Beranda blog Halaman 5

Polsek Ngimbang Dalam Upaya Menjaga Siskamtibmas Gelar Patroli Blue Light di Malam Hari

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Ngimbang Dalam Upaya Menjaga Siskamtibmas Gelar Patroli Blue Light di Malam Hari

LAMONGAN//Warta.In –Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) terus dilakukan jajaran Polsek Ngimbang. Kali ini, Personil Polsek Ngimbang Aptu Suhadi dan Brigadir Deny. S melaksanakan kegiatan sambang da Patroli Blue Light kewilayahan dengan menyambangi beberapa Obyek Vital yaitu Jalan raya poros Jomnang – Babat, SPBU Ngimbang, Pabrik Rokok R3 dan Pabrik Gula KTM yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Ngimbang, Senin(09/11/2026).

Dalam kegiatan Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana. S. Tr. K. S. I. K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono,,S.H, bahwa Personil Polsek Aipda Afis dan Aipda Novan berdialog langsung dengan petugas satpam yang sedang bertugas. Suasana komunikasi berlangsung santai dan penuh keakraban. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sekaligus mengajak petugas keamanan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan di lingkungan kerja.

Ipda Istiono, S.H,mengimbau agar petugas satpam selalu memperhatikan situasi di sekitar lokasi, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keluar masuk orang maupun kendaraan, serta segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan.

Menurutnya, menjaga keamanan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk petugas satuan pengamanan yang berada di garis terdepan dalam pengawasan lingkungan kerja.ujarnya

Melalui kegiatan sambang dan Patroli Blue Light tersebut, diharapkan terjalin komunikasi dan sinergi yang semakin baik antara kepolisian dengan Petugas dan Karyawan Tersebut

Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat juga menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian untuk menciptakan situasi wilayah Ngimbang yang aman, tertib, dan kondusif, pungkasnya (Roy)

Polsek Ngimbang Gelar Patroli Harkamtimas Guna Cegah Guantibmas Sisir Beberapa Obyek Vital

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Ngimbang Gelar Patroli Harkamtimas Guna Cegah Guantibmas Sisir Beberapa Obyek Vital

LAMONGAN//Wartain.In – Guna mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan, Polsek Ngimbang Polres Lamongan mengintensifkan pengamanan wilayah melalui patroli Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) pada Senin (09/11/2026). Pukul 10.00,wib

Langkah preventif ini menyasar sejumlah objek vital dan pusat aktivitas publik di wilayah hukum Kecamatan Ngimbang

Dalam penyisiran tersebut, personel Polsek Ngimbang, Aiptu Suhadi dan Aipda Novan untuk menyisir, menyambangi titik-titik rawan seperti, Jalan raya poros Ngimbang – Jombang, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU),Terminal Ngimbang, ATM BNI dan Swalaan Awam di Kecamatan Ngimbang, Aksi ini difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas 3C (pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor.

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Iptu Istiono, S.H., menegaskan bahwa kehadiran petugas di lapangan bertujuan menutup niat maupun kesempatan bagi para pelaku kejahatan.

“Patroli ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan rasa aman secara nyata kepada masyarakat. Kami juga mengimbau petugas keamanan objek vital dan warga untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta segera melapor bila menemukan potensi gangguan kamtibmas,” ujarnya Iptu Istiono, S. H.

Kehadiran Anggota personel Polsek Ngimbang mendapat apresiasi dari warga sekitar. P Kardi (42) Skurity salah seorang warga yang tengah beraktivitas di sekitar lokasi patroli, mengaku lebih tenang dengan kehadiran polisi di pusat keramaian.

“Kalau sering ada patroli polisi yang lewat dan menyapa warga seperti ini, kami merasa jauh lebih tenang dan nyaman saat beraktivitas malam atau pas lagi ambil uang di ATM,” tutur Sugeng.

Seluruh rangkaian patroli Harkamtibmas berjalan lancar. Hingga kegiatan berakhir, situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Ngimbang terpantau aman, tertib, dan kondusif. [roy]

Kuasa Hukum Tegas Tolak Surat Perdamaian, Diduga Ada Tekanan dan Pengkondisian Terhadap Korban

Penulis
Rohmat .
-
0

Kuasa Hukum Tegas Tolak Surat Perdamaian, Diduga Ada Tekanan dan Pengkondisian Terhadap Korban

SURABAYA,//Warta.In – Kuasa hukum korban dalam perkara dugaan penganiayaan di kawasan Jalan Kenjeran, Surabaya, menyatakan sikap tegas menolak apabila surat perjanjian damai yang dibuat dalam kondisi yang dipersoalkan tersebut dijadikan dasar untuk menghentikan atau mengesampingkan proses hukum.

