Warta.in-Rejang Lebong,Bengkulu.

Dalam acara ajang Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, Salah satu dari 130 desa di Indonesia yang lolos adalah Desa Batu Dewa Rejang Lebong, ini merupakan Prestasi dan penghargaan nasional yang di laksanakan dari Kemenkumham RI. Semua disampaikan Kades Batu Dewa, Putra Jaya ,Rabu (19/11/25).

Kades Putra mengungkapkan semua ini merupakan salah satu program bagian dari penilaian PJA dibawah naungan binaan Kantor Wilayah Kemenkumham Kabupaten Rejang Lebong, tidak bisa semua desa di Indonesia yang bisa ikut acara ini dan merupakan penghargaan Pemkab Rejang Lebong karena Desa Batu Dewa yang bisa lolos gesit hingga Nasional.

“ dari semua desa dan keluarahan yang ikut di Rejang Lebong,Hal ini merupakan penghargaan besar bagi Desa Batu Dewa bisa lolos dalam 130 besar di ajang PJA. Desa kami bisa wakilkan kabupaten ikut serta Peacemaker Restorative Award,” ungkapnya.

Masih putra juga menuturkan, karena rangkaian Acara PJA 2025 diundur waktu itu,hal ini diakibatkan oleh aksi damai atau demonstrasi di Jakarta pada waktu itu. Acara ini harusnya dilaksanakan bulan September, akhirnya jadwal acara digelar pada tanggal 24 November 2025.

Undangan diberikan lagi oleh Kemenkumham untuk acara PJA tersebut yang sempat ditunda, Dari sekian 130 Desa/Kelurahan se-Indonesia, akan di pilih hingga masuk 10 , lalu 3 besar, dan finish di 1 terbaik. Adapun tujuan program ini yaitu supaya masalah dikalangan masyarakat terselesaikan damai ditingkat desa,” tuturnya.

Tambah Putra Harapannya Desa Batu Dewa bisa meraih gelar terbaik “ mari kita bersama mendoakan dan dukungan semua,terutama warag Rejang Lebong, insyaallah Desa Batu Dewa mendapatakan 10 besar,” ujar putra.

Acara ajang Peacemaker Justice Award 2025 adalah ajang penghargaan nasional yang bertujuan menambah wawasan dan kapasitas kepala desa dan lurah menjadi Non-Litigation Peacemaker (NLP) untuk memberitahukan keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk masyarakat. Acara Ajang ini juga dilengkapi dengan Peacemaker Training, ialah pelatihan supaya tungkat kemampuan kepala desa dan perangkat desa bisa memberikan pelayanan hukum dan bisa menyelesaikan sengketa non-litigasi berbasis komunitas.

Harus kita ketahui, Desa Batu Dewa merupakan perwakilan tunggal yang mewakili Kabupaten Rejang Lebong membuahkan hasil menuju tingkat nasional, memberikan peluang besar bisa mensponsor dan membuat nama baik daerah daerah Rejang Lebong bisa berinovasi selsai kan permasalahan konflik hanya di wilayah desa. (MJ)

Warta.in-Lebong,Bengkulu

Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada masyarakat dengan tunai yang diintruksikan kepada Pemerintah Desa untuk dianggarkan anggarannya dari Dana Desa Semelako Atas Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2025. Jumlah yang mendapatkan Desa Semelako Atas tahun ini berjumlah 32 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari bulan agustus, september, oktober selama 3 bulan yang total besaran seluruhnya yang di terima per KPM sebesar Rp, 900.000,- Rabu, (19/11/25).

Pjs Kades Semelako Atas sambutannya, Semoga Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan bisa menjadi lebih bermanfaat sehingga akan memberikan kebahagian dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat Desa Semelako Atas.

