Beranda blog Halaman 37

Kembali Satresnarkoba Polres Toraja Utara Amankan Seorang Pemuda di Eran Batu Kecamatan Kesu’

0

TORAJA UTARA – Kembali seorang pemuda diringkus Satresnarkoba Polres Toraja Utara di Eran Batu, Desa Rinding Batu, Kecamatan Kesu’, Rabu (16/9/2026).

Pemuda berinisial WRG alias CY (23) tersebut tak berkutik saat diringkus melalui Operasi Atik Liput 2026 pada hari Selasa (15/9/2026) di kawasan Eran Batu, sekitar pukul 18.30 WITA.

Penangkapan ini bermula dari aduan Masyarakat setempat yang merasa resah dengan maraknya aktivitas yang diduga transaksi narkotika di lingkungan mereka.

Menanggapi laporan tersebut, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Toraja Utara yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba AKP Muhammad, langsung melakukan penyelidikan mendalam hingga berujung pada penangkapan pelaku.

Saat proses penangkapan di lokasi kejadian, petugas mengamankan satu sachet sabu seberat 0,22 gram yang dibungkus pipet merah muda dan sempat dibuang pelaku ke tanah. Polisi kemudian melanjutkan penggeledahan badan dan menemukan dua sachet sabu lainnya seberat 0,62 gram dan 0,35 gram di dalam saku celana jeans yang dikenakan pelaku.

Dari hasil penggeledahan tersebut, total barang bukti sabu yang disita mencapai berat bruto 1,10 gram. Selain paket kristal bening, petugas juga mengamankan satu unit ponsel pintar merek Vivo Y15 warna hitam merah yang digunakan pelaku untuk menjalankan aktivitas terlarangnya.

Melalui pemeriksaan awal, pelaku mengakui seluruh barang haram tersebut adalah miliknya yang dibeli secara online melalui akun Instagram “Puang Magaratta’” dan “Mugiwara”.

Pelaku juga berniat menjual satu sachet sabu seharga Rp200.000,- kepada kenalannya, sementara dua sachet lainnya untuk dikonsumsi sendiri sekaligus dipasarkan kembali melalui akun Instagram pribadinya, “AGAN”.

Kejadian ini saat dikonfirmasi ke Kapolres Toraja Utara AKBP Yoseph Adi R. Sudrajat, melalui Kasat Resnarkoba AKP Muhammad Arif, membenarkan pengungkapan kasus tersebut, penindakan yang pihaknya lakukan merupakan bentuk komitmen nyata Polres Toraja Utara dalam memberantas peredaran gelap narkoba.

“Penindakan ini merupakan langkah tegas kami dalam rangkaian Operasi Antik Lipu 2026 demi menjaga wilayah Kabupaten Toraja Utara agar bersih dari ancaman narkotika,” ungkap AKP Muhammad Arif.

AKP Muhammad Arif juga menyorot pergeseran modus operandi pelaku yang memanfaatkan platform media sosial untuk bertransaksi secara terselubung.

“Kami mencermati bahwa peredaran narkoba kini semakin marak menyasar dunia digital, namun jajaran Kami akan terus meningkatkan pengawasan cyber dan menindak siapa saja yang melakukan transaksi barang tersebut,” bebernya.

Atas perbuatannya tersebut kata AKP Muhammad, WRG dijerat Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 Ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 609 Ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah.

Dan hingga saat ini terduga pelaku WRG telah diamankan di Mapolres Toraja Utara untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Untuk itu dengan makin maraknya peredaran narkoba yang menjadi lawan bersama element, AKP Muhammad mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada serta aktif berpartisipasi dalam memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkoba di sekitar lingkungan tempat tinggal.

Sumber: Humas Polres Toraja Utara Polda Sulsel

Ini 9 OPD Penyebab SK PPPK Toraja Utara Angkatan 2023 dan 2025 Belum Terbit

0

TORAJA UTARA – Sebelumnya diberitakan terkait gaji PPPK akan dibayarkan gajinya oleh BPKAD tapi menunggu SK dari BKPSDM, Rabu (16/9/2026).

Hal ini saat dikonfirmasi lanjut, hari ini Rabu (16/9/2026) siang, ke Kepala BKPSDM Toraja Utara, Irmawati Patandung menjelaskan bahwa masih ada beberapa OPD yang belum memasukkan hasil evaluasi kinerja ke BKPSDM.