Dodik Firmansyah, S.H., selaku kuasa hukum, menilai proses pembuatan dan penandatanganan surat tersebut menyimpan sejumlah persoalan serius. Mulai dari dugaan tekanan terhadap pihak yang diminta menandatangani, keterlibatan anak di bawah umur sebagai saksi, ketidaklengkapan dokumen, hingga penyerahan uang sebesar Rp3 juta yang disebut sebagai kompensasi.

Menurut keterangan yang diterima dari klien, AMP (20) awalnya diajak oleh MAS (17) dengan alasan hendak pergi ke rumahnya. Namun, tanpa sepengetahuan AMP, perjalanan justru diarahkan ke kawasan Lebak Arum, dekat rumah makan Padang.

Setibanya di lokasi, AMP mengaku terkejut karena mendapati belasan orang telah menunggu. Dalam situasi tersebut, pihak keluarga terlapor diduga langsung menyodorkan surat pernyataan kepada AMP dan MAS untuk ditandatangani.

Merasa terpojok dalam situasi yang tidak diduga sebelumnya, AMP akhirnya menandatangani surat tersebut. Bahkan, MIW (14) yang masih di bawah umur turut diminta menjadi saksi.

Tidak berhenti di situ, pihak keluarga terlapor disebut menyerahkan uang sebesar Rp3 juta kepada MAS dan AMP dengan alasan sebagai biaya pengobatan dan kompensasi.
Bagi kuasa hukum, rangkaian peristiwa tersebut bukan persoalan sepele. Proses perdamaian harus diperiksa secara serius karena terdapat dugaan bahwa kesepakatan tidak lahir dari kehendak bebas para pihak.

Kuasa Hukum: Perdamaian Tidak Boleh Dibangun dengan Tekanan
Dodik Firmansyah menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh dijadikan sarana untuk menekan korban atau pihak lain agar menerima kesepakatan yang belum tentu dikehendaki secara sukarela.

“Jangan berlindung di balik selembar surat perdamaian apabila proses pembuatannya sendiri diduga dilakukan dengan tekanan. Perdamaian harus lahir dari kesadaran dan kehendak bebas, bukan karena seseorang dihadapkan pada belasan orang kemudian diminta menandatangani dokumen dalam situasi yang membuatnya merasa terpojok.”

Ia menegaskan, apabila benar terdapat tekanan, intimidasi, atau unsur penipuan dalam proses penandatanganan, maka hal tersebut harus diuji berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata mengenai cacat kehendak dalam suatu kesepakatan.

“Kami tidak akan membiarkan surat yang keabsahannya masih dipersoalkan dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Tanda tangan di atas kertas tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang telah memberikan persetujuan secara bebas.”

Anak Berusia 14 Tahun Ikut Dijadikan Saksi, Ini Menjadi Sorotan

Kuasa hukum juga memberikan perhatian serius terhadap keterlibatan MIW yang masih berusia 14 tahun sebagai saksi dalam surat perjanjian tersebut.

Menurutnya, anak tidak boleh dilibatkan begitu saja dalam proses yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum tanpa memperhatikan hak, kepentingan terbaik, dan perlindungan terhadap dirinya.

“Kami mempertanyakan siapa yang meminta anak berusia 14 tahun tersebut menjadi saksi, dalam kondisi seperti apa, apakah orang tua atau walinya mengetahui, serta apakah hak-haknya sebagai anak telah diperhatikan. Jangan sampai anak justru ditempatkan dalam situasi yang tidak dipahaminya dan kemudian dijadikan penguat sebuah dokumen perdamaian.”

Keterlibatan anak tersebut, menurut kuasa hukum, harus ditelusuri secara objektif oleh penyidik dengan memperhatikan ketentuan perlindungan anak yang berlaku.

Surat Perdamaian Dipersoalkan, Identitas dan Isinya Harus Diperiksa
Selain dugaan tekanan, kuasa hukum juga menyoroti sejumlah kekurangan dalam dokumen perjanjian damai, antara lain kolom alamat yang tidak terisi, tanggal pembuatan yang tidak jelas, serta identitas pihak yang tercantum pada bagian mengetahui yang belum disertai keterangan kapasitas atau kedudukan secara lengkap.
Menurut Dodik, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kekurangan administrasi biasa tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

“Siapa yang membuat surat itu? Kapan surat tersebut dibuat? Siapa yang menyusun isinya? Dalam kondisi apa para pihak menandatangani? Dan apa kapasitas orang yang turut membubuhkan tanda tangan? Semua harus dijelaskan. Jangan sampai dokumen yang masih menyisakan banyak pertanyaan justru dipaksakan seolah-olah telah menyelesaikan persoalan hukum.”

