Wagub NTB Apresiasi Sensus Ekonomi Capai 94 Persen

Warta.in
Mataram ,NTB – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, mengapresiasi progres Sensus Ekonomi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB yang kini telah mencapai 94 persen. Capaian tersebut dinilai menunjukkan komitmen dan kerja keras BPS dalam menyediakan data yang berkualitas sebagai fondasi perencanaan pembangunan daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Wagub saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor BPS Provinsi NTB, Selasa (11/8). Kunjungan tersebut sekaligus memenuhi janji Wagub untuk bersilaturahmi dengan jajaran BPS NTB.

“Alhamdulillah, sensus sudah 94 persen,” ujar Wagub.

Menurutnya, penyelesaian Sensus Ekonomi bukan sekadar pencapaian target pendataan, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun basis data ekonomi yang akurat. Data tersebut diperlukan pemerintah untuk memahami struktur dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemprov NTB dan BPS, khususnya dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pemutakhiran data strategis untuk mendukung pembangunan daerah.

Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, menyambut baik dukungan Pemerintah Provinsi NTB terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi. Ia memastikan sisa target pendataan akan terus diakselerasi agar dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas dan akurasi data.

Selain membahas progres Sensus Ekonomi, pertemuan juga membahas rencana kunjungan kerja Wagub ke Pulau Sumbawa pada akhir Agustus 2026. Salah satu agenda yang disiapkan adalah pelaksanaan operasi pasar murah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi.

Dalam pelaksanaannya, data indikator harga dan inflasi BPS akan menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam menentukan wilayah intervensi dan komoditas yang perlu mendapat perhatian. Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan membuat intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.

Bagi Pemprov NTB, penguatan kolaborasi dengan BPS menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin berbasis data. Data yang akurat tidak hanya dibutuhkan untuk mengukur capaian pembangunan, tetapi juga untuk membaca persoalan, menentukan prioritas intervensi, dan memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sinergi Pemprov NTB dan BPS diharapkan terus diperkuat sehingga data tidak berhenti sebagai angka dan laporan statistik, tetapi menjadi instrumen pengambilan keputusan yang mampu mengarahkan pembangunan NTB secara lebih tepat, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(sr/dkisntb)

Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB

Warta.in
Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Komisi VII DPR RI memperkuat sinergi mendorong transformasi ekonomi daerah melalui hilirisasi, penguatan sektor pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas. Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay saat bertemu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/8).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Miq Iqbak memaparkan perkembangan ekonomi NTB yang semakin positif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah tidak lagi semata bertumpu pada pertambangan, tetapi semakin diperkuat sektor pertanian dan pariwisata.

Salah satu indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang mencapai 132, meningkat dari sebelumnya 123 dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 127. Menurut Miq Iqbal, kondisi tersebut menunjukkan sektor pertanian semakin memberikan prospek ekonomi yang baik bagi petani, terutama pada subsektor hortikultura dan perkebunan.

“Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita memberikan return yang cukup baik bagi petani. Hortikultura dan perkebunan juga tumbuh cukup baik,” ujar Miq Iqbal.

Untuk memperbesar manfaat ekonomi tersebut, Pemprov NTB mendorong hilirisasi agar komoditas daerah tidak hanya diproduksi, tetapi juga diolah dan menghasilkan nilai tambah di dalam daerah. Salah satunya pada sektor perikanan, khususnya udang vaname, yang sebagian produksinya masih dikirim ke luar NTB untuk diproses dan diekspor.

“Prioritas kami adalah mendorong investasi hilirisasi di NTB. Minimal sampai proses packing, sehingga dokumen dan status ekspornya dapat tercatat atas nama NTB,” jelasnya.

Di sektor peternakan, pemerintah juga mendorong pengembangan pakan mandiri berbasis potensi lokal untuk menekan biaya produksi. Jagung menjadi salah satu bahan utama, sementara kelor dikaji sebagai bahan alternatif karena ketersediaannya melimpah dan memiliki kandungan nutrisi.

“Kita ingin melihat bagaimana kelor dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pakan dari luar,” katanya.

Selain pengembangan industri pakan skala lokal, Pemprov NTB mendorong kawasan percontohan sapi perah terintegrasi di Sembalun, mulai dari pakan dan pembibitan hingga pengolahan susu dan produk turunannya.

Di sektor pariwisata, Gubernur menyampaikan bahwa kunjungan wisatawan ke NTB terus menunjukkan tren positif. Namun, pemerintah tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, melainkan mengarahkan pengembangan pariwisata pada konsep quality tourism, dengan memperhatikan lama tinggal, belanja wisatawan, keberlanjutan lingkungan, dan pelestarian budaya.

“Yang kita kejar bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi kualitas wisatawan, lama tinggal, dan belanjanya. Pada saat yang sama kita harus memastikan budaya lokal dan daya dukung lingkungan tetap terjaga,” tegasnya.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air). Miq Iqbal menegaskan bahwa pengembangan kawasan tersebut harus disertai penyelesaian persoalan mendasar, termasuk status kawasan, lahan, air bersih, dan sampah.

Pemprov NTB bersama pemerintah pusat dan sejumlah lembaga terkait tengah mengupayakan penyelesaian status kawasan secara menyeluruh.

