Warta.in-Kabupaten Mukomuko.

PT Karya Sawitindo Mas (KSM) menyangkal dan berdalih terkait pemberitaan tentang kewajiban perusahaan terhadap desa-desa yang terdampak. Melalui KTU PT KSM, perusahaan menyampaikan kepada awak media, bahwa permasalahan fee cangkang adalah urusan antara pengurus dan pihak pembeli.

Namun, salah seorang warga masyarakat, Tokoh masyarakat XIV Koto, M. Tahudin, merespons bahwa pernyataan PT KSM tersebut tidak logis dan seolah-olah perusahaan akan lepas dari tanggung jawab.

“Sangat tidak logis dan seolah diduga akan lepas dari tanggung jawab atau cuci tangan, untuk kebenarannya sepihak, sedangkan muara akar permasalahannya di perusahaan PKS tersebut,” ungkapnya.

Masyarakat mengajak PT KSM untuk duduk bersama dan mengungkap semua akar permasalahan. “Maka dari itu bapak permasalahan ini harus segera dipecahkan bersama, biar transparansi ada titik temu tidak menjadi gaduh dan konflik dipemberitaan disampaikan ke ingin warga masyarakat terdampak,” tegasnya.

Masyarakat juga mempertanyakan tentang kejelasan fee atau kesepakatan cangkang dan CSR lainnya. “Masalah fee atau kesepakatan cangkang itu saja sudah tidak jelas, gimana dengan syarat berdirinya PKS CSR nya. CSR yang didominasi hanya hari besar idul Fitri dan aidul adha itupun tidak menyeluruh kedesa – desa terdampak, CSR lain – lainnya di kemana?” ungkapnya geram.

Masyarakat mengharapkan agar PT KSM dapat transparan dan akuntabel dalam mengelola kewajiban perusahaan terhadap desa-desa yang terdampak. “Dengan timbulnya gejolak dan ketidak jelasan ini PT KSM tidak bisa lepas tangan seperti ini.

“muaranya kan di PT KSM yaa kan bapak KTU”

maka perlu untuk menyelesaikannya duduk bersama, biar transparansi dan akuntabilitas,” tutupnya.

Sampai saat ini, belum ada jawaban dari pemerintah daerah maupun unsur-unsur terkait terkait kewajiban PT KSM terhadap desa-desa yang terdampak. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat segera turun tangan dan menyelesaikan permasalahan ini.(HD)

warta.in Bekasi ◊ Sabtu, 04 Oktober 2025

Surakarta – ‘Sakinah, Mawaddah, Warahmah’ Persatuan Wartawan Indonesia, menjadi tema dalam Malam Silaturasa yang digelar di Taman Balekambang, Surakarta, Sabtu (4/10/25).

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama Sekretaris Jenderal (Sekjend) PWI Zulmansyah Sekedang dan juga seluruh pengurus PWI Pusat diterima oleh Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi bersama Wali Kota Surakarta Respati Ardi serta Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani

Membuka Malam Silaturasa tersebut, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengucapkan terimakasih karena telah melakukan pengukuhan di Surakarta. “Terima kasih sudah mengajak seluruh rekan-rekan untuk beracara di Kota Surakarta. Tentunya, Kota Surakarta hari ini tidak memiliki alam, tidak memiliki gunung, laut, tapi kita memiliki budaya yang bisa dinikmati oleh seluruh tamu-tamu yang hadir,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus PWI periode 2025-2030 dan berharap PWI selalu menjadi mitra strategis.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum (Ketum) PWI Pusat, Akhmad Munir juga menyampaikan rasa hormat atas sambutan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta dengan digelarnya Malam Silaturasa tersebut.

“Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta’ala, kami mendapat kehormatan yang besar dari pemerintah Kota Surakarta, Bapak Rispati Adi, yang memfasilitasi kami untuk bisa bersilaturahim dalam suasana yang berbahagia dan nyaman ini,” ucap Munir.

Direktur Utama LKBN Antara ini berharap, kolaborasi PWI dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah maupun di Pemerintahan Kota Surakarta selalu berjalan dengan baik.

Menutup sambutan, Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi menyebut bahwa kegiatan yang dilakukan PWI di Jawa Tengah merupakan kebanggan tersediri. “Hari ini merupakan satu kebanggan Provinsi Jawa Tengah berikut masyarakat Jawa Tengah, bangga atas kedatangan para pendekar-pendekar bangsa, PWI dari seluruh Indonesia,” ujar Ahmad Luthfi saat memberi sambutan.

Ia juga menyampaikan selamat atas pengukuhan pengurus PWI periode 2025-2030. “Selamat menjalankan amanah,” ucapnya.

Luthfi mengibaratkan organisasi PWI seperti kapal yang sedang berlabuh dan akan mengarungi lautan secara bersama-sama. Kemudian saat ditengah laut diterpa banyak gelombang.

