Warta in Jakarta – Jum’at Berkah merupakan Program kegiatan sosial rutin yang dilakukan berbagai kantor cabang BRI untuk berbagi kebahagiaan dan kepedulian kepada masyarakat sekitar terutama kaum Dhuafa, Panti Asuhan dan Masyarakat Sekitaran BRI Pondok Gede, Jumat, 19/6/2026.

Pemimpin Cabang BRI Pondok Gede Achmad Haris Fadhila menyampaikan komitmennya.
“Ini sebagai komitmen bank BRI untuk memberikan manfaat nyata bagi lingkungan” ujarnya.

Secara keseluruhan program ini adalah wujud nyata tanggung jawab perusahaan (CSR) dan komitmen BRI untuk terus hadir di tengah masyarakat khususnya di hari jum’at yang istimewa.

“Di Balik Kilau Mutiara Adonara, Ada Marginalisasi Petani dan Nelayan Flores Timur.

Adonara – Di tengah ambisi besar swasembada pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebuah potret kontras dan memprihatinkan terpampang nyata di ujung timur Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kunjungan kerja Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI), Dr. Rahman Sabon Nama, pada Kamis, 25 Juni 2026, menyingkap tabir kemiskinan struktural yang masih membelenggu para produsen pangan, petani, peternak, dan nelayan, di Pulau Adonara.

Dalam kunjungan tersebut, Dr. Rahman Sabon Nama yang didampingi oleh Dewan Pendiri APT2PHI, Usman Doni Tokan, MBA, serta anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dari Fraksi PDIP, Polikarpus Eba Belolo, menyaksikan langsung rapuhnya kehadiran negara dalam melindungi hak-hak ekonomi rakyat kecil. Kunjungan strategis ini juga diisi dengan pertemuan penting bersama adik Raja Larantuka, Don Pati Golo, guna membahas solusi konflik agraria lahan ulayat masyarakat adat di Wailebe, Kecamatan Adonara Barat, sekaligus penjajakan pemanfaatan lahan tidur milik kerajaan untuk ditanami padi dan sorgum demi menyukseskan program ketahanan pangan nasional.

Sorotan paling tajam dalam pemantauan lapangan ini mengarah pada kondisi para nelayan di pesisir Dusun Wure, Kecamatan Witihama. Dusun ini menjadi lokasi operasional sebuah perusahaan asing asal Jepang yang mengelola sektor peternakan kerang mutiara. Di balik industri bernilai ekonomi tinggi tersebut, para nelayan lokal hanya berstatus sebagai buruh harian dengan upah minim, yakni Rp85.500,- per hari. Sementara itu, nelayan yang bekerja dengan sistem bulanan digaji sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi NTT yang hanya sebesar Rp2,5 juta per bulan.

Angka upah tersebut dinilai sangat tidak manusiawi dan tidak lagi relevan di tengah melambungnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta meroketnya harga kebutuhan pokok pasca-penyesuaian ekonomi nasional. Dr. Rahman Sabon Nama, yang juga merupakan alumnus Lemhannas RI, menyatakan kekecewaannya atas ketimpangan ini.

“Negara kita ini kaya akan sumber daya alam, tetapi rakyatnya tetap miskin karena lemahnya proteksi negara terhadap produsen lokal. Presiden Prabowo harus segera mewujudkan cetak biru (blueprint) ekonomi nasional berbasis pengelolaan SDA dengan distribusi keadilan sosial yang menyeluruh, terstruktur, dan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945,” tegas Rahman kepada wartawan di tengah kunjungan tersebut.

Sebagai langkah konkret penyelesaian masalah, APT2PHI mendesak tiga langkah taktis. Pertama, Kementerian Ketenagakerjaan segera mengevaluasi dan menaikkan standar UMR Provinsi NTT menjadi Rp3.500.000,- per bulan agar selaras dengan daya beli masyarakat saat ini. Kedua, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Menteri Sakti Wahyu Trenggono segera mengalokasikan anggaran untuk membangun Kampung Nelayan Layak Huni di pesisir Dusun Wure, lengkap dengan bantuan kapal tangkap modern dan alat tangkap yang memadai.

