Warta.in
Mataram,NTB – Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Doktor Najamudin Amy, S.Sos, MM menghadiri upacara HUT Ke 66 Tahun NTB yang di laksanakan di Halaman Kantor Gubernur NTB, (17/12).

Tema HUT Ke 66 Tahun NTB yakni mewujudkan NTB Hebat menuju Indonesia Emas Tahun 2045, selaras dengan semangat kebersamaan dalam keberlanjutan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Doktor Najam (sapaan akrab Kadis Kominfotik NTB) setelah pawai prestasi oleh berbagai stackholder lingkup pemerintah provinsi NTB.

“HUT Ke 66 Tahun NTB, sebagai wujud kebersamaan dan semangat membangun, tentunya selaras dengan cita-cita bersama menuju Indonesia Emas” punkasnya

Lebih lanjut dijelaskan kebersamaan adalah kunci pembangunan, napak tilas NTB tidak lepas dari kerja keras pemimpin-pemimpin terdahulu yang membangun kerja kolektif, gotong-royong hingga hari ini di umur yang ke 66 Tahun NTB menoreh berbagai prestasi.

“Kebersamaan kunci pembangunan, dan napak tilas berdirinya NTB dengan semangat gotong royong, kerja kolektif semua pihak, tentunya jasa pemimpin kita terdahulu dengan gigih menoreh prestasi dan hingga hari ini” imbuhnya.

Menyambut kepempinan baru (Gubernur NTB Terpilih 2024-2029) Lalu Muh. Iqbal dan Hj. Indah Damayanti Putri di NTB Doktor Najam berharap dapat terus memupuk kebersamaan, kerja kolektif sehingga kedepannya pembangunan dapat kita wujudkan bersama.

“Kepemimpinan selanjutnya, gubernur NTB terpilih, dapat memupuk kebersamaan, kerja kolektif sehingga yang kita cita-citakan dapat diwujudkan “Makmur dan Mendunia” Tutupnya. (sr/dkintb)

Warta In | Palembang – Pemprov Sumsel dalam hal ini Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel bergerak cepat untuk mengatasi masalah jalan poros Kecamatan Gandus yang amblas.

Sekretaris PUBM TR Sumsel melalui Kabid Jembatan PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel Ir.H.Yudho Joko P,MT.IPM mengatakan, jalan tersebut dipindahkan status tahun 2023, awalnya statusnya milik Pemkot Palembang kemudian dialihkan menjadi Jalan Provinsi. Pada tahun 2024 awal diperkirakan masih bisa ditanggulangi dengan penimbunan makanya dilakukan penimbunan di awal 2024.

“Ternyata setelah diteliti ada rongga yang mengandung air jadi terjadi penurunan. Untuk menganggarkan di tahun 2024 itu waktunya sudah lewat. Kalau kita menganggarkan di APBDP 2024 laksanakan konstruksinya memakan waktu 4 sampai 5 bulan. Jadi di ABT atau APBDP tidak terburu jadi dianggarkan di 2025,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, pada tahun 2024 dilakukan penanganan di bulan Juli bulan September. Tapi karena ada tekanan yang lewat mobil besar jadi kembali ke sisi semula.

“Jadi dianggarkan di tahun 2025 dengan sistem layang pakai tiang pancang. Jadi jalan tetap kita usahakan, tapi saya masih menunggu final design terkait perencanaan ini mungkin akan selesai di akhir 2024,” katanya.

Yudho menjelaskan, karena desainnya harus dipertimbangkan dari sisi desain dan yang paling utama karena pancang pihaknya membutuh penyelidikan tanah sampai berapa kedalaman pancang itu.

” Karena ini melayang sisi ikatnya itu harus kedalaman tertentu yang sudah menyentuh tanah keras dan kita tambahkan spare kita berapa meter untuk penambahan kekuatan,” katanya.

“Rencana tahun 2025, jadi lebarnya itu 6 meter dengan panjang bentang 70 meter. Jalan yang terendam itu di lokasi itu 30 meter. Jadi akan manjang ke ujung dengan eksisting yang sama. Jadi pengerjaannya tahun 2025,” bebernya.

Pasca demo kemaren, sambung Yudho, ada dua kesepakatan,yakni kesepakatan pertama penanganan darurat dulu.

