Masuk
26.6 C
Jakarta
Jumat, Mei 15, 2026
Masuk
type here...
Beranda blog Halaman 6

Tim Resmob Satreskrim Polresta Mataram Amankan Seorang Pria Diduga Pelaku Curanmor

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Tim Resmob Satreskrim Polresta Mataram Amankan Seorang Pria Diduga Pelaku Curanmor

Warta.in
Mataram, NTB – Tim Resmob Satreskrim Polresta Mataram kembali berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di wilayah Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Seorang pria berinisial T (25), warga Kelurahan Dayan Peken, Ampenan, diamankan petugas pada Rabu dini hari (13/05/2026) setelah diduga terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor di Lingkungan Otak Desa, Kelurahan Dayan Peken.

Penangkapan terhadap terduga dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan intensif atas laporan korban yang kehilangan sepeda motornya pada awal Mei lalu.

Kasus pencurian tersebut terjadi pada 1 Mei 2026. Saat itu korban memarkir sepeda motor miliknya di halaman rumah dalam kondisi terkunci stang. Namun sekitar pukul 12.00 Wita, korban terkejut mendapati kendaraan tersebut sudah tidak berada di tempat.

Korban yang merasa dirugikan kemudian melaporkan kejadian itu ke Polresta Mataram. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Resmob langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap terduga pelaku.

Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP I Made Dharma YP., S.T.K., S.I.K., M.Si. menjelaskan bahwa aksi pencurian dilakukan pelaku pada siang hari saat situasi lingkungan relatif sepi.

Dari hasil pemeriksaan sementara, sepeda motor hasil curian tersebut diketahui sempat digadaikan oleh pelaku di wilayah Lombok Tengah. Namun berkat kerja cepat petugas, kendaraan milik korban berhasil ditemukan dan diamankan sebagai barang bukti.

“Selain terduga, barang bukti berupa sepeda motor milik korban juga sudah berhasil diamankan. Saat ini terduga masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik,” ujar AKP I Made Dharma.

Saat ini kasus tersebut masih dalam pengembangan guna mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pelaku di lokasi kejadian lainnya.

Atas perbuatannya, terduga dijerat dengan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang tindak pidana pencurian, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.(sr/hpm)

 

Busuknya Dugaan Pungli Rutan Medaeng, Jeruji Besi Diduga Jadi Ladang Transaksi Haram

Penulis
Kusmiati .
-
0

Warta.in||Surabaya — Bau busuk dugaan praktik pungutan liar di Rutan Kelas I Surabaya mulai menyengat tajam ke ruang publik.

Dugaan adanya aliran uang haram ke kantong oknum pegawai rutan demi meloloskan kunjungan tanpa prosedur resmi menjadi tamparan keras bagi wajah pemasyarakatan.(13/5/2026)

Informasi yang diterima menyebutkan, pengunjung yang tidak ingin ribet dengan aturan disebut cukup menyerahkan uang Rp150 ribu agar dapat masuk tanpa mengikuti mekanisme sebagaimana mestinya.

Jika benar terjadi, praktik ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan dugaan perdagangan aturan di balik tembok penjara negara.

Lebih memprihatinkan, dugaan permainan tersebut disebut berlangsung terang-terangan seolah sudah menjadi “rahasia umum”.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah pengawasan internal benar-benar berjalan, atau justru ada pembiaran terhadap praktik yang mencoreng institusi?

Rutan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan penegakan disiplin hukum kini justru terancam dicap sebagai ladang transaksi ilegal jika dugaan ini tidak dibongkar secara menyeluruh.

Publik pun mulai mempertanyakan keberanian aparat terkait untuk membersihkan oknum-oknum yang diduga menjadikan jabatan sebagai mesin penghasil uang gelap.

Bila dugaan pungli tersebut terbukti, para pelaku dapat dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor terkait penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, serta ketentuan pidana tentang pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara.

