Anggota Jaga Polsek Ngimbang Giat Patroli Blue Light Antisipasi Kejahatan 4c Di Malam Hari
LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang bersama nggota Jaga Polsek Ngimbang dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap kondusif serta mencegah terjadinya aksi premanisme dan kejahatan.
Polsek Ngimbang gencar melaksanakan patroli Blue light di daerah – daerah Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada, Kamis (06/11/2025)
Patroli blue light ini dilaksanakan mulai pukul 22.00 WIB hingga selesai
Di Laksanakan Anggota jaga Polsek Ngimbang Aiptu Djudi dan Brigadir Bayu dengan sasaran empat lokasi jalan raya poros Jombang – Babat, Warkop Ngimbang dan SPBU Ngimbang yang ada di Gudang R3 wilayah hukum Polsek Ngimbang di malam hari
Kegiatan patroli Blue Light ini merupakan bagian dari langkah antisipatif terhadap berbagai bentuk gangguan Kamtibmas, khususnya aksi-aksi premanisme dan kejahatan 4C, (Curas, curat, curanmor dan curhewan) yang kerap terjadi di daerah rawan kriminalitas di malam hari
Dalam patroli Blue Light tersebut, petugas turut memberikan imbauan kepada warga dan petugas keamanan (security) perusahaan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dalam bekerja.
Apabila ditemukan tindakan mencurigakan atau aksi kejahatan, masyarakat diimbau segera melapor ke Polsek Bulakamba atau melalui layanan darurat 110, atau datang ke Polsek Ngimbang
Kapolsek Ngimbang Iptu IWayan Sumantra, S.H, “menyampaikan bahwa patroli Blue Light di Malam hari ini secara rutin di laksanakan merupakan langkah nyata Polri dalam menciptakan rasa aman, terutama di malam hari di wilayah hukum Polsek Ngimbang, ujarnya
“Kami berkomitmen untuk menciptakan wilayah yang aman dari praktik-praktik premanisme. Keamanan masyarakat, termasuk di wilayah daerah rawan, menjadi prioritas kami.
Oleh karena itu, kami harapkan kerja sama semua pihak untuk tidak segan melapor jika menemukan tindakan yang mengganggu ketertiban,” tegas Iptu IWayan Sumantra, S.H.
Dan Polsek Ngimbang akan terus melakukan patroli Blue Light secara rutin dan responsif dalam menjawab aduan masyarakat sebagai bentuk pelayanan yang humanis dan profesional, guna mendukung terciptanya iklim kerja yang aman dan produktif, pungkasnya(roy)
Bantuan Program Revitalisasi satuan pendidikan Dikretorat jenderal Paud dasmen,Kementrian pendidikan Dasar menengah, dengan Kegiatan Bantuan pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK), rehab ruang Lokal kelas 6, rehab lab komputer, rehab lab IPA, rehab ruang perpustakaan, rehab kantor ruangan guru,TU,dan Kepala Sekolah di SMAN 9 Rejang Lebong terdiri dari 6 item kegiatan dengan besaran nilai per item berbeda-beda,untuk total anggaran keseluruhan dari 6 item sebesar Rp,1,7 Miliar .SMAN 9 Rejang Lebong berlokasi kel.Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong yang menggunakan Sumber dana APBN tahun anggaran 2025.
Helmi Selaku Kepala sekolah SMAN 9 Rejang Lebong sangat bersyukur dengan adanya pembangunan sekolah melalui bantuan pemerintah Program Revitalisasi,tujuannya meningkatkan fasilitas sarana pendidikan terkhusus di SMAN 9 Rejang Lebong.
Kepsek SMAN 9 Rejang Lebong,Helmi mengungkapkan, ” Terima Kasih kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu serta Pemerintah pusat sudah mewujudkan fasilitas sarana pendidikan yang sebelumnya bangunan sekolah layak diperbaiki dan kekurangan ruangan untuk siswa – siswi, sekarang sudah terpenuhi ,”. diungkapkannya saat di konfirmasi awak media ini, Kamis (6/11/2025).
