Wartain Banten | Pemerintahan | 14 Oktober 2025  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama seluruh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) di wilayahnya menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan program berjalan sesuai standar nasional dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam pelaksanaan program prioritas tersebut. Hal itu disampaikan usai menghadiri Konsolidasi Regional Peningkatan Tata Kelola Program MBG yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Senin (13/10/2025).

“Kami hadir lengkap dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Ini bukti komitmen kami agar program MBG benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Banten,” kata Andra Soni.

Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), memimpin acara tersebut. Seluruh kepala daerah dari Provinsi Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, dan seluruh bupati dan wali kota di Banten turut serta.  Gubernur Andra Soni, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, dan Sekda Deden Apriandhi Hartawan hadir.  Selain itu, seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, mitra, dan perwakilan yayasan SPPG dari masing-masing provinsi hadir.

Andra Soni mengatakan bahwa kehadiran semua kepala daerah di Banten menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyukseskan pelaksanaan program MBG di daerah.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa setiap SPPG berjalan transparan dan memenuhi standar pengelolaan yang ditetapkan oleh BGN. SPPG berfungsi sebagai pusat produksi, distribusi, dan pengawasan makanan bergizi yang akan didistribusikan ke penerima manfaat di berbagai wilayah.

“SPPG harus terbuka dan memenuhi standar. Provinsi, kabupaten dan kota punya tanggung jawab memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” katanya.

Dengan menerapkan standar pelayanan, seluruh proses penyediaan dan distribusi makanan bergizi diharapkan berlangsung efisien, efektif, dan transparan.

Selain itu, Andra Soni mengatakan bahwa untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan, Satgas MBG Provinsi Banten dibentuk. Satgas ini dipimpin oleh Sekda Deden Apriandhi dan melibatkan anggota BGN. Satgas ini ditugaskan untuk meningkatkan koordinasi, supervisi, dan pengawasan pelaksanaan program MBG prioritas nasional di wilayah Banten.

“Satgas ini bertugas mempercepat pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.

Saat program ini dijalankan, sekitar 1.300 SPPG akan digunakan di Banten, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota harus melakukan pemeriksaan bersama untuk memastikan bahwa seluruh SPPG di wilayah 3T dapat beroperasi dan melayani masyarakat setiap hari.

“Daerah 3T tetap menjadi perhatian. Terutama wilayah terpencil saat ini terus kita data karena menurut saya daerah terpencil itu penanganannya agak khusus agar masyarakat di sana bisa terlayani setiap hari,” ujarnya.

Selain itu, gubernur Andra Soni menekankan betapa pentingnya memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat Baduy.  Mereka harus dijamin pemenuhan program MBG, yang merupakan hak mereka.

“Salah satu yang harus kita laporkan dan kita pikirkan tentang masyarakat adat Baduy, karena ini merupakan hak, kita bicara tentang hak,” tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa saat ini, koordinasi antara Pemprov Banten, pemerintah kabupaten dan kota, dan jajaran BGN berjalan dengan baik. Ini terutama berkat dukungan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang berfungsi sebagai penggerak di tingkat lokal.

“Setiap hari saya berkomunikasi dengan SPPI regional Banten. Mereka sudah bekerja baik, tinggal kita dukung agar lebih maksimal,” ucapnya.

Seperti yang gubernur katakan, upaya cepat para SPPI dan koordinator lapangan telah menghasilkan hasil yang nyata dalam waktu singkat.  Pemerintah daerah akan terus membantu agar program dijalankan dengan lebih baik.

Andra Soni berharap konsolidasi ini akan meningkatkan sinergi antarkepala daerah dan berkesinambungan.  Diharapkan bahwa program MBG tidak hanya memastikan bahwa anak-anak dan masyarakat rentan memiliki asupan gizi yang cukup, tetapi juga memperkuat peran daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Program MBG bukan sekadar kegiatan, tapi investasi membangun generasi sehat dan kuat. Banten siap memastikan pelaksanaannya hingga ke pelosok,” tutupnya.

