Warta In | Palembang,- Kementerian Hukum Republik Indonesia (RI) Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Selatan (Sumsel) mengundang 9 Perguruan Tinggi (PT) yang ada di provinsi Sumsel yakni Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang, Universitas Taman Siswa (Unitas) Palembang, Universitas Sjakyakirti (Unisti) Palembang, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Universitas Kadee Bangsa (UKB) Palembang, Universitas Palembang (Unpal) Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang, Universitas IBA Palembang, dan Universitas Sriwijaya (UNSRI) bertempat di Griya Agung Palembang.

Adapun tujuannya sendiri yakni dalam rangka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penempatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Penyuluhan Hukum antara Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) di Provinsi Sumsel dengan Kanwil Kementerian Hukum Sumsel yang merupakan salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan Launching Posbankum Desa, Kelurahan serta pembukaan pelatihan Paralegal serentak di wilayah Sumsel oleh Menteri Hukum RI.

Turut hadir didalam kegiatan tersebut Menteri Hukum RI Supratman Andi Atgas, Kepala Kementerian Hukum RI Kanwil Sumsel Maju Amintas Siburian, Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumsel dalam hal ini Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M, Pelaksana Tugas (PLT) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Dr Drs H Sunarto, M.Si, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari masing-masing Dinas, dan undangan lainnya.

Dikatakan Menteri Hukum RI Supratman Andi Atgas, di mana yang kita raih hari ini bukan perkara mudah, karena membuat Posbankum yang jumlahnya 3258 kelihatannya mudah, tetapi sesungguhnya itu butuh komitmen yang tinggi. Karena itu, di mana ini semua prestasi apa yang ditorehkan oleh Gubernur Sumsel bersama seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota.

Dimana yang saya tahu bagaimana Abang saya yang kebetulan saat ini adalah Gubernur Sumsel yang sebelumnya adalah Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur yang memiliki slogan atau caranya sendiri.

“Di mana namanya 2 dan 5 saya hafal, di kantor 2 hari, dan 5 hari harus turun ke lapangan, saya tidak tahu setelah jadi Gubernur Sumsel ini, tapi waktu beliau menjadi Bupati OKU Timur pasti 2 hari di kantor, dan 5 harinya di masyarakat,” ujarnya.

Kemudian, Sumsel bukan memiliki semua nilai sejarah, dalam Republik Kerajaan bagian dari hidup perjalanan bangsa-bangsa kita, suku-suku kita dari mana letak kota Palembang yang dahulu juga merupakan kota daripada Sriwijaya yang berpengaruh sampai ke seluruh Asia Tenggara yang mana letak geografisnya berada Selat Malaka.

Kenapa saya peduli soal sungai Musi, karena saya tahu sejarah panjangnya dari zaman Kerajaan Sriwijaya. Kalau kita berkaca Sriwijaya itu terdiri dari dari dua kata yakni Sri dan Wijaya. Sri artinya adalah cahaya, Wijaya adalah Kemenangan, maka karena itu, sampai kapan pun Sumsel dengan semangat Sriwijaya nya akan tetap mencapai kemenangan yang gemilang.

“Pemilihan tagline Palembang atau Sumsel Maju itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi saya yakin Gubernur pasti memikirkan ini karena sejarah perjuangan kalian bagi masyarakat Sumsel,” ungkapnya.

Menurut Kementerian Hukum RI Kanwil Sumsel Maju Amintas Siburian, kegiatan hari adalah dalam rangka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penempatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Penyuluhan Hukum antara Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Provinsi Sumsel dengan Kanwil Kementerian Hukum Sumsel.

Di mana ini merupakan salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan Launching Posbankum Desa, Kelurahan serta pembukaan pelatihan Paralegal serentak di wilayah Sumsel oleh Menteri Hukum RI.

“Di mana kita mengundang 9 PT yang ada di provinsi Sumsel yakni STIHPADA Palembang, Unitas Palembang, Unisti Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, UKB Palembang, Unpal, Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang, Universitas IBA Palembang, dan UNSRI untuk melakukan penandatanganan kerjasama,” katanya.