Ia menambahkan, keabsahan surat tersebut harus dinilai berdasarkan keseluruhan proses pembuatannya, bukan hanya keberadaan tanda tangan.

Uang Rp3 Juta Bukan Tiket untuk Menghentikan Proses Hukum
Kuasa hukum juga mempertanyakan penyerahan uang sebesar Rp3 juta yang disebut sebagai biaya pengobatan dan kompensasi.

Menurutnya, pembayaran tersebut tidak boleh serta-merta dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab pidana.

“Jangan sampai uang Rp3 juta kemudian dijadikan alasan bahwa persoalan telah selesai. Kami ingin mengetahui dasar pemberian uang tersebut, bagaimana kesepakatannya, apakah benar diterima secara sukarela, dan apakah penyerahan uang itu disertai tekanan agar pihak tertentu menandatangani surat perdamaian.”

Dodik menegaskan bahwa persoalan ganti rugi dan pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang harus dibedakan. Perdamaian pribadi tidak otomatis menghapus dugaan tindak pidana.

Minta Polrestabes Surabaya Tidak Menghentikan Perkara Hanya karena Surat Damai
Atas berbagai persoalan tersebut, kuasa hukum meminta penyidik Polrestabes Surabaya memeriksa secara menyeluruh proses pembuatan surat perjanjian damai.

Pihaknya secara tegas meminta agar surat tersebut tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menghentikan atau mengesampingkan perkara sebelum dugaan tekanan, keterlibatan anak, serta keabsahan dokumen diperiksa.

Kuasa hukum juga meminta penyidik mendalami keterangan seluruh pihak yang hadir di lokasi, memeriksa pihak yang menyusun dan menyerahkan surat, serta mengklarifikasi penyerahan uang kompensasi.

“Jangan hanya melihat ada tanda tangan lalu menyimpulkan bahwa perkara selesai. Penyidik harus melihat bagaimana tanda tangan itu diperoleh. Apakah benar ada kesepakatan sukarela atau justru ada tekanan? Ini yang harus dibuka secara terang.”

Pernyataan Tegas Dodik Firmansyah, S.H.
“Kami tegaskan, kami MENOLAK apabila surat perdamaian tersebut digunakan untuk menutup perkara ini. Kami mempersoalkan proses pembuatannya, dugaan tekanan terhadap pihak yang menandatangani, serta keterlibatan anak di bawah umur sebagai saksi.

Kami tidak sedang mempermasalahkan perdamaian sebagai sebuah pilihan. Yang kami persoalkan adalah apabila perdamaian diduga dibangun melalui cara-cara yang tidak patut dan mengabaikan kebebasan pihak yang menandatangani.

Jangan jadikan tanda tangan sebagai alat untuk membungkam hak seseorang dalam mencari keadilan. Jangan pula menjadikan uang kompensasi sebagai alasan untuk menganggap persoalan pidana otomatis selesai.

Kami meminta Polrestabes Surabaya memeriksa persoalan ini secara serius, profesional, dan transparan. Apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, kami meminta agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami tidak akan tinggal diam. Hak-hak hukum klien kami akan tetap kami perjuangkan. Surat perdamaian bukan tameng untuk menghindari proses hukum, terlebih apabila keabsahannya sendiri masih menyisakan persoalan serius. (Roy)

Bakar Semangat Hari Pahlawan, Firdaus Hasbullah: Jangan Beri Ruang Sedikit Pun Bagi Narkoba di PALI!

Penulis
Muhamad Randi
-
0

Warta.in//PALI, 10 November 2026 – Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini, Tokoh Masyarakat sekaligus praktisi hukum Sumatera Selatan, Firdaus Hasbullah, S.H., M.H., menyampaikan refleksi mendalam mengenai arti perjuangan modern. Di hadapan masyarakat Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), ia menegaskan bahwa medan pertempuran bangsa hari ini telah berubah. Jika dahulu para pahlawan mengorbankan darah dan air mata demi mengusir penjajah bersenjata, kini musuh nyata yang dihadapi adalah peredaran gelap narkoba.