Masyarakat mendesak agar dilakukan investigasi total, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana terstruktur dan keterlibatan pihak lain di balik praktik haram tersebut. Sebab jika hukum bisa “dibeli” hanya dengan Rp150 ribu, maka yang runtuh bukan hanya aturan rutan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum itu sendiri.(bersambung)

Lewat “Polantas Menyapa”, Satlantas Jember Hadirkan Pelayanan Samsat yang Ramah dan Transparan

Penulis
ANDRI PRAS
-
0

Warta.in, Jember — Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Jember terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program “Polantas Menyapa” yang digelar di Kantor Samsat Bersama Jember Timur, Patrang. Program ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, profesional, serta mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

Melalui program tersebut, Satlantas Polres Jember menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik percaloan dan menutup seluruh celah pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan administrasi kendaraan bermotor.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah personel kepolisian diterjunkan langsung untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang tengah mengurus dokumen kendaraan. Para petugas tampak aktif menyapa wajib pajak, memberikan arahan terkait prosedur pelayanan, sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan resmi tanpa adanya biaya di luar ketentuan.

Kasat Lantas Polres Jember, AKP Bernadus Bagas Simarmata, menjelaskan bahwa program “Polantas Menyapa” merupakan implementasi nyata dari semangat Transformasi Polri Presisi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Program ini menjadi bukti nyata komitmen kami untuk menghadirkan layanan publik yang akuntabel, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar AKP Bagas saat ditemui di sela kegiatan.

Ia menambahkan, seluruh personel yang bertugas diwajibkan memberikan sosialisasi secara detail mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk penjelasan terkait struktur biaya resmi dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat semakin memahami alur pelayanan dan tidak mudah terpengaruh praktik percaloan.

Menurutnya, baik pelayanan di Satpas SIM maupun Samsat harus berjalan dengan prinsip “zero pungli” demi menciptakan sistem pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.

“Kami ingin mengubah persepsi masyarakat, bahwa Polri hadir bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pelayanan yang bekerja dengan hati, profesional, dan humanis,” tegasnya.

Melalui pendekatan yang lebih personal dan empatik ini, Satlantas Polres Jember berharap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin meningkat. Program “Polantas Menyapa” pun diharapkan mampu menjadi tonggak terciptanya ekosistem pelayanan lalu lintas yang modern, transparan, dan berorientasi pada kemudahan akses bagi masyarakat.

PPK:Pembangunan Rumah Dinas Nakes Simuk,Kec.Simuk  Kab.Nias selatan Masih Program tahapan lanjutan.

Penulis
SABAR HATI HALAWA
-
0

Nias Selatan—warta.in.Berdasarkan viralnya kasus dugaan makrak pembangunan Rumah dinas Nakes disimuk nias selatan PPK Ranueli Buulolo buat pernyataan pada media warta.in.pada hari selasa 13/05-2026 sat konfirmasi melalui Telpon selulernya 

Ranueli buulolo menyatakan bahwa informasi yang viral itu tidak benar kerena kenyataannya Bangunan itu bangunan tahun anggaran 2017 sudah putus kontrak namun Di lanjutkan program pada anggaran dinas kesehatan Nias selatan pada anggaran 2023,dengan pekerjan:Lanjutan pembangunan Rumah dinas puskesmas Simuk kecamatan simuk kabupaten nias selatan.nilai kontrak Rp.585.440.000-tahun Anggaran 2023.
Rumah dinas puskesmas simuk,kecamatan simuk telah di bangun tahun 2017sebanyak 3 couple atau 6 rumah kondisi bangunan yang terbangun kuran 40 persen,pada tahun 2023 di lanjutkan pembangunan tersebut dengan anggaran masih kurang untuk menyelesaikan 100 persen.
Lanjutan bangunan rumah dinas simuk tersebut antaran lain:
1.Rumah Dinas 1-2 telah terealisasi penyelesaian
2.Rumah dinas 3,4,5,6 masih belum selesai karena anggaran tidak tercapai sehingga pekerjaan tersebut diatas sudah fainal kuantity 95 persen telah putus kontrak pada akhir 2023,sedangkan pembayaran kepada kotraktor hanya sebesar 70 persen,sehigga masih ada hak kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar 25 persen
Ungkap PPK kepada media.
S.Halawa.