Dan ketiga, Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen, segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perikanan yang berfungsi sebagai penyerap (off-taker) hasil tangkapan nelayan lokal untuk keperluan pasar domestik maupun ekspor guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan nelayan siber, termasuk pengembangan budidaya rumput laut.

Penjajahan Gaya Baru di Atas Tanah Sendiri

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, memberikan komentar yang tak kalah tajam terkait realitas pahit di Adonara. Menurut jurnalis senior ini, upah murah yang diterima buruh nelayan di perusahaan asing di NTT adalah bentuk penindasan ekonomi yang dibiarkan secara sistematis oleh pemerintah daerah dan pusat.

“Bagaimana mungkin di atas tanah ulayat yang kaya raya, rakyat kita sendiri diperlakukan seperti kuli murah oleh korporasi asing dengan upah Rp85.000 sehari? Ini adalah ‘penjajahan gaya baru’ (neo-colonialism) di sektor ekonomi!” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026.

Aktivis HAM internasional itu menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton pasif yang bangga dengan investasi asing, sementara masyarakat lokalnya hidup megap-megap di garis kemiskinan. “Bupati Flores Timur dan jajarannya harus berani menekan korporasi mutiara tersebut untuk memberikan upah layak dan jaminan sosial bagi nelayan kita. Jika negara tidak hadir melindungi mereka, maka jargon kesejahteraan rakyat hanyalah omong kosong politik,” tandasnya.

Keadilan Distributif dan Capability Approach
Penderitaan para petani dan nelayan di Flores Timur ini sangat relevan jika dibedah menggunakan kacamata teori filsafat sosial dunia. Filsuf politik asal Amerika Serikat, John Rawls (1921-2002), dalam karyanya A Theory of Justice, mencetuskan prinsip Keadilan Distributif melalui konsep Difference Principle.

Rawls menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat ditoleransi jika tindakan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (the least advantaged). Dalam kasus Adonara, eksploitasi mutiara oleh korporasi asing tidak memberikan kemaslahatan bagi nelayan lokal, melainkan memperlebar jurang ketimpangan. Oleh karena itu, menurut prinsip Rawls, struktur ekonomi tersebut cacat secara moral karena mengabaikan keadilan sosial bagi mereka yang lemah.

Sejalan dengan itu, filsuf sekaligus ekonom penerima Nobel, Amartya Sen, melalui teori Capability Approach (Pendekatan Kemampuan), menegaskan bahwa kemakmuran suatu bangsa tidak boleh diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi atau investasi asing, melainkan dari kebebasan substantif yang dimiliki individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nelayan di Dusun Wure yang terjebak dalam lingkaran upah murah tidak memiliki “kemampuan substantif” untuk menyekolahkan anak mereka secara layak atau mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik. Ketiadaan bantuan infrastruktur dari Kementerian KKP semakin membatasi ruang gerak hidup mereka.

*Menagih Kehadiran Negara di Beranda Negeri*

Kondisi nelayan dan petani di Flores Timur merupakan ujian nyata bagi visi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan nasional tidak boleh hanya berpusat di Pulau Jawa, tetapi harus menyentuh wilayah-wilayah pesisir terluar seperti Pulau Adonara.

Mewujudkan Kampung Nelayan Layak Huni, mereformasi standar upah regional, serta mendirikan BUMD perikanan bukan lagi sekadar opsi kebijakan, melainkan kewajiban konstitusional negara untuk memastikan bahwa kekayaan alam Flores Timur benar-benar dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya sendiri. (TIM/Red)

*Rusia Siap Selenggarakan Acara Tele-conference Internasional tentang Wilayah Kherson dan Pencarian Perdamaian*

Jakarta – Delegasi Federasi Rusia untuk Negosiasi Wina tentang Keamanan Militer dan Kontrol Senjata akan menyelenggarakan telekonferensi internasional tingkat tinggi bertajuk “Crimes of the Kiev Regime: Terror against the Civilians of the Kherson Region” (Kejahatan Rezim Kiev: Teror terhadap Warga Sipil di Wilayah Kherson). Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 10 Juli 2026, pukul 19:00 WIB melalui platform Zoom.