Sementara itu, Dadan Hindayana, Kepala BGN, menyatakan bahwa program MBG adalah upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ketahanan gizi nasional.  Di seluruh wilayah, BGN telah menyediakan sistem pendukung teknis.  mulai dari pengadaan tes pengawasan bahan pangan yang cepat hingga membantu juru masak profesional

“Kami menyiapkan sistem yang terstandar, termasuk rapid test dan pendampingan juru masak profesional di setiap SPPG,” ungkapnya.

Untuk memastikan seluruh tahapan pengolahan makanan memenuhi standar keamanan pangan, BGN tengah menugaskan 5.000 juru masak profesional untuk mendampingi SPPG baru.  Untuk mendukung pelaksanaan program di seluruh Indonesia pada tahun 2026, BGN menyiapkan anggaran nasional sebesar Rp 335 triliun.

“Anggaran tahun 2026 sudah disebutkan, BGN memiliki Rp 268 triliun, dan sudah di-stand by-kan Rp 67 triliun, sehingga secara keseluruhan Badan Gizi Nasional akan mengucurkan Rp 335 triliun di tahun 2026,” terang Dadan.

Seluruh kepala, ahli gizi, mitra, dan perwakilan yayasan SPPG membaca ikrar bersama saat konsolidasi regional peningkatan tata kelola program MBG ini.

Komitmen bersama yang dinyatakan oleh para kepala SPPG, ahli gizi, mitra, dan perwakilan yayasan mencerminkan tekad yang kuat untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, dan Banten, ;

1. Memegang teguh prinsip-prinsip keamanan pangan untuk mencegah risiko terjadinya insiden keracunan pangan.
2. Meningkatkan kualitas makanan dan rasa dari setiap hidangan MBG.
3. Mengimplementasikan SLHS dan seluruh SOP secara menyeluruh dan disiplin pada SPPG yang kami kelola.
4. Siap menyukseskan program MBG dengan mendistribusikan menu gizi seimbang.

Ikrar ini menjadi landasan moral sekaligus operasional demi tercapainya tujuan utama program MBG: menciptakan generasi sehat dan bebas stunting melalui akses makanan bergizi yang merata dan aman.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 13 Oktober 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan radiasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) yang terdeteksi di kawasan Modern Cikande, Kabupaten Serang. Penanganan dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi lintas instansi serta rencana relokasi sementara warga terdampak.

Hal ini disampaikan Andra Soni seusai mengikuti Apel Satuan Tugas Penanganan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 dan Kesehatan Masyarakat Berisiko Terdampak, yang digelar di Polsek Cikande pada Senin (13/10). Apel tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan dihadiri Kapolda Banten Irjen Hengki

Selain itu, semua kepala desa dan lurah Kecamatan Cikande menerima penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tentang pencemaran lingkungan.

Menurut Andra Soni, rapat koordinasi terkait penanganan radiasi telah dilakukan berkali-kali oleh Pemerintah Provinsi Banten.  Hasilnya, sampai saat ini, area mana yang termasuk dalam zona merah atau kuning telah diidentifikasi secara teknis.

“Kita akan melakukan relokasi sementara masyarakat sekitar yang terdampak sampai proses dekontaminasinya selesai. Polda sudah menyiapkan, Pemkab Serang juga sudah, termasuk Pemprov. Tinggal nanti lokasi mana yang lebih efektif supaya masyarakat yang direlokasi sementara itu bisa menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala, seperti sekolah dan lainnya,” jelasnya.

Andra Soni juga telah menginstruksikan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Dinkes Kabupaten Serang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada penduduk di daerah tersebut untuk memastikan PHBS masyarakat tetap ada.

“Kita juga sudah melakukan pengaturan satu pintu masuk ke dalam kawasan agar semuanya terkendali dengan baik. Setiap kendaraan yang keluar akan diperiksa secara intensif agar benar-benar steril dan bersih,” ujarnya.