“Masih ada beberapa OPD yang belum memasukkan hasil Evaluasi Kinerja P3K ke BKPSDM. Makanya ini yang bikin lama verifikasinya,” sebut Irmawati.

Sementara OPD yang belum memasukkan hasil evaluasi kinerja tersebut, saat ditanyakan apakah tidak ada desakan agar dipercepat, Irmawati kembali menjelaskan jika dari awal sudah disampaikan.

“Dari sejak habis masa SKnya kami sudah pernah sampaikan,” beber Irmawati.

Selain beberapa OPD yang belum memasukkan hasil evaluasi kinerja tersebut, kata Irmawati, ada juga 1 OPD yang tidak sesuai format usulan evaluasi kinerja PPPK.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala BKPSDM Toraja Utara, ada 8 OPD yang belum memasukkan hasil evaluasi kinerja PPPK pengangkatan tahun 2023 dan 2025, antara lain;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kecamatan Baruppu, Kecamatan Rantebua, Kecamatan Sanggalangi, dan Dinas Pendidikan (sebagian sudah)

Kemudian 1 OPD yang tidak sesuai format usulan evaluasi kinerja PPPK, yaitu Kecamatan Bangkelekila’.

Kuatkan Karakter Murid, SMP Hang Tuah 5 Sidoarjo Gelar LDKS

0

Kuatkan Karakter Murid, SMP Hang Tuah 5 Sidoarjo Gelar LDKS

Mojokerto.(16/09/26)

Sebanyak 61 (enam puluh satu) murid SMP Hang Tuah 5 Candi Sidoarjo yang tergabung dalam kepengurusan Osis dan Polsis mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) TP. 2026/2027 Rabu, (16/09/26) hingga Kamis,(17/09/26) di Royal Caravan Hotel dan Outbound Trawas Mojokerto Jawa Timur.

LDKS SMP Hang Tuah 5 Candi Sidoarjo kali ini juga melibatkan murid yang tergabung dalam DPP 13 peserta dan MK 10 peserta.

Kasatdik SMP Hang Tuah 5 Candi Sidoarjo Herwinda Rosita, S.E secara resmi membuka pelaksanaan LDKS dalam sebuah upacara sederhana di Royal Caravan Hotel dan Outbound Trawas Mojokerto,(16/09/26).

Dalam sambutannya, Herwinda S.E berharap melalui LDKS ini dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan berbagai nilai positif dalam diri murid. Adapun materi yang akan di sampaikan oleh 15 guru yang mendampingi kegiatan selama satu hari satu malam ini antara lain Leadership , Keorganisasian, Administrasi Kesekretariatan (pembuatan proposal), Public Speaking, renungan suci, Peraturan baris-berbaris dan lain sebagainya.

Sebagai penutup dalam sambutannya, “Seraplah apa-apa yang di sampaikan oleh guru selama berlangsungnya LDKS, jadikanlah sebagai bekal meraih masa depan”, tuturnya.

Sementara itu Ketua Panitia LDKS SMP Hang Tuah 5 Candi Sidoarjo Andik Sisw Anto, S.Ag menegaskan bahwa, “Ada beberapa nilai yang akan didapat dalam LDKS ini seperti karakter, kepemimpinan, disiplin, kerjasama, cinta tanah air, semangat belajar dan kepekaan sosial. Disamping itu LDKS juga diarahkan untuk membentuk karakter peserta sesuai dengan bidang nya masing-masing (Osis dan Polsis) ungkapnya(yht/dar).

Mabes TNI Sosialisasi Karhutla di Kapuas Hulu, Hak Masyarakat Adat Ikut Disorot  

0

Kapuas Hulu – WartaIN – Tim Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) turun langsung ke Desa Pala Kota, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, untuk mensosialisasikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Warga diminta menunda aktivitas pembakaran lahan karena kondisi kemarau dan kekeringan masih berlangsung.

Sosialisasi digelar pada Rabu (16/9/2026). Kegiatan dipimpin Letkol Beny dan dihadiri warga serta perangkat Desa Pala Kota, termasuk Kepala Desa Pala Kota Aki.

Letkol Beny mengatakan penugasan tim Mabes TNI merupakan bagian dari upaya pemerintah menangani karhutla dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan kearifan lokal masyarakat.

“Kami ditugaskan langsung oleh Presiden melalui Panglima TNI untuk turun ke lapangan. Kami tetap menghargai adat istiadat membuka lahan dengan cara dibakar dengan batas-batas tertentu. Itu merupakan bagian dari budaya masyarakat,” kata Letkol Beny.