Dalam orasinya yang penuh emosi dan membakar semangat, Firdaus menyampaikan bahwa kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah terancam rapuh jika generasi muda sebagai pilar masa depan bangsa justru hancur di tangan zat adiktif.

“Hari ini, perjuangan kita belum selesai. Musuh kita bukan lagi penjajah bersenjata yang terlihat, melainkan narkoba. Ia menyusup diam-diam, menghancurkan masa depan anak-anak kita, merusak tatanan keluarga, dan meruntuhkan fondasi kemajuan daerah yang kita cintai ini,” tegas Firdaus dengan nada bergetar penuh komitmen, Selasa (10/11/2026).

Menjadikan Hari Pahlawan Sebagai Momentum Gotong Royong. Menurut Firdaus, cara paling terhormat dan relevan untuk mengenang jasa para pahlawan kusuma bangsa di era digital ini adalah dengan meneruskan estafet perjuangan mereka dalam bentuk tindakan nyata. Ia menyerukan gerakan kolektif dan masif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.

Pria yang dikenal vokal dalam isu-isu sosial dan hukum ini menjabarkan formula pertahanan semesta di tingkat lokal untuk menekan laju peredaran narkoba. Firdaus mengetuk pintu hati setiap komponen warga agar mengambil peran aktif sebagai benteng pertahanan pertama.

“Mari kita jadikan Hari Pahlawan ini sebagai momentum emas untuk bersatu padu. Tidak bisa kita hanya menyerahkan urusan ini kepada aparat penegak hukum saja. Orang tua harus lebih peka menjaga dan mengawasi anaknya, guru menjadi pelindung muridnya di sekolah, tokoh agama terus membimbing umatnya dengan nilai moral, dan pemerintah wajib hadir melindungi rakyatnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Firdaus Hasbullah menegaskan bahwa Bumi Serepat Serasan (PALI) beserta wilayah Sumatera Selatan secara luas harus steril dari segala bentuk peredaran narkotika. Penegasan ini menjadi alarm penting bagi para bandar dan pengedar bahwa masyarakat PALI siap menutup rapat-rapat setiap celah masuknya barang haram tersebut.

Ia juga mengajak setiap individu untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan dari unit terkecil, yaitu lingkungan keluarga masing-masing. Menjadi pahlawan hari ini tidak perlu turun ke medan perang dengan senjata, melainkan dengan berani menolak, melaporkan, dan memerangi narkoba.

“Pahlawanku Teladanku, PALI Bersih Narkoba!” Komitmen kuat yang disuarakan oleh Firdaus Hasbullah diharapkan mampu menjadi pemantik gerakan sosial yang lebih besar demi membawa Kabupaten PALI menuju masa depan yang gemilang, sehat, berprestasi, dan sepenuhnya bebas dari belenggu narkoba.

Kodim 0210/TU Bangun Jembatan Beton Tahap VII B di Taput, Progres Capai 79 Persen

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Tapanuli Utara – Pembangunan jembatan beton Tahap VII B di Dusun Hutajulu, Desa Simataniari, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), terus menunjukkan perkembangan. Hingga Jumat (6/11/2026), progres pembangunan jembatan tersebut telah mencapai 79 persen.

Dalam kegiatan pembangunan kali ini, personel jajaran Kodim 0210/TU bersama masyarakat sekitar turut terlibat langsung dalam pengerjaan di lapangan. Adapun pekerjaan yang dilaksanakan pada Jumat tersebut difokuskan pada pengecoran lantai jembatan.

Pembangunan jembatan ini bertujuan meningkatkan akses jalan bagi masyarakat, khususnya warga Dusun Hutajulu dan sekitarnya. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan serta mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari warga.

Pembangunan Jembatan di seluruh Wilayah adalah Program Pemerintah Pusat dengan harapan Seluruh pedesaan akan dapat segera di bangun Jembatan sehingga dapat memperlancar pengangkutan hasil tani ke pasar, serta mendukung perjalanan ke kebun atau sawah mereka

Kapendam I/BB Kol Inf Sandy S.I.P., M.Han, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jembatan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jembatan tersebut nantinya diperkirakan memberikan manfaat bagi sekitar 350 jiwa. Selain mempermudah mobilitas warga, keberadaan akses penghubung ini juga diharapkan dapat memperlancar distribusi hasil pertanian dan barang kebutuhan masyarakat, sekaligus menekan biaya transportasi.