Tambah Helmi menjelaskan,” Bantuan Pemerintah program revitalisasi ini sangat membantu untuk sekolah,karena bisa menambahkan semangat belajar baru bagi para siswa – siswi . Selajutnya, Untuk Harapan kami pihak sekolah bahwa pembangunan bantuan program revitalisasi untuk fasilitas sarana pendidikan tahun ini bisa kembali dibangun tahun depan baik pembangunan sekolah atau pengadaan barang untuk untuk pedoman pembelajaran bagi siswa -siswi SMAN 9 Rejang Lebong.” tegasnya.(A)
Pangkalan Bunut-Meningkatkan dan menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau yang akrab disebut dengan Kamtibmas merupakan Langkah dan upaya penting Bagi Personil Kepolisian, Tak terkecuali bagi Personil Setingkat Polsek, Seperti yang dilakukan Oleh Kapolsek Bunut Polres Pelalawan AKP ARINAL FAJRI,S.H.
Melalui Kanit Binmas Polsek Bunut AIPDA S.E PARDOSI Kapolsek menyampaikan beberapa Program Kamtibmas Bagi masyarakat Wilayah Hukum Polsek Bunut Polres Pelalawan, seperti Waspada Narkoba, Judi Online, Kenakalan Remaja seperti Bulying, dan tindakkan asusila seperti Persetubuhan Anak Dibawah umur.
“Kami dari aparat keamanan mengajak kepada seluruh lapisan Masyarakat dan pemuda agar selalu waspada terhadap berbagai gangguan kamtibmas dilingkungan tempat tinggal kita seperti Narkoba, Judi Online, Kenakalan Remaja seperti Bullying, dan tindakkan asusila seperti Persetubuhan Anak Dibawah umur” Ungkap Kanit Binmas Polsek Bunut. (Jumat-07/11/2025)
Melalui kegiatan Jumat curhat yang rutin dilakukan oleh Personil Polsek Bunut ini Kapolsek AKP ARINAL FAJRI,S.H Melalui Kanit Binmas Polsek Bunut Juga mengajak kepada masyarakat agar tidak antipati terhadap kehadiran anggota Polri dilingkungan Masyarakat, Karena Hal tersebut guna untuk mencegah niat jahat pelaku kriminal bila terbersit ingin melakukan tindak-tindakkan yang berpotensi melanggar Hukum.
” Masyarakat tentunya tidak perlu khawatir akan kehadiran Para Personil Polri dilingkungan masyarakat, karena fungsi Polri selain penegak hukum juga bertujuan mencegah potensi kejahatan supaya tidak terjadi dilingkungan masyarkat kita” tutup beliau.
Polsek Rimbo Pengadang berhasil mengamankan 4 orang para pelaku spesialis pencuri aki tower setelah upaya penghentian kendaraan para tersangka dari Kabupaten lebong hingga Rejang Lebong.Lokasi penangkapan tepatnya di jalan lintas kelurahan Dusun Curup Rejang Lebong, Kamis (6/11/25) siang sekitar pukul 13.30 WIB.
Indentitas para tersangka yaitu dua laki-laki dan dua wanita.Keempat pelaku tiga diantaranya warga Provinsi Riau dan ternyata satu orang lagi warga Rejang Lebong. Para pelaku menggunakan mobil Xenia warna putih dengan plat nomor polisi BM 1269 BY pada saat berusaha kabur dari incaran para tim anggota polsek Rimbo pengadang.
Mobil tersangka diincar dan dikejar dari Polsek Rimbo pengadang Kabupaten Lebong, hingga diciduk paksa di wilayah Rejang Lebong. Untuk mobil yang digunakan para tersangka yaitu Kendaraan roda empat.saat aksi kejar-kejaran mobil tersangka sempat mengenai kendaraan sepeda motor roda dua milik warga dan juga warung milik warga.
Saat awak media ini konfirmasi dengan Kapolres Lebong melalui Kapolsek Rimbo Pengadang lewat pesan whatsapp , IPDA Tri Cahyoko, mengiyakan atas penangkapan para tersangka spesialis pencuri aki tower.