Namun, dia meminta masyarakat untuk sementara tidak melakukan pembakaran lahan. Menurutnya, kondisi kemarau panjang membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan.

“Pada saat ini kami juga memohon agar jangan dulu melakukan pembakaran lahan. Karena kemarau tahun ini sangat panjang. Sekali api menyambar, bisa meluas dan sulit untuk dipadamkan,” tegasnya.

Dalam sosialisasi tersebut, tim Mabes TNI turut menyampaikan Surat Imbauan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Nomor 566/MADN/S-I/VIII/2026. Salah satu poin imbauan tersebut meminta masyarakat menunda pembakaran lahan selama masa bencana asap dan kekeringan ekstrem.

Imbauan itu juga mencakup larangan membuang puntung rokok dalam kondisi menyala, membakar sampah di ruang terbuka, serta melakukan pembakaran hutan, lahan, dan semak belukar yang berpotensi menyebabkan kebakaran meluas.

Selain pencegahan, MADN juga mendorong upaya yang melibatkan masyarakat melalui ritual adat untuk memohon hujan dan doa bersama. Pengawasan terhadap potensi karhutla juga didorong melalui ronda adat yang melibatkan masyarakat bersama TNI, Polri, dan Manggala Agni.

Di sisi lain, Kepala Desa Pala Kota Aki menghormati penugasan tim Mabes TNI dalam penanganan karhutla. Namun, dia mengingatkan pentingnya memastikan kebijakan penanganan kebakaran tetap memperhatikan kedudukan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya.

Aki merujuk Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya,” ujar Aki.

Dia juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam putusan yang diucapkan pada 16 Mei 2013 tersebut, MK mengubah pemaknaan ketentuan mengenai hutan adat dalam UU Kehutanan. MK menegaskan bahwa hutan adat merupakan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai hutan negara.

Meski demikian, pembahasan mengenai hak masyarakat adat dan pencegahan karhutla menjadi dua hal yang perlu berjalan beriringan. Sosialisasi di Desa Pala Kota menekankan pentingnya mencegah api meluas di tengah kondisi kemarau, sementara keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya tetap menjadi bagian dari kerangka konstitusional yang harus diperhatikan.

Tim Mabes TNI pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lahan dari ancaman kebakaran selama kondisi cuaca masih kering. Langkah pencegahan dinilai penting agar aktivitas pembukaan lahan tidak berkembang menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan, ( Team ).

Proyek P-3AI Punggur Kecil Disorot, Saluran Irigasi Diduga Tak Terhubung ke Sungai Besar

0

KUBU RAYA — Pembangunan sarana irigasi melalui program P3A di Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menjadi sorotan masyarakat. Persoalan yang dipertanyakan bukan hanya kondisi fisik bangunan, tetapi juga dugaan ketidakterhubungan saluran dengan aliran sungai besar yang menjadi bagian penting dari sistem tata air di kawasan tersebut.

Dari informasi yang disampaikan warga, saluran irigasi yang telah dibangun diduga tidak memiliki arah tembusan yang jelas menuju aliran sungai besar. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem tersebut akan berfungsi sebagai sarana pengelolaan dan pengaturan air bagi lahan pertanian masyarakat.(14/9).

Secara teknis, keberadaan saluran irigasi tidak semata-mata dinilai dari bentuk fisik yang telah selesai dibangun. Kesesuaian trase, elevasi, arah aliran, titik pemasukan maupun pembuangan air, serta keterhubungannya dengan sistem tata air yang lebih luas menjadi aspek yang penting untuk diperiksa.

Jika benar saluran tersebut tidak memiliki konektivitas dengan sumber atau badan air yang menjadi bagian dari sistem irigasi, maka perlu dipastikan apakah desain dan pelaksanaannya telah sesuai dengan perencanaan teknis pekerjaan.

Kekhawatiran masyarakat semakin mengemuka karena infrastruktur tersebut pada prinsipnya diharapkan memberikan manfaat nyata bagi petani. Jangan sampai bangunan terlihat selesai secara fisik, tetapi fungsi hidrologisnya tidak berjalan sebagaimana tujuan pembangunan.

