PONTIANAK — Proyek pembangunan pagar di area tempat pemotongan sapi Kota Pontianak, yang berlokasi di Jalan Kebangkitan Nasional, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang telah berjalan namun tanpa papan informasi itu diduga kuat mengabaikan prinsip transparansi sebagaimana diwajibkan dalam aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah,Selasa 18 November 2025.

Transparansi Proyek Diabaikan

Tidak ditemukannya papan nama kegiatan di lokasi menimbulkan dugaan bahwa pihak pelaksana sengaja menyembunyikan informasi yang semestinya menjadi konsumsi publik, terutama terkait sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, serta nama perusahaan pelaksana.

Padahal, kewajiban memasang papan proyek merupakan amanat regulasi, yakni:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan terhadap Perpres 54/2010

Aturan-aturan tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan fisik pembangunan yang menggunakan dana negara wajib memasang papan informasi sebagai bentuk akuntabilitas.

Indikasi Pelanggaran Hukum Jika Unsur Kesengajaan Terbukti

Selain melanggar azas transparansi, absennya papan proyek dapat mengarah pada dugaan perbuatan melawan hukum. Jika terbukti terdapat unsur kesengajaan menyembunyikan informasi atau memanipulasi proses pengadaan, maka sejumlah ketentuan pidana dapat diterapkan, di antaranya:

1. Pasal 52 dan Pasal 53 Perpres Pengadaan Barang/Jasa

Mengatur kewajiban keterbukaan informasi dalam pekerjaan konstruksi. Pengabaian dapat menjadi temuan administratif dan mengarah pada sanksi kepada penyedia maupun pengguna anggaran.

2. Pasal 3 dan Pasal 7 UU Tipikor (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001)

Jika ketidakterbukaan dilakukan untuk membuka ruang penyimpangan anggaran, maka dapat masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, yakni:

Pasal 3: penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara

Pasal 7: pemalsuan atau manipulasi dokumen terkait pelaksanaan proyek

3. Pasal 109 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Mengatur sanksi penyalahgunaan anggaran, termasuk proyek yang tidak sesuai prosedur.

4. Pasal 55 KUHP

Dapat dikenakan apabila terdapat keterlibatan lebih dari satu pihak dalam upaya menutupi informasi publik atau berkolusi dalam pelaksanaan proyek.

Ketentuan-ketentuan ini dapat diterapkan jika ditemukan bukti bahwa kontraktor atau pejabat terkait secara sengaja tidak memasang papan proyek guna mengaburkan informasi dan menghambat pengawasan publik.

Minimnya informasi di lapangan semakin memperkuat dugaan masyarakat bahwa proyek tersebut berpotensi menjadi proyek “siluman”. Tanpa kejelasan anggaran dan pelaksana, publik kehilangan akses terhadap proses pengawasan, sehingga rawan terjadi mark-up, pengurangan volume pekerjaan, hingga penunjukan kontraktor tidak sesuai mekanisme.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak dinas terkait belum memberikan klarifikasi mengenai alasan tidak dipasangnya papan informasi proyek.

Sumber: Tim Liputan
Red/Tim*

Penyambutan dan pelepasan Camat Penukal dan Pemberian Cenderamata Rotasi Jabatan Camat Penukal

Pemerintah Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), menggelar acara Rama Tama Camat serta Penyerahan Cinderamata Rotasi Jabatan Camat dan Kasi Trantib, bertempat di Aula Kantor Camat Penukal, Selasa (18/11/2025).

Acara Rama Tama pejabat lama dan pejabat baru ini berlangsung khidmat dan hangat, dihadiri oleh unsur Forkopimcam, para kepala desa se-Kecamatan Penukal, Ketua dan anggota BPD, TP PKK kecamatan dan desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas Polsek Penukal Abab, KUA Penukal, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta staf Kecamatan Penukal.

Pada kesempatan ini, dilakukan prosesi Rama Tama dan penyerahan cinderamata terkait rotasi jabatan antara Camat lama Kusteti, S.E., M.M., yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Kabupaten PALI, dengan Camat baru Faizen Oto Berlian, S.P.

Selain itu, juga dilaksanakan prosesi pergantian pejabat Kasi Trantib Kecamatan Penukal, Mohamad Reza Fahlevi, S.E., yang akan mengemban amanah baru sebagai Camat Abab Kabupaten PALI.

Dalam sambutannya, Camat baru Faizen Oto Berlian, S.P. menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Kecamatan Penukal.

“Saya berkomitmen melanjutkan program-program positif yang telah dijalankan camat sebelumnya, sekaligus menghadirkan inovasi pelayanan publik yang lebih efektif dan dekat dengan masyarakat Penukal,” ujarnya.

Sementara itu, Camat lama Kusteti, S.E., M.M., mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan seluruh jajaran pemerintah kecamatan, kepala desa, serta masyarakat Penukal selama masa kepemimpinannya.

“Saya berharap semangat kebersamaan dan pelayanan kepada masyarakat terus dijaga dan ditingkatkan,” pesannya.

Acara ditutup dengan doa bersama serta penyerahan cinderamata sebagai bentuk penghargaan kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya.

Suasana haru namun penuh kehangatan mewarnai seluruh rangkaian kegiatan, menandai awal baru bagi Kecamatan Penukal untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik, efektif, dan berintegritas. Semoga momentum ini mempererat kebersamaan dan silaturahmi di Kecamatan Penukal.