Para pelaku spesialis pencuri aki tower Indosat saat diminta keterangan
“ benar telah dilakukan penangkapan yang dilakukan anggota tim kita terhadap warga riau dan warga rejang lebong pada Kamis siang.Dari keterangan para tersangka spesialis curi baterai aki Tower, selain wilayah Lebong ada juga wilayah di luar lebong yaitu Rejang Lebong.Para tersangka saat ini masih dilakukan upaya pengembangan,dan untuk penanganan lebih lanjut kami serahkan ke Satreskrim Polres Lebong karena ada TKP wilayah lain, ” jelas Kapolsek Rimbo Pengadang.
Setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, polisi berhasil mengamankan 7 buah baterai (aki) tower milik Indosat sebagai barang bukti serta satu unit mobil Xenia warna putih yang di kendarai para tersangka untuk menjalankan aksinya.Adapun Modus para tersangka yaitu seperti sedang memeriksa aki tower setelah keadaan merasa aman para pelaku langsung mengambil dan membawa ke dalam mobil.
Lanjut, Dari informasi tim media ketahui,ternyata ada juga ditemukan obat didalam mobil para tersangka, diduga obat tersebut merupakan narkoba dan Kapolsek Rimbo pengadang membenarkan atas penemuan tersebut.
” Iya ditemukan obat didalam mobil para tersangka, diduga narkoba dan penanganannya sudah kami serahkan ke Satnarkoba Polres Lebong untuk ditindak lanjuti, ” Jelasnya kepada awak media ini.
Untuk saat ini penanganan perkara lebih lanjut semua sudah diserahkan ke satreskrim dan satnarkoba Polres Lebong untuk diproses hukum dan pengembangan lebih lanjut.
Para tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara, dan sementara untuk dugaan obat terlarang masih dimintai keterangan. (A)
Kujang Padjadjaran dan Grib Jaya Soroti Dugaan Ketidakterbukaan Revitalisasi Sekolah dan Mahalnya PBG di Kabupaten Subang
Subang | Warta In Jabar — Dua organisasi masyarakat, Kujang Padjadjaran dan Grib Jaya Kabupaten Subang, menyoroti dugaan ketidakterbukaan serta adanya pengondisian dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah yang bersumber dari APBN, serta tingginya biaya penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Subang.
Ketua Umum Ormas Kujang Padjadjaran, Yogaswara Firdaus, S.Pd., menjelaskan bahwa pihaknya bersama Grib Jaya telah menjadwalkan audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang pada Kamis (6/11/2025). Namun, rencana pertemuan tersebut batal dilaksanakan karena kepala dinas dan kepala bidang terkait tidak berada di tempat tanpa alasan yang jelas.
“Padahal kami ingin berdialog langsung dengan pejabat yang berwenang. Tapi karena Kadis dan Kabid tidak ada di tempat, audiensi tidak jadi dilaksanakan,” ujar Yoga.
Dalam pertemuan tersebut, kedua organisasi berencana meminta klarifikasi terkait transparansi pelaksanaan program revitalisasi sekolah yang dinilai sarat dengan pengondisian dan praktik nepotisme, serta menyoroti proses penerbitan izin PBG yang dianggap tertutup dan mahal, terutama dalam hal biaya jasa konsultan yang diduga dikondisikan oleh pihak PUPR.
“Kami ingin semua proses dijalankan secara terbuka. Berdasarkan temuan lapangan, ada indikasi beberapa sekolah penerima program revitalisasi sudah diplot sejak awal tanpa verifikasi terbuka. Bahkan, ada dugaan pengondisian untuk jenis barang tertentu seperti bajaringan dan kusen galvanis oleh salah satu rekanan Dinas Pendidikan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kujang Padjadjaran dan Grib Jaya berencana mengajukan audiensi ke DPRD Provinsi Jawa Barat dengan menghadirkan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk membahas dugaan penyimpangan dalam program revitalisasi tersebut.
“Sementara untuk PUPR, kami akan lakukan aksi unjuk rasa minggu depan bersama Grib Jaya. Sekitar 2.000 anggota akan kami turunkan dalam aksi tersebut,” ungkap Yoga.