Pembangunan jembatan beton Tahap VII B ini diharapkan membawa dampak positif bagi kemajuan masyarakat setempat. Jembatan bukan sekadar penghubung fisik, tetapi juga menjadi salah satu sarana penggerak perekonomian dan peningkatan kesejahteraan warga. (RN)

Sumber: Pendam I/BB

Pelaku Keliling Cari Motor Terparkir, Lalu Dibawa dengan Cara Distep, Polres Purwakarta Ungkap Dua TKP

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Berbagai modus pencurian kendaraan bermotor terus berkembang dan perlu diwaspadai masyarakat. Kali ini, Polres Purwakarta mengungkap dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) dengan modus pelaku berkeliling mencari sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga, kemudian membawa kendaraan tersebut dengan cara distep atau didorong menggunakan kendaraan lain.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan Tim Gabungan Unit Jatanras dan Unit Resmob Satreskrim Polres Purwakarta. Petugas berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial M (21), warga Purwakarta, pada Jumat (6/11/2026) sekitar pukul 23.00 WIB di wilayah Jatiragas, Kabupaten Karawang.

Informasi pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kaurbinops Satreskrim Polres Purwakarta, IPTU Rangga Gunira, Kasi Humas Polres Purwakarta, IPTU Tini Yutini, serta Kanit Jatanras Satreskrim, IPDA Omad Abdullah di Lobby Gedung Satreskrim Polres Purwakarta, Senin (9/11/2026) pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan kasus, terduga pelaku diduga menjalankan aksinya dengan berkeliling mencari sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga, baik dalam kondisi terkunci stang maupun tidak. Setelah menemukan kendaraan yang menjadi sasaran, pelaku diduga membawa sepeda motor tersebut dengan cara distep.

Dari hasil pengembangan tersebut, petugas mengaitkan terduga pelaku dengan dua peristiwa pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Peristiwa pertama terjadi pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 05.00 WIB di Kampung Pasirnangka, Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao. Sementara peristiwa kedua terjadi pada Minggu (19/7/2026) sekitar pukul 03.44 WIB di Kampung Sridadi, Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru, satu unit sepeda motor Yamaha Mio 125, dua buah kunci sepeda motor, serta satu buah korek api.

Atas dugaan perbuatannya, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 477 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kapolres Purwakarta, AKBP Febri Nurzam, menegaskan bahwa Polres Purwakarta terus berkomitmen meningkatkan upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminalitas guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Purwakarta, IPTU Tini Yutini, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap modus pencurian kendaraan bermotor yang menyasar kendaraan di halaman rumah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan kunci stang. Gunakan kunci pengaman tambahan, parkir kendaraan di tempat yang aman dan mudah terpantau, serta pastikan lingkungan rumah memiliki pengamanan yang memadai. Apabila melihat aktivitas mencurigakan, segera laporkan kepada kepolisian melalui layanan 110,” imbaunya.

Polres Purwakarta juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Kewaspadaan pemilik kendaraan, pengawasan lingkungan, serta komunikasi aktif dengan Bhabinkamtibmas menjadi langkah penting dalam mencegah tindak pencurian.

Melalui penegakan hukum dan edukasi kepada masyarakat, Polres Purwakarta terus menghadirkan upaya perlindungan yang nyata demi menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Polisi Bersama Masyarakat – Melindungi, Mengayomi dan Melayani. Salam Polisi!

Purwakarta, Senin, 9 November 2026.

Dikeluarkan oleh Si Humas Polres Purwakarta
Jl. Veteran No.408, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41118 .

Polres Purwakarta Kembali Ungkap Kasus Curanmor, Satu Pelaku DPO Dibekuk, Total Enam Pelaku Diamankan

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Purwakarta kembali mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Dalam pengembangan perkara sebelumnya, polisi berhasil mengamankan satu orang pelaku tambahan berinisial M (21), warga Kabupaten Purwakarta.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolres Purwakarta, Senin (9/11/2026), oleh KBO Satreskrim Polres Purwakarta, Iptu Rangga Gunira, S.H.

Iptu Rangga menjelaskan, sebelum penangkapan M, pihaknya telah mengamankan lima orang yang diduga terlibat dalam perkara curanmor tersebut. Selanjutnya, pada Jumat (6/11/2026), penyidik kembali mengamankan satu pelaku melalui hasil pengembangan kasus.

“Dalam pengembangan perkara yang sebelumnya sudah kami tangani, pada Jumat, 6 November, kami berhasil mengamankan satu orang pelaku berinisial M,” jelasnya.

Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat dan satu unit Yamaha Mio.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku diduga menggunakan modus operandi berbeda dari pencurian kendaraan bermotor pada umumnya. Pelaku memanfaatkan dua buah kunci sepeda motor untuk melancarkan aksinya.

Selain itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers, pelaku juga menggunakan cara merusak bagian kunci stang kendaraan, kemudian mendorong sepeda motor menjauh dari lokasi kejadian sebelum berupaya menghidupkan kendaraan dengan memanfaatkan alat pemantik api atau korek api untuk menangani bagian kabel kontak.

Sementara itu, motif ekonomi diduga menjadi salah satu alasan pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Satreskrim Polres Purwakarta menyatakan masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain maupun keterkaitan pelaku dengan kasus pencurian kendaraan bermotor lainnya.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menekan angka kejahatan curanmor di wilayah hukum Polres Purwakarta.

Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. (DS)

 

Satreskrim Polres Jember Ungkap Kasus Asusila terhadap Mahasiswi PKL, Terduga Pelaku Diamankan

Penulis
ANDRI PRAS
-
0

Warta.in, Jember – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jember bersama jajaran Polsek berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana asusila yang menimpa seorang mahasiswi saat menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Jember. Dalam pengungkapan tersebut, terduga pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Aula Rupatama Mapolres Jember, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Jember AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Jember Kompol Anthonio Effan Sulaiman, S.I.K., M.A., Kasat Reskrim AKP Ario Senopati Joyonegoro, S.Tr.K., S.I.K., CPRH., serta Kasi Humas Ipda Firmansyah, S.H.

Berawal dari Niat Pencurian

Berdasarkan kronologi yang disampaikan kepolisian, peristiwa tersebut bermula ketika korban, seorang mahasiswi yang tengah menjalani kegiatan PKL, sedang beristirahat di kamar kostnya. Saat itu, kondisi pintu kamar korban diketahui tidak terkunci secara rapat.

Terduga pelaku awalnya diduga masuk ke kamar korban dengan niat mengambil telepon genggam milik korban. Namun, dalam perkembangannya, pelaku justru melakukan dugaan tindak pidana asusila terhadap mahasiswi tersebut.

Menindaklanjuti laporan dan kejadian tersebut, Satreskrim Polres Jember bersama jajaran terkait segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku. Saat ini, perkara tersebut telah ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sejumlah Barang Bukti Diamankan

Dalam proses penanganan perkara, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Di antaranya pakaian korban, seprai yang terdapat bercak darah, serta barang bukti biologis berupa sperma.

Barang bukti tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung proses penyidikan dan kepentingan pembuktian perkara.

Terancam Hukuman Pidana

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan terkait tindak pidana pemerkosaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, serta Pasal 478 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berdasarkan ketentuan pasal yang disampaikan, ancaman pidana yang dikenakan dapat mencapai maksimal 12 tahun penjara.

Kapolres Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Jember AKBP Alaiddin mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan faktor keamanan, termasuk memastikan pintu rumah maupun kamar dalam kondisi terkunci saat ditinggalkan ataupun ketika sedang beristirahat.

Ia menegaskan, kelalaian kecil dalam menjaga keamanan lingkungan pribadi dapat membuka peluang terjadinya tindak kejahatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jember AKP Ario Senopati Joyonegoro menyampaikan bahwa kepolisian terus berupaya menekan angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Jember. Namun, menurutnya, upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.

Ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan sejumlah langkah pencegahan, antara lain membiasakan diri bersikap waspada di mana pun berada, menggunakan kunci pengaman tambahan pada kendaraan serta memilih lokasi parkir yang terang dan ramai.

Selain itu, masyarakat diminta memastikan pintu dan jendela rumah terkunci dengan baik, khususnya saat malam hari atau ketika beristirahat. Warga juga diingatkan agar tidak sembarangan memberikan maupun memperjualbelikan akses data pribadi kepada orang yang tidak dikenal, termasuk barcode pembelian BBM.

Apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar, masyarakat diimbau segera melaporkannya kepada pihak berwajib agar dapat segera ditindaklanjuti.

Melalui upaya bersama antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Jember tetap terjaga, sehingga seluruh warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.

Satresnarkoba Polres Jember Ungkap 44 Kasus, Sita Lebih dari 1 Kg Sabu dan 26 Batang Pohon Ganja

Penulis
ANDRI PRAS
-
0

Warta.in, Jember – Upaya pemberantasan peredaran narkotika dan obat keras berbahaya (okerbaya) di Kabupaten Jember terus digencarkan jajaran Polres Jember. Hasilnya, selama periode Oktober hingga 8 November 2026, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) berhasil mengungkap sebanyak 44 perkara dengan puluhan tersangka dan sejumlah barang bukti narkotika dalam jumlah cukup besar.

