Wartain Banten | Pemerintahan | 04 Oktober 2025  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggelar tes urine secara mendadak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Provinsi Banten. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten dan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Tes urine berlangsung di halaman Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Sabtu (4/10/2025). Gubernur Banten, Andra Soni, menjadi peserta pertama dalam tes tersebut sebagai bentuk keteladanan bagi jajaran ASN.

“Dalam rangka memperingati HUT ke-25 Provinsi Banten, BNN Provinsi Banten bekerja sama dengan panitia melaksanakan pemeriksaan tes urine secara acak kepada ASN tanpa pemberitahuan sebelumnya,” ujarnya.

Gubernur juga menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari gerakan anti narkoba dan mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang pemberantasan narkoba di seluruh lapisan masyarakat.  Aparatur pemerintah di seluruh OPD Provinsi Banten harus menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, higienis, dan bebas narkoba.

“Langkah ini adalah bagian dari gerakan melawan narkoba sekaligus mendukung Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.

Mita Maharani, Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Banten, mengatakan bahwa ini adalah langkah pertama dalam rencana pemeriksaan rutin terhadap ASN.

“Pada peringatan HUT ke-25 Provinsi Banten ini, kami bekerja sama dengan Pemprov Banten untuk mewujudkan ASN yang bersih dari narkoba,” katanya.

Menurut Mita, setiap OPD akan diwakili oleh 5–10 orang ASN pada tahap pertama. Hasil pemeriksaan akan dikirim ke masing-masing OPD di Provinsi Banten. Hasil tes urine dapat diketahui dalam waktu yang singkat.  Meskipun demikian, penyampaian resmi dilakukan melalui kerja sama dengan instansi yang relevan.

“Hasil pemeriksaan akan kami sampaikan kepada masing-masing OPD dan sifatnya adalah pembinaan, bukan penegakan hukum,” jelasnya.

Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi juga menjalani tes urine.  Selain itu, jajaran Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal Banten, serta pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat struktural dan fungsional.

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-25 Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk membangun birokrasi yang bersih, sehat, dan bebas narkoba.  Ini sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 04 Oktober 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pembangunan yang dicapai Provinsi Banten hingga saat ini merupakan hasil kerja kolektif para pemimpin terdahulu. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembina upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Provinsi Banten di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Sabtu (04/10/2025).

Dalam amanatnya, Andra Soni memberikan apresiasi atas jasa dan dedikasi para gubernur dan wakil gubernur sebelumnya yang telah meletakkan fondasi penting bagi pembangunan daerah.

“Penyiapan struktur dan aparatur pemerintahan daerah di awal Provinsi Banten terbentuk pada masa kepemimpinan almarhum Pjs Gubernur Banten Hakamuddin Djamal. Atas jasa dan dedikasinya, sistem pemerintahan daerah Provinsi Banten berjalan hingga saat ini,” katanya.

Kawasan pusat pemerintahan KP3B didirikan di Kota Serang pada masa gubernur Provinsi Banten pertama, yang kini telah meninggal, Djoko Munandar.  Ini memberikan ruang perkantoran terpadu dan representatif bagi pemerintah untuk melayani masyarakat.

“Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengelola dan membangun citra positif KP3B, sehingga KP3B dikenal bukan hanya sebagai tempat aktivitas birokrasi,” ujarnya.

Selain itu, Andra Soni menekankan bahwa KP3B merupakan representasi dari identitas kemajuan daerah dan pusat layanan publik yang ramah.  Ada ruang yang memiliki nilai estetika, sejarah, dan fungsi sosial ekonomi.

Di bawah kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah sebagai gubernur Banten, banyak proyek yang dibangun, seperti Jamsosratu, RSUD Malingping dan RSUD Banten, serta SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS), gedung perkantoran terpadu, pembentukan Jamkrida Banten, dan pembangunan infrastruktur strategis lainnya.

“Warisan itu harus kita lanjutkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” tegasnya.

Pada masa Gubernur Rano Karno, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama. Selain itu, untuk mendukung perekonomian daerah, Bank Banten didirikan.

“Yang terpenting juga meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung sektor transportasi dan sektor-sektor potensial lainnya,” katanya.

Pada masa Gubernur Banten Wahidin Halim, juga dibangun Banten International Stadium (BIS) dan revitalisasi Kawasan Banten Lama. Selain itu, dibangun jembatan Aria Wangsakara, gedung RSUD Banten, RSUD Labuan, RSUD Cilograng, dan fasilitas sekolah baru.

“Itu harus terus kita lanjutkan untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing,” pungkas Andra Soni.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, seluruh bupati dan wali kota dari delapan daerah Provinsi Banten, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Kapolda Banten Irjen Hengki, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Siswanto, para tokoh agama dan masyarakat, serta para direksi BUMD Provinsi Banten hadir dalam upacara dalam rangka Hut ke-25 Provinsi Banten.(WartainBanten)

Warta.in-Rejang Lebong, Bengkulu.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sedang menyiapkan 21 ruang pelayanan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS untuk pasien.

Disampaikan Plt Direktur RSUD Rejang Lebong, Nova Friska Elianti saat dihubungi di Ruangannya, Sabtu, mengatakan pemerintah pusat saat ini mulai memberlakukan sistem KRIS untuk menggantikan sistem kelas 1, 2, 3 bagi peserta BPJS Kesehatan.

“RSUD sekarang mengutamakan pelayanan medis kepada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dengan menyiapkan 21 ruangan KRIS, fungsi ruang ini untuk digunakan bagi seluruh pasien rawat inap,” ungkapnya.

Lanjut nova menjelaskan, ruangan KRIS tersebut nanti akan memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan ruangan rawat inap sebelumnya.