Yogaswara menegaskan, langkah yang diambil pihaknya merupakan upaya mendorong keterbukaan informasi publik dan memastikan tidak ada intervensi politik dalam proyek pemerintah.
“Kami tidak ingin ada proyek pemerintah yang dikondisikan karena janji politik atau kepentingan tertentu. Semua harus bersih, terbuka, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Subang belum memberikan tanggapan resmi terkait batalnya audiensi yang telah dijadwalkan.
PALI — Organisasi Forum Aspirasi dan Kepedulian Rakyat Lematang (Fakar Lematang) menggelar rapat terbuka dalam rangka mengevaluasi proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan oleh PT Pelita Wira Sejahtera (PWS), subkontraktor PT Pertamina Zona 4 Field Adera.
Rapat ini digelar menyusul adanya indikasi ketidakprofesionalan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten PALI dalam proses rekrutmen tersebut.
Rapat terbuka yang dipimpin langsung oleh Ketua Fakar Lematang, Aka Cholik Darlin, S.Pd.I, S.H., M.M., bertempat di Pondok Harmoko, Desa Raja, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Pada hari Kamis, (06/11/2025).
Ada tiga poin utama yang menjadi fokus pembahasan dan tuntutan Fakar Lematang dalam rapat ini, yang menggarisbawahi dugaan penyimpangan dalam proses rekrutmen.
1. Dasar Kewajiban Sertifikat MCU, Fakar Lematang mempertanyakan dasar hukum dan regulasi yang mewajibkan pelamar untuk memiliki sertifikat MCU, yang dianggap memberatkan dan diskriminatif.
2. Keberadaan Tenaga Lokal WKP, Sorotan tajam dilayangkan mengenai penempatan dan proporsi tenaga kerja lokal dari Wilayah Kerja Perusahaan (WKP) yang diduga tidak maksimal atau diabaikan.
3. Tudingan KKN, Indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen mencuat. Fakar Lematang menuntut agar hukum ditegakkan dan keadilan harus diwujudkan, dengan jargon keras.
”Keadilan Harus Ditegakkan Walaupun Langit Harus Runtuh.”
Rapat terbuka ini diagendakan untuk mempertemukan seluruh pihak terkait guna mencari titik terang dan penyelesaian atas masalah ini. Pihak-pihak yang dijadwalkan hadir antara lain:
Kapolsek Tanah Abang.
Perwakilan Camat Tanah Abang.
Perwakilan dari PT Pertamina Field Adera sebagai pihak pemberi kerja utama.
Perwakilan dari PT Pelita Wira Sejahtera (PWS) sebagai pelaksana rekrutmen.
Tokoh Masyarakat dan Sejumlah pelamar kerja yang merasa dicurangi dan dirugikan selama proses rekrutmen berlangsung.
Dalam rapat terbuka rekrutmen tenaga kerja, para pelamar yang merasa dirugikan menyampaikan tuntutan keras kepada PT Pertamina Field Adera, Disnaker PALI, dan PT PWS.
Mereka menuding proses rekrutmen oleh PT PWS melalui Disnaker tidak transparan dan terdapat banyak kejanggalan.
Yang mana Poin-Poin Tuntutan Utama yaitu, Evaluasi Hasil Tes, Menuntut Pertamina dan Disnaker mengevaluasi kembali hasil tes dan meminta pembukaan parameter penilaian secara transparan.
Kepatuhan Domisili, Mendesak agar rekrutmen mematuhi Surat Edaran Bupati PALI untuk memprioritaskan tenaga kerja yang berdomisili di Wilayah Kerja Perusahaan (WKP) Field Adera.
Klarifikasi Biaya MCU, Meminta dasar hukum syarat administrasi MCU (yang diduga berbayar di awal) dan kejelasan siapa yang bertanggung jawab mengembalikan uang bagi pelamar yang tidak lolos seleksi administrasi.
Maka dari itu, Para pelamar menegaskan bahwa jika tuntutan tersebut tidak dievaluasi, mereka mengancam akan mengadakan aksi demo berkelanjutan ke PT Pertamina Field Adera. Mereka juga telah memberikan kuasa penuh kepada Fakar Lematang untuk menempuh upaya hukum.