Kemudian, Tim Satgas memeriksa kendaraan angkutan barang yang keluar dari perusahaan, kata Andra Soni.

Seluruh langkah penanganan telah direncanakan dengan baik, kata Andra Soni.  Para ahli menangani masalah industri.  mulai dari pengendalian sumber radiasi hingga penghapusan radiasi.

Menurut Andra Soni, Indonesia memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah dengan bekerja sama dengan semua pihak.  Baik pemerintah pusat, daerah, spesialis, dukungan peralatan dan teknologi, dan sumber daya manusia yang menangani masalah radiasi.

“Target kita mudah-mudahan tidak lebih dari dua bulan bisa diselesaikan sampai benar-benar steril seperti semula,” tambahnya.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta para lurah dan kepala desa untuk proaktif memastikan kesehatan warganya.  Dia meminta pemeriksaan segera dilakukan jika gejalanya ditemukan di masyarakat.

“Selain itu yang terpenting juga memastikan warganya tidak masuk pada zona radiasi yang sudah ditetapkan, karena itu sangat berbahaya,” paparnya.

Hanif juga mengatakan bahwa apel kesiapsiagaan harus menjadi inspirasi untuk meningkatkan pengawasan daripada sekadar acara.  Indonesia harus dapat menunjukkan kepada dunia bahwa ia telah hadir dan bergerak cepat serta siap menghadapi ancaman radiasi dengan segala daya dan upaya. Ini adalah tanggung jawab negara yang besar.

“Peristiwa ini merupakan alarm keras bagi kita semua untuk menuntut respons yang terpadu, terukur, dan terkoordinasi dari seluruh elemen,” tegasnya.

Pemerintah daerah terus melakukan upaya mitigasi, termasuk pemetaan wilayah terdampak, pemantauan kesehatan warga, dan pembersihan lingkungan secara bertahap.(WartainBanten)

Warta.in Jabar ◊ Senin, 13 Oktober 2025.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan penerapan budaya kerja yang ramah lingkungan dalam amanat apel pagi ASN Pemerintah Kota Bekasi, Senin (13/10).

Dalam arahannya, Wali Kota mengimbau seluruh perangkat daerah untuk mulai menerapkan langkah-langkah penghematan, baik dalam penggunaan fasilitas kantor maupun dalam kegiatan rapat. Salah satu kebijakan yang ditegaskan adalah penghentian penggunaan minuman dalam kemasan plastik di setiap rapat.

Tri meminta Kepala Bagian Umum agar menyiapkan dispenser air di seluruh ruang rapat, serta mewajibkan setiap peserta rapat membawa tumbler pribadi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Bekasi dalam mengurangi sampah plastik sekaligus menumbuhkan kesadaran ASN terhadap gaya hidup berkelanjutan.

“Mulai dari hal kecil. ASN Kota Bekasi harus menjadi teladan dalam efisiensi dan kepedulian terhadap lingkungan. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi,” ujar Tri Adhianto.

Selain itu, Wali Kota juga memberikan arahan kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan uji coba pembatasan penggunaan listrik di lingkungan perkantoran Pemerintah Kota Bekasi. Penggunaan listrik akan dimaksimalkan hingga pukul 17.00 setiap harinya. Bila terdapat kegiatan lembur atau keperluan di luar jam kerja, harus dilaporkan dan memperoleh izin terlebih dahulu.

Tri menekankan, efisiensi energi listrik dapat memberikan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran daerah. Dana yang semula digunakan untuk membayar listrik berlebih, dapat dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah digunakan dengan bijak dan tepat sasaran. Efisiensi bukan hanya soal menghemat, tapi juga soal tanggung jawab,” tegasnya.

Melalui kebijakan ini, Tri Adhianto mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk bersama-sama membangun budaya kerja hemat, tertib, dan peduli lingkungan.

“Mari kita wujudkan kantor pemerintah yang efisien, disiplin, dan berintegritas. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan bersama,” tutupnya.

(Jefry. SMK)