” Harapan saya bagi masyarakat yang masuk dalam data penerima BLT-DD tahun 2025 bisa bermanfaat untuk penerima.selanjutnya kami pemerintah Desa dengan diterimanya bantuan ini membantu meringankan beban ekonomi para penerima serta penerima manfaat juga harus mengutamakan bahan pokok keluarga, pendidikan, dan kesehatan, ” Ungkapnya.

Hadir dalam acara pembagian BLT-DD hari ini , Camat Lebong Tengah, Pjs Kades serta Perangkat Desas, BPD Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, PD, PLD, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).(A)

Wartain Banten | Pemerintahan | 19 November 2025  — Gubernur Banten Andra Soni memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dalam menata kawasan Royal menjadi pusat ekonomi baru yang lebih tertata dan representatif. Transformasi kawasan tersebut akan diwujudkan melalui konsep Royal Baroe, yang diproyeksikan menjadi ikon baru Kota Serang serta penggerak utama aktivitas ekonomi di ibu kota provinsi.

“Upaya yang dilakukan oleh Wali Kota Serang dalam penataan Royal dengan konsep Royal Baroe akan menjadi salah satu ikon Kota Serang ke depan,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan kawasan Royal Baroe bukan hanya proyek jangka pendek, tetapi kebutuhan strategis untuk memperkuat fungsi Kota Serang sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi. Konsep baru ini diharapkan dapat menghadirkan ruang publik yang lebih layak, tertib, dan produktif bagi masyarakat.

Menurutnya, penataan kawasan tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat dan agenda pembangunan jangka panjang di wilayah perkotaan. Dengan adanya pusat ekonomi baru yang lebih terorganisasi, aktivitas perdagangan dan perbelanjaan diproyeksikan meningkat, sehingga memberi dampak positif bagi pelaku usaha lokal maupun pendapatan daerah.

“Kami mensupport, karena ini sudah menjadi catatan lama agar pusat ekonomi di Kota Serang bisa terus tumbuh dan berkembang,” katanya.

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya pembangunan yang terencana dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dalam kunjungannya ke kawasan Royal, ia melihat antusiasme warga, pedagang, dan pelaku usaha yang mulai merasakan perubahan positif.

“Mereka kini menunjukkan optimisme bahwa kehidupan akan lebih baik karena pemerintah daerah terus melakukan perbaikan,” tuturnya.

Wali Kota Serang Budi Rustandi menyampaikan bahwa progres pembangunan Royal Baroe telah mencapai 70 persen dan ditargetkan selesai pada Desember. Ia menekankan pentingnya penataan kawasan serta keterlibatan pedagang untuk menjaga estetika.

“Hari ini Gubernur mengecek langsung di lapangan dan beliau ingin pembangunan ini sukses serta bermanfaat untuk masyarakat,” kata Budi.

Penataan kawasan ibu kota ini juga menjadi program prioritas Provinsi Banten pada 2026, dengan dukungan anggaran Rp5 miliar dari APBD untuk melanjutkan jalur Royal Baroe menuju Alun-Alun Kota Serang.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 19 November 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal itu disampaikannya seusai mengikuti Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/11).

Menurut Andra Soni, hak masyarakat untuk memperoleh informasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan responsif. Ia menekankan bahwa Pemprov Banten berkomitmen penuh untuk memenuhi dan menjamin hak publik tersebut.

“Keterbukaan informasi adalah keharusan dan kewajiban bagi kita. Dalam rangka memastikan akses informasi bagi seluruh masyarakat, kami sebagai pejabat publik tidak boleh alergi untuk diakses informasinya,” ujar Andra Soni.

Gubernur menilai bahwa transparansi bukan hanya soal menyediakan data dan dokumen, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut mudah dijangkau, dipahami, dan digunakan oleh masyarakat. Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi juga memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi dan penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

“Ini adalah wujud transparansi pengelolaan Pemerintahan Provinsi Banten,” tegasnya.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa hasil uji publik bukanlah tujuan utama, melainkan bagaimana keterbukaan informasi Pemprov Banten dapat dinilai objektif oleh masyarakat dan Komisi Informasi. Ia mendorong Komisi Informasi Provinsi Banten untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan meminta seluruh OPD, terutama Diskominfo, bekerja maksimal dalam menyediakan informasi publik.