Sementara itu, Aka Cholik Darlin, S.Pd.I, S.H., M.M., Ketua Umum Fakar Lematang berharap melalui rapat terbuka ini, transparansi dan profesionalisme dalam rekrutmen tenaga kerja di wilayah PALI dapat ditegakkan, serta hak-hak tenaga kerja lokal dapat diprioritaskan agar berimbang jika ada indikasi pungli, laporkan ke pihak kepolisian.
”Kami berharap penuh agar hak-hak tenaga kerja lokal dapat diprioritaskan secara berimbang. Transparansi adalah kunci untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan. Oleh karena itu, kami tegaskan, jika masyarakat menemukan indikasi adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen, jangan ragu untuk melaporkannya segera kepada pihak kepolisian agar dapat ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,”Ucapnya.
Menangapi isu tersebut, Perwakilan Pertamina, Bapak Semuel, memberikan klarifikasi terkait isu rekrutmen. Ia menegaskan bahwa dalam SOP resmi Pertamina, tes Medical Check Up (MCU) dilakukan terakhir setelah tes tulis dan wawancara.
”MCU ditempatkan terakhir dan biayanya ditanggung oleh perusahaan, baik lolos maupun tidak lolos,” tegas Semuel.
Terkait proses rekrutmen yang dilakukan oleh pihak ketiga (kontraktor), Semuel menjelaskan bahwa kontraktor memiliki SOP sendiri dan Pertamina tidak dapat mengintervensi detail prosedur mereka.
Mengenai dugaan adanya biaya MCU awal sebesar Rp2-3 Juta, Semuel menyatakan hal tersebut di luar sepengetahuan Pertamina dan meminta agar dugaan tersebut diklarifikasi langsung oleh pihak kontraktor terkait PT Pelita Wira Sejahtera (PWS).
Setelah melakukan Rapat terbuka tersebut. Fakar Lematang, telah melakukan Rapat/Diskusi Terbuka antara Forum Fakar Lematang, Pelamar, Masyarakat Pemerintah Setempat, dengan Perusahaan terkait perihal Recruitment subkontrak Pertamina field adera terindikasi tidak propesional. Setelah memperhatikan, mendengarkan dan mempertimbangkan dapat disimpulkan poin-poin yang telah disepakati sebagai berikut:
1. Pelamar Kerja meminta kepada pihak terkait diantara: PT PWS, PT Pertamina field Adera untuk mengevaluasi hasil tes yang dilakukan oleh disnaker dikarenakan hasil tes tidak transparan (meminta parameter penilaian) Sesuai surat edaran Bupati No. 560/113/Naker/Trans/2025 bahwa harus menerima tenaga kerja yang berada di daerah domisili PT Pertamina Field Adera.
Meminta dasar hukum syarat administrasi MCU bagi pelamar dan meminta penjelasan uang MCU siapa yang bertanggung jawab mengembalikan uang bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi. Apabila tidak dievaluasi, pelamar kerja akan melakukan aksi demo berkelanjutan ke PT Pertamina Field Adera serta memberi kuasa ke Fakar Lematang untuk mengupayakan bahwa umur dan (domang) sebagai apa di PT PWS.