Pernyataan Pengawas Korwilcambidik Tirtajaya Tuai Kecaman, Dinilai Lecehkan Profesi Wartawan

Penulis
H2R
-
0

Pernyataan Pengawas Korwilcambidik Tirtajaya Tuai Kecaman, Dinilai Lecehkan Profesi Wartawan

TIRTJAYA | Warta In Jabar  – Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Tradisional tingkat Sekolah Dasar se-Kecamatan Tirtajaya yang digelar di Lapang Bola Medankarya pada Senin (12/5/2026), menyisakan polemik serius. Selain muncul dugaan sejumlah siswa mengalami pingsan saat mengikuti perlombaan, ucapan salah satu pengawas Korwilcambidik Kecamatan Tirtajaya berinisial MY memicu kemarahan insan pers dan organisasi media.

Polemik bermula ketika awak media dari Nuansametro.com dan Targethukum.com mendatangi Kantor Korwilcambidik Kecamatan Tirtajaya pada Rabu (13/5/2026) untuk melakukan klarifikasi terkait informasi adanya siswa yang diduga jatuh pingsan saat kegiatan berlangsung.

Namun, alih-alih memberikan penjelasan yang menenangkan, MY justru melontarkan pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan.

“Ya kalau media melakukan konfirmasi dan mencari informasi silahkan, itu sah-sah saja, karena memang itu sudah tugasnya. Tapi, pada kenyataannya media itu butuh duit,” ujar MY di hadapan wartawan.

Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi keras. Pasalnya, MY tidak menyebut kata “oknum”, sehingga dianggap telah menggeneralisasi seluruh profesi media sebagai pihak yang bekerja demi uang semata.

Ucapan itu dinilai tidak hanya mencederai etika seorang pejabat publik, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalistik.

Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), Endang Nupo, mengecam keras ucapan tersebut. Ia menilai pernyataan MY sebagai bentuk pencemaran nama baik terhadap insan pers yang selama ini bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

“Pernyataan itu sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat di lingkungan pendidikan. Kalimat ‘media itu butuh duit’ merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan menyudutkan profesi wartawan secara keseluruhan,” tegas Endang.

Menurutnya, media memiliki fungsi kontrol sosial yang dijamin undang-undang. Wartawan bekerja untuk menyampaikan informasi kepada publik secara objektif, berimbang, dan akuntabel, bukan menjadi alat kepentingan pribadi atau sekadar mengejar materi.

“Kalau ada oknum, sebut oknum. Jangan membawa-bawa seluruh profesi. Pers itu pilar demokrasi. Tanpa media, publik tidak akan tahu apa yang terjadi di lapangan, termasuk soal dugaan siswa pingsan dalam kegiatan tersebut,” lanjutnya.

Ironisnya, pernyataan kontroversial itu muncul justru ketika wartawan sedang menjalankan tugas jurnalistik untuk menggali fakta terkait keselamatan peserta didik dalam kegiatan olahraga tingkat kecamatan.

Alih-alih memberikan klarifikasi substantif mengenai kondisi siswa dan kesiapan panitia, pihak Korwilcambidik malah melontarkan ucapan yang memperkeruh suasana.

Sikap tersebut dinilai mencerminkan rendahnya penghormatan terhadap kebebasan pers dan transparansi publik. Sebagai pejabat yang berada di lingkungan pendidikan, MY semestinya mampu memberikan contoh komunikasi yang edukatif dan bijaksana, bukan justru mengeluarkan statemen yang berpotensi memicu konflik dengan media.