“Kalau salurannya tidak mempunyai arah tembusan ke sungai besar, tentu harus diperiksa bagaimana fungsi dan perencanaannya. Jangan sampai bangunan selesai, tetapi air tidak bisa mengalir sebagaimana mestinya,” ujar warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Masyarakat meminta instansi teknis terkait tidak hanya melihat persentase penyelesaian pekerjaan atau kondisi bangunan secara kasatmata. Pemeriksaan juga dinilai perlu mencakup kesesuaian antara kondisi lapangan dengan gambar perencanaan, spesifikasi teknis, titik koordinat, elevasi serta fungsi saluran.

Pemeriksaan menyeluruh dinilai penting untuk memastikan apakah saluran tersebut memang dirancang untuk terhubung dengan sungai besar atau terdapat sistem tata air lain yang menjadi bagian dari perencanaannya.

Apabila terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan dokumen perencanaan, hal tersebut semestinya dijelaskan secara terbuka oleh pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan.

Terlebih, pembangunan infrastruktur irigasi yang bersumber dari program pemerintah harus berorientasi pada manfaat dan fungsi, bukan sekadar menghasilkan bangunan secara fisik.

Masyarakat berharap pihak pengelola program, kelompok P-3AI, konsultan atau pelaksana pekerjaan, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan segera melakukan pemeriksaan lapangan.

Pemeriksaan tersebut penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan: apakah trase saluran sudah sesuai perencanaan, apakah terdapat titik koneksi menuju sungai besar, apakah elevasi saluran memungkinkan air mengalir, serta apakah konstruksi yang dibuat mampu menjalankan fungsi irigasi sesuai tujuan program.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan perencanaan atau spesifikasi teknis, masyarakat meminta agar dilakukan langkah korektif sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila saluran tersebut memang telah dirancang dengan sistem tata air tertentu dan tidak harus tersambung langsung ke sungai besar, pihak terkait diharapkan memberikan penjelasan teknis agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

Sorotan terhadap proyek ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut persoalan bangunan, tetapi juga menyentuh aspek akuntabilitas pembangunan infrastruktur publik.

Setiap pekerjaan yang menggunakan program dan anggaran pemerintah semestinya dapat dipertanggungjawabkan dari sisi perencanaan, pelaksanaan, mutu pekerjaan, fungsi serta manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, dugaan adanya saluran yang tidak memiliki arah tembusan menuju aliran sungai besar tersebut perlu ditempatkan sebagai temuan awal yang harus diverifikasi, bukan sebagai kesimpulan mengenai adanya pelanggaran.

Masyarakat pun meminta instansi terkait melakukan pemeriksaan secara objektif dan terbuka. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjelaskan apakah pembangunan P-3AI di Desa Punggur Kecil telah sesuai dengan perencanaan teknis dan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan air pertanian masyarakat.

Hingga berita ini disusun, pihak pelaksana, pengelola P3-TGAI, maupun instansi teknis terkait perlu dimintai konfirmasi mengenai desain, sumber anggaran, nilai pekerjaan, spesifikasi teknis, serta alasan saluran tersebut diduga tidak terhubung langsung dengan aliran sungai besar.

Pegadaian Kanwil VIII Jakarta 1 Gelar Pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H

0

Warta.in JAKARTA – PT Pegadaian Kantor Wilayah VIII Jakarta 1 menggelar Pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H di Aula Samanvaya Kanwil VIII Jakarta 1, Jumat (11/9/2026).

Mengangkat tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW dalam Membangun Insan yang Amanah dan Berintegritas”, kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh insan Pegadaian untuk memperkuat nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan amanah pekerjaan.

Kegiatan dihadiri oleh Pemimpin Wilayah VIII Jakarta 1 Dede Kurniawan bersama jajaran dan insan Pegadaian Kanwil VIII Jakarta 1. Rangkaian acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan sambutan Pemimpin Wilayah, penyerahan bantuan wakaf makam Taman Kemuliaan Abadi, santunan anak yatim, tausiyah Maulid Nabi, doa, dan ditutup oleh pembawa acara.

Dalam sambutannya, Dede Kurniawan menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum untuk merefleksikan kembali keteladanan Rasulullah SAW, terutama dalam menjalankan amanah dengan penuh kejujuran dan integritas.

“Maulid Nabi bukan hanya tentang mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi bagaimana kita dapat mengambil keteladanan beliau dan menerapkannya dalam kehidupan. Amanah, kejujuran, kepedulian dan integritas harus menjadi bagian dari sikap kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai insan Pegadaian,” ujar Dede Kurniawan.