2. Pertamina Field Adera Zona 4 Rokan Hulu Pelamar Kerja meminta struktur yang bertanggung jawab di PT PWS. Menyatakan bahwa Pertamina tidak melakukan persetujuan MCU wajib syarat administrasi bagi pelamar Pertamina dan pelamar sub-kontrak bahkan Pertamina akan bertanggung jawab atas biaya MCU bagi pekerja yang dinyatakan lulus. Pertamina menyatakan bahwa yang dilakukan oleh PT PWS tidak ada koordinasi khusus perihal penerimaan tenaga kerja, Pertamina menyarankan agar PT PWS bisa merekrut tenaga kerja yang berpengalaman dari sub-kontrak sebelumnya sesuai penilaian hasil recruitment serta mengutamakan WKP field adera. Pertamina akan evaluasi dan mempertimbangkan atas hal ini akan disampaikan ke management
3. PT PWS Menyatakan bahwa mereka mewajibkan MCU sebagai syarat administrasi atas Tanggung Kontrak dengan Pertamina, untuk biaya MCU bagi pelamar yang tidak lolos seleksi akan mereka musyawarahkan ke pihak manajemen PT PWS. Mengikuti tidak paham desa-desa di WKP Field Adera hanya saja menerima surat edaran untuk terima pelamar dengan KTP Kabupaten PALI dan Tidak paham WKP yang dimaksud dalam Surat Edaran Bupati. PT PWS menyatakan bahwa Umur dan (Domang) bukan karyawan PT PWS. PT PWS akan evaluasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait atas kejadian ini. PT PWS akan memberikan (struktur perusahaan) yang bertanggung jawab di Field Adera.
4. Pihak Pertamina, PWS, Pelamar Kerja serta Fakar Lematang sepakat akan kembali melakukan pertemuan atas jawaban ini. Membuat surat tuntutan dan menginformasikan kepada Pertamina.
Yang mana, berita acara ini dikeluarkan di bertempat di Pondok Harmoko, Desa Raja, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Pada hari Kamis, 06 November 2025 ditandatangani oleh berbagai pihak,
Public Relations PT Pertamina Field Adera Samuel O.m, Kuasa Hukum PT PWS JILUN S.H., M.H., Ketua Umum Fakar Lematang Aka Cholik Darlin, S.Pd.I, S.H., M.M.,
Wartain Banten | Pemerintahan | 06 November 2025 — Kontingen atlet renang Provinsi Banten menorehkan prestasi gemilang pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XVII Tahun 2025. Hingga Kamis (6/11/2025), para perenang muda Banten berhasil menambah tiga medali emas, sehingga total perolehan menjadi lima emas.
Tambahan medali emas tersebut disumbangkan oleh Effelyn Loadikia Rose di nomor 100 meter gaya dada putri, Giovandee Nayaka Surbakti pada nomor 200 meter gaya ganti putra, serta Arief Muhammad yang tampil impresif di nomor 50 meter gaya dada putra.
Cabang olahraga renang Banten berhasil meraih total sembilan medali pada Popnas XVII 2025, terdiri dari lima emas, satu perak, dan tiga perunggu.
Lima medali emas disumbangkan oleh Michelle Suryadi Fang (400 meter gaya ganti perorangan putri dan 100 meter gaya kupu-kupu putri), Effelyn Loadikia Rose (100 meter gaya dada putri), Giovandee Nayaka Surbakti (200 meter gaya ganti putra), dan Arief Muhammad (50 meter gaya dada putra)
Satu medali perak diraih Effelyn Loadikia Rose pada nomor 200 meter gaya dada, sedangkan
tiga medali perunggu diperoleh dari Giovandee Nayaka Surbakti (400 meter gaya ganti perorangan putra), Raden Mas Khotbah Efren Malika Ramadhan (50 meter gaya kupu-kupu putra), serta tim estafet putri 4×100 meter gaya bebas yang diperkuat Dara Kezia Samantha Haraphap, Michelle Suryadi Fang, Natasha Angelina Oeoen, dan Vierra Alexander.
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Banten, Ahmad Syaukani, memberikan apresiasi atas prestasi gemilang atlet renang Banten di Popnas XVII 2025. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, dan kedisiplinan seluruh pihak. Ahmad berharap keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi cabang olahraga lainnya untuk turut berprestasi.
Syaukani juga menyampaikan bahwa para atlet Banten masih akan berlaga pada Jumat (7/11/2025) dan mengajak masyarakat untuk mendoakan agar mereka kembali meraih medali emas.
“Mohon doa seluruh masyarakat Banten, untuk kembali memboyong medali emas,” tambah Kadispora Provinsi Banten yang biasa disapa Oni.
