Wartain Banten | Pemerintahan | 10 Desember 2025  —  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026 berada dalam kondisi aman dan terkendali. Jaminan ini diberikan untuk menekan potensi kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan selama periode libur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandi, menegaskan bahwa Pemprov bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta pemerintah kabupaten dan kota telah menyiapkan berbagai strategi komprehensif. Upaya ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga komoditas strategis.

“Misalnya penguatan stok dan cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk komoditas beras, cabai, bawang merah, telur, dan daging,” ujar Deden Apriandi saat membuka High Level Meeting (HLM) Optimalisasi Strategis Pengendalian Inflasi di Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Banten, Rabu (10/12/2025).

Strategi Pengendalian Harga dan Distribusi

Pemprov Banten mengantisipasi gejolak harga dengan berbagai kebijakan, antara lain menggelar operasi pasar murah dan gerakan pangan murah di delapan kabupaten/kota, memantau harga harian melalui TPID, serta memperkuat koordinasi dengan distributor untuk kelancaran distribusi dan mencegah penimbunan. Selain itu, pemerintah juga mengawasi mutu, keamanan, dan keterlacakan produk di pasar tradisional maupun modern.

Sekda Deden Apriandi mendorong peningkatan produksi lokal melalui pendampingan petani, penyediaan sarana produksi, dan perluasan lahan tanam guna menjaga pasokan jangka panjang.

Prioritas Utama di Tengah Tantangan Iklim

Sekda Banten, Deden Apriandi, menekankan bahwa stabilitas pangan menjadi prioritas utama Pemprov menjelang Nataru karena lonjakan permintaan dan tantangan iklim yang tidak menentu.

“Upaya menjaga stabilitas pangan bukan hanya tugas rutin tahunan, tetapi bagian dari ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan inflasi, dan memastikan bahwa seluruh warga Banten dapat menyambut Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan penuh sukacita,” jelasnya.

Deden juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi sehingga stabilitas pangan menjadi gerakan bersama.

Kewaspadaan Terhadap Jalur Logistik

Deputi Kepala Perwakilan BI Banten, Rawindra Ardiansah, menyampaikan bahwa BI Banten bersama TPID terus mewaspadai potensi kenaikan harga beberapa komoditas menjelang Nataru.

Meskipun Banten surplus beras, beberapa komoditas masih bergantung pasokan dari luar daerah, sehingga kelancaran jalur logistik menjadi faktor krusial dalam pembentukan harga.

“Karena pembentuk harga itu dari jalur logistik,” pungkas Rawindra, menekankan pentingnya menjaga kelancaran transportasi pasokan.

Pemprov Banten optimis, dengan kerja sama lintas sektor, ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan dapat terjaga selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 10 Desember 2025  — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Banten memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Rabu (10/12/2025). Perayaan ini berlangsung meriah dengan rangkaian kegiatan seperti peragaan busana wastra Banten, gelar wicara (talkshow), serta bazar UMKM binaan DWP.

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, dalam sambutannya menegaskan bahwa DWP merupakan mitra penting Pemerintah Provinsi Banten dalam memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitas peran istri pegawai. Menurutnya, keluarga yang kuat menjadi fondasi penting dalam mendukung kinerja ASN di lingkungan Pemprov Banten.

“Dharma Wanita Persatuan merupakan mitra penting Pemerintah Provinsi Banten. Terutama dalam membantu ketahanan keluarga serta membangun keluarga yang harmonis. Membantu para istri pegawai Pemprov semakin baik,” ujar Dimyati.

Dimyati mendorong anggota DWP agar menjadi pendukung bagi suami dalam melaksanakan tugasnya.

Perkuat Peran Organisasi Mandiri dan Berdaya

Penasihat DWP Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, mengajak anggota memanfaatkan HUT ke-26 sebagai momentum untuk memperkuat peran DWP sebagai organisasi wanita yang mandiri, modern, dan berdaya.

“Selamat Ulang Tahun ke-26 DWP Provinsi Banten,” ucap Tinawati.

Ia mengapresiasi dedikasi DWP dalam mendukung program pemerintah, meningkatkan kualitas keluarga ASN, dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

“Saya berharap DWP Provinsi Banten terus menjadi organisasi yang inspiratif, mendorong peningkatan kapasitas anggota, serta mampu menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat,” harapnya.

DWP Mengajar, Menginspirasi Negeri

Ketua DWP Provinsi Banten, Mira Deden, menyatakan HUT ke-26 menjadi momentum refleksi dan penguatan peran DWP dalam pembangunan bangsa.

“Dengan mengusung tema peran strategis Dharma Wanita Persatuan dalam pendidikan anak bangsa untuk Indonesia Emas 2045. Serta tagline DWP mengajar, mendidik dengan hati, menginspirasi negeri,” jelas Mira.

Mira menekankan pentingnya peran perempuan dalam keluarga untuk mendukung tumbuh kembang anak. Ke depan, DWP diharapkan memperkuat peran dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi perempuan, penanaman nilai kebangsaan, dan integrasi sosial.

“Oleh karena itu, peran keluarga khususnya peran perempuan dalam keluarga sangat penting untuk memastikan setiap anak tumbuh sesuai potensinya,” katanya.

Rangkaian acara mencakup kunjungan dan belanja di bazar UMKM binaan serta gelar wicara dengan psikolog Yuli Sulistiawati tentang “Mempersiapkan Generasi Emas melalui Pendidikan Karakter dan Penguatan Ketahanan Keluarga.”.(WartainBanten)

Gubernur NTB Terima Gelar Manggala Bhumi, Simbol Perangi Kemiskinan dan Jaga Rinjani

Warta.in
Lombok Barat, NTB – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menerima gelar Manggala Bhumi Nusa Tenggara Barat dari Majelis Adat Sasak (MAS) pada Festival Budaya Lombok Mirah Sasak Adi dan Peringatan Milad ke-30 MAS di D’Golong Narmada, Rabu (10/12). Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa gelar tersebut merupakan amanah besar bagi seluruh masyarakat NTB, bukan hanya masyarakat Sasak.