Menurut Dede, nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam menjalankan tugas sebagai insan Pegadaian. Setiap amanah yang diberikan, kata dia, perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat.

“Saya berharap melalui kegiatan ini, kita semakin memperkuat semangat untuk bekerja dengan hati, menjaga kepercayaan dan terus memberikan manfaat. Apa yang kita lakukan hari ini, termasuk pemberian bantuan wakaf dan santunan, semoga menjadi bagian dari ikhtiar Pegadaian untuk terus hadir dan memberikan nilai positif bagi masyarakat,” tambahnya.

Selain tausiyah yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, kegiatan juga diisi dengan penyerahan bantuan wakaf makam Taman Kemuliaan Abadi serta santunan kepada anak yatim. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan Pegadaian.

Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H ini, Pegadaian Kanwil VIII Jakarta 1 berharap nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dapat terus menjadi inspirasi bagi seluruh insan perusahaan dalam menjalankan tugas secara profesional, amanah dan berintegritas.

Dengan semangat “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW”, Pegadaian Kanwil VIII Jakarta 1 berkomitmen untuk terus memperkuat karakter insan perusahaan sekaligus menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Berikan Rasa Aman Personil Polsek Ngimbang Gelar Patroli Harkamtibmas Blue Light 4C Di Daerah Rawan

0

Berikan Rasa Aman Personil Polsek Ngimbang Gelar Patroli Harkamtibmas Blue Light 4C Di Daerah Rawan

LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang ini telah melaksanakan kegiatan Patroli Blue Light Harkamtibmas di malam hari guna cegah kriminalitas dan tangkal 4 C di wilayah Hukum Polsek Ngimbang, Selasa (15/09 /2026) pukul 21.00 Wib sampai selesai

Dalam Patroli Blue Light ini di Pimpin oleh Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H. bersama personil Polsek Ngimbang Aiptu Muji, Aipda Erwan dan Brigadir Deni dengan sasaran Patroli jalan poros Ngimbang – Jombang, SPBU Ngimbang, R3 Lamongrejo dan Masyarakat Desa Durikedungjero serta Masyarakat Ngimbang yang ada di Kecamatan Ngambang.

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S.Tr. K. S. I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, saat di hubungi Awak media menjelaskan bahwa, “Patroli Blue Light ini di laksanakan guna cegah dan antisipasi 4C, kejahatan dan premanisme serta untuk menjaga harkamtibmas guna cegah kriminalitas dan tangkal 4C di wilayah Kecamatan Ngimbang.”

Personil Patroli selalu menyampaikan pesan – pesan Keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya kepada pengamanan Swakarsa atau security di Wilayah Ngimbang selalu waspada dengan situasi yg berkembang di sekitarnya,ungkapnya Kapolsek Ngimbang

Kami berkometmen dengan Secara rutin patroli di Obyek Vital untuk antisipasi terjadinya tindakan kriminal di Wilayah Ngimbang dengan cara memverikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan sehingga wilayah Ngimbang tetap aman dan kondusif,pungkasnya(roy)

Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Polsek Ngimbang Gelar Commanderwish Pagi di Wilayah Ngimbang

0

Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Polsek Ngimbang Gelar Commanderwish Pagi di Wilayah Ngimbang

LAMONGAN//Warta.In – Polsek Ngimbang dalam rangka melayani masyarakat melalui kegiatan Commander Wish dipagi hari, dengan beberapa personel untuk hadir memberikan pelayanan di tengah masyarakat pada jam-jam sibuk pagi hari.

Kegiatan Commander Wish di laksanakan di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang Aiptu Muji, Aiptu Suhadi, Aipda Afis dan Bripka Sujito di pertigaan Pasar Ngimbang dan SMA/SMP Negeri 1 Ngimbang di Kecamatan Ngimbang pada Hari Rabu (16/09/2026) pukul 06.30 WIB

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr, K. S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, menjelaskan bahwa Commander Wish Layanan Pagi merupakan program prioritas sekaligus kebijakan utama dari Kapolres Lamongan yang bertujuan menghadirkan personel Polri secara maksimal pada pagi hari untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, di antaranya kawasan rawan kemacetan, penyeberangan anak sekolah, pasar atau pusat kegiatan ekonomi, serta kawasan perkantoran.jelasnya

Kehadiran personel di lokasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kelancaran arus lalu lintas, meningkatkan keamanan, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang memulai aktivitas.