Warta.in | – PT Natura City Developments Tbk (CITY) menyampaikan kinerja dan prospek bisnis terbarunya dalam Public Expose 2025 yang digelar di Hotel Neo, Sentul City, Bogor, Selasa (18/11). Agenda tahunan tersebut menghadirkan jajaran Direksi yang memaparkan kondisi perusahaan, perkembangan proyek Serpong Natura City, serta arah strategis perseroan ke depan.

Direktur Utama Elfi Darlis menjelaskan bahwa lima tahun terakhir industri properti nasional diwarnai perubahan signifikan sehingga menuntut perusahaan memperkuat ketangguhan organisasi. CITY disebut mulai menunjukkan pemulihan pada 2025 berkat evaluasi rutin dan pengawasan ketat terhadap seluruh unit operasional.

Direktur Rio Tinto Sirait memaparkan progres proyek Serpong Natura City. Penjualan hunian terus menunjukkan tren positif, dengan kluster Airways dan Teribasei mengalami peningkatan permintaan, sementara Atasia, Basea, dan Bateria telah terjual habis.

Tahun ini CITY membangun 265 unit rumah, terdiri dari 117 unit selesai, 148 unit dalam tahap konstruksi, dan 48 unit ditargetkan rampung pada akhir tahun. Sejumlah fasilitas penunjang kawasan juga dikembangkan, termasuk Masjid Raya Serpong Natura City, perluasan Mushola Baitul Rahman, akses menuju Kluster Ocapak, serta area komersial Natura Square.

Sementara itu, Direktur Keuangan Jose Francis B.A melaporkan bahwa pendapatan bruto CITY pada 2025 meningkat menjadi Rp104 miliar dari Rp81 miliar pada 2024. Laba bersih melonjak menjadi Rp11,9 miliar, dengan total aset mencapai Rp1,06 triliun. Jose menambahkan bahwa kebijakan PPN DTP 100% sepanjang 2025 berkontribusi besar terhadap percepatan penjualan unit siap huni.

Dalam melihat prospek pasar, Rio menilai konektivitas kawasan Serpong–Bogor semakin meningkat melalui tol Jakarta–Serpong dan JORR 2. CITY juga memperkenalkan Cluster Riso Peli, hunian taman berkonsep Skandinavia dengan penekanan pada kenyamanan dan kualitas material.

Elfi menutup paparan dengan menegaskan komitmen perseroan menjaga efisiensi operasional, stabilitas biaya, serta optimalisasi aset. CITY optimistis pertumbuhan kawasan Serpong–Bogor akan terus menguatkan kinerja perusahaan pada tahun mendatang.(Ril_DimNa)

BANYUWANGI, Suasana hangat dan penuh kebersamaan mengiringi peresmian Pos Kamling Merah Putih di RT 02 RW 01 Dusun Krajan, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Acara digelar di kediaman Andah Wibisono, S.H., A.P., aktivis talent Banyuwangi pada selasa malam (18/11/2025)

Acara dimulai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) Banyuwangi, Hakim Said, S.H., asli putra Sempu, kemudian diserahkan kepada Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra sebagai simbol syukur dan dukungan masyarakat atas berdirinya Pos Kamling Merah Putih.

Peresmian ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat keamanan swakarsa, mencegah kriminalitas sejak dini, dan menghidupkan kembali budaya jaga kampung. Program ini juga sejalan dengan konsep Satkamling sebagaimana diatur dalam Perkapolri, yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Selain para pejabat dan tokoh masyarakat, turut hadir Ketua IJTI Tapal Kuda, Syamsul Arifin, yang akrab disapa Raden Mas Bono, serta sejumlah aktivis Banyuwangi seperti Mustolini, Heri Brengos, Endras, dan beberapa awak media, advokat, serta perwakilan LSM Banyuwangi yang ikut memberi dukungan moral atas berdirinya pos kamling tersebut.

Dalam sambutannya, Kapolresta Banyuwangi menegaskan bahwa Pos Kamling Merah Putih merupakan bukti kekompakan warga Sempu dalam menjaga lingkungannya.

“Satkamling adalah garda terdepan keamanan lingkungan. Tanpa keterlibatan masyarakat, Polri tidak bisa bekerja maksimal. Pos Kamling Merah Putih ini menunjukkan bahwa warga Sempu memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga kampungnya sendiri,” ujar Kapolresta.

Menariknya, Kapolresta juga memberikan kabar gembira bagi warga dengan berjanji akan mengirimkan sebuah fasilitas tambahan untuk kenyamanan petugas ronda.

“Agar yang jaga dan ronda semakin kerasan, saya akan mengirimkan sebuah televisi untuk ditempatkan di Pos Kamling Merah Putih ini. Semoga bisa membuat suasana ronda lebih nyaman dan membuat warga betah menjaga keamanan lingkungannya,” janjinya, disambut tepuk tangan meriah warga.

Acara ditutup dengan pemotongan pita dan doa bersama, serta penyerahan perlengkapan ronda kepada petugas Satkamling setempat. Kehadiran Pos Kamling Merah Putih diharapkan menjadi pusat penguatan keamanan sekaligus tempat mempererat hubungan sosial warga