Sebuah Seruan Moral dan Politik untuk Menegakkan Kebenaran

_Oleh: Wilson Lalengke_

Warta.in-Bengkulu,Jakarta.

Kepalsuan adalah buah dari kebohongan. Ia lahir dari ketidakjujuran, tumbuh dari niat menutupi kebenaran, dan berkembang menjadi perisai bagi kejahatan. Kebohongan bukan sekadar kata-kata yang menyesatkan, melainkan fondasi rapuh yang dapat meruntuhkan tatanan sosial, politik, dan moral suatu bangsa. Ketika kebohongan dibiarkan, ia menjelma menjadi akar kesengsaraan umat manusia.

Kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret seorang tokoh publik di Indonesia bukanlah isu administratif belaka. Ia menyangkut integritas, kejujuran, dan legitimasi moral seorang pemimpin. Bangsa ini tidak bisa tumbuh di atas kebohongan. Jika dugaan itu benar, maka ia adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Jika dugaan itu salah, maka penyelesaiannya tetap penting untuk mengembalikan kepercayaan publik.

*Kebohongan Sebagai Tirai Berduri*

Kebohongan berfungsi sebagai tirai berduri yang menutup kebenaran. Ia melukai siapa saja yang mencoba menyingkapnya, dan membuat kebenaran sukar hadir di tengah bangsa yang permisif serta berbudaya bohong. Ketika masyarakat terbiasa dengan kebohongan, kebenaran dianggap tidak penting. Ketika kebenaran diabaikan, ketidakadilan merajalela. Dan ketika keadilan hilang, kehancuran bangsa hanya tinggal menunggu waktu.

Kasus dugaan ijazah palsu adalah contoh nyata bagaimana kebohongan bisa menjadi tirai berduri. Ia menutup ruang diskusi sehat, menimbulkan polarisasi, dan menciptakan ketidakpercayaan. Alih-alih mencari kebenaran, banyak pihak justru memilih diam atau membela tanpa dasar. Padahal, tidak ada alasan pembenar terhadap kebohongan.

*Mengapa Kasus Ini Harus Dituntaskan?*

Pertama, karena menyangkut integritas pribadi yang menduduki jabatan publik. Seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam kejujuran. Jika ijazah yang menjadi dasar legitimasi pendidikan dan kariernya palsu, maka seluruh kebijakan dan keputusan yang ia buat kehilangan legitimasi moral. Rakyat berhak tahu apakah orang yang mereka percayai benar-benar layak secara akademik dan moral.

Kedua, kasus ini menyangkut kredibilitas institusi pendidikan dan hukum. Jika dugaan ijazah palsu tidak pernah diselesaikan, maka sistem pendidikan kita dianggap lemah dan mudah dimanipulasi. Begitu pula dengan sistem hukum, yang akan dipandang tidak berdaya menghadapi kebohongan orang berkuasa. Penyelesaian kasus ini adalah ujian bagi lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan demokrasi kita.

Ketiga, kasus ini menyangkut masa depan bangsa. Tidak ada bangsa yang dapat tumbuh di atas kebohongan. Jika kebohongan dibiarkan, ia akan menjadi budaya. Generasi muda akan belajar bahwa manipulasi adalah jalan pintas menuju kekuasaan. Mereka akan percaya bahwa kejujuran tidak penting, bahwa kebenaran bisa dikalahkan oleh kepentingan. Dan ketika generasi muda kehilangan kompas moral, bangsa ini akan kehilangan arah.

*Kebohongan dan Kebenaran*

Kebohongan memang berlari secepat kilat. Ia bisa menyebar dengan cepat, menutupi ruang publik, dan mempengaruhi opini masyarakat. Namun, pada akhirnya kebenaran akan mengalahkannya. Kebenaran mungkin datang terlambat, tetapi ia tidak pernah gagal. Sayangnya, ketika kebenaran tiba, bangsa pembohong itu bisa saja sudah lenyap. Kehancuran moral dan sosial yang ditimbulkan oleh kebohongan sering kali tidak bisa diperbaiki hanya dengan menghadirkan kebenaran.

Itulah mengapa kebohongan harus dicegah sejak awal, dan kebenaran harus ditegakkan tanpa menunggu waktu. Kasus dugaan ijazah palsu adalah kesempatan bagi bangsa ini untuk memilih jalan kebenaran. Apakah kita akan membiarkan kebohongan berlari bebas, ataukah kita akan menghentikannya dengan keberanian dan integritas?

*Tanggung Jawab Bersama*

Menuntaskan kasus ini bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Rakyat harus berani menuntut transparansi, media harus berani mengungkap fakta, akademisi harus berani bersuara, dan lembaga negara harus berani menegakkan hukum. Diam berarti membiarkan kebohongan tumbuh. Diam berarti membiarkan keadilan mati.