Popnas XVII 2025 digelar bersamaan dengan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) XI. Dalam ajang ini, Provinsi Banten mengirimkan 176 atlet untuk Popnas dan 16 atlet untuk Peparpenas, yang masing-masing berpartisipasi dalam 19 cabang olahraga di Popnas dan empat cabang olahraga di Peparpenas.(WartainBanten)
Wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat terus ditunjukkan oleh calon kepala desa BPK Ajat Sudrajat
menyerahkan sembako berupa beras, penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepala warga masyarakat RT. 02/01, 03/01,01/03,04/04 dan RT 09/04 di desa Sukaresmi. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus mempererat silaturrahmi antara masyarakat dan calon kepala desa.
Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat. Semoga dapat meringankan beban keluarga penerima menjadi berkah bagi kita smua Amiin.
Kami hadir bukan hanya untuk menyalurkan bantuan, tetapi juga untuk mendengar suara warga masyarakat desa Sukaresmi.
Kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan kebersamaan, mencerminkan semangat gotong royong serta kepedulian sosial yang terus tumbuh ditengah masyarakat.
Kerja Sama Regional Bali, NTB dan NTT Didorong Jadi Lokomotif Pertumbuhan Indonesia Timur
Warta.in
Mataram,NTB – Kolaborasi Bali–NTB–NTT diharapkan menjadi model kerja sama regional yang produktif di Indonesia dengan mendorong kawasan Bali-Nusra sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, pusat pariwisata internasional dan penggerak kesejahteraan masyarakat di wilayah Indonesia Timur.
“Kerja sama Regional Bali, NTB, dan NTT merupakan strategi nyata untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai arahan pemerintah pusat”, ungkap Kepala Bappeda, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, dalam gelar Bincang Kamisan edisi ke-16 yang menghadirkan pembahasan strategis tentang urgensi Kerja Sama Regional Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (KR BNN) dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia bagian timur dan dihadiri pula oleh Sekretaris Dinas Pariwisata NTB, Mulki, S.STP., M.M sebagai nara sumber di UPTD Pusat Layanan Digital, Kamis, 6/11/2025.
Iswandi menyampaikan bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat, L Muhamad Iqbal menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen melalui kerja sama lintas wilayah yang konkret dan terukur dan NTB akan menjadi tuan rumah pertemuan lanjutan pada November mendatang untuk memperkuat rencana kerja konkret KR BNN.
Dijelaskan pula, pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara tiga provinsi yang telah dilakukan sebelumnya di Bali dengan fokus kerja sama pada penyatuan arah pembangunan di koridor Bali–Nusra sebagai kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif bertaraf internasional.
Bali akan berperan sebagai pusat pariwisata budaya, NTB sebagai pusat pariwisata petualangan, dan NTT sebagai pusat pariwisata bahari. Ketiganya diikat oleh penguatan konektivitas darat, laut, dan udara agar mampu mendorong arus barang, jasa dan wisatawan secara efisien.
Iswandi menegaskan pula bahwa KR BNN bukan hanya untuk sektor pariwisata, tetapi juga menjadi instrumen penggerak lintas sektor.
Terdapat sedikitnya 15 komoditas pertanian seperti padi, bawang, sayur, dan buah-buahan serta 14 komoditas kelautan yang akan dikelola dalam kerangka perdagangan antarprovinsi.
“Seluruh OPD harus mampu mentransformasi kepentingan lintas daerah, bukan hanya kepentingan sektoral. Kita ingin melihat neraca perdagangan yang sehat, di mana NTB, Bali, dan NTT saling melengkapi kebutuhan satu sama lain,” tegasnya.
Ia menambahkan, kerjasama ini akan ditandai dengan penandatanganan dokumen resmi oleh tiga gubernur, yang menegaskan prinsip saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang, dengan implementasi mulai tahun 2026 mendatang.
Selain itu, peningkatan sumber daya manusia juga menjadi fokus utama. Gubernur Iqbal terus mendorong pembangunan SDM yang sehat dan cerdas sebagai fondasi utama dalam menyongsong pariwisata berstandar global dan ekonomi daerah yang berdaya saing.