Capaian pengungkapan tersebut disampaikan Kapolres Jember AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., dalam konferensi pers yang digelar di Aula Rupatama Mapolres Jember, Senin (9/11/2026).

Dalam keterangannya, AKBP Alaiddin menjelaskan bahwa dari total 44 perkara yang berhasil diungkap, sebanyak 40 perkara merupakan kasus tindak pidana narkotika, sedangkan empat perkara lainnya berkaitan dengan peredaran obat keras berbahaya tanpa izin.

Dari keseluruhan pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 53 orang tersangka. Mereka terdiri dari 49 laki-laki dan tiga perempuan dalam perkara narkotika, serta empat laki-laki dalam kasus peredaran okerbaya. Selain itu, terdapat lima tersangka yang diketahui merupakan residivis atau pernah tersangkut perkara pidana sebelumnya.

“Selama periode tersebut, kami berhasil mengungkap 44 perkara dengan total 53 tersangka. Dari jumlah itu, terdapat lima orang yang merupakan residivis,” terang AKBP Alaiddin.

Dari hasil penindakan terhadap jaringan narkotika, petugas menyita sabu dengan berat total mencapai 1.035,47 gram atau lebih dari satu kilogram. Selain itu, turut diamankan 25 butir ekstasi, ganja kering seberat 23,26 gram, serta 26 batang tanaman ganja.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas peredaran narkotika, di antaranya 10 unit timbangan digital dan 44 telepon genggam. Seluruh barang bukti tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan lebih lanjut.

Sementara itu, Kasatnarkoba Polres Jember Iptu Bagus Dwi Setyawan menjelaskan, dalam pengungkapan perkara obat keras berbahaya, petugas turut menyita 1.118 butir trihexyphenidyl dan 462 butir dextromethorphan. Selain obat-obatan tersebut, tiga unit telepon genggam juga diamankan sebagai barang bukti.

Ia kemudian memaparkan sejumlah pengungkapan menonjol yang dilakukan anggotanya. Salah satunya berlangsung di depan Café TWNTY, Jalan PB Sudirman, Kecamatan Patrang. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka yang kedapatan membawa sabu dengan berat bersih mencapai 37,99 gram.

Pengembangan kasus juga dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Sumbersari. Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan mengamankan tersangka berinisial BSG.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan lanjutan di sebuah rumah yang berada di Perumahan Nadzira Residence, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang. Dari rangkaian penyelidikan tersebut, polisi menemukan sabu dengan total berat mencapai 775,29 gram.

Penyidikan lebih lanjut turut mengarah kepada tersangka berinisial DSN yang diduga memiliki peran dalam penyediaan pasokan narkotika tersebut.

Pengungkapan lainnya berkaitan dengan peredaran ganja di wilayah Kecamatan Sukorambi. Berawal dari penangkapan tersangka CY di Jalan Brawijaya, Desa Jubung, dengan barang bukti ganja kering seberat 8,72 gram, polisi kemudian melakukan pengembangan ke rumah tersangka MTA di Jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari.

Dari hasil pengembangan itu, petugas menemukan dugaan jalur pasokan ganja yang berasal dari Kabupaten Situbondo. Polisi selanjutnya bergerak ke lokasi dan mengamankan tersangka berinisial JW.

Dalam penindakan tersebut, petugas menyita 26 batang pohon ganja, ganja kering seberat 10,20 gram, serta sejumlah barang bukti lainnya. JW diduga terlibat dalam aktivitas peredaran narkotika yang menjangkau lintas wilayah.

Selain itu, jaringan peredaran sabu lainnya berhasil dibongkar di Kecamatan Sumbersari. Setelah melakukan pemantauan, petugas menangkap tersangka AAP di Jalan Piere Tendean, Kelurahan Karangrejo. Dari tangan tersangka, ditemukan sabu seberat 114,32 gram.

Pengembangan penyidikan kemudian mengarah kepada tersangka FYZ yang diduga memiliki keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika antarprovinsi. Jaringan tersebut diketahui memiliki wilayah aktivitas yang meliputi Kecamatan Sumbersari, Sukorambi, dan Patrang.