Begitu juga disampaikan Ketua STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr H Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., CTL., CMN, pada hari ini ada penandatanganan kerjasama antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan sembilan Universitas dan salah satunya adalah STIHPADA Palembang.

Tentunya dengan kerjasama ini, tentunya akan meningkatkan literasi pendidikan hukum khususnya kepada para kepala desa, agar mereka memiliki dasar-dasar hukum tersebut, sehingga dapat dipraktikkan dalam paralegal.

“Dan kerjasama ini juga dengan sembilan universitas yang ada di provinsi Sumsel, itu nanti akan memberikan pendidikan yang nanti akan tersertifikasi kerjasama antara perguruan Tinggi (PT) dengan Kementerian Hukum,” ucapnya.

Ditambahkannya, tentunya keuntungan dari kedua belah pihak, yaitu meningkatkan literasi hukum sehingga pada tujuannya nanti adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat. Sehingga permasalahan hukum yang ada di masyarakat dapat diselesaikan dengan lebih cepat dengan peran paralegal yang ada dimasyarakat itu sendiri.

Tentunya pada saat ini masih dibutuhkan banyak sekali pendidikan serta literasi dan edukasi terhadap kesadaran hukum masyarakat. Tentunya kami berharap dari pendidikan kerjasama antara Kementerian Hukum dan juga Universitas ini akan meningkatkan literasi terhadap hukum.

“Sehingga para kepala desa dapat berperan lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Setelah kerjasama ini tentu akan dilakukan beberapa program, seperti dengan memberikan misalnya penyuluhan hukum,” imbuhnya.

*Disampaikan dengan hormat, Prakiraan Cuaca Wilayah Jawa Barat tanggal 29 Juli 2025 adalah sebagai berikut:*

*Pagi hari (07.00 – 13.00 WIB):* Cerah berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya. Menjelang siang hari hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kab Bogor, Kab Pangandaran dan Kab Ciamis.

*Siang dan sore hari (13.00 – 19.00 WIB):* Berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian wilayah Kab Garut, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kab Bogor, Kab Bandung Barat, Kab Bandung, Kota Cimahi, Kab Subang, Kab Purwakarta, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis dan Kab Pangandaran.

*Malam hari (19.00 – 01.00 WIB):* Berawan, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kab Garut, Kab Tasikmalaya dan Kab Pangandaran.

*Dini hari (01.00 – 07.00 WIB):* Cerah berawan. berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kab Ciamis dan Kab Pangandaran.

*Suhu Udara:* 19 – 34°C
*Kelembapan Udara:* 50 – 85%
*Angin:* Selatan – Tenggara, 05 – 55 km/jam

*Peringatan Dini:* _Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang hingga menjelang malam hari pada skala lokal di sebagian wilayah Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Pangandaran dan Kab Bogor._

*Prakirawan BMKG, Stasiun Klimatologi Jawa Barat*
*Pembaruan: 29 Juli 2025, 05.30 WIB*
http://cuaca.bmkg.go.id

Warta In | PALEMBANG – Mantan Dosen Universitas Multi Data Palembang (UMDP), Dr. Wijang Widhiarso, M.Kom, mengaku mendapat perlakuan tidak adil setelah mengajukan pensiun dini.

Padahal, keputusan itu diambil semata-mata atas dasar kemanusiaan, yakni mendampingi istrinya yang tengah sakit dan membutuhkan perawatan intensif di luar kota Palembang.

“Kondisi istri saya mengharuskan saya untuk berada di sisinya. Tapi justru setelah saya ajukan pensiun dini, saya ditekan secara sepihak,” kata Dr. Wijang melalui kuasa hukumnya.