Kita harus ingat bahwa keadilan adalah fondasi bangsa. Tanpa keadilan, tidak ada demokrasi. Tanpa keadilan, tidak ada kesejahteraan. Tanpa keadilan, tidak ada masa depan. Dan keadilan hanya bisa ditegakkan jika kebenaran dihadirkan. Itulah mengapa kasus dugaan ijazah palsu ini harus dituntaskan, apa pun hasilnya. Jika benar ada kepalsuan, maka pelakunya harus bertanggung jawab. Jika tidak, maka kebenaran harus diumumkan secara terbuka agar tidak ada lagi keraguan.

*Penutup*

Kepalsuan adalah buah kebohongan. Kebohongan adalah perisai kejahatan. Kejahatan adalah akar kesengsaraan umat manusia. Tidak ada bangsa yang dapat tumbuh di atas kebohongan. Tidak ada alasan pembenar terhadap kebohongan. Kebenaran mungkin datang terlambat, tetapi ia akan selalu menang.

Kasus dugaan ijazah palsu bukan sekadar persoalan individu. Ia adalah cermin bagi bangsa. Apakah kita bangsa yang berani menegakkan kebenaran, ataukah kita bangsa yang rela tenggelam dalam kebohongan? Jawabannya akan menentukan masa depan kita. Karena hanya dengan kebenaran, keadilan bisa hidup. Dan hanya dengan keadilan, bangsa ini bisa bertahan. (*)

_Penulis adalah Petisioner Hak Asasi Manusia pada konferensi the 80th Petitioners Hearing at the Fourth Committee of the United Nations, New York City, Oktober 2025_

Warta.in-Bengkulu.

Kakak kandung Ketua DPD RI Sultan B Najamudin Yakni Agusrin B Najamudin saat ini sudah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Perkara penipuan cek kosong sebesar Rp 20,5 miliar, ternyata PT Tirto Alam Cindo (PT TAC) yang menjadi Korban tersebut.

Singkat Cerita kejadian, kedua perusahaan antara PT TAC dan PT API milik Agusrin membuat perjanjian lalu ke-dua perusahaan terjadi transaksi dengan 2 cek masing-masing senilai Rp 10,5 miliar, dan Rp 20 miliar. Ternyata saat cek akan dicairkan isinya kosong.

Kombes Pol Budi Hermanto selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya memberikan keterangan ke wartawan menjelaskan, ditetapkan DPO tersebut bukan kepada Agusrin saja, ada satu lagi yang menjadi tersangka yaitu Raden Saleh mantan anggota DPR RI.

” Iya kami sudah menerbitkan DPO, karena berkas perkara sudah P21 tinggal tahap II pelimpahan tersangka dan barang bukti, dan juga telah melakukan pemanggilan kedua tersangka tapi tidak hadir,” Jelas Budi.

Dilansir dari CNN Indonesia, kuasa hukum PT Tirto Alam Cindo (PT TAC), Imam Nugroho mengatakan berkas perkara keduanya telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Sebagai tindak lanjut, kepolisian harus melakukan pelimpahan tahap II yakni tersangka dan barang buktinya.

“Diduga karena tidak mengetahui keberadaan kedua tersangka, Polda Metro Jaya tertanggal 14 Oktober 2025 akhirnya mengeluarkan status DPO,” kata Imam dalam keterangannya.

Kasus yang menjerat keduanya ini bermula pada 27 Maret 2017 saat PT TAC menandatangani perjanjian dengan PT Anugrah Pratama Inspirasi (PT API), milik Agusrin. Dalam perjanjian itu, PT API memberi kuasa kepada PT TAC untuk menggunakan izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang dimiliki PT API.

Kemudian, pada 18 April 2017, kedua perusahaan itu meningkatkan kerjasama dan membentuk satu perusahaan bernama PT Citra Karya Inspirasi (PT CKI) dengan komposisi saham PT TAC sebanyak 52,5 persen, sementara PT API 47,5 persen.

Seiring berjalannya waktu, muncul ide pelepasan saham karena PT API berniat menjual HPH miliknya kepada pihak ketiga. Saat itu, Agusrin berpandangan akan lebih mudah menjual HPH tersebut beserta pabrik pengolahan kayu yang sudah dibangun PT CKI.

Kuasa hukum PT TAC, Imam Nugroho menyebut Agusrin saat itu menawarkan agar PT TAC saja yang membeli izin HPH dimaksud. Namun tawaran itu ditolak.

“Pada tanggal yang sama, yakni malam hari, 7 Mei 2019, pimpinan PT TAC dan PT API melakukan pertemuan di PT CKI untuk menindaklanjuti instruksi Agusrin tersebut,” kata Imam dalam keterangannya.