Sejumlah pihak pun mendesak agar BKPSDM Kabupaten Karawang segera mengambil langkah tegas serta melakukan pembinaan terhadap oknum pengawas tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.

Permintaan maaf secara terbuka kepada insan pers juga dinilai perlu dilakukan demi menjaga hubungan baik antara lembaga pendidikan dan media.

Pers bukan musuh pemerintah maupun institusi pendidikan. Pers hadir sebagai mitra kritis untuk memastikan setiap kegiatan publik berjalan transparan, aman, dan bertanggung jawab.

Karena itu, pernyataan yang mendiskreditkan profesi wartawan tidak bisa dianggap sepele, terlebih di tengah upaya menjaga kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi.

Penulis
H2R
-
0

Diduga Lecehkan Wartawan, Ucapan Pengawas Korwilcambidik Tirtajaya Picu Kecaman Keras

Tirtajaya | Warta In Jabar —Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Tradisional tingkat Sekolah Dasar se-Kecamatan Tirtajaya yang digelar di Lapang Bola Medankarya pada Senin (12/5/2026), menyisakan polemik serius.

Selain munculnya dugaan sejumlah siswa mengalami pingsan saat mengikuti perlombaan, pernyataan salah satu pengawas Korwilcambidik Kecamatan Tirtajaya berinisial MY justru memantik kemarahan insan pers dan organisasi media.

Polemik bermula ketika awak media dari Nuansametro.com dan Targethukum.com mendatangi Kantor Korwilcambidik Kecamatan Tirtajaya pada Rabu (13/5/2026) guna melakukan klarifikasi terkait informasi adanya siswa yang diduga jatuh pingsan saat kegiatan berlangsung.

Namun, alih-alih memberikan penjelasan yang menenangkan, MY justru melontarkan pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan.

“Ya kalau media melakukan konfirmasi dan mencari informasi silahkan, itu sah-sah saja, karena memang itu sudah tugasnya. Tapi, pada kenyataannya media itu butuh duit,” ujar MY di hadapan wartawan.

Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi keras. Pasalnya, MY tidak menyebut kata “oknum”, sehingga dianggap telah menggeneralisasi seluruh profesi media sebagai pihak yang bekerja demi uang semata.

Ucapan itu dinilai tidak hanya mencederai etika seorang pejabat publik, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalistik.

Ketua AMKI (Asosiasi Media Konvergensi Indonesia), Endang Nupo, mengecam keras ucapan tersebut. Ia menilai pernyataan MY sebagai bentuk pencemaran nama baik terhadap insan pers yang selama ini bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

“Pernyataan itu sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat di lingkungan pendidikan. Kalimat ‘media itu butuh duit’ merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan menyudutkan profesi wartawan secara keseluruhan,” tegas Endang.

Menurutnya, media memiliki fungsi kontrol sosial yang dijamin undang-undang. Wartawan bekerja untuk menyampaikan informasi kepada publik secara objektif, berimbang, dan akuntabel, bukan menjadi alat kepentingan pribadi atau sekadar mengejar materi.

“Kalau ada oknum, sebut oknum. Jangan membawa-bawa seluruh profesi. Pers itu pilar demokrasi. Tanpa media, publik tidak akan tahu apa yang terjadi di lapangan, termasuk soal dugaan siswa pingsan dalam kegiatan tersebut,” lanjutnya.

Ironisnya, pernyataan kontroversial itu muncul justru ketika wartawan sedang menjalankan tugas jurnalistik untuk menggali fakta terkait keselamatan peserta didik dalam kegiatan olahraga tingkat kecamatan.

Alih-alih memberikan klarifikasi substantif mengenai kondisi siswa dan kesiapan panitia, pihak Korwilcambidik malah melontarkan ucapan yang memperkeruh suasana.

Sikap tersebut dinilai mencerminkan rendahnya penghormatan terhadap kebebasan pers dan transparansi publik. Sebagai pejabat yang berada di lingkungan pendidikan, MY semestinya mampu memberikan contoh komunikasi yang edukatif dan bijaksana, bukan justru mengeluarkan statemen yang berpotensi memicu konflik dengan media.