Tele-conference berdurasi tiga jam ini bertujuan untuk mempertemukan perwakilan dari 80 negara yang mencakup kawasan Eropa, Asia, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan Amerika Utara. Dalam event tersbut akan disajikan presentasi komprehensif mengenai konsolidasi data, statistik, serta kesaksian langsung dari para korban terkait konflik militer yang sedang berlangsung di wilayah Kherson.

Berdasarkan dokumen (concept paper) yang dirilis oleh delegasi Rusia, wilayah Kherson saat ini menyumbang sekitar seperempat dari seluruh serangan Ukraina yang menargetkan infrastruktur sipil Rusia. Karena jalur pergerakan pertempuran langsung melewati wilayah ini, populasi sipil menghadapi risiko yang sangat besar.

Diskusi yang akan dimoderatori oleh Iulia Zhdanova, Kepala Delegasi Rusia dalam Negosiasi Wina, akan berfokus pada empat isu penting. Pertama, dokumentasi pelanggaran, yang akan meninjau pelanggaran hukum humaniter internasional yang diduga dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina (UAF). Kedua, terkait analisis persenjataan yang digunakan, yakni menilai jenis senjata yang digunakan di wilayah tersebut, termasuk tuduhan penggunaan persenjataan terlarang atau “tidak manusiawi” yang dipasok oleh negara-negara anggota NATO dan Uni Eropa.

Ketiga, yakni dampak terhadap infrastruktur, untuk memeriksa taktik peperangan seperti penanaman ranjau jarak jauh di jalan-jalan umum di distrik Aleshky dan Skadovsk, yang memutus pasokan makanan dan obat-obatan penting bagi penduduk. Serta keempat, menyimak kesaksian korban. Peserta akan mendengar laporan langsung dari saksi mata dan korban, di samping presentasi dari tokoh-tokoh kunci seperti Duta Besar Luar Biasa (Ambassador-at-Large) Rodion Miroshnik.

Pihak penyelenggara menegaskan bahwa tujuan utama dari acara ini adalah untuk menyajikan data yang akurat kepada komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan mengenai situasi nyata di lapangan, guna mengimbangi narasi propaganda Barat yang dinilai menyembunyikan fakta tersebut.

*Seruan Perdamaian Wilson Lalengke*

Menjelang pelaksanaan acara tersebut, berbagai tokoh masyarakat sipil dan calon peserta mulai menyuarakan motivasi mereka untuk hadir. Salah satu di antaranya adalah Wilson Lalengke, yang menyatakan dukungan penuhnya terhadap penyelenggaraan konferensi internasional ini dan menegaskan kesiapannya untuk hadir sebagai peserta aktif.

“Saya mendukung penuh inisiatif ini dan siap hadir sebagai peserta,” ujar Wilson Lalengke kepada Dubes Rusia untuk Indonesia, Mr. Sergey Tolchenov, saat mengikuti Press Briefing bersama puluhan wartawan nasional dan internasional di kediaman Dubes Rusia pada Rabu, 24 Juni 2026 lalu.

Petisioner HAM PBB tahun 2025 itu memandang platform ini bukan sekadar wadah untuk mendokumentasikan pelanggaran atau menyampaikan keluhan, melainkan sebagai peluang besar untuk mendorong dialog yang dapat menghentikan lingkaran setan kekerasan. “Harapan besar saya adalah agar acara-acara yang diselenggarakan oleh Rusia, seperti telekonferensi internasional ini, dapat menjadi katalisator bagi resolusi konflik yang damai. Kita harus menemukan jalan keluar demi menghindari lebih banyak korban jiwa di kedua belah pihak, baik dari kalangan militer maupun warga sipil yang tidak berdosa,” tegas Wilson Lalengke.

Sikap tokoh pers nasional Indonesia ini mengaskan keinginan kuat dari para pengamat internasional agar forum-forum multilateral dapat beralih fungsi; dari sekadar arena pertempuran retorika menjadi mekanisme nyata untuk penyelesaian konflik dan pengurangan dampak buruk perang.

*Refleksi Filosofis atas Konflik dan Kebenaran*

Telekonferensi yang akan datang beserta pergolakan geopolitik yang melatarbelakanginya mengajak kita untuk merenung secara filosofis. Pada hakikatnya, situasi ini memanggil kembali Teori Perang yang Adil (Just War Theory) yang awalnya dirumuskan oleh para pemikir seperti Thomas Aquinas (1225-1274) dan kemudian diperluas oleh Hugo Grotius (1583-1645).