” Jangan sampai itu turun lagi. Sehingga mobil tidak bisa lewat dan hari ini sudah mulai dikerjakan kita tahan tekan pakai kantong pasir di pinggir dan ada agregat batu-batu split ditambah sekitar kemungkinan 80 kubik. Jadi diusahakan dengan angka itu cukup untuk sampai terendam. Kita beri agregat mungkin perendamnya 20 cm. Jadi mobil bisa lewat. Kita tunggu proses konstruksi ini, kalau akhir tahun selesai desain maka di awal Januari kita mulai pelelangan sekarang kita mulai persiapan,” paparnya.

Dia menjelaskan, tanah itu turun di jalan existing lain akan pihkanya buat jalan yang pas banjir itu dipakai pile di untuk yang segmen banjir itu saja.

“Ini kondisinya sekarang dari tanah yang turun itu kondisinya satu setengah meter. Karena jalannya turun. Jalannya tetap lebar 6 panjang bentangnya 70 m dengan konstruksi pile slap. Itu mengantisipasi untuk tidak turun lagi. Khusus di 30 meter itu ada rongga. Kalau pakai pile slap itu menggantung seperti di rawa-rawa di jembatan gantung itu tetap Kokoh,” bebernya.

“Dengan kondisi ada penurunan itu kita harus bikin tiang pancang. Kalau soal turun lagi 2 meter lagi,kalau tiang pancangnya 20 meter ya itu tidak masalah. Walaupun turun air tetap bisa lewat. Untuk penataan sungainya itu di balai wilayah sungai,” tuturnya.(Rilis)

Yudho menerangkan, SK akan segera dimulai. Prediksinya mudah-mudahan kalau aman semua sekitar bulan Januari di ujung 20 Januari sudah mulai lelang.

“Lelang butuh proses sekitar sebulan atau 40 hari. Sekitar Maret kita mulai konstruksi. Untuk pengerjaan 4 sampai 5 bulan jadi kalau dimulai bulan 3 akan finis sekitar bulan 8,” paparnya.

Selain konstruksi, kata Yudho, mungkin nanti ada jalan darurat. Tapi jalan darurat itu untuk mobil kecil atau motor tapi kalau untuk muatan besar dialihkan dulu.

“Kalau sudah ada penetapan siapa pelaksana nanti kita akan sosialisasi kalau pengalihan arus maka akan dilakukan dishub,” katanya.

“Agar tidak banjir lagi maka mulai hari ini ada stand back diturunkan dulu dan agregat kita isi. Kita lihat dulu sebatas mana, yang penting jangan banjir dulu atau kalaupun banjir masih bisa dilewati kendaraan. Hari ini sudah mulai bekerja dan besok sudah sudah finish. Sand bag mengurangi arus air dari sungai Musi. Jadi ini masuk anggaran pemeliharaan,” tuturnya.

Yudho menerangkan, jadi seperti jalan layang. Kontruksinya jadi lebih kuat karena lebih pasti bertemu tanah keras.

“Kalau untuk menangani jalan patah ini sudah cukup dengan 70 meter sebenarnya anggaran pemeliharaannya ada itu rutin di UPTD. Untuk pembangunannya kontruksinya dananya Rp 7,5 miliar,” tandasnya. (Yanti)

Warta In | Palembang – Kodim 0418/Palembang melaksanakan Upacara Bendera 17-an Bulan Desember 2024 bertindak selaku Irup (Inspektur Upacara) Kasdim 0418/Palembang Letkol Inf Deri Septriandi, ST.,MM bertempat di Lapangan Makodim 0418/Palembang Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang , Selasa (17/12/2024).

Pada kegiatan tersebut, Kasdim 0418/Palembang Letkol Inf Deri Septriandi, ST.,MM membacakan amanat Pangdam II/Swj Mayjen TNI M. Naudi Nurdika, S.I.P., M.Si., M.Tr.Han.

Pangdam II/Swj mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Prajurit dan PNS Kodam II/Swj, atas dedikasi, semangat dan loyalitas yang tinggi, serta pengabdian terbaik, berkontribusi untuk pencapaian tugas pokok Kodam II/Swj.

Pangdam mengingatkan pula, untuk tetap menjaga komitmen netralitas TNI usai pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Dan tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan kondusifitas di wilayah Kodam II/Swj.

Diakhir amanatnya, Pangdam II/Swj memberikan atensi di masing-masing bidang, mulai dari bidang perencanaan, bidang intelijen, bidang operasi, bidang personel, bidang logistik, dan bidang teritorial, untuk dilaksanakan dalam menghadapi tugas-tugas selanjutnya.