“Ini bukan sekadar simbol tetapi ini adalah amanah yang diberikan kepada saya untuk memberikan pengayoman bukan saja kepada Bangsa Sasak tapi juga kepada NTB secara keseluruhan,” ucapnya.

Gubernur juga menyoroti persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama provinsi. Ia menekankan perlunya kepemimpinan yang mengusung nilai tindih, maliq, dan mereng untuk memerangi kemiskinan ekstrem di NTB.

“Musuh kita bersama hari ini adalah kemiskinan. NTB sampai hari ini masih menjadi satu dari 12 provinsi termiskin di republik ini. Karena itu melalui kepemimpinan yang tindih, maliq, dan mereng, dan melalui solidaritas, melalui rasa kebersamaan seperjuangan in syaa Allah kita nawaitu, kita niatkan di tahun 2029, 106 desa kemiskinan ekstrem ini akan kita nol-kan,” ujarnya.

Gubernur menjelaskan bahwa nilai tindih, maliq, dan mereng merupakan karakter dasar masyarakat Sasak—kejujuran dan integritas dalam bekerja dengan hati, mengutamakan kepentingan kolektif, serta kerendahan hati yang dibarengi keteguhan menjaga kebenaran dan martabat.

“Bukanlah sebuah kebetulan, kita Bangsa Sasak diamanahkan untuk lahir dan besar di Pulau Lombok yang gemah ripah ini. Karena dengan segala kelebihan yang dimiliki pulau ini, dibutuhkan kombinasi karakter yang kompleks dan kuat untuk menjaga dan memeliharanya. Tindih, maliq, mereng,” jelasnya.

Pengerakse Agung MAS, Sajim Sastrawan, dalam kesempatan yang sama mengajak masyarakat Sasak untuk mendukung kepemimpinan Gubernur NTB dalam membangun NTB.

“Kita Sasak satu, marilah kita bersatu di dalam bendera Sasak untuk membangun daerah ini. Marilah kita bersama-sama berikhtiar dan bertekad bersama untuk membantu kepala daerah, dalam hari ini Manggala Bhumi Sasak, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan cita-citanya dalam menjadikan NTB makmur dan mendunia,” ucapnya.

Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan Deklarasi Gunung Rinjani oleh Gubernur NTB bersama perwakilan DPRD NTB, perwakilan bupati/walikota se-Pulau Lombok, Rektor UIN, serta perwakilan Rektor UNRAM. Deklarasi itu menegaskan komitmen menjaga nilai ekologis Gunung Rinjani, menolak segala bentuk perusakan lingkungan, serta memperkuat status Rinjani sebagai Global Geopark dan Cagar Biosfer UNESCO.

Deklarasi tersebut juga menekankan penguatan lembaga adat lingkar Rinjani dan kemitraan multisektoral. Pemerintah daerah se-Pulau Lombok didorong mengelola kawasan Rinjani secara kolaboratif, adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan, sebagai wujud penghormatan terhadap Rinjani sebagai kemali beleq—simbol kultural dan spiritual masyarakat Sasak.(sr/dkisntb)

Wartain Banten | Pemerintahan | 10 Desember 2025  — Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan pentingnya peran ulama dan kiai dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Banten yang unggul, berdaya saing, serta berakhlak mulia. Hal itu disampaikan saat memberikan arahan pada Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) ke-V Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten di Ballroom Universitas Serang Raya (Unsera), Rabu (10/12/2025).

Mukerda MUI tahun ini mengusung tema “Memperkokoh Peran Ulama Menuju Banten Maju, Mandiri, dan Sejahtera.” Dimyati menilai tema tersebut sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah, khususnya dalam memperkuat pendidikan keagamaan dan karakter masyarakat di tengah dinamika perkembangan zaman.

Menurut Dimyati, ulama dan kiai memiliki posisi strategis sebagai pembimbing umat yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk moralitas generasi muda. Ia menekankan bahwa pendidikan agama merupakan pondasi penting yang harus ditanamkan sejak dini agar anak-anak mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan nilai-nilai luhur.

“Pembangunan SDM ini membutuhkan kolaborasi, tidak bisa pemerintah berjalan sendiri. Oleh karena itu, kita semua harus bersatu,” ujar Dimyati.

Menurut wagub, Mukerda ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang mendukung pemerintah daerah dalam membina masyarakat.

“Rekomendasi ulama itu pasti mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Makanya saya selalu dengar dan taat terhadap apa yang dikatakan para ulama dan kiai,” tambahnya.

Ketua MUI Provinsi Banten, Bazari Syam, menyampaikan bahwa Mukerda 2025 menjadi ajang evaluasi program kerja sebelumnya sekaligus merumuskan rencana untuk tahun 2026.

“Mudah-mudahan program kerja yang dibuat ini, selain dapat dilaksanakan dengan baik, juga bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat Banten, seperti yang diharapkan Bapak Wakil Gubernur tadi,” kata Bazari.

Bazari menegaskan komitmen MUI untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, terutama dalam pengembangan SDM, penguatan ekonomi keumatan, dan peningkatan kualitas lingkungan.

Ia meyakini sinergi tersebut akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan menegaskan bahwa MUI siap turun langsung ke lapangan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan tausiah.(WartainBanten)