“Kalau teorinya orang pelaut itu, orang pelaut itu menjadi kuat dan terpercaya kalau bisa mengatasi gelombang-gelombang di tengah lautan. Ini adalah tantangan bagi pengurus baru yang akan datang. Semoga kebersamaan ini selalu, semacam ini seterusnya,” pungkasnya.

(Alpin A.S)

Warta.in-Kab.Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Proyek pekerjaan konstruksi ruas jalan Mukomuko Pondok Batu sampai Simpang Yamaja (Pondok Kopi) Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan nilai kontrak Rp 14.436.219.900 miliar diduga dikerjakan asal jadi. CV. Catur Pilar Cakrawala selaku kontraktor pelaksana proyek tersebut diduga menggunakan material sirtu galian C berupa tanah dan pasir untuk menimbun badan jalan.

Edi Pemuda, seorang pengendara sepeda motor yang ditemui media ini usai melewati ruas jalan tersebut, mengaku terpaksa harus berhati-hati karena kondisi badan jalan yang lembur dan lunak karena banyaknya tanah dan pasir dari pada sirtu. “Saya terpaksa harus berhati-hati saat lewat jalan yang baru dikerjakan itu karena jalannya banyak tanah dan pasir sangat tebal,” ungkapnya.

Awak media turun lapangan dan melintas di pekerjaan tersebut, berlokasi di Pondok Batu sampai Simpang Yamaja Pondok Kopi Kecamatan Mukomuko Kota Pada Sabtu (4/10/2025), melihat ada beberapa kejanggalan terkait urugkan/timbunan tanah, yang seharusnya sirtu namun ada dugaan di manipulasi dengan tanah biasa yang bercampur pasir. Menurut warga setempat, jika kualitas material seperti sirtu diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dalam RAB, maka pada waktu pemadatan tidak bisa maksimal, dan hasilnya jalan nantinya akan di Rigid tersebut cepat rusak/bergelombang, bahkan bisa retak dan patah jika ini terus dilanjutkan.

Dengan kejadian ini, perlu adanya perhatian khusus dari pihak dinas terkait dalam hal ini Dinas PUPR Bina Marga Provinsi Bengkulu serta anggota DPR Provinsi Bengkulu dalam hal ini komisi yang membidangi pembangunan bisa segera mungkin melakukan sidak, karena pekerjaan tersebut menyerap anggaran yang tidak sedikit dari hasil pajak yang dibayarkan masyarakat pada negara.

IJD provinsi merujuk pada Instruksi Presiden Jalan Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia, termasuk di provinsi-provinsi. Program ini bertujuan memperbaiki infrastruktur jalan di daerah-daerah yang belum terhubung dengan baik, meningkatkan aksesibilitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

Beberapa manfaat IJD antara lain:
– Meningkatkan Konektivitas: IJD membantu menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian dengan pasar, sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat.
– Mendukung Pertumbuhan Ekonomi: Dengan memperbaiki infrastruktur jalan, IJD dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
– Meningkatkan Kualitas Jalan: IJD bertujuan meningkatkan kemantapan jalan daerah, sehingga mengurangi waktu tempuh perjalanan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Warta.in-Kecamatan Silaut

PT Sukses Jaya Wood (SJW) diduga telah menyeroobot lahan perkebunan sawit masyarakat Kecamatan Silaut dengan menggunakan HGU 08 PT SJW yang dinilai cacat hukum. Konflik agraria ini telah berlangsung lama dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Masyarakat menuntut pengukuran ulang lahan ulayat yang diduga diserobot oleh PT SJW. Mereka juga menuntut pemeriksaan hukum terhadap pejabat terkait yang menerbitkan SK bermasalah dan pengembalian hak-hak yang telah dirampas oleh PT SJW.

Masyarakat menduga adanya penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SK terkait lahan tersebut, karena tidak ada surat pernyataan tanah ulayat yang disahkan oleh ninik mamak dan tokoh adat. Mereka juga menduga adanya pemalsuan dokumen dalam penerbitan HGU 08 PT SJW.

Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait kasus ini. Warga masyarakat menuntut keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dari pemerintah daerah dan pihak terkait dalam penyelesaian kasus ini.

Masyarakat berharap agar pemerintah daerah dan pihak terkait segera menyelesaikan sengketa agraria ini sebelum menimbulkan kerusuhan dan konflik yang berkepanjangan. “Kami butuh kepastian penyelesaian sengketa agraria ini dari pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait,” ungkap salah satu warga masyarakat.

Masyarakat juga mempertanyakan peran aparat penegak hukum dalam kasus ini. “Apakah oknum aparat penegak hukum menjadi alat oligarki berpihak atau dibayar oleh perusahaan untuk membela perusahaan yang nakal dan rakus?” ungkap salah satu warga masyarakat.

Masyarakat memohon kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri untuk turun tangan dan menyelesaikan kasus ini. “Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Kapolri, segera turun tangan dan turun ke lapangan. Rakyatmu menunggu keadilan,” ungkap salah satu warga masyarakat. (TiM RED)