“Dalam rangka Hari Juang TNI AD dan HUT ke-79 Kodam II/Swj tahun 2025, Kodam akan melombakan 7 program unggulan Kasad antar satuan, yang meliputi pembangunan RTLH dan MCK, sumur bor/air bersih, urban farming, kegiatan ibadah di wilayah Binter masing-masing, penanganan stunting, bersatu dengan alam dan ketahanan pangan.” tutup Kasdim

Warta In | Palembang – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kantor wilayah Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) melaksanakan pemusnahan bersama barang hasil penindakan, dalam rangka mendukung program Asta Cipta Presiden Indonesia di wilayah Bea Cukai Sumbagtim di halaman KPPBC Bea cukai Sumbagtim Palembang, Selasa (17/12/2024).

Sepanjang tahun 2021 sampai dengan November 2024, Bea Cukai Sumbagtim telah mengumpulkan penerimaan negara sebesar 9,5 triliun rupiah yang terdiri dari Bea Masuk sebesar 730,4 miliar rupiah, Bea Keluar sebesar 2,7 triliun rupiah. Cukai sebesar 4,6 miliar rupiah dan Pajak Dalam Rangka Impor dan Ekspor sebesar 6,1 triliun rupiah.

Kepala kantor wilayah DJBC Sumbagtim, Agus Yulianto mengatakan, Bea Cukai Sumbagtim sepanjang tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2024 telah melakukan lebih dari 4 ribu kali penindakan dengan barang yang ditegah antara lain 321,1 kilogram narkoba, 41,1 ribu butir obat-obatan terlarang, 690,7 ribu ekor Benih Bening Lobster (BBL), 121,3 ribu liter minuman beralkohol ilegal, dan 84,6 juta batang rokok ilegal.

“Secara kseluruhan barang penindakan tersebut bernilai 467,3 milyar rupiah dengan risiko kerugian negara mencapai 140,7 milyar rupiah dan telah menyelamatkan 1,38 juta jiwa dalam hal penegahan narkoba bila sampai ke masyarakat,” Terangnya.

Lanjutnya, Barang hasil penindakan berupa narkoba telah di proses hukum oleh Kepolisian dan BNN, untuk Benih Bening Lobster (BBL) telah diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dilepasliarkan. Sedangkan minuman beralkohol ilegal dan rokok ilegal, ditindaklanjuti dengan ultimum remedium yaitu tindakan hukum yang lebih diutamakan untuk menggantikan hukuman pidana dengan denda yang memberikan efek jera senilai 2,6 miliar rupiah.

“Berbagai upaya sudah kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal, mengingat geografis wilayah dibutuhkan kerjasama antar instansi terkait. Kami menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terkait beredarnya barang-barang ilegal karena selain merugikan kepentingan kesehatan, ekonomi masyarakat, dan tentunya merugikan penerimaan negara,” Bebernya.

DJBC kantor wilayah Sumbagtim berkomitmen akan terus melakukan penindakan barang-barang Ilegal, dan penyelundupan narkoba untuk menyelamatkan generasi muda dan mencapai generasi Indonesia emas di tahun 2040.

Warta In | Palembang,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Zulkarnain, S.E., M.M mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXVII yang diselenggarakan oleh LAN RI Tahun 2024 yang mana dalam PKN ini sendiri materi yang dipaparkan yakni proyek perubahan implementasi coaching clinic dilingkungan Pemprov Sumsel

Bagaimana cara mengoptimalkan peran Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dan Biro Organisasi dalam pengawasan tata kelola pemerintah melalui coaching clinic.

Latar belakang pentingnya proyek perubahan ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2020 yang isinya yakni Asisten Administrasi dan Umum Setda dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, koordinasi tugas perangkat daerah pemantauan, dan evaluasi, demikian diutarakan Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Sumsel Zulkarnain, S.E., M.M.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 110/KPTS/VII/2022 yang mana isinya yakni Asisten Administrasi dan Umum berkoordinasi dengan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 3 Biro Setda Provinsi Sumsel, termasuk bidang pengawasan.

Hasil pemeriksaan BPK yang mana isinya sendiri yakni 4 wilayah di Sumsel gagal mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2021.

“Penilaian integritas dan pengaduan korupsi yang mana isinya sendiri yakni nilai survei penilaian integritas (SPI) di Sumsel pada tahun 2022 dan 2023 masih di zona merah dan pengaduan korupsi tahun 2018-2022 masuk dalam 10 besar,” ujarnya.

Kemudian, tugas Asisten Administrasi dan Umum dalam hal ini adalah memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Inspektorat. Namun terdapat tantangan dalam bentuk pertanggungjawaban kepala daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pada tahun 2013, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mencatat bahwa empat wilayah di Sumsel gagal mendapatkan Opini WTP untuk LKPD tahun 2022. Salah satu penyebabnya adalah adanya pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang sebenarnya.

“Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 42 Tahun 2020 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Setda Provinsi Sumsel pada Pasal 48 berbunyi bahwa Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah (Sekda) dalam penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, berdasarkan SK Gubernur Nomor 110/KPTS/VIII/2022 tahun 2022 tentang pembidangan koordinasi antara Asisten Sekda dengan Perangkat Daerah, Unit Kerja dan instansi vertikal di tingkat provinsi Sumsel. Asisten Administrasi dan Umum membidangi koordinasi dengan delapan OPD dan tiga Biro Setda Provinsi Sumsel. Dimana salah satu OPD nya dibidang pengawasan yaitu Inspektorat Daerah.

Tahun 2024, Provinsi Sumsel masih mendapatkan Opini WTP dengan penekanan suatu hal (PSH), hasilnya menunjukkan bahwa penilaian dan data Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), terdapat nilai survei penilaian integritas (SPI) Provinsi Sumsel yang menunjukkan peningkatan dari 65,59 pada tahun 2022 menjadi 69,93 tahun 2023.

“Meskipun masih berada dalam zona merah, di mana jumlah pengaduan korupsi di Sumsel dalam periode 2018-2022 tercatat masuk dalam 10 besar, dengan urutan ke 6 sebanyak 1340 pengaduan. Selain itu, nilai monitoring center prevention (MCP) di provinsi Sumsel mengalami penurunan dari 86 persen pada tahun 2022 menjadi 84,22 persen pada tahun 2023,” katanya.

Masih dilanjutkannya, implementasi coaching clinic ini sendiri dasar hukumnya sendiri yakni Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Pasal 47 Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, dan Bupati/Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan (a), pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan (b), pembinaan penyelenggaraan SPIP, Pasal 48 (1) Pengawasan intern sebagaimana di maksud dalam Pasal 47 Ayat (2) huruf A dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

“Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana di maksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui a audit, b reviu, c evaluasi, d pemantauan, dan e kegiatan pengawasan lainnya. Penjelasan Pasal 48 ayat (2) huruf e, kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan,” ucapnya.

Masih disampaikannya, kondisi, belum optimalnya peran Inspektorat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah dalam hal opini LKPD WTP dengan PSH, banyaknya kasus pengaduan, survei penilaian integritas rendah (zona merah), nilai MCP menurun, dan nilai AKIP masih BB. Penyebabnya sendiri masih lemahnya pengendalian intern dalam memitigasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan khusunya pengelolaan keuangan daerah, tata kelola pelayanan, dan kinerja OPD.

Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam tata kelola keuangan, capaian kinerja dan masih belum optimalnya pelaksanaan kebijakan terhadap peran pengawasan dari Inspektorat. Ada juga analisis sistem SWOT, yakni Strenghts (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman).

“Adapun strateginya dalam upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan mitigasi agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali, diperlukan adanya pemecahan masalah dengan solusinya sebagai berikut yakni melakukan identifikasi risiko dan mitigasi risiko, melakukan bimbingan teknis atau sosialisasi, dan meningkatkan peran Inspektorat dalam pengawasan audit, reviu, evaluasi dan pengawasan lainnya,” imbuhnya.

Ditambahkannya, dimana tahapan jangka pendeknya yakni melaksanakan penyusunan tim efektif, menyusun SOP Konsultasi melalui coaching clinic, melaksanakan sosialisasi pelaksanaan coaching clinic, membuat surat edaran (SE) pelaksanaan coaching clinic. Selain itu juga Evidence yakni SK tim efektif, SE pembentukan coaching clinic, SK Kepala Daerah tentang SOP pelaksanaan coaching clinic, dan laporan sosialisasi.

Tahapan jangka menengah yakni melakukan pelaksanaan penyusunan anggaran untuk penyediaan tambahan tenaga auditor melalui penerimaan CPNS tahun 2024. Penyusunan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana coaching clinic, dan penyusunan perencanaan anggaran untuk peningkatan kompetensi auditor/P2UPD dilingkungan Inspektorat Provinsi Sumsel.

“Untuk Evidence sendiri yakni tersedianya SDM baik kualitasnya maupun kuantitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan, SPI masuk zona hijau, opini LKPD tetap WTP, kasus atau pengaduan berkurang, nilai AKIP Provinsi naik menjadi A, dan tersedianya sarana dan prasarana,” bebernya.