Sejumlah pihak pun mendesak agar BKPSDM Karawang segera mengambil langkah tegas serta melakukan pembinaan terhadap oknum pengawas tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.

Permintaan permintaan maaf secara terbuka kepada insan pers juga dinilai perlu dilakukan demi menjaga hubungan baik antara lembaga pendidikan dan media.

Pers bukan musuh pemerintah maupun institusi pendidikan. Pers hadir sebagai mitra kritis untuk memastikan setiap kegiatan publik berjalan transparan, aman, dan bertanggung jawab.

Karena itu, pernyataan yang mendiskreditkan profesi wartawan tidak bisa dianggap sepele, terlebih di tengah upaya menjaga kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi.

Ultah ke 22, Gubernur Apresisiasi Daerah NTB Bertahan Saat Bencana Karena Kontribusi Para TAGANA

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Ultah ke 22, Gubernur Apresisiasi Daerah NTB Bertahan Saat Bencana Karena kontribusi para TAGANA

Warta.in
Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Taruna Siaga Bencana (Tagana) dengan ucapan terima kasih yang dalam. Gubernur Dr H L Muhamad Iqbal mengatakan, negara benar benar hadir ketika masyarakat dalam kesusahan, salah satu wujudnya adalah Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang berkiprah di saat bencana terjadi.

Hal itu dikatakan Gubernur saat memberikan pembekalan dalam rangkaian Ulang Tahun Tagana ke 22 di RTH Pagutan, kota Mataram, Selasa (12/05/2026).

Sebagai seorang mantan diplomat, hadir di daerah bencana alam dan sosial bukanlah sesuatu yang baru bagi Gubernur. Oleh karena itu, sebagai teman seperjuangan para Tagana, dirinya memahami tugas berat itu dan berbagi pengalaman ketika berada di Somalia, Siria, Gabon, Filipina Selatan, Yaman, Nepal dan Turki untuk misi kemanusiaan.

Dikatakannya, tugas tugas kemanusiaan adalah hal yang ajaib karena dorongan dalam diri sebagai empati terdalam manusia bukan semata kewajiban sebagai anggota Tagana atau mengharapkan imbalan tertentu.

“Salah satu yang membuat daerah kita bertahan saat bencana juga karena kontribusi para Tagana”, ucap Gubernur.

Dihadiri oleh 500 orang personil Tagana seluruh NTB, dirinya berharap kesiapsiagaan dan respon bencana daerah semakin baik.

Dikatakan Kepala Dinas Sosial, Masyhuri, kegiatan ulangtahun ke 22 ini juga dilakukan perekrutan Tagana Muda untuk program Kampung Siaga Bencana di Ampenan Selatan.

“500 orang ini adalah mereka yang terdata dan mendapatkan insentif dari Kementerian Sosial. Namun jumlah Tagana kita sendiri hampir ada di setiap desa Tangguh Bencana.

Selama tiga hari para Tagana mengikuti rangkaian HUT Tagana Indonesia, yang dilakukan dengan perpaduan kegiatan sosial kemanusiaan, apel siaga, dan seremoni syukuran. Rangkaian prosesi dan kegiatan yang dilakukan dimulai dengan Apel Siaga atau disebut Santiaji dengan peyerahan pataka dilanjutkan silaturahmi akbar keluarga besar Tagana bersama Kementerian Sosial untuk memperkuat solidaritas.

