LAMONGAN//Warta.in, – Aksi demonstrasi yang digelar oleh LSM Aliansi Alam Bersatu Lamongan (Alba) di Gedung DPRD Lamongan pada hari ini, Kamis (07/08/2025) mencapai titik terang dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Aksi ini merupakan respons terhadap keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan, khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan khususnya dipedesaan dan jalan Poros Kabupaten yang dinilai belum optimal meskipun Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan program Jamula (Jalan Alus Mulus Lamongan).

Massa yang tergabung dalam LSM Aliansi Alam Bersatu menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat di berbagai Kecamatan dan berdasarkan temuan di lapangan dari aduan dari beberapa Kepala Desa tetang Dana BKKPD dan Bansun Tahun 2024 yang tak kunjung di Cairkan padahal sudah di Putuskan di Sidang Paripurna.

Dari beberapa Orator juga menyampaikan Dana Jasmas dan Pokir DPRD Lamongan tidak tepat sasaran hampir rata – rata untuk pembangunan saluran dan Tembok penahan tanah (TPT) serta di kerjakan oleh Cv kroni – kroninya
seharusnya DPRD Lamongan lebih respon dengan keluhan masyarakat tentang perbaikan jalan, justru Kondisi ini menyebabkan banyak jalan poros desa yang masih mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah Daerah

Aksi demonstrasi ini merupakan bentuk kepedulian Alam Bersatu terhadap kondisi infrastruktur di Lamongan, sekaligus upaya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang merasa kurang terakomodasi. Mereka berharap agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kebutuhan perbaikan jalan sebagai salah satu infrastruktur vital yang menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Perwakilan 10 orang dari Aliansi Alam Bersatu diterima oleh anggota DPRD Lamongan, di antaranya Husen, S.Ag M.Ag, Imam Fadlli, S.Ip, M.Si, dan Mahfud Shodiq, S.Sos, untuk melakukan audiensi. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi secara intensif mengenai permasalahan yang ada serta mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan infrastruktur jalan di Lamongan.

Setelah melalui proses diskusi yang konstruktif, akhirnya tercapai kesepakatan yang di tandatangani oleh Petinggi Aliansi Alam bersatu Wakil Presiden H. Suliono, SH, Sekertaris Jendral Sukadi, SH, dan Bendahara Umum Rohmat SP, yang di bacakan oleh Wakil Presiden H. Suliono, S.H, di dampingi oleh peserta Aksi anggota Alam Bersatu lainnya di depan Gedung DPRD Lamongan. Kesepakatan tersebut mencakup dua poin utama, yaitu prioritas alokasi Dana Pokir untuk Tahun 2025 dan seterusnya di fokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan, serta dukungan terhadap program Bupati Lamongan, dan mengalokasikan 20% Dana Desa (DD) untuk pembangunan jalan.

“Kami berharap dengan adanya kesepakatan ini, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Lamongan dapat segera direalisasikan. Prioritas alokasi Dana Pokir dan alokasi 20% Dana Desa untuk pembangunan jalan merupakan langkah konkret yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Lamongan,” ujar Suliono.

Suliono juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Alam Bersatu yang telah berpartisipasi dalam aksi demonstrasi ini. Ia meminta agar seluruh anggota dapat membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke rumah masing-masing. Ia berharap agar kesepakatan yang telah dicapai dapat segera diimplementasikan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Lamongan.

Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki infrastruktur jalan di seluruh wilayah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang lebih baik, pungkasnya (roy)

Semarang, 6 Agustus 2025 – Bhabinkamtibmas Kelurahan Sumurboto Polsek Banyumanik, Aiptu Bobi Andrea S.H., melaksanakan kegiatan sambang dan monitoring dalam rangka penilaian Lomba PKK Tingkat Kota Semarang yang digelar di wilayah Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Kegiatan lomba ini mencakup berbagai bidang penilaian, antara lain literasi keluarga, bank sampah, rumah sehat, dan Kelompok Wanita Tani (KWT). Acara berlangsung mulai pukul 10.30 WIB hingga selesai, dengan antusiasme warga dan dukungan penuh dari jajaran pemerintah kelurahan serta kecamatan.

Acara ini turut dihadiri oleh Tim Penilai dari PKK Kota Semarang, Camat Banyumanik Ibu Eka Kriswati, S.H., M.M. Lurah Sumurboto Ibu Winarni, S.E., M.M., Ketua LPMK Bp. Dyana, S.Pd., Ketua PKK Kecamatan Banyumanik Ibu Maya, serta Ketua PKK Kelurahan Sumurboto Ibu Ir. Wien Budiarti. Selain itu, hadir pula Ketua RW/RT, kader PKK, kader Posyandu, dan staf Kelurahan Sumurboto.