“Kami ingin persoalan ini selesai pada akhir tahun. Penyelesaiannya harus one for all, semua kita selesaikan, baik dari sisi hukum maupun konservasi,” jelas Miq Iqbal.

Untuk mendukung pengembangan kawasan, Pemprov NTB juga menyiapkan solusi air bersih melalui sistem beach well, sementara pengelolaan sampah diarahkan melalui teknologi pengolahan yang sesuai dengan karakter kepulauan.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi paparan Gubernur dan menilai Gili Tramena memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan mancanegara. Menurutnya, kawasan tersebut dapat menjadi salah satu destinasi yang memperluas pemerataan kunjungan wisatawan di luar Bali.

“Wisatawan yang datang dari luar negeri jangan hanya mengenal Bali. Destinasi seperti Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan juga harus kita arahkan menjadi bagian dari perjalanan wisata mereka,” katanya.

Saleh memastikan berbagai aspirasi Pemprov NTB akan menjadi bahan pembahasan Komisi VII bersama kementerian dan lembaga mitra, termasuk terkait pengembangan pariwisata, infrastruktur, lingkungan, air bersih, pengelolaan sampah, serta penguatan industri pakan lokal dan UMKM.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan potensi NTB tidak berhenti sebagai sumber daya, tetapi diolah menjadi nilai tambah, investasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui hilirisasi, penguatan pangan, dan pariwisata berkualitas, NTB terus membangun fondasi ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.(sr/dkisntb)

Operasi Antik Rinjani 2026 Polda NTB Ungkap 129 Kasus Narkoba, Tiga Oknum Polisi Terjerat

Warta in
Mataram, NTB – Polda NTB bersama seluruh jajaran Polres berhasil mengungkap 129 kasus narkotika dalam pelaksanaan Operasi Antik Rinjani 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 27 Juli hingga 9 Agustus 2026.

Dari ratusan kasus tersebut, polisi mengamankan 178 tersangka serta sejumlah barang bukti narkotika dan uang tunai. Pengungkapan itu disampaikan Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, SIK., dalam konferensi pers yang digelar Direktorat Resnarkoba Polda NTB di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Selasa (11/8/2026).

“Operasi Antik Rinjani 2026 menunjukkan komitmen Polda NTB memutus peredaran narkotika di NTB, sekaligus membersihkan internal Polri dari personel yang terbukti terlibat narkoba,” ujar Mohammad Kholid.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dalam operasi tersebut terdiri dari sabu seberat 488,530 gram, ganja 5.589,440 gram dan satu pohon ganja, magic mushroom 922,86 gram, tiga butir obat-obatan, serta uang tunai sebesar Rp173.737.000.

Kholid menjelaskan, dari 129 kasus yang berhasil diungkap, sebanyak 27 kasus merupakan Target Operasi (TO). Dari jumlah tersebut, enam TO berhasil diungkap Ditresnarkoba Polda NTB, tiga TO oleh Polresta Mataram, sedangkan masing-masing dua TO diungkap Polres Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Kabupaten Bima dan Bima Kota.

Tiga Oknum Polisi Turut Diamankan

Di balik keberhasilan pengungkapan ratusan kasus tersebut, terdapat fakta yang menjadi perhatian serius karena melibatkan tiga personel aktif Polri.

Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol. Roman Smaradhana Elhaj, SIK., mengungkapkan, ketiga personel tersebut masing-masing berinisial IDMA, personel Polda NTB; IKM, personel Polres Lombok Barat; serta A, personel Polres Bima Kota.

Dua personel, yakni IDMA dan IKM, diamankan di sebuah villa di wilayah Cakranegara, Kota Mataram. Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan barang bukti narkotika yang dibawa keduanya. Namun, berdasarkan pemeriksaan urine, keduanya dinyatakan positif methamphetamine.

Keduanya kemudian diserahkan untuk menjalani proses melalui fungsi Propam, termasuk penanganan disiplin dan kode etik Polri.

Sementara itu, personel berinisial A diamankan Satresnarkoba Polres Bima Kota di wilayah Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Terhadap A, selain dilakukan proses pidana, juga ditempuh proses disiplin dan kode etik Polri.

“Untuk ketiga personel Polri tersebut akan dilakukan tindakan proses sesuai hukum yang berlaku serta proses kode etik Polri yang akan dilakukan Propam Polda NTB,” tegas Roman.

Terancam Sanksi PTDH

Sementara itu, Kabid Propam Polda NTB Kombes Pol. Wildan Alberd, SIK., M.K.P., menegaskan bahwa ketiga oknum anggota Polri tersebut akan diproses sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku.

Tidak hanya menghadapi proses pidana, ketiganya juga akan menjalani proses pelanggaran kode etik profesi Polri.

“Selain sanksi dalam kode etik Polri, personel tersebut juga akan menjalani proses sesuai hukum yang berlaku. Sanksi berdasarkan PP RI No. 1 tahun 2023 Pasal 13 (1) dan Perpol 7 tahun 2022 huruf e bahwa personel dapat diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH),” tegas Wildan.

Pengungkapan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pemberantasan narkotika di wilayah NTB dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak hanya masyarakat umum, personel Polri yang terbukti terlibat juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(sr/hpntb)