Kegiatan dilanjutkan dengan Baksos dan Kemanusiaan serta pemberian penghargaan kepada anggota Tagana berprestasi atas dedikasinya sebagai relawan yang siaga, cepat, dan setia dalam mendampingi korban bencana.(sr/dkisntb)

Budidaya Perikanan Daerah Langkah Strategis Tingkatkan Konsumsi Ikan dan Perkuat Gizi Masyarakat

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Budidaya Perikanan Daerah Langkah Strategis Tingkatkan Konsumsi Ikan dan Perkuat Gizi Masyarakat

Warta.in
Mataram ,NTB— Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, mendorong pengembangan budidaya perikanan di daerah sebagai langkah strategis meningkatkan konsumsi ikan dan memperkuat gizi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melantik Ketua dan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Provinsi NTB periode 2026–2031 di Mataram, 12 Mei 2026.

Gubernur NTB menilai peluang pengembangan budidaya perikanan di NTB sangat besar dan perlu dikerjakan secara kolaboratif bersama FORIKAN, pemerintah daerah, serta masyarakat.

“Kesempatan kita memperluas budidaya perikanan sangat besar. Bersama FORIKAN kita bisa mendorong budidaya perikanan berkembang lebih luas,” ujarnya

Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur, mengungkapkan Pemerintah Provinsi NTB tengah menyiapkan Peraturan Gubernur terkait penguatan sektor pangan dan gizi masyarakat yang rencananya diterbitkan pada Juli mendatang. Dalam skema tersebut, kebutuhan bahan pangan diharapkan dapat dipasok oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang siap memenuhi standar kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, upaya peningkatan konsumsi ikan merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

“Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tetapi 15 tahun mendatang akan sangat besar terhadap kualitas kesehatan masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Gubernur mencontohkan negara seperti Jepang yang sejak lama menaruh perhatian serius terhadap pemenuhan gizi masyarakat, termasuk konsumsi ikan yang kaya protein dan kalsium. Ia menilai langkah tersebut penting untuk mencegah berbagai persoalan kesehatan di masa depan.

Karena itu, ia mendorong FORIKAN NTB membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan konsumsi ikan di daerah. Salah satu gagasan yang didorong adalah gerakan minimal satu kali dalam seminggu menu ikan di lingkungan masyarakat dan sekolah.

“Ini tentu membutuhkan kesiapan budidaya ikan di desa dan kecamatan. Ikan laut memang kaya omega tiga, tetapi ikan air tawar juga memiliki nilai gizi yang baik dan sangat dianjurkan sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” katanya.

Selain produksi ikan, Gubernur menekankan pentingnya inovasi menu berbasis ikan agar masyarakat, khususnya anak-anak, semakin tertarik mengonsumsi ikan secara rutin.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah riset dan pengembangan menu yang sehat, bergizi, terjangkau, tetapi tetap disukai anak-anak,” ujarnya.

Miq Iqbal juga mengajak seluruh pihak menjadikan sektor perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat NTB. Menurutnya, berbagai konsep pengembangan budidaya ikan seperti nila, patin, dan lele telah tersedia dan tinggal diperkuat implementasinya.

Sementara itu, Ketua FORIKAN NTB periode 2026–2031, Sinta Agathia mengatakan FORIKAN akan terus memperkuat inovasi dan kolaborasi untuk meningkatkan konsumsi ikan, khususnya bagi anak-anak.

Ia menyoroti masih tingginya angka gizi buruk di sejumlah wilayah pesisir yang sejatinya dekat dengan sumber protein ikan. Karena itu, FORIKAN akan terus mengedukasi masyarakat sekaligus mendorong pengembangan olahan ikan yang menarik dan bernilai gizi.

“Ada banyak inovasi menu berbasis ikan memiliki kandungan gizi baik. Inovasi seperti ini perlu kita dukung untuk membantu mengurangi masalah gizi sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, FORIKAN juga akan terus turun langsung ke masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif dan kampanye gemar makan ikan demi mewujudkan generasi NTB yang lebih sehat, cerdas, dan unggul. (sr/dkisntb)

 

 

Polsek Ngimbang Secara Rutin Gelar Commanderwish Di Pagi Hari Guna cegah Kemacetan di Wilayah Ngimbang