Pariwisata, lanjutnya, bukan sekadar promosi melainkan pembangunan ekosistem yang lengkap. SDM pariwisata, keamanan, kebersihan, hingga layanan publik harus bergerak bersama menuju standar global.
Sementara itu di forum yang sama, Sekdis Pariwisata Mulki menyebut kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk mengembalikan semangat kebersamaan provinsi-provinsi eks “Sunda Kecil” dalam bentuk modern. Ia menjelaskan, Bali yang selama ini menyumbang sekitar 60 persen kunjungan wisatawan nasional diharapkan dapat memberikan multiplier effect positif bagi NTB dan NTT.
“Kita tidak sedang bersaing, tetapi berkolaborasi. Bali, NTB, dan NTT adalah tiga mutiara pariwisata Nusra yang saling menguatkan. Promosi dan event akan kita integrasikan agar wisatawan yang datang ke Bali juga tertarik melanjutkan perjalanan ke NTB dan NTT,” ujarnya.
Mulki menjelaskan ada tiga konsep utama yang akan segera diwujudkan:
*Integrated Promotion Tourism*
melalui pembuatan web portal bersama yang menampilkan konten promosi dan destinasi unggulan ketiga daerah, baik digital maupun konvensional.
*Integrated Event Calender*
penyusunan kalender event bersama yang akan diluncurkan pada Desember mendatang di Ballroom Kementerian Pariwisata RI. NTB juga akan menggelar Lombok-Sumbawa Travel Fair sebagai pendamping Bali Beyond Travel Fair.
*Chance of Destination* berupa fun trip lintas provinsi yang menghubungkan jalur wisata Bali–NTB–NTT dalam satu paket perjalanan terpadu. Selain pariwisata, kolaborasi ini juga menyasar sektor perdagangan antar daerah. Produksi masyarakat NTB—seperti hasil pertanian, perikanan, dan produk ekonomi kreatif—banyak dikonsumsi di Bali. Melalui KR BNN, rantai pasok ini akan diperkuat agar lebih efisien dan saling menguntungkan.(sr/dkintb)
Wartain Banten | Pemerintahan | 06 November 2025 — Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menghadiri kegiatan penilaian Posyandu Cenderawasih II di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Tinawati menekankan bahwa kunjungannya bukan hanya untuk penilaian, tetapi juga untuk mendorong Posyandu tetap menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan keluarga.
“Penilaian bukan sekadar kompetisi, melainkan sarana evaluasi untuk memastikan Posyandu tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Tinawati, Kamis (6/11/2025).
Ia menambahkan, kehadirannya bersama tim menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung inovasi dan tata kelola Posyandu yang berkelanjutan.
Lomba Posyandu tingkat provinsi Tahun 2025 ini bertujuan menilai bagaimana kader berinovasi, termasuk dalam penerapan dan pelaksanaan program enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mencakup pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Cilegon, Alfi Riski Agnia Robinsar, mengapresiasi kunjungan tim provinsi sebagai kesempatan untuk menunjukkan kolaborasi antara pemerintah, kader, dan masyarakat dalam meningkatkan layanan kesehatan keluarga.
“Suatu kebanggaan bagi kami dapat dikunjungi langsung oleh Ibu Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi serta jajaran. Semoga penilaian ini berjalan lancar dan memberikan rekomendasi yang membangun bagi perkembangan Posyandu di Kota Cilegon,” ujar Alfi Riski.
Ia menekankan bahwa penguatan Posyandu tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana, tetapi juga memerlukan dukungan kader, Kelompok Wanita Tani, dan partisipasi aktif masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Banten, Hasbi Sidik, memberikan dukungan dan apresiasi atas kegiatan penilaian Posyandu, menekankan peran penting kader dalam keberhasilan pembangunan kesehatan keluarga.
“Keberhasilan pembangunan di Provinsi Banten, terutama dalam lingkup keluarga, tidak lepas dari peran kader Posyandu. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat berawal dari Posyandu yang berjalan baik, kader yang aktif, dan masyarakat yang peduli,” ungkap Hasbi
Ia berharap kegiatan ini memotivasi kader untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan demi meningkatnya kualitas hidup masyarakat.(WartainBanten)
