Lampung Barat,Warta.in..11 November 2025 — Pemerintah Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, pada hari Selasa (11/11/2025) telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bantuan tersebut berlangsung dengan tertib dan lancar di balai pekon setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Peratin Pekon Sukabumi Bapak Alamsyah yang diwakili oleh Sekretaris Desa, Saudara Jhon Erlan, S.IP, menyampaikan bahwa alokasi BLT-DD tahun anggaran 2025 telah disalurkan sesuai ketentuan kepada masyarakat yang berhak menerima. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi warga dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

“Semoga bantuan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Kami juga berkomitmen agar penyaluran dana desa selalu dilakukan secara transparan dan tepat sasaran,” ujar Jhon Erlan dalam sambutannya.

Salah satu penerima BLT-DD menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon Sukabumi atas perhatian dan kepeduliannya. “Kami sangat berterima kasih dan merasa terbantu dengan adanya BLT-DD ini, apalagi di saat harga kebutuhan pokok terus meningkat dan sulit dijangkau oleh masyarakat kecil,” ungkapnya.

Dengan terealisasinya penyaluran BLT-DD ini, Pemerintah Pekon Sukabumi berharap dapat terus memperkuat komitmen dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu di wilayahnya.(Asih)

Wartain Banten | Pemerintahan | 11 November 2025  — Stimulasi anak-anak dalam proses pembelajaran menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Tinawati seusai meninjau pelaksanaan Gebyar Stimulasi Anak Usia Dini Tingkat Provinsi Banten, yang digelar di Gedung Negara, Kota Serang, Selasa (11/11/2025).

Kegiatan bertema “Bermain, Berkarya, dan Tumbuh Bersama Anak Indonesia Hebat” tersebut bertujuan untuk mengembangkan kemampuan motorik dan kreativitas anak sejak usia dini melalui berbagai aktivitas interaktif.

“Itu penting dilakukan sebagai bagian dari mengoptimalkan kemampuan motorik anak-anak,” kata Tinawati.

Kegiatan Gebyar Stimulasi Anak Usia Dini diikuti sekitar 500 anak PAUD dari delapan kabupaten/kota di Banten dengan tiga lomba utama: mewarnai, merancang bangunan dari balok dan lego, serta menari. Tinawati tidak hanya meninjau kegiatan, tetapi juga berdialog dengan guru, orang tua, dan anak-anak, menanyakan hal ringan seperti asal sekolah, cita-cita, dan hobi.

Menariknya, tidak ada anak yang bercita-cita menjadi gubernur atau presiden; jawaban yang muncul beragam, mulai dari dokter, pelukis, arsitek, hingga petugas pemadam kebakaran.

“Adek mau jadi Gubernur?” tanya Tinawati kepada Alif, anak PAUD dari Kecamatan Cipocok Jaya. Mendapat pertanyaan itu, Alif menggelengkan kepala. “Enggak, Bu. Alif mau jadi Damkar,” jawab Alif polos sambil tetap sibuk merakit bangunan baloknya.

Tinawati mengapresiasi guru PAUD atas kesabaran mereka mendidik anak-anak, menekankan bahwa anak juga bisa menjadi guru terbaik bagi orang dewasa dalam hal kesabaran, kreativitas, dan tutur kata yang lembut.

“Kita bisa berlatih kesabaran, mengasah kreativitas kita, serta belajar bagaimana bertutur dengan baik dan lembut,” ujarnya.

Di akhir acara, ia mengajak guru dan orang tua menciptakan lingkungan bermain yang ramah anak dan memperhatikan anak-anak, terutama di tengah meningkatnya kasus perundungan, sambil menegaskan peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam pengawasan dan pembinaan.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 11 November 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk terus meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik di wilayahnya. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten di Ruang Rapat Gedung Negara, Kota Serang, pada Selasa (11/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Andra Soni menyampaikan dukungannya terhadap berbagai inovasi dan terobosan yang diusulkan KI Banten guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Sejak menjadi ketua DPRD, saya fokus di Komisi Informasi,” ucap Andra Soni, menggarisbawahi rekam jejaknya dalam isu keterbukaan informasi. “Kalau ada inovasi-inovasi untuk meningkatkan indeks keterbukaan informasi, Insya Allah saya dukung,” tegasnya.