Singkat cerita, terjadi kesepakatan harga sebesar Rp33,3 miliar. Untuk meyakinkan bahwa transaksi itu serius, pihak Agusrin memberikan down payment Rp2,5 miliar dan pembayaran Rp4,7 miliar. Sisanya dengan menyerahkan dua lembar cek masing-masing senilai Rp10,5 miliar dan Rp20 miliar.

“Pembeli (PT API) yang diwakili Raden Saleh Abdul Malik mengatakan akan membayar kepada PT TAC senilai Rp33 miliar, dengan menggunakan dua cek masing-masing senilai Rp10,5 miliar dan Rp20 miliar,” ujar Imam.

Dua lembar cek BNI dengan No. CP527029 senilai Rp10,5 miliar dan CP527030 senilai Rp20 miliar tersebut diserahkan Agusrin bersama Raden Saleh pada 9 Agustus 2019.

Total kekurangan bayarnya sebesar Rp25,8 miliar. Namun, persoalan muncul ketika dua cek Bank BNI itu hendak dicairkan. Ternyata isinya kosong.

Persoalan muncul ketika dua cek itu hendak dicairkan lantaran cek itu ternyata kosong. Merasa telah ditipu, Agusrin dan Raden Saleh pun dilaporkan Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/1812/III/YAN. 2.5/2020/SPKTPMJ tertanggal 17 Maret 2020.

“Dalam laporan itu dugaan tindak pidana yang disangkakan yakni, terkait penipuan dan penggelapan sesuai Pasal 378, 372 dan atau Pasal 2, 3 dan 4 UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU dan atau Pasal 167 KUHP,” tutur Imam.(**)

Meranti – Polres Kepulauan Meranti Gelar Konferensi Pers serta Pemusnahan Barang Bukti atas Pengungkapan Kasus Narkotika jenis Shabu seberat 501,07 Gr, Happy Five sebanyak 200 butir, dan Catride merk Yakuza sebanyak 110 Pcs oleh Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Meranti di Ruang Rupatama Jumat (5/12/2025) Pagi.

Adapun Konferensi Pers dan Pemusnahan Barang Bukti atas Pengungkapan Kasus Narkotika oleh SatRes Narkoba Polres Kepulauan Meranti Langsung di pimpin oleh Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi S.H S.Ik MH bersama Kasat Narkoba Polres Kepulauan Meranti Iptu Mohammad Iqbalul Fikri S.Tr.K., S.I.K dan Kajari Kepulauan Meranti diwakili oleh Jaksa Fungsional Hermawan SH dan unsur lain hadir saat itu.

Adapun berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp/A/36/Xi/2025/ Spkt Satresnarkoba/ Polres Kepulauan Meranti/ Polda Riau pada Tanggal 07 November 2025 dengan pasal yang disangkakan yakni Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 132 (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Hal ini disampikan Langsung Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi S.H S.Ik MH menyampaikan bahwa identitas Tersangka yakni saudara S Alias Ugik Warga Selatpanjang yang satu lagi tersangka berinisial BH Alias Budi juga Warga Selatpanjang dan Barang Bukti dapat kita amankan yakni 45 (empat puluh lima) paket besar diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan berat Kotor 501,7 Gr.

” Kemudian disisihkan untuk di uji dan bukti persidangan dengan Berat 142,60 Gr dan untuk di musnahkan dengan berat 315,72 Gr, Happy Five (H5) sebanyak 20 papan dengan banyak 200 butir dan tidak dimusnahkan untuk pembuktian sidang, Catride Merk Yakuza sebanyak 110 Pics dan tidak di musnahkan, untuk pembuktian di persidangan,” kata Kapolres Meranti.

Orang Nomor Wahid Dijajaran Polres Meranti Mengungkapkan bahwa Penangkapan yang dilakukan pada 7 November 2025 pukul 18.00 WIB yang lalu, di Pelabuhan Tanjung Harapan Kecamatan Tebing Tinggi menandakan lokasi tersebut memiliki potensi kuat sebagai jalur distribusi dan transit narkotika. Pemilihan pelabuhan sebagai Tempat Kejadian Perkara, menunjukkan bahwa jaringan pelaku memanfaatkan jalur perairan untuk peredaran barang haram, sehingga area ini perlu pengawasan intensif,” terang Kapolres Meranti.

” Penambahan pasal dari UU Psikotropika dan UU Kesehatan menunjukkan bahwa barang bukti yang ditemukan tidak hanya narkotika golongan I, tetapi juga psikotropika dan zat kesehatan terlarang. Penerapan banyak pasal menunjukkan kompleksitas kasus serta memberikan efek jerat hukum maksimal kepada para pelaku,” jelas AKBP Aldi Alfa