Kapolsek Ngimbang menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh personel.

Program Commander Wish Layanan Pagi menjadi langkah awal dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang responsif, cepat, dan Presisi melalui kehadiran nyata anggota Polri di tengah masyarakat sejak pagi hari.

Kami harap pelayanan terhadap masyarakat harus lebih maksimal. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah melaksanakan kegiatan layanan pagi ini.” ujarnya.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis, dan jadikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”pungkasnya ( roy)

Secara Rutin Polsek Ngimbang Laksanakan Pengecekan Barang Inventaris dan Kebersihan Mapolsek Ngimbang

0

Secara Rutin Polsek Ngimbang Laksanakan Pengecekan Barang Inventaris dan Kebersihan Mapolsek Ngimbang

LAMONGAN//Warta. In – Dalam rangka kelancaran tugas dan menjaga kebersihan, Anggota Polsek Ngimbang melaksanakan pengecekan Inventaris dan pembersihan Mapolsek Ngimbang, Pada Hari Rabu (16/09/2026)pukul 08.00 wib

Kegiagan ini di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang
Aiptu Suhadi, Aipda Novan, Aipda Afis dan Briptu Andika

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr, K.S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, “Bahwa kegiatan ini dalam rangka untuk mengecek perlengkapan
Mapolsek Ngimbang antara lain ruang penjagaan, ruang pelayanan, kendaraan dinas dan cek senpi Polsek Ngimbang, ”

Sasaran untuk kesiap – siagaan tugas penjagaan, bersih – bersih mako, kendaran dan cek senpi ungkapnya.

Kami berharap dengan kesiap siagaan tugas penjagaan Polsek Ngimbang dapat dapat memperlancar pelayanan kepada Masyaralat dan wilayah Ngimbang tetap Aman dan Kondusif ( roy)

Gaji PPPK Toraja Utara Angkatan Tahun 2025 Akan Dibayarkan, BPKAD Menunggu SK dari BKPSDM

0

TORAJA UTARA – Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Kabupaten Toraja Utara, angkatan tahun 2025, tetap akan segera dibayarkan, Rabu (16/9/2016).

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Toraja Utara Frederick Viktor Palimbong, pada hari Senin (14/9/2026) dalam Rapat Paripurna DPRD kabupaten Toraja Utara.

Frederick Viktor Palimbong pada rapat paripurna DPRD menjelaskan bahwa gaji PPPK angkatan tahun 2025 akan dibayarkan namun akan dilihat dari hasil evaluasi para pimpinan OPD terhadap kinerja masing-masing.

“Soal PPPK ini kita sudah punya anggaran untuk ini. Dan saya sudah minta tolong ke setiap kepala dinas atau OPD, masukkan memang yang pantas dilanjutkan,” ucap Bupati Frederick Viktor Palimbong, pada penjelasannya di hadapan para anggota DPRD.

Bupati Frederick Viktor Palimbong juga menekankan bahwa khusus PPPK Damkar dan Kebersihan itu tidak dievaluasi lagi tapi itu 100 persen langsung otomatis semua.

Selain itu, Bupati Frederick Viktor Palimbong juga menyampaikan bahwa ada satu kecamatan yang mempekerjakan jumlah tenaga PPPK sampai 22 orang.

“Ada juga satu kecamatan yang 22 PPPK, itu mau di apain? Hanya 1 kelurahan. Kan tidak masuk akal, masa negara mau bayarkan segitunya,” sentil Bupati.

Kan gak mungkin satu kecamatan dengan satu kelurahan satu pekerjaan dikerjakan oleh 22 orang ini.

“Soal anggaran untuk PPPK ini, kita sudah siap,” ungkapnya.

Hal senada juga dikemukakan oleh Matius Sampelalong selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Toraja Utara, saat ditemui di luar ruang rapat paripurna.

Matius Sampelalong menyebutkan bahwa BPKAD sudah siap membayarkan gaji tersebut berdasarkan SK yang terbit.

“Kami sudah siap bayarkan, uangnya sudah ada. Tapi kami menunggu SK PPPK karena akan dibayarkan sesuai SK yang diterbitkan oleh BKPSDM,” kata Matius Sampelalong.

Menyambung jawaban Kepala BPKAD tersebut saat ditanyakan terkait dirapel atau tidak, Matius Sampelalong kembali mengatakan bahwa akan dirapel.