“Manfaat penting dari keterbukaan informasi, tentu kami akan lebih berhati-hati dan lebih transparan. Kami dituntut untuk memiliki tanggung jawab lebih terhadap hak-hak publik yang kami jalankan,” jelas Andra Soni.

Dalam sesi presentasi Uji Publik KIP 2025, Gubernur Andra Soni tampil bersama Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto serta Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono. Adapun panelis penilai terdiri dari Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha, praktisi keterbukaan informasi Danardono Sirajuddin, dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Anggaran Indonesia Yenti Nurhidayat.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 19 November 2025  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengambil langkah tegas menanggapi keluhan masyarakat Bojonegara–Puloampel, Kabupaten Serang, terkait meningkatnya aktivitas truk pertambangan yang menyebabkan kemacetan parah dan meningkatkan risiko kecelakaan. Sebagai respons cepat, Pemprov Banten memperketat pengawasan operasional pertambangan melalui pembentukan posko dan Satuan Tugas (Satgas) gabungan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi warga dengan Pemprov Banten yang berlangsung di Kantor UPTD Terminal Seruni, Kota Cilegon, pada Senin (17/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan keresahan terkait antrean panjang truk tambang di ruas jalan utama yang menjadi jalur penghubung kawasan industri dan permukiman.

“Fokus kami tetap pada kemacetan dan keselamatan warga. Pengawasan tambang harus berjalan lebih ketat. Ini sudah menjadi perhatian utama Bapak Gubernur,” ujar Deden saat menemui kembali perwakilan warga pada Selasa (18/11/2025).

Penguatan Posko dan Satgas Gabungan

Pemprov Banten memperkuat sistem pengawasan kendaraan tambang dengan memperketat posko di setiap titik akses mulai pekan ini. Setiap posko diisi tiga personel yang bekerja dua shift, sehingga pengawasan berlangsung sekitar 16 jam per hari. Satgas pengawasan melibatkan Dishub Provinsi Banten dan Kabupaten Serang, Satpol PP, Polres Cilegon, Koramil Bojonegara dan Puloampel, serta Dinas ESDM.

“Satgas pengawasan akan memastikan jam operasional dan kapasitas kendaraan dipatuhi. Kami tidak akan membiarkan lagi truk tanpa penutup, melebihi kapasitas, atau beroperasi di luar jam yang sudah diatur,” tegas Deden.

Keputusan Gubernur dan Penindakan Pelanggaran

Pemprov Banten menegaskan bahwa seluruh aktivitas pertambangan dan pergerakan truk tambang harus mematuhi Keputusan Gubernur Banten Nomor 567 Tahun 2025. Pelanggaran seperti truk tanpa penutup muatan yang membahayakan pengguna jalan karena material berjatuhan menjadi fokus penindakan.

“Seluruh masukan warga akan menjadi dasar evaluasi dan penindakan di lapangan. Satgas pengawasan akan terus melakukan pemantauan harian untuk melihat efektivitas pengawasan,” paparnya.

Menanggapi permohonan masyarakat untuk pelebaran jalan, Pemprov telah berkoordinasi dengan PUPR dan dinas terkait, namun prioritas utama saat ini adalah memperkuat penertiban truk tambang melalui optimalisasi Satgas Pengawasan.

Harapan Warga

Perwakilan warga Bojonegara – Puloampel, Syarifuddin, menyambut baik langkah Pemprov Banten dalam menerapkan pembatasan jam operasional truk tambang. Ia menekankan pentingnya penegakan aturan yang konsisten dan pengawasan rutin, karena warga yang paling merasakan dampak kondisi lalu lintas di lapangan. Syarifuddin berharap situasi lalu lintas di wilayah mereka dapat segera kembali normal.(WartainBanten)