Kuasa hukum Dr. Wijang dari SHS Law Firm, Dr (c) Sofhuan Yusfiansyah, S.H., M.H., didampingi Dr (c) Sigit Muhaimin, S.H., M.H. Akbar Sanjaya, SH., Septiani, SH dan Muhamad Khoiry Lizani, S.H., menyebut kliennya mendapat ancaman pidana dan perdata dari pihak UMDP. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk tekanan yang tidak manusiawi.

“Klien kami telah mengabdi selama 22 tahun 8 bulan di UMDP sebagai dosen profesional, terakhir menjabat sebagai dekan.

Namun, alih-alih diberikan penghargaan atas pengabdiannya, beliau justru diintimidasi,” ujar Sigit usai menghadiri mediasi di Kantor Disnaker Kota Palembang, Senin (28/7/2025).

Dalam upaya mediasi tersebut, kata Sigit, tidak membuahkan hasil karena pihak UMDP tidak hadir.

“Hari ini kami melakukan upaya mediasi dengan pihak UMDP di kantor Disnaker kota Palembang. Sayangnya mereka tidak hadir,” Kata Sigit yang juga sebagai Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur ini.

Menurut pimpinan SHS Law Firm, Sofhuan Yusfiansyah menambahkan, selain tidak mendapat kepastian status kerja, Dr. Wijang juga menerima somasi dari pihak UMDP disertai ancaman akan dipidanakan dan digugat secara perdata. Ia menduga ada upaya rekayasa PHK terselubung, termasuk dugaan pemaksaan pengunduran diri.

“Bahkan terdapat dugaan penundaan proses kenaikan pangkat Lektor Kepala yang menjadi syarat Guru Besar. Ini menguatkan dugaan bahwa proses pemberhentian ini sarat rekayasa,” ujar Sofhuan.

Ditegaskan kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur ini bahwa kliennya memiliki hak-hak normatif yang belum dipenuhi, seperti hak cuti tahunan yang tidak pernah dibayarkan, hak lembur, hak atas BPJS Ketenagakerjaan, dan surat keterangan kerja.

“Sejak 9 Juli 2025, Dr. Wijang tidak diizinkan mengajar tanpa ada SK pemberhentian resmi. Selain itu, data kepegawaiannya masih belum dicabut dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), sehingga status kepegawaiannya menjadi tidak jelas,” katanya.

Jika dalam waktu dekat pihak kampus tidak menyelesaikan kewajibannya, SHS Law Firm menyatakan siap membawa kasus ini ke ranah pidana dan/atau perdata.

“Jika hak-hak klien kami tak segera dipenuhi, kami akan menempuh jalur hukum, baik pidana maupun perdata,” tegas Sofhuan

Sementara itu, Rektor Universitas MDP Dr. Yulistia, S.Kom., M.T.I., saat dikonfirmasi awak media melalui WhatsApp menyatakan bahwa persoalan tersebut sudah masuk keranah hukum dan sudah di handle oleh pengacara Yayasan MDP yakni Sutiyono. Dia mengarahkan, agar wartawan mengkonfirmasi hal tesebut ke tim pengacara Yayasan MDP.

Ketika dihubungi terpisah, kuasa hukum Yayasan UMDP Sutiyono mengaku tidak mengetahui adanya agenda mediasi di Disnaker Kota Palembang. “Saya tidak tahu itu,” katanya singkat.

Menanggapi konflik mantan dosen UMDP, menurut dia, pihaknya sudah mengirimkan somasi kepada pihak yang bersangkutan. Dan dalam somasi tersebut sudah ada fakta hukumnya.

“Statemen dia terserah, semua sudah jelas dia mengundurkan diri dan silahkan konfirmasi ke pengacaranya, yang namanya sudah ada surat fakta hukumnya yang jelas dia sudah mengundurkan diri,” kata Sutiyono.

Selain itu, tambah dia, ada hal lainnya yakni ada ikatan perjanjian antara UMDP dengan mantan dosen tersebut.

Dia menyarankan, agar pihak kuasa hukum mantan dosen menjelaskan, adanya rincian perjanjian hingga lebih terang dalam menjelaskan fakta hukumnya. (*)