“ruangan kris ini memiliki perbedaan seperti Jumlah tempat tidur yang lebih sedikit sehingga tidak terlalu pengap atau sumpek, jumlah ruangannya itu ada empat unit dalam satu ruangan. Ruangan kris ini juga dilengkapi dengan gorden pembatas di setiap bed salah satu fungsi nya untuk meningkatkan privasi pasien,” jelas Nova.

Tambah nova,Ruangan pelayanan KRIS juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti AC, kamar mandi di setiap ruangan, haddwall, dan exos.

Selanjutnya, untuk sistem penyimpanan tabung oksigen akan ditempati diruangan tersendiri, sehingga tidak ada lagi penempatan tabung oksigen di dalam ruang rawat inap.

Target penyiapan 21 ruangan KRIS di RSUD Rejang Lebong itu sendiri harus bisa beroperasi pada akhir tahun 2025, sehingga pasien yang berobat ke RSUD Rejang Lebong dapat menikmati fasilitas yang lebih baik dan lebih nyaman.

Harapan, ini semua disipakan adanya ruang pelayanan KRIS di RSUD Rejang Lebong itu kedepan untuk lebih meningkatkan extra pelayanan medis kepada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong agar dapat membuat pasien yang menjalani pengobatan nyaman dan aman. (***)

Warta.in,,,Lampung Barat, – Sabtu 4/10/2025 Suasana pagi ini terasa berbeda di halaman SMP Negeri 1Liwa.

Namun hari ini, mereka tak hanya datang untuk belajar. Mereka menerima langsung seragam sekolah baru gratis.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program unggulan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertajuk “Semua Bisa Sekolah”, yang terus berlanjut sejak masa kepemimpinan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin (PM) di periode pertama (2017–2022), dan kini diperkuat kembali pada periode kedua (2025–2030).

Melalui program ini untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kesenjangan dalam dunia pendidikan. Kita ingin semua anak, tanpa terkecuali, bisa melanjutkan sekolah,” tegas kepala sekolah di hadapan para siswa, guru, dan Sabtu (4/10/2025).

Pada kegiatan SMPN 1Liwa, diserahkan sebanyak 284 seragam sekolah batik.

Siswa-Siswi di SMPN 1Liwa, Kecamatan Balik Bukit, yang menerima bantuan seragam.

Masing-masing dari siswa menerima satu stel seragam batik dan satu buah tas berlogo Pemkab Lampung Barat.

Kepala sekolah SMPN 1Liwa menekankan, bahwa pembagian seragam ini bukan hanya soal pakaian, melainkan bagian dari strategi besar pemerataan pendidikan di Lampung Barat.

Seragam sekolah, menurutnya, memiliki peran penting dalam menghapus kesenjangan sosial antar peserta didik, melatih kedisiplinan, dan meringankan beban ekonomi keluarga di awal tahun ajaran.

“Kita tidak ingin ada anak Lampung Barat yang tertinggal hanya karena tidak punya seragam. Maka dari itu, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, anggarkan pengadaan perlengkapan dasar ini bagi peserta didik baru,” jelasnya.

(As)

Wartain Banten | Pemerintahan | 04 Oktober 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menyatakan dukungannya agar Bank Banten dapat menjadi penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini disampaikan Andra Soni saat menghadiri rapat kerja sama pembiayaan KPR Sejahtera FLPP yang digelar di Ruang Rapat Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen KH Syam’un No. 5, Kota Serang, Jumat (3/9/2025).

“Saya kerja keras dalam memperbaiki Bank Banten. Alhamdulillah, direksi kompak,” ungkap Andra Soni dalam forum tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Bank Banten terus menunjukkan perbaikan kinerja sejak diakuisisi dari Bank Pundi pada tahun 2015. Kini, Bank Banten telah berusia sembilan tahun dan mulai menunjukkan hasil dari upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah provinsi.

“Saat ini, tingkat kesehatan Bank Banten berada di posisi tiga. Bank Banten juga sedang berproses Kerja Sama Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jatim,” papar Andra Soni.

Bank Banten saat ini melayani dua kabupaten kota dengan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan juga melayani penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mereka.

“Mudah-mudahan Bank Banten bisa menjadi bank penyalur dalam Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.

Heru Pudyo Nugroho, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), menyatakan bahwa kunjungannya bersama rombongan ke Provinsi Banten bertujuan untuk mendorong dan mengevaluasi kesiapan Bank Banten sebagai penyalur KPR. Dia juga meminta Pemprov Banten untuk mendukung program perumahan.

Heru menyatakan bahwa penyaluran FLPP di Provinsi Banten saat ini menempati peringkat keempat di seluruh negeri, dengan 12.924 unit senilai Rp1,624 triliun yang telah diselesaikan.

Muhammad Busthami, Direktur Utama Bank Banten, menyatakan bahwa Bank Banten siap untuk memberikan pembiayaan KPR dan akan bekerja sama dengan bank lain untuk menyediakan layanan ini.

Busthami berharap bahwa proses Kerja Sama Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jatim akan meningkatkan kemampuan Bank Banten untuk menyediakan pembiayaan KPR.

M Rachmat Rogianto, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten, menyatakan bahwa backlog perumahan di Provinsi Banten saat ini mencapai 174 ribu unit, yang menunjukkan potensi pasar perumahan yang besar.

“Lahan di Provinsi Banten juga masih luas,” ujarnya.

Sebagai informasi, FLPP merupakan fasilitas subsidi pemerintah dalam pembiayaan KPR dengan bunga rendah dan tenor panjang, yang disalurkan melalui bank-bank pelaksana. Program ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan 3 juta unit rumah selama masa pemerintahannya.(WartainBanten)