Dukungan itu mencerminkan komitmen serius Pemerintah Provinsi Banten dalam menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Gubernur Andra Soni juga dijadwalkan hadir pada ajang Anugerah Informasi Publik 2025 serta menyampaikan paparan khusus mengenai komitmen daerah di Komisi Informasi Pusat.

Inovasi dan Tantangan Keterbukaan Informasi

Dalam pertemuan dengan Gubernur Banten, Komisioner Komisi Informasi (KI) Banten Ojat Sudrajat memaparkan rencana penyelenggaraan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Banten 2025.

“Tahun ini tambahan kategori desa. Tahun depan ada tambahan sekolah untuk SMA, SMK sesuai kewenangan Pemprov Banten,” ungkap Ojat Sudrajat.

Ojat menjelaskan bahwa perluasan kategori ini bertujuan memperkuat transparansi hingga ke level pemerintahan dan lembaga pendidikan. Ia juga mengungkapkan bahwa selama tahun 2025, sebagian besar sengketa informasi publik yang ditangani KI Banten berasal dari desa dan sekolah, sementara kasus dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) relatif sedikit.

“OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak banyak,” tambahnya, mengindikasikan bahwa masalah sengketa informasi paling banyak berpusat di lembaga pendidikan dan pemerintahan tingkat desa.

Aspek Penilaian di Komisi Informasi Pusat

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten Beni Ismail menjelaskan bahwa penilaian keterbukaan informasi publik di Komisi Informasi Pusat akan berfokus pada enam aspek utama,

“Yaitu kualitas, jenis, sarana dan prasarana. Termasuk komitmen organisasi, digitalisasi, serta inovasi,” ujarnya.

Dengan dukungan komitmen Gubernur Banten dan dorongan inovasi dari Komisi Informasi Banten, Pemprov Banten optimistis meraih hasil terbaik dalam penilaian keterbukaan informasi publik tingkat nasional.(WartainBanten)

Lampung Barat, warta.in.Wajah yang tidak biasa berlangsung di Aula Kagungan Setdakab, Selasa 11 November 2025. Pasalnya, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus mengumpulkan seluruh Peratin (Kepala Desa) dan Camat. Bukan untuk mebahas cairnya Anggaran Dana Desa (ADD) maupun kenaikan honor bagi orang nomor satu di tingkat Pekon tersebut, namun untuk membahas optimalisasi pemanfaatan dana desa guna penguatan infrastruktur dan dukungan program nasional ditengah gempuran episiensi anggaran.

Diskusi berlangsung cukup lama dan serius serta teliti. Hal ini mengingat pertemuan tersebut merupakan masa depan Kabupaten Lampung Barat untuk ke depan. Tidak hanya seluruh peratin se-Kabupaten mengikuti dan mendengarkan arahan Bupati Lampung Barat, bahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Nukman, Asisten I Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pirwa dan Sejumlah Kepala Perangkat Daerah turut hadir dalam membahas masa depan Kabupaten yang dinobatkan daerah paling aman di Provinsi Lampung.

Pria yang akrab disapa Pak Cik ini, menuturkan ADD merupakan bentuk nyata komitmen negara memperkuat pekon sebagai fondasi pembangunan nasional, olehnya, harus dikelola dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, transformasi digital, serta pembangunan berbasis padat karya, yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan pekon mandiri dan menciptakan pemerataan pembangunan nasional.

Namun, kondisi keuangan daerah saat ini mengalami tekanan akibat pengurangan transfer pusat sebesar Rp162 miliar dan peningkatan beban belanja, termasuk TPP dan Tenaga PPPK Paruh Waktu. Karena itu, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pekon agar pembangunan tetap berjalan optimal.

Ia menekankan arah kebijakan dan fokus pemanfaatan Dana Desa diantaranya, peningkatan infrastruktur desa, sinergi dengan program prioritas Nasional, penanggulangan bencana, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), program Makan Bergizi Gratis (MBG), akuntabilitas dan transparansi pengelolaan.

