Warta.in-MUKOMUKO.

Belum tuntas perkara dugaan korupsi Perjalanan Dinas (Perdin) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mukomuko tahun anggaran 2023 yang naik ke tahap penyidikan, kembali mencuat ke permukaan adanya kisruh pada Perdin Setwan DPRD Mukomuko tahun 2024.

Ketua LSM Semut Merah Mukomuko, Gemmi Jupriadi, mengatakan bahwa berdasarkan hasil investigasi di lapangan, ditemukan adanya permasalahan pada Perdin Setwan DPRD Mukomuko tahun 2024.

Dikatakan Gemmi, ia mendapat laporan dari beberapa staf di Setwan DPRD Mukomuko, bahwa untuk Perdin tahun 2024 belum dibayarkan, namun untuk kelengkapan Spj sudah dilengkapi.

“Jika itu benar adanya, kami akan meminta klarifikasi resmi melalui lembaga kami untuk dapat diteruskan ke pihak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Dimana, sejauh ini pihak Kejati Bengkulu sudah menetapkan puluhan tersangka pada perkara perjalanan dinas di sejumlah daerah,” ujarnya Selasa (21/10).

Tak hanya sampai disitu, dirinya akan terus mengawal laporan tersebut hingga ke Jamwas Kejagung RI. Pihaknya dalam waktu dekat akan segera mengantarkan laporan tersebut.

“Kita minta klarifikasi terlebih dahulu, baru kemudian kita layangkan laporan ke Kejati Bengkulu. 2×7 hari tidak di proses, baru kita layangkan surat ke Jamwas Kejagung RI,” demikian Gemmi.(**)

warta.in Bekasi ◊ Selasa, 21 Oktober 2025

PWI di MK: Pasal 8 UU Pers Konstitusional, Negara Wajib Perkuat Perlindungan Wartawan

Jakarta – PWI Pusat menegaskan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat konstitusional dan masih sangat relevan, namun pelaksanaannya perlu diperkuat.

“Agar wartawan benar-benar terlindungi dalam menjalankan profesinya,” ujar Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir.

Hal itu disampaikan Akhmad Munir, saat hadir sebagai pihak terkait dalam sidang lanjutan uji materi Pasal 8 UU Pers di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Sidang ini merupakan kelanjutan dari permohonan yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), yang menilai bahwa ketentuan Pasal 8 tentang perlindungan hukum bagi wartawan masih multitafsir dan belum memberikan jaminan perlindungan yang memadai.

Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim, Akhmad Munir menegaskan bahwa Pasal 8 UU Pers sudah memberikan dasar hukum yang jelas bagi perlindungan wartawan, tetapi implementasinya di lapangan belum optimal.

“Pasal 8 Undang-Undang Pers adalah norma fundamental yang harus dipertahankan. Namun pelaksanaannya perlu diperkuat agar wartawan memperoleh perlindungan hukum yang nyata di lapangan,” ujar Munir.

Ia menekankan bahwa perlindungan wartawan harus dimaknai sebagai kewajiban aktif negara, bukan sekadar tanggung jawab moral atau sosial.

Perlindungan itu, kata Munir, meliputi keamanan fisik, keamanan digital, serta perlindungan dari tekanan dan kriminalisasi atas karya jurnalistik yang sah.

“Ketika wartawan menghadapi ancaman atau tekanan, seharusnya ada mekanisme cepat dan jelas antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi untuk memberikan perlindungan,” tegasnya.

Tantangan: Lemahnya Koordinasi Antar-Lembaga

Menurut PWI, tantangan terbesar bukan pada teks Pasal 8 UU Pers itu sendiri, melainkan pada lemahnya koordinasi antar-lembaga dalam pelaksanaannya.

PWI menilai perlu adanya mekanisme terpadu antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi wartawan agar setiap perkara yang menyangkut kegiatan jurnalistik diselesaikan sesuai Undang-Undang Pers.