Kerangka kerja ini menegaskan bahwa bahkan di tengah peperangan sekalipun (jus in bello), kekebalan warga sipil (non-combatant immunity) adalah sebuah imperatif moral yang absolut. Menargetkan infrastruktur sipil, terlepas dari siapa pelakunya, merupakan bentuk runtuhnya batas-batas etis yang memisahkan kekuatan politik yang sah dari kekerasan brutal yang tidak terkendali.

Lebih jauh lagi, konflik narasi seputar wilayah Kherson menyoroti krisis epistemologis dalam peperangan modern. Sebagaimana dicatat oleh filsuf pragmatis William James (1842-1910), kebenaran sering kali dikonstruksikan melalui lensa pengalaman dan utilitas manusia. Dalam konflik kontemporer, “kebenaran” kerap dipersenjatai sebagai alat propaganda, sehingga verifikasi independen menjadi sangat sulit dilakukan.

Dari sudut pandang kemanusiaan, nilai mutlak dari kehidupan manusia, seperti yang dinyatakan dalam Imperatif Kategoris Immanuel Kant (1724-1804), menuntut agar individu tidak pernah dijadikan sekadar alat demi mencapai tujuan geopolitik. Baik korban militer maupun sipil, setiap nyawa yang hilang adalah simbol kegagalan diplomasi yang rasional. Seruan Wilson Lalengke untuk menghindari jatuhnya korban lebih lanjut selaras dengan pandangan Kantian ini; sebuah pengingat bagi para peserta konferensi bahwa di balik papan catur geopolitik, ada kehidupan manusia yang nyata.

Pada akhirnya, forum seperti telekonferensi ini harus melampaui aksi saling tuduh dan mulai menghadapi pertanyaan filosofis yang mendasar: Bagaimana kemanusiaan dapat membangun kembali komitmen bersama terhadap hukum internasional dan koeksistensi ketika rasa saling percaya telah runtuh sepenuhnya? (TIM/Red)

“Menembus Batas Akademik Global: WPF University dan Princonser University Sosialisasikan Program Doktoral D.S.P.P Bersama PPWI.

Jakarta – Menjawab tantangan global akan pentingnya integrasi ilmu pengetahuan, etika, dan aksi nyata, sebuah langkah terobosan di dunia pendidikan internasional baru saja diinisiasi. Pada Kamis malam, 25 Juni 2026, pukul 19.30 hingga 21.30 WIB, telah sukses diselenggarakan Seminar Online dalam rangka sosialisasi Program Doktoral Internasional: Doctor of Scientific-Practical Philosophy (D.S.P.P).

Pertemuan virtual yang dihadiri oleh belasan jurnalis, aktivis, praktisi, dan intelektual dari berbagai daerah di Indonesia ini menghadirkan dua tokoh penting dunia sebagai pembicara utama. Mereka adalah Prof. Muhammad Jesues Chrisnha selaku Chancellor International of World Philosophical Forum (WPF) University, dan Prof. Fidel Gutiérrez Vivanco selaku Rector of Princonser University yang terhubung langsung secara live dari Lima, Peru. Bertindak sebagai moderator sekaligus penerjemah bahasa dalam seminar penting ini adalah Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A.

Salah satu fokus krusial yang dibahas dalam seminar ini adalah pelurusan pemahaman mengenai istilah “Doctor Award” (Penghargaan Doktor) yang ditawarkan oleh sistim akademik WPF University. Di Indonesia, istilah “penghargaan doktor” kerap disalahartikan sebagai gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa / H.C.).

Prof. Muhammad Jesues Chrisnha menjelaskan dengan terang-benderang bahwa kedua kategori tersebut berada pada spektrum pengakuan yang sangat berbeda. Jika Doktor Kehormatan (H.C.) umumnya diberikan sebagai bentuk apresiasi atas popularitas, jabatan, atau jasa masa lalu seseorang tanpa persyaratan akademik formal, maka Doctor Award D.S.P.P mengharuskan kandidat untuk melalui proses ilmiah tingkat doktoral yang ketat dan terstruktur.