Kapolsek Banyumanik Kompol Ali Santoso, S.H., M.H. menyampaikan apresiasinya atas peran aktif masyarakat dan kolaborasi antar lembaga dalam kegiatan tersebut “Kegiatan seperti ini menjadi wujud nyata sinergitas antara masyarakat, pemerintah, dan Polri dalam membangun lingkungan yang sehat, mandiri, dan berdaya. Kami mendukung penuh upaya pemberdayaan perempuan dan penguatan peran keluarga dalam pembangunan,” ungkap Kompol Ali Santoso.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat gotong royong. Diharapkan kegiatan lomba PKK ini mampu menjadi inspirasi bagi wilayah lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang berkelanjutan.

#callcenter110

#polriuntukmasyarakat

#polripresisi

#poldajatenghadir

#polrestabessemarang

#polsekbanyumanik

Memaknai Kemerdekaan Bagi NTB Sesuai Perkembangan Zaman

Warta.in
Mataram,NTB – Menjelang peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) kembali menggelar Bincang Kamisan edisi ke-12 bertajuk “Memaknai Kemerdekaan Bagi NTB?” yang berlangsung di Gedung Command Centre UPTD Pusat Layanan Digital Diskominfotik NTB, Kompleks Kantor Gubernur (7/8/2025).

Diskusi ini menggugah refleksi mendalam tentang sejauh mana kemerdekaan telah diisi secara bermakna oleh NTB dalam berbagai aspek. Kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah dan air mata, kini menuntut implementasi nyata dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Guru Besar dan Pakar Komunikasi UIN Mataram Prof. Dr. H. Kadri, M.Si, menekankan bahwa kemerdekaan harus diukur dari sejauh mana rakyat merasakan kenyamanan dan kesejahteraan dalam hidupnya.

“Kita memang sudah merdeka, tapi apakah rakyat sudah merasakan kemerdekaan itu? NTB masih dihadapkan pada tantangan besar seperti angka kemiskinan yang masih berada di atas 11 persen,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan pula, pada sisi lain NTB masih memiliki PR yaitu angka pengangguran sebanyak 2,73%. Potensi daerah yang dimiliki harus memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi rakyat.

“Butuh kekompakan antara pemimpin dan rakyat. Dengan semangat kebersamaan,” imbuhnya.

Prof. Kadri menyarankan, agar Pemerintah NTB mengedepankan semangat akomodatif dan komunikatif dalam menjalankan program-program strategis. Dirinya mengapresiasi gaya komunikasi kepemimpinan Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB yang dinilai bersetara dengan rakyat.

“Saya melihat gubernur dan wagub beberapa kali tampil ala rakyat. Berkunjung ke suatu daerah, tanpa protokoler mencolok, kulineran merakyat, style birokratik yang bersetara itu, sebagai upaya hadir membangun komunikasi yang setara antara pemerintah dengan rakyat. ”

Lebih jauh, dirinya menyinggung fenomena one peace sebagai cerminan perkembangan komunikasi zaman digital. Nasionalisme tetap harus dijaga, salah satunya dengan meneguhkan nilai-nilai Trisakti Bung Karno: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.

Dalam pada itu, Pengurus Pepabri NTB Mayor (Purn.) I Nyoman Dirga, SH., MH., mengingatkan kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan, bukan hadiah.

“Jangan ragukan semangat kebangsaan dan kerakyatan. Itu adalah ruh perjuangan para pendahulu kita,” tuturnya yang juga Dosen Universitas 45 Mataram.

Dirinya mengajak untuk penerapan nilai Tri Hita Karana, yakni menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Dirinya mencontohkan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan mata air sebagai bentuk penghormatan terhadap alam yang dahulu menjadi basis perjuangan fisik para pejuang.

Purnawirawan Angkatan Darat dari Kodim 1606 Lombok Barat itu menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal sebagai benteng dari arus budaya asing. Dalam konteks kebebasan berpendapat, ia menegaskan bahwa nasionalisme dan semangat merah putih harus tetap lebih tinggi dari segalanya.

“Perlunya kita membentengi budaya Indonesia dengan melestarikan kearifan lokal dari budaya asing yang harus difilter,” serunya lantang pada akhir sesi acara.

Forum Bincang Kamisan kali ini menjadi ruang reflektif, sekaligus pengingat bahwa pembangunan dan kemerdekaan sejati tak bisa dilepaskan dari semangat persatuan, kedaulatan, penguatan karakter budaya bangsa, serta kearifan lokal. Merdeka, merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. (sr/dkintb)