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Ngimbang Secara Rutin Gelar Commanderwish Di Pagi Hari Guna cegah Kemacetan di Wilayah Ngimbang

LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkativitas pagi hari di jalan raya sekaligus mengurai kemacetan dan antisipasi kecelakaan yang sering terjadi tempat keramaian seperti di Jalan Raya simpang tiga Pasar Ngimbang Kecamatan Ngimbang, Rabi Pagi (13/05/2026) pada pukul 06.30 WIB

Kegiatan masyarakat yang beraktifitas pada pagi hari semakin meningkat seiring dengan kegiatan masyarakat yang berangkatnya bekerja dan pergi belanja menuju ke pasar atau kawasan pertokoan, pasar maupun kesekolah.

Terlihat kesibukan Anggota Petugas Polsek Ngimbang Aiptu Muji dan Briptu Andika untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas cegah lakalantas dipagi hari di daerah rawan kemacetan di wilayah Ngimbang

Untuk melayani masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dijalan raya, Kegiatan pengaturan lalu lintas ini untuk menjaga dan memmelihara Kamseltibcar (keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran) arus lalu lintas, dimana pagi hari banyak para pedagang dan pengendara angkutan umum serta masyarakat melakukan aktivitas dipagi hari, sehingga menimbulkan potensi kemacetan, kecelakaan dan antisipasi tindak kriminalitas, sehingga perlu kehadiran petugas kepolisian untuk melakukan pengaturan lalu lintas.

Pada kesempatan terpisah, Kapolsek Ngimbang Iptu I Wayan Sumantra, S.H, mengatakan, “Kegiatan pengaturan lalu lintas di pagi hari ini merupakan bentuk pelayanan polsek Ngimbang secara rutin dipagi hari yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama para pengendara dan angkutan umum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam tertib mematuhi aturan berkendara maupun rambu-rambu lalu lintas,helm dan surat – surat kendaraan dengan tetap mengedepankan protokoler kesehatan”, ungkapnya

Kami berharap dengan melaksanakan pengarturan Commonderwish di pagi hari secara rutin wilayah Ngimbang tetap aman dan kondusif, pungkasnya (roy)

Polsek Ngimbang Gelar Patroli Harkamtibmas Di Obvit Guna Cegah Kriminalitas Dan Premanisme

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Ngimbang Gelar Patroli Harkamtibmas Di Obvit Guna Cegah Kriminalitas Dan Premanisme

LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang hari ini telah melaksanakan kegiatan Patroli Harkamtibmas di Objek Vital (Obvit) guna cegah kriminalitas dan tangkal 4 C di wilayah Hukum Polsek Ngimbang, Selasa siang (12/05/2026)pukul 10.00 Wib sampai selesai

Dalam Patroli Obyektif vital ini di dilaksanakan oleh Anggota jaga Polsek Ngimbang Bripka Sujito dan Briptu Andika dengan sasaran di SPBU Ngimbang, ATM BNI dan pos Satpam Gudang R3 Lamongrejo serta Masyarakat Desa Lamongrejo yang ada di Kecamatan Ngimbang.

Kapolsek Ngimbang Iptu I Wayan Sumantra, S.H, patroli di Obyek Vital ini di laksanakan guna cegah dan antisipasi kejahatan dan premanisme untuk menjaga harkamtibmas guna cegah kriminalitas dan tangkal 4C di wilayah Kecamatan Ngimbang dan menyampaikan pesan – pesan Keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya kepada pengamanan Swakarsa atau security di Wilayah Ngimbang selalu waspada dengan situasi yg berkembang di sekitarnya,ungkapnya

Kapolsek Ngimbang berkometmen dengan Secara rutin patro Obyek Vital di Wilayah Ngimbang sehingga tetap aman dan kondusif,pungkasnya(roy)

1...567...1,330Halaman 6 dari 1,330
© PT. WARTA INFORMASI TEKNOLOGI. - Nomor : AHU-007835.AH.01.30.Tahun 2023