta pemerintah daerah. Gubernur menyatakan normalisasi sungai terbukti efektif mengurangi banjir di sejumlah wilayah lain.

“Nantinya Balai, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot akan bergerak bersama-sama,” jelas Andra Soni.

Banjir dilaporkan melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Serang dan Kota Serang, dan pemerintah berharap cuaca segera membaik agar dampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan.(WartainBanten)