Diakhir arahannya, Bupati dua periode ini meminta agara seluruh Peratin se-Kabupaten Lampung Barat dan Camat supaya tingkatkan koordinasi dan sinkronisasi program pekon dengan perangkat daerah agar sejalan dengan RKPD dan RPJMD Kabupaten, harus memahami prioritas pembangunan pekon dan berhati-hati dalam pengelolaan APBPekon untuk menghindari masalah hukum, Camat dan peratin aktif dalam kegiatan gotong royong, terutama terkait infrastruktur dan bencana.

Serta, optimalkan potensi penerimaan daerah dari pekon untuk memperkuat fiskal kabupaten, bangun komunikasi yang baik dan transparan dengan media serta masyarakat, untuk menjaga kondusivitas, camat dan peratin harus tanggap dalam menangkal hoaks dan isu negatif yang dapat mengganggu stabilitas sosial, segera laporkan kendala di lapangan dan ambil langkah strategis untuk penyelesaiannya.

Beliau berharap seluruh arahan ini ditindaklanjuti dengan tanggung jawab dan komitmen tinggi, “Mari kita wujudkan pekon yang mandiri, sejahtera, dan berdaya, demi terbangunnya masyarakat Lampung Barat yang beradab, berkarakter, bermartabat, dan berkompeten,” tutup Parosil Mabsus.(asih)

Wartain Banten | Pemerintahan | 11 November 2025  —  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan komoditas kedelai lokal. Gubernur Banten, Andra Soni, menyatakan bahwa produksi kedelai di daerah akan menjadi salah satu fokus utama untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memastikan ketersediaan sumber protein nabati bagi masyarakat.

Menurut Andra Soni, saat ini kebutuhan kedelai di Banten masih bergantung pada pasokan dari daerah lain. Padahal, Provinsi Banten memiliki banyak lahan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian kedelai secara berkelanjutan.

“Dengan kita bisa memproduksi kedelai sendiri, maka suplai kebutuhan protein dalam menunjang program MBG kita akan semakin kuat,” kata Andra Soni saat menerima tim ahli kedelai di ruang kerjanya, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (10/11/2025).

Gubernur Andra Soni menilai kedelai memiliki potensi besar karena memiliki banyak produk turunan seperti tahu, tempe, dan susu kedelai yang dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah di Banten.

Ia juga menyambut baik rencana tim ahli untuk mengembangkan budidaya kedelai di daerah tersebut, terutama karena penerapan teknologi modern dalam metode tanam dan pemupukan dinilai mampu mempercepat masa panen serta meningkatkan kualitas hasil kedelai.

“Selain bisa mempercepat masa panen, kualitas kedelainya pun akan sangat baik karena metode tanamnya dikontrol betul,” ujar Andra Soni.

Ahli pertanian asal Banten, Ali Zum Mashar, menjelaskan bahwa lahan di Provinsi Banten sangat potensial untuk pengembangan varietas kedelai Migo, yang memiliki produktivitas tinggi dan bahkan melampaui rata-rata produksi kedelai di Amerika Serikat. Dengan pengembangan varietas ini, diharapkan ketergantungan terhadap impor kedelai dapat dikurangi.

“Kita di Cinangka, Kabupaten Serang, sudah mengembangkan itu, dan sepertinya perlu dikembangkan lebih besar lagi agar ketahanan pangan kita bisa semakin kuat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Banten Agus Tauchid menegaskan bahwa pihaknya bersama DLHK Banten akan menindaklanjuti arahan Gubernur Andra Soni dengan mengembangkan pertanian kedelai berbasis teknologi dan bibit unggul.

“Ini merupakan awal yang baik. Mudah-mudahan dengan pengembangan kedelai ini, ketahanan pangan di Provinsi Banten akan semakin kuat,” katanya.

Dua lokasi yang akan diprioritaskan yaitu Kabupaten Lebak dan Pandeglang, dengan memanfaatkan lahan milik Perhutani. Langkah ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi penguatan ketahanan pangan di Provinsi Banten.(WartainBanten)