“Seseorang yang menerima gelar D.S.P.P dari kami wajib berpartisipasi aktif dalam proses ilmiah. Mereka harus menyerahkan karya asli, menyusun disertasi atau tesis, menjalani evaluasi akademik independen, peninjauan penelitian, hingga melakukan ujian lisan dan/atau pembelaan karyanya di hadapan panel dewan akademik internasional,” papar Prof. Chrisnha.

Melalui jalur ini, kandidat berhasil membangun berkas akademik yang substantif (academic dossier) seperti jurnal ilmiah, publikasi penelitian, dan keputusan tertulis dewan akademik. Rekam jejak ilmiah ini bernilai jangka panjang karena dapat dievaluasi secara independen oleh universitas, kementerian, atau lembaga profesional mana pun di masa mendatang.

*Sambutan Hangat dan Harapan*

Rektor Princonser University, Prof. Fidel Gutiérrez Vivanco, dalam pemaparannya menyampaikan rasa bahagia dan apresiasi yang luar biasa atas kerja sama internasional yang baru saja terjalin ini. “Saya mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar PPWI dan WPF University atas kemitraan strategis yang sangat progresif ini. Menyelenggarakan seminar sosialisasi program doktoral ini dalam waktu singkat adalah bukti nyata komitmen kita bersama untuk memajukan filsafat praktis-ilmiah di tingkat global, khususnya bagi masyarakat intelektual di Indonesia,” ujar Prof. Fidel langsung dari Peru.

Senada dengan Prof. Fidel, Prof. Chrisnha dan Wilson Lalengke menaruh harapan besar agar publik, terutama para peserta seminar, memahami esensi program D.S.P.P dengan utuh dan jernih. “Kami sangat berharap para peserta tidak terjebak dalam kebingungan administratif atau menyamakan program ini dengan PhD tradisional yang terakreditasi lokal. D.S.P.P adalah penghargaan akademik tingkat doktor internasional swasta berdasarkan kontribusi ilmiah nyata yang telah dibuktikan oleh kandidat,” jelas Prof. Chrisnha.

Sementara itu, Wilson Lalengke selaku moderator menambahkan bahwa program ini adalah peluang emas bagi para pemikir dan praktisi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dunia atas karya dan dedikasi nyata mereka. “Filsafat tidak boleh hanya menjadi menara gading yang mengawang-awang. D.S.P.P mewujudkan filsafat praktis, bagaimana ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan diimplementasikan untuk memecahkan persoalan rill manusia. Kami di PPWI berkomitmen memfasilitasi para intelektual tanah air untuk meraih rekognisi internasional ini dengan jujur dan bermartabat,” jelas lulusan pasca sarjana bidang Etika Terapan dari Universitas Utrecht (Belanda) dan Universitas Linkoping (Swedia) ini sambil mengajak semua kalangan tanpa terkecuali untuk bisa mengambil peluang emas tersebut..

*Mengembalikan Khitah Phronesis*

Program Doctor of Scientific-Practical Philosophy (D.S.P.P) sejatinya merupakan manifestasi modern dari konsep Phronesis (kebijaksanaan praktis) yang digagas oleh filsuf klasik Aristoteles. Aristoteles membedakan antara Sophia (kebijaksanaan teoretis) dan Phronesis (kemampuan etis untuk bertindak demi kebaikan manusia secara nyata).

Melalui D.S.P.P, karya-karya praktis para profesional di lapangan diangkat ke derajat akademik tertinggi melalui pisau analisis filsafat. Dengan demikian, ilmu pengetahuan kembali ke khitahnya: bukan sekadar kumpulan kertas dokumen yang tersimpan di perpustakaan, melainkan suluh penerang yang memperbaiki peradaban kemanusiaan.

Sebelum menutup pemaparannya, Prof. Chrisnha menyampaikan bahwa bagi mereka yang berminat menjadi peserta program doctoral internasional ini, dapat menghubungi Tim Kerja Sama PPWI-WPF University. Untuk informasi dan pendaftaran, dapat menghubungi Julian Caisar (+62 813-7895-7515) atau Mr. Abdul Rahman Dabboussi (+62 838-2555-5136). (TIM/Red)