Dalam menjalankan aktivitasnya, para pelaku diduga menggunakan berbagai pola untuk menghindari pantauan aparat. Beberapa di antaranya dengan menjadikan peredaran narkotika sebagai sumber penghasilan, menggunakan sistem ranjau dalam transaksi, hingga menerapkan pola jaringan terputus untuk menyulitkan pelacakan komunikasi maupun distribusi barang.

Menurut Iptu Bagus Dwi Setyawan, peredaran obat keras berbahaya tanpa izin juga menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Transaksi obat-obatan tersebut diduga dilakukan secara langsung maupun melalui sistem ranjau, tanpa dilengkapi izin edar ataupun resep dokter.

Atas dugaan tindak pidana yang dilakukan, para tersangka terancam dijerat ketentuan hukum sesuai perbuatannya. Untuk perkara narkotika, penyidik menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana yang dapat mencapai 20 tahun penjara serta denda hingga Rp10 miliar.

Sedangkan dalam perkara peredaran obat keras berbahaya, para tersangka dapat dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.

Lebih lanjut, Iptu Bagus menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga dengan memperkuat langkah pencegahan. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kalangan pelajar maupun masyarakat luas mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Ia juga mengakui bahwa perkembangan pola peredaran narkotika menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian. Penggunaan jasa ekspedisi, transaksi melalui jaringan daring, serta sistem ranjau merupakan sejumlah modus yang membutuhkan pengawasan dan kemampuan penyelidikan lebih lanjut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Satresnarkoba Polres Jember berencana memperkuat koordinasi dengan perusahaan jasa pengiriman, Bidang Teknologi Informasi (TI) Polda Jawa Timur, serta meningkatkan kapasitas personel dalam melakukan penyelidikan.

“Kami tidak akan lengah. Peredaran narkoba di Jember akan terus kami buru, mulai dari tingkat pengguna hingga bandar teratas. Kami juga mengharapkan partisipasi masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing,” tegasnya.

Dengan pengungkapan puluhan perkara tersebut, Polres Jember menegaskan komitmennya untuk terus menekan peredaran narkotika dan obat keras berbahaya, sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Kejari Purwakarta Musnahkan Barang Bukti dari 61 Perkara, Narkotika hingga Uang Palsu

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta melaksanakan pemusnahan barang bukti dari 61 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Kejari Purwakarta, Senin (9/11/2026).

Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Dr. Yudhi Kurniawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa pemusnahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus bentuk tanggung jawab kejaksaan dalam menuntaskan penanganan perkara.

“Setiap barang bukti yang berdasarkan putusan hakim harus dimusnahkan wajib dieksekusi sebagaimana mestinya. Tujuannya agar perkara benar-benar tuntas, barang bukti tidak kembali beredar, serta mencegah potensi penyalahgunaan,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum kepada masyarakat. Karena itu, pemusnahan dilaksanakan secara terbuka dengan disaksikan unsur Forkopimda, instansi terkait, dan insan pers agar prosesnya dapat diketahui serta dipertanggungjawabkan kepada publik.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 61 perkara, meliputi:

1. Narkotika: sabu seberat 161,0134 gram, ganja 117,5703 gram, dan tembakau sintetis 42,4813 gram.

2. Obat-obatan: tramadol sebanyak 14.118 butir, hexymer 2.297 butir, serta 50 butir obat jenis Double Y.

3. Uang palsu: 300 lembar pecahan Rp100.000 emisi 1999, 99 lembar pecahan US$100, serta 57 lembar pecahan Rp100.000, berikut printer rakitan dan peralatan yang digunakan untuk pembuatannya.

4. Barang lainnya: alat hisap sabu (bong), senjata tajam, timbangan digital, serta sejumlah barang pendukung tindak pidana lainnya.

Seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan sesuai ketentuan dan dituangkan dalam berita acara secara terperinci.

Sementara itu, Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah peredaran narkoba, uang palsu, dan praktik perjudian online di wilayah Purwakarta.

Ia menekankan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga, terutama melalui pengawasan orang tua terhadap anak-anak.

“Pengawasan keluarga sangat penting. Pemerintah daerah juga akan terus memperkuat kolaborasi dengan kejaksaan, kepolisian, TNI, dan instansi terkait untuk mencegah berbagai bentuk tindak pidana tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, pemberantasan kejahatan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Melalui pemusnahan barang bukti ini, Kejari Purwakarta menegaskan komitmennya dalam melaksanakan putusan pengadilan, sekaligus mengingatkan bahwa pencegahan kejahatan membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, keluarga, dan masyarakat. (DS)

1...456...1,701Halaman 5 dari 1,701