Dalam sidang tersebut, PWI Pusat juga menyerahkan keterangan tertulis resmi kepada Mahkamah Konstitusi, yang berisi enam pokok pikiran utama, yakni:

1. Pasal 8 UU Pers harus dipertahankan sebagai norma konstitusional yang menjamin kemerdekaan pers.

2. Perlindungan hukum bagi wartawan adalah kewajiban negara.

3. Perlindungan tidak berarti kekebalan hukum.

4. Koordinasi antar-lembaga perlu diperkuat agar pelaksanaan perlindungan berjalan efektif.

5. Perlindungan hukum harus mencakup aspek digital dan psikologis.

6. Negara wajib memastikan perlindungan wartawan berjalan adil dan berkelanjutan.

Ketua Umum PWI Pusat hadir bersama jajaran pengurus pusat, antara lain:

Anrico Pasaribu (Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum), Edison Siahaan (Ketua Satgas Anti Kekerasan), Baren Antoni Siagian (Komisi Hukum dan HAM), Jimmy Endey (Komisi Kajian dan Litbang), Rinto Hartoyo Agus (Ketua Seksi Hukum PWI Jaya), serta Rizal Afrizal (Komisi Pangan dan Energi).

Kehadiran delegasi lengkap tersebut menunjukkan komitmen PWI untuk memastikan posisi pers nasional tetap terlindungi secara hukum dan etika profesional.

*Komitmen PWI*

Menutup keterangannya, Akhmad Munir menyampaikan bahwa PWI Pusat akan terus memperkuat fungsi advokasi, pendidikan etika jurnalistik, dan pembinaan hukum bagi wartawan di seluruh Indonesia.

“Perlindungan wartawan bukanlah keistimewaan, tetapi mandat konstitusi. Negara harus hadir untuk memastikan kemerdekaan pers berjalan seiring dengan keadilan dan tanggung jawab,” pungkas Munir.

Sidang uji materi Pasal 8 UU Pers ini juga menghadirkan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai pihak terkait lainnya.

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan melanjutkan pemeriksaan perkara pada agenda berikutnya sebelum memasuki tahap pembacaan putusan.

(Alpin A.S)

warta.in Bekasi ◊ Selasa, 21 Oktober 2025

Jakarta – Dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akhirnya berakhir. Kedua kubu yang berselisih, yakni pihak Voke Lontaan dan Vanny Loupatty, sepakat berdamai dan mencabut laporan masing-masing di Polda Sulut.

Kesepakatan itu tercapai dalam rapat penyelesaian dualisme PWI Sulut yang digelar secara daring melalui Zoom pada Senin (20/10/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Tim Penyelesaian Dualisme PWI se-Indonesia, yang terdiri Ketua Mirza Zulhadi didampingi Wakil Ketua Atal S. Depari dan anggota Hilman Hidayat serta Kadirah.

“Besok saya akan ke Polda Sulut untuk mencabut laporan saya, sebagai tanda keseriusan saya dalam menjaga persatuan PWI,” ujar Vanny Loupatty. Hal senada juga disampaikan Voke Lontaan, yang menyatakan akan melakukan hal yang sama.

Tim penyelesaian menyambut baik keputusan tersebut. Dalam rapat juga ditegaskan bahwa sesuai hasil rekomendasi Kongres PWI 2025, kepengurusan yang sah adalah di bawah pimpinan Voke Lontaan.

“Namun pengurus yang sah wajib mengakomodir teman-teman lainnya untuk bersatu kembali. Silakan Bang Vanny dan Bang Voke bekerja sama membesarkan PWI Sulut,” pesan Kadirah.

Kepengurusan yang sah diberikan waktu satu minggu untuk menggelar rapat pleno guna mengakomodasi anggota dari pihak Vanny untuk bersatu. Hasilnya akan dilaporkan ke PWI Pusat.

Penyelesaian dualisme PWI Sulut juga diharapkan berlanjut sampai ke kabupaten/kota se-Sulut dengan semangat persatuan dan kekeluargaan.

Tim Penyelesaian Dualisme ini dibentuk oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir berdasarkan amanat Kongres PWI 2025 di Cikarang. Tim tersebut bertugas menuntaskan persoalan dualisme organisasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Dengan berakhirnya dualisme di Sulut, PWI Pusat berharap langkah ini menjadi contoh bagi daerah lain agar menempuh jalur dialog, musyawarah-mufakat dan rekonsiliasi demi menjaga marwah organisasi di daerah.

(Alpin A.S)

Pegiat pendidikan Sutarno Sirait SH.MH

LAPORKAN PENYELEWENGAN DANA HIBAH BOP PKBM.

warta In,Jabar-subang, Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) merupakan wadah untuk pembelajaran dan keterampilan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, khusus nya bagi masyarakat yang putus sekolah dengan program utama menyelenggarakan program paket A (setara SD), paket B (setara SMP) dan paket C (setara SMA).

Kabupaten subang saat ini mempunyai 42 PKBM aktif sekaligus sebagai penyelenggara program paket kesetaraan dan masing-masing PKBM untuk tahun ajaran 2025 telah mendapat kucuran Dana BOP dengan nilai yang bervariatif sesuai dengan jumlah warga belajar.

​Sutarno Sirait SH, MH salah satu pegiat pendididikan ketika dimintai pendapat nya tentang Pendidikan Non Formal di Kab. subang menurut nya PKBM di kab.subang sebagain besar harus di Audit saya meyakini mereka hanya mendata warga belajar nya saja mengumpulkan ijasah guna melengkapi syarat program padahal KBM nya tidak berjalan, juga banyak penggelembungan daftar warga belajar alias banyak data piktif, mereka hanya bikin jadwal KBM saja untuk mengelabui padahal tdk ada pelaksanaan KBM, terkait Dana BOP menurutnya kalau tidak jalan KBM berarti Dana BOP nya hanya jadi bancakan pengelola, masalah tidak saja di BOP tapi ada juga dana PIP tentu tdk semua warga belajar mendapatkan PIP, tapi bagi warga belajar penerima PIP di PKBM belum tentu juga Dana PIP nya sampai ke warga belajar, tidak sampai disitu PKBM di Kab. subang ketua PKBM saja banyak yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) bahkan sebagai kepala sekolah Negri, ada juga yang ketua PKBM merangkap Oprator atau Ketua Yayasan merangkap Ketua PKBM jadi menurut saya sudah saat nya PKBM di Kab. subang dilakukan Audit secara menyeluruh saya sendiri sudah mengantongi beberapa PKBM yang akan saya laporkan ke APH dengan berbagai dugaan sebagian besar penyalahgunaan Dana Hibah BOP dan Dana PIP yang tidak sampai ke warga belajar.

​peran dinas pendidikan selaku pengawas juga dipertanyakan dan harus dimintai pertanggung jawaban khusus nya kasi Kesetaraan yang salah satu tugas nya memastikan proses KBM berjalan baik untuk menjamin kualitas hasil pembelajaran kesetaraan dalam semua tingkatan.

​bagaimana mungkin kasi Kesetaraan mau maksimal. penilik PNF kecamatan saja yang tugas nya sebagai pengendali, pembina, perencana sekaligus pengawas di kecamatan dalam penyusunan ARKAS mereka tidak diikut sertakan, menurut salah satu pemilik PNF bahwa penilik tidak dilibatkan dalam. penyusunan ARKAS jadi kami tdk tau persis perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggung jawaban dan pelaporan itu semua langsung dengan kasi PNF semua nya didominasi oleh beliau ujarnya padahal saat Akreditasi itu kami penilik diminta keterangan guna kelancaran proses Akreditasi satu sisi kalaupun kami berkata jujur kerja kami dipertnyakan padahal saat penyusunan ARKAS kami tidak diikutsertakan.

Hal senada juga ditanggapi oleh Koordinator Lembaga Pemantau Pendidikan (LPP), Yaya Sudarya S.pd ketika ditemui di sekretariat nya sabtu, (18/10-24) ini semua akibat lemah nya pengawasan Bidang PNF apalagi kalau ada ASN yang menjadi Ketua Yayasan atau Ketua PKBM itu jelas melanggar UU No.5 tahun 2014 dan Permendikbud ristek No.13 tahun 2023 yang menyatakan ASN tidak boleh rangkap Jabatan serta sanksi disiplin dan penggantian gaji atau tunjangan yang diterima selama merangkap jabatan. makanya saya setuju kalau ada Audit terhadap pengelola PKBM yang terduga pengelolanya rangkap jabatan sekaligus Audit terhadap ada tidak nya atau aktif tidak nya PKBM tersebut melaksanakan KBM mereka rata-rata berpikir Dana BOP saja kualitas pendidikan tidak diperhatikan.

sebetulnya untuk mengetahui pengelola yang merangkap jabatan kalau pengawasan nya berjalan itu tidak sulit karena semua data ada kemudian masalah KBM saya menduga ada pembiaran dari Bid PNF jadi tanggung jawab Bid PNF tidak sebatas Adm saja tetapi juga secara Hukum karena semua dana yang dikucurkan dari pemerintah